[GMNI] Re: Militer Sipil Sudah Pasti Dikotomi (buat Didonk dkk)

donny three dn_three at yahoo.com
Tue Jul 20 17:20:54 CEST 2004


   Tentang sipil dan militer

Bukankah semua teori dan sejarah demokrasi adalah sejarah dan teori kedaulatan rakyat (baca: kedaulatan sipil). Bukankah sejarah revolusi demokrasi dimulai oleh kaum sipil monarchomacen yang berpuncak pada glorious revolution 1668 yang memaksa Inggris merubah monarki absolutnya berkonstitusi. Fenomena Inggris itu kan yang kemudian diteorikan Locke dalam Two Treatiest dan aku menyebutnya “setengah kedaulatan rakyat”, karena eksekutif masih ditangan raja. Kemudian revolusi Perancis 1772 menyempurnakannya sehingga berkedaulatan rakyat penuh. Rousseau menteorikannya secara jeli dalam du social contract. Lalu menjelang abad 19 lahirlah teori James Mill (1920) yang membangun teori baru tentang demokrasi perwakilan (demokrasi tidak langsung). Perwakilan yg dimaksud pun berasal dari rakyat, bukan tentara.

 

Berikutnya,  Schumpeter juga mencoba membangun definisi lain tentang demokrasi dimana parameter demokrasi tidak lagi diukur dari masalah normatif (aturan-aturan ataupun lembaga-lembaga demokrasi), tetapi dari proses demokratisasi itu sendiri. Teori Schumpeter inilah yang kemudian mendominasi banyak metode penelitian  Huntington tentang perkembangan demokrasi negara-negara dunia ketiga, yang bukunya sedang booming di Indonesia. Sementara Dahl masih sibuk mencari rumusan-rumusan baru tentang kaidah mayoritas dan minoritas dalam sistem demokrasi. Amartya Zen (peraih nobel 1998) sendiri juga  lagi asyik menolak demokratisasi negara dunia ketiga yang diidentikkan dengan westernisasi.

 

Dari seluruh perkembangan sejarah demokrasi itu,  aku tidak melihat signifikasi peran militer dalam proses demokrasi yang berlangsung dari abad ke abad. Jika kita mengingat sejarah militer tentunya kita akan mengingat sejarah perang sejak abad pertengahan. Beberapa machiavellian masih meyakini bahwa militer masih menjadi alat efektif untuk membangun sebuah negara yang kuat. Bahkan para machiavellian juga meyakini sistem militer adalah sistem terbaik dalam pemerintahan untuk menciptakan stabilitas dan rasa aman (sorry ini gak ada hubungannya dengan slogan “aman” SBY).

 

Jadi bisa dipertegas disini bahwa antara sistem demokrasi dan sistem militer adalah dua kutub yang memang bertolak belakang, sehingga tanpa didikotomikan pun sudah bersifat dikotomis dengan sendirinya. Menghapus dikotomi itu tentu tidak mungkin, tetapi mensinergikan dikotomi itu sangat mungkin dengan cara memaksa keduanya menempati ruang dan peran yang sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalitasnya. Bukankah itu alasan yang membuat kita menolak tentara berpolitik ketika masih aktif di GmnI dulu? Karena memang itu bukan porsi dan profesi tentara. Apalagi dari sejarahnya militer dibentuk bukan sebagai subyek, tetapi obyek. Kaum Machiavellian pun juga mengakui hal ini bahwa tentara hanyalah alat negara (state equipment). Tugas militer sudah jelas, berperang, sesuai dengan sistemnya yang serba komando. 

 

Sehingga jika ingin jadi pemimpin di negara penganut sistem demokrasi jangan masuk Akademi militer, salah ruang, karena sistem komando berdikotomi dengan demokrasi. (Tolong salahkan premis ini jika salah).

 

   State dan Market

Pertanyaan Didonk tentang kenapa GmnI tidak meresonansi state n’ market kuanggap bukan pertanyaan karena sejak KLB 2001 sampai Medan kita masih concern dalam pergerakan itu. Hasil-hasil rumusan dlm pertemuan2 nasional kurun waktu itu bukankah banyak menghasilkan draft2 strategi penguatan sosial politik, ekonomi dan budaya Indonesia dalam melawan hegemoni kapitalisme negara maju yang menciptakan neoliberalisme di Indonesia? Bukankah garis “oposisi permaen” yang dicetuskan di Bandung adalah respon kita terhadap TNC-MNC yang melakukan silent takeover terhadap peran negara?

Jika saat ini banyak kawan2 berbicara tentang persoalan militer dan militerisme, bukan berarti kita meninggalkan taktik strategi kita terhadap kapitalisme global itu kan? Tapi untuk meyakinkannya biar kawan2 cabang, Korda dan Presidium saja yang menjawabnya, karena akupun sudah tidak di struktural GmnI lagi.

 

   Tetang isu titipan

Tentang apakah isu militer yang diangkat GmnI sebagai kepentingan privat kader2 GmnI jujur aku gak tau, tapi semoga itu tidak benar. Semoga isu militer itu benar2 murni sikap GmnI dalam menghadapi proses demokrasi dan demokratisasi di Indonesia.

 

Terima kasih.


donny three <dn_three at yahoo.com> wrote: _______________________________________________
GMNI mailing list
GMNI at polarhome.com
http://www.polarhome.com/mailman/listinfo/gmni




		
---------------------------------
Do you Yahoo!?
New and Improved Yahoo! Mail - 100MB free storage!
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://www.polarhome.com/pipermail/gmni/attachments/20040720/0689e450/attachment.html


More information about the GMNI mailing list