[GMNI] Re: Militer Sipil Sudah Pasti Dikotomi (buat Didonk dkk)

[didonk at cbn.net.id]

yth bung donny,

tampaknya belok dari email pertama saya, tapi ndak papa, saya coba ikuti
pikirn bung donny, (saya reply dalam bentuk tanya jawab)

bung donny:

----- Original Message -----
From: donny three
To: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
Sent: Tuesday, July 20, 2004 11:21 PM
Subject: Re: [GMNI] Re: Militer Sipil Sudah Pasti Dikotomi (buat Didonk dkk)


Tentang sipil dan militer
Bukankah semua teori dan sejarah demokrasi adalah sejarah dan teori
kedaulatan rakyat (baca: kedaulatan sipil). Bukankah sejarah revolusi
demokrasi dimulai oleh kaum sipil monarchomacen yang berpuncak pada glorious
revolution 1668 yang memaksa Inggris merubah monarki absolutnya
berkonstitusi. Fenomena Inggris itu kan yang kemudian diteorikan Locke dalam
Two Treatiest dan aku menyebutnya "setengah kedaulatan rakyat", karena
eksekutif masih ditangan raja.

saya menjawab:

1. revolusi inggris (yang menurut mereka glorious) terjadi pada tahun 1688
bukan 1668
2. john locke's two treaties of goverment TIDAK diilhami revolusi inggris
1688, karena pertama diterbitkan adalah di tahun 1680an
3. demokratikkah revolusi inggris 1688? bahwa revolusi itu melulu akibat
campur tangan pangeran belanda William (dan tentu saja princess mary),
menjadi pertanyaan besar bung donny mengambil contoh itu, apa kita mau
gloriuos revolt atas bantuan amerika? *nonsense kan?* justru perjuangan
partai Whig melawan pemerintahan Charles II yang mengilhami locke, dimana
mbah locke memberi kita pemahaman akan hukum alami dan hak alami yang
digunakan untuk membedakan pemerintahan "legitimate" dan "illegitimate"; dan
untuk memberi argumentasi thd sahnya pemberontakan melawan pemerintahan
tirani.
4. kalo boleh saya meluruskan terjemahan "civil" tidak sama dengan "sipil"
(non militer), jadi civil society itu bukan masyarakat sipil (dalam konteks
masyarakat non-militer lho), nah kalo civil government juga bukan berarti
pemerintahan non-militer. castro menganggap dirinya (dan diakui oleh
sebagian besar rakyat kuba) bahwa dia adalah pemerintahan rakyat (civil
goverment) walaupun dia militer.
5. bung donny contradictio in terminus, dalam pembenaran ttg sipil militer
malah mengutip: "" aku menyebutnya "setengah kedaulatan rakyat", karena
eksekutif masih ditangan raja."" << so what? siapa yg benar2 rakyat menurut
bung donny? yg tidak pegang pedang? yg tidak pegang panah? di jaman mbah2nya
kita dulu setiap orang pasti pegang senjata karena konteks situasi
yang -relatif- tidak aman, nah apa kalo mereka pegang pedang dan memimpin
sejumlah pengikut adalah tentara? dan apakah tentara rakyat (milisi)
revolusi 45 indonesia bukan tentara?
6. iseng saja: sejaran demokratisasi di indonesia 1998 adalah sejarah
rakyat/sejarah sipil?? omong kosong!

bung donny:

Kemudian revolusi Perancis 1772 menyempurnakannya sehingga berkedaulatan
rakyat penuh. Rousseau menteorikannya secara jeli dalam du social contract.
Lalu menjelang abad 19 lahirlah teori James Mill (1920) yang membangun teori
baru tentang demokrasi perwakilan (demokrasi tidak langsung). Perwakilan yg
dimaksud pun berasal dari rakyat, bukan tentara.

saya menjawab:

dimananya menerangkan sipil dikotomi dgn militer?


bung donny:

