[GMNI] Re: Jawaban buat Didonk

[donny three]

Didonk:
Revolusi inggris (yang menurut mereka glorious)
terjadi pada tahun 1688, bukan 1668.

Jawaban:
Memang terjadi salah ketik, yang benar memang 1688
bukan 1668. 

Didonk:
John locke's two treaties of goverment TIDAK diilhami
revolusi  inggris 1688, karena pertama diterbitkan
adalah di tahun 1680an.

Jawaban:
Pertama, coba buka dulu
http://oregonstate.edu/instruct/phl302/philosophers/
locke.html. Perhatikan alinea kedua, nyata-nyata
disebutkan bahwa: Locke's Two Treatises of Civil
Government were published after the Glorious
Revolution of 1688 brought William of Orange and Mary
to the throne...
Atau juga buka
http://www.utm.edu/research/iep/l/locke.htm#Writings :
In February 1690 the book entitled Two Treatises of
Government was published…
Kedua, aku tidak mengatakan jika Locke mendapatkan
ilham dari revolusi 1688. Untuk lebih jelasnya biar
kukutip kembali tulisanku terdahulu: 
Bukankah sejarah revolusi demokrasi dimulai oleh kaum
sipil monarchomacen yang berpuncak pada glorious
revolution 1668 yang memaksa Inggris merubah monarki
absolutnya berkonstitusi. Fenomena Inggris itu kan
yang kemudian diteorikan Locke dalam Two Treatiest…” 
Coba perhatikan kalimat yang kugarisbahwahi. Jadi
fenomena yang kumaksud adalah runtutan sejarah
perjuangan rakyat Inggris dalam mencapai proses
demokratisasi yang diawali sejak abad 16 oleh kaum
monarchomacen, bukan revolusi 1688. (lihat Francis
Oakley, On The Road From Constance to 1688: The
Political of John Major and Buchanan dalam  Natural
Law, Conciliarism and Consent in The Late Middle Age,
London: Varioum Reprints, 1984)

Didonk:
demokratikkah revolusi inggris 1688? bahwa revolusi
itu melulu akibat campur tangan pangeran belanda
William (dan tentu saja princess mary), menjadi
pertanyaan besar bung donny mengambil contoh itu, apa
kita mau gloriuos revolt atas bantuan amerika?
*nonsense kan?* justru perjuangan partai Whig melawan
pemerintahan Charles II yang mengilhami locke, dimana
mbah locke memberi kita pemahaman akan hukum alami dan
hak alami yang digunakan untuk membedakan pemerintahan
"legitimate" dan  "illegitimate"; dan untuk memberi
argumentasi thd sahnya pemberontakan melawan
pemerintahan tirani.

Jawaban:
Pertama, yang menjadi contoh (sekali lagi) bukan
glorious revolution, itu hanya salah satu bagian
(saja) dari proses panjang lahirnya bangunan demokrasi
sebagai tata nilai baru yang nantinya akan
menggantikan sistem monarki yang mendominasi eropa
berabad-abad. Dapat dikatakan bahwa sejak abad 16
sampai 17 adalah awal lahirnya teori dan praktek
ketatanegaraan demokrasi Inggris dan negara-negara
eropa lainnya. Mengenai “Glorious Revolution of 1688
brought William of Orange and Mary to the throne” itu
lain persoalan.

Kedua, memang benar banyak yang meyakini jika Two
Treatise diilhami dari perjuangan  Whig’s (1680-an)
karena tulisan itu dipandang dapat menjustifikasi
perjuangan revolusioner melawan Charles II. Tapi
banyak pula teoritikus yang tidak sependapat, karena
konsepsi bangunan negara Locke itu adalah konsepsi
negara ideal yang dibangun melalui pembagian kekuasaan
yang lahir dari proses panjang penindasan monarki
Inggris, yang tidak semata-mata lahir untuk
menjustifikasi kaum Whig’s. 
Memang seorang penulis profil tentang Locke
menjelaskan bahwa: Locke give us a theory of natural
law and natural rights which he uses to distinguish
between legitimate and illegitimate civil governments,
and to argue for the legitimacy of revolt against
tyrannical governments. Itu karena didasarkan pada
buku keduanya (Second Treatise) Clause 95, 96, 131,
134 dan 135 (Cambridge at The University Press, 1970).
Locke memberikan aturan khusus tentang property’s
right yang harus dilindungi negara sebagaimana yang
menjadi tuntutan Whig’s. 
Tetapi harus diingat, kalaupun toh itu benar, teori
Locke itu tidak berhenti hanya sebatas justifikasi.
Karena sejak 1690 yang berkembang kemudian adalah
perdebatan-perdebatan tentang tatanan negara demokrasi
baru yang jauh melampaui dari sekedar justifikasi
terhadap Whig’s.

Didonk:
kalo boleh saya meluruskan terjemahan "civil" tidak
sama dengan "sipil" (non militer), jadi civil society
itu bukan masyarakat sipil (dalam konteks masyarakat
non-militer lho), nah kalo civil government juga bukan
 berarti pemerintahan non-militer. castro menganggap
dirinya (dan diakui oleh sebagian besar rakyat kuba)
bahwa dia adalah pemerintahan rakyat (civil goverment)
walaupun dia militer. 

Jawaban:
Lalu apa yang kamu artikan dari civilization donk?
Kalau saya boleh meluruskan pula, identifikasi militer
juga tidak dari seragam loreng atau atribut militer
seperti yang dipakai Soekarno atau Castro. Juga tidak
dari sosok orang yang sudah purnawirawan ataukah
tidak. Ingat, yang menjadi bahasan perdebatan adalah
bangunan sistem yang dibentuk, bukan orang atau
istilah yang digunakan. 

Didonk:
bung donny contradictio in terminus, dalam pembenaran
ttg sipil  militer malah mengutip: "" aku menyebutnya
"setengah kedaulatan rakyat", karena eksekutif masih
ditangan raja."" << so what? siapa yg benar2 rakyat 
menurut bung donny? yg tidak pegang pedang? yg tidak
pegang panah? di jaman  mbah2nya kita dulu setiap
orang pasti pegang senjata karena konteks situasi yang
-relatif- tidak aman, nah apa kalo mereka pegang
pedang dan  memimpin sejumlah pengikut adalah tentara?
dan apakah tentara rakyat (milisi) revolusi 45
indonesia bukan tentara?

Jawaban:
Pertama, tulisanku dulu telah jelas menyatakan bahwa
sejarah demokrasi adalah sejarah kedaulatan rakyat.
Dan sejarah kedaulatan itu adalah sejarah panjang.
Locke adalah salah satu yang mengawali setelah kaum
monarchomachs tentang gagasan kedaulatan rakyat itu
walaupun belum sesempurna Rousseau. 
Kedua, agar tidak bias biar kujelaskan lagi bahwa yang
kita persoalkan adalah tentang bangunan ideal negara
demokrasi, bukan tentang rakyat yang angkat pedang
memperjuangkan demokrasi. Memperjuangkan demokrasi
bisa dengan jalan apa saja, bisa angkat pedang, angkat
kursi sampai angkat tangan sekalipun. Tetapi dalam
menjalankan pemerintahan demokrasi tentu tidak bisa
menggunakan pedang lagi kan? Jika itu terjadi maka
tentu saja itu tidak dapat dikatakan negara demokrasi
lagi, tapi tirani. Jadi jelas syarat negara demokrasi
adalah kedaulatan ditangan rakyat, bukan ditangan
tentara. Dan sekali lagi, jika dikaitkan dengan 2
orang capres militer, kita itu khawatir bangunan
demokrasi yang ada saat ini akan terberangus! Ingat,
kita tidak bisa main-main dengan militer karena
kedaulatan rakyatlah yang jadi taruhannya! Iya kan?

Didonk:
iseng saja: sejarah demokratisasi di indonesia 1998
adalah sejarah rakyat/sejarah sipil?? omong kosong!

Jawaban:
Bisakah kita menegasikan kemauan/kehendak rakyat?
(lepas dari siapa yang bermain di tahun 1998)

Didonk:
Dimana letak korelasinya pemikiran Locke, Rousseau, JS
Mill, Dahl sampai Amartya Zen dengan dikotomi
sipil-militer?

Jawaban:
Tentu saja pada pada kunci gagasannya dimana tidak ada
satupun diantara mereka yang memasukkan unsur-unsur
otoriterianisme gaya militer dalam gagasannya tentang
demokrasi.

Didonk:
saya juga ndak ngerti dimana korelasi teori dikotomi
sipil-militer dgn quote-an nya Amartya Zen yang dapat
nobelnya-pun kontroversial diprotes Ashok Singhal
(partai VHP, 1998) yang isu2 nya justru sara (boleh
sarah ashari) yaitu nobel Zen melegitimasi penyebaran
kaum kristen di india.

Jawaban:
Hahahaha, yang kuangkat dari pemikiran Zen bukan
tentang teori kemiskinannya yang medapatkan nobel itu
boss, tapi pada gagasan barunya tentang demokrasi.
Satu identifikasi baru dimana menurut Zen demokrasi
tidak bisa disamakan dengan westernisasi. Tulisannya
sempat dipublikasikan di majalah The New Republic
(Oktober 2003) berjudul Democracy and Its Global
Roots, Why Democratization is not the same as
Westernization (Aku fotocopy di CSIS). Tulisan ini
sekarang lagi rame2nya jadi wacana negara-negara dunia
ketiga saat ini, yang berupaya membangun sistem
demokrasinya sendiri tanpa harus mengacu pada
peradaban eropa dan amerika.
Korelasinya dengan militer sama dengan jawabanku
sebelumnya, bahwa ciri-ciri demokrasi negara dunia
ketiga yang diungkap Zen tetap tidak memasukkan unsur
otoriterianisme dalam konsepsi demokrasinya.

Didonk:
Schumpeter, kalau yg bung donny maksudkan adalah
Joseph .A. Schumpeter, dan pasti buku yg dikutip
adalah Capitalism, Socialism and Democracy (1942,
1950) nah ini mbah nya ahli2 ekonomi yg nolak
keynesian, hmmm... apa ndak salah bung donny ambil dia
jadi quote? walau Schumpeter simpatik pada analisis
Marx, tapi dia (Schumpeter) menyimpulkan bahwa
kapitalistik  akan digantikan oleh sosialisme bukan
atas "alasan2 marxist", di bukunya Schumpeter njelasin
bahwa suksesnya kapitalisme yg dia suka sebut  dengan
kata ganti "penghancuran yang kreatif", yg secara
alamiah menghancurkan yang lama dan menggantinya dgn
yang baru, dia juga sudah meramalkan sukses korporasi,
nilai2 intelektual. jadi Schumpeter menekankan analisa
trend bukan advokasi politik, dan beliau percaya tidak
ada revolusi tetapi menyarankan memilih parlemen yg
berasal dari partai2 sosialis. 
Mengilhami hutington? hmm... wait a minute lahh..

Jawaban:
Memang benar Schumpeter dikenal sebagai ahli ekonomi.
Tapi coba kita baca lagi tulisannya bab 21 dan 22
tentang Another theory of democracy. Satu kritik
dimana Schumpeter tidak mau terjebak pada definisi
demokrasi klassik