Berikutnya,  Schumpeter juga mencoba membangun definisi lain tentang
demokrasi dimana parameter demokrasi tidak lagi diukur dari masalah normatif
(aturan-aturan ataupun lembaga-lembaga demokrasi), tetapi dari proses
demokratisasi itu sendiri. Teori Schumpeter inilah yang kemudian mendominasi
banyak metode penelitian  Huntington tentang perkembangan demokrasi
negara-negara dunia ketiga, yang bukunya sedang booming di Indonesia.
Sementara Dahl masih sibuk mencari rumusan-rumusan baru tentang kaidah
mayoritas dan minoritas dalam sistem demokrasi. Amartya Zen (peraih nobel 1!
998) sendiri juga  lagi asyik menolak demokratisasi negara dunia ketiga yang
diidentikkan dengan westernisasi.

saya menjawab juga:

1. Schumpeter, kalau yg bung donny maksudkan adalah Joseph .A. Schumpeter,
dan pasti buku yg dikutip adalah Capitalism, Socialism and Democracy (1942,
1950) nah ini mbah nya ahli2 ekonomi yg nolak keynesian, hmmm... apa ndak
salah bung donny ambil dia jadi quote? walau Schumpeter simpatik pada
analisis Marx, tapi dia (Schumpeter) menyimpulkan bahwa kapitalistik akan
digantikan oleh sosialisme bukan atas "alasan2 marxist", di bukunya
Schumpeter njelasin bahwa suksesnya kapitalisme yg dia suka sebut dengan
kata ganti "penghancuran yang kreatif", yg secara alamiah menghancurkan yang
lama dan menggantinya dgn yang baru, dia juga sudah meramalkan sukses
korporasi, nilai2 intelektual. jadi Schumpeter menekankan analisa trend
bukan advokasi politik, dan beliau percaya tidak ada revolusi tetapi
menyarankan memilih parlemen yg berasal dari partai2 sosialis. mengilhami
hutington? hmm... wait a minute lahh..
2.saya juga ndak ngerti dimana korelasinya bung donny meng-quote Dahl.
3. nah sekali lagi saya juga ndak ngerti dimana korelasi teori dikotomi
sipil-militer dgn quote-an nya Amartya Zen yang dapat nobelnya-pun
kontroversial diprotes Ashok Singhal (partai VHP, 1998) yang isu2 nya justru
sara (boleh sarah ashari) yaitu nobel Zen melegitimasi penyebaran kaum
kristen di india.

bung donny:

Dari seluruh perkembangan sejarah demokrasi itu,  aku tidak melihat
signifikasi peran militer dalam proses demokrasi yang berlangsung dari abad
ke abad. Jika kita mengingat sejarah militer tentunya kita akan mengingat
sejarah perang sejak abad pertengahan. Beberapa machiavellian masih meyakini
bahwa militer masih menjadi alat efektif untuk membangun sebuah negara yang
kuat. Bahkan para machiavellian juga meyakini sistem militer adalah sistem
terbaik dalam pemerintahan untuk menciptakan stabilitas dan rasa aman (sorry
ini gak ada hubungannya dengan slogan "aman" SBY).

didonk again reply:

konsolidasi sipil yang tidak pernah terformasikan-lah yang membuat
kesempatan kelompok militer mengambil-alih kekuasaan (misalnya:kudeta).


bung donny:

Jadi bisa dipertegas disini bahwa antara sistem demokrasi dan sistem militer
adalah dua kutub yang memang bertolak belakang, sehingga tanpa didikotomikan
pun sudah bersifat dikotomis dengan sendirinya. Menghapus dikotomi itu tentu
tidak mungkin, tetapi mensinergikan dikotomi itu sangat mungkin dengan cara
memaksa keduanya menempati ruang dan peran yang sesuai dengan tanggungjawab
dan profesionalitasnya.

didonk:

1. ya memang di dalam militer tidak ada itu demokrasi, repot bung.. kalo
kolonel merintah di peperangan trus mayor-nya mbantah... yo ruwet....
makanya ada sistem hierarkis, ya wis gitu itu militer dimana mana.., karena
memang itu dua hal yang berbeda. sama seperti di pesantren, ndak ada itu
santri mbantah kiai, hahahaha bisa kualat....
2. sampai diskusi kita disini belum menjawab dimana pernah ada mbah2 filsuf
dunia yang mengatakan lawan sipil (rakyat) adalah militer. atau
kebalikannya. belum don, belum anda sampaikan.
3. kembali ke isu yg diangkat kawan2 gmni:. "tolak militer dukung
pemerintahan sipil" <<< ini kan membodohkan, lha mbok lebih cerdas temen2
jalanan.., kalo mau dukung mega-hasyim, ndak usah anyi2, ndak usah malu2,
posisikan saja gmni dengan reasonable seperti muhammadiyah memposisikan diri
dengan amien. ya itu politik. yang gentle gitu lo...

donny:

Bukankah itu alasan yang membuat kita menolak tentara berpolitik ketika
masih aktif di GmnI dulu? Karena memang itu bukan porsi dan profesi tentara.
Apalagi dari sejarahnya militer dibentuk bukan sebagai subyek, tetapi obyek.
Kaum Machiavellian pun juga mengakui hal ini bahwa tentara hanyalah alat
negara (state equipment). Tugas militer sudah jelas, berperang, sesuai
dengan sistemnya yang serba komando.

didonk:

naaahhh, jelas kan. itulah alasan kita menolak tentara masuk dunia politik,
lalu dimana posisi jenderal (purn) susilo? tentara-kah? purnawirawan-kah?
(sipil), nah oleh karena itu saya dalam email terdahulu mengkritik
digotongnya isu anti militer oleh gmni karena itu absurd, nggak jelas, bisa
dengan mudah di defragmentasi dgn adagium2 "purnawirawan"-kan sudah sipil.

apakah mega-hasyim (yang didukung keluarga besar polisi dan angkatan laut)
adalah "pro-militerisme??" apa bukan cuman pertentangan angkatan saja
seperti sejak dahulu2 kala bahwa konflik internal angakatan perang tak lain
dan bukan hanya karena kepangkatan semata??

nih saya yg pernah dengar dari seorang aktifis gmni (kebetulan pengurus
nasional alias pangkatnya presidium) : "gmni tidak dalam kapasitas dukung
mendukung dan tolak menolak" << nah gendeng kan??? sekali lagi, netral itu
bukan steril. netral dalam posisi tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan
berkoalisi strategis dengan semua kepentingan yang membela rakyat. nah yo
wis jelas iku. melok mega opo melok susilo?

kalaupun kemudian secara taktis dukungan tidak perlu disampaikan terbuka,
itu urusan lain, tapi yg jelas keberpihakan atau kejelasan posisi harus ada.

donny:

Sehingga jika ingin jadi pemimpin di negara penganut sistem demokrasi jangan
masuk Akademi militer, salah ruang, karena sistem komando berdikotomi dengan
demokrasi. (Tolong salahkan premis ini jika salah).

didonk:

no komen, kalo itu cuman inferiority complex kelompok sipil semata..., mana
jiwa sukarno yang membuat dia disegani semua angkatan perang?


donny:

State dan Market
Pertanyaan Didonk tentang kenapa GmnI tidak meresonansi state n' market
kuanggap bukan pertanyaan karena sejak KLB 2001 sampai Medan kita masih
concern dalam pergerakan itu. Hasil-hasil rumusan dlm pertemuan2 nasional
kurun waktu itu bukankah banyak menghasilkan draft2 strategi penguatan
sosial politik, ekonomi dan budaya Indonesia dalam melawan hegemoni
kapitalisme negara maju yang menciptakan neoliberalisme di Indonesia?
Bukankah garis "oposisi permaen" yang dicetuskan di Bandung adalah respon
kita terhadap TNC-MNC yang melakukan silent takeover terhadap peran negara?
Jika saat ini banyak kawan2 berbicara tentang persoalan militer dan
militerisme, bukan berarti kita meninggalkan taktik strategi kita terhadap
kapitalisme global itu kan? Tapi untuk meyakinkannya biar kawan2 cabang,
Korda dan Presidium saja yang menjawabnya, karena akupun sudah tidak di
struktural GmnI lagi.

didonk:

oke kalo sudah, yg aku tau belum keliatan.
yang jelas saya coba ulangi lagi, kalo militer adalah bagian dari state
yang menindas: ayo kita lawan. dan kalo calon presiden mantan militer ini
diindikasikan menindas, ayo kita lawan!

donny:

Tetang isu titipan
Tentang apakah isu militer yang diangkat GmnI sebagai kepentingan privat
kader2 GmnI jujur aku gak tau, tapi semoga itu tidak benar. Semoga isu
militer itu benar2 murni sikap GmnI dalam menghadapi proses demokrasi dan
demokratisasi di Indonesia.

Terima kasih.

didonk:

amiin, semoga tidak benar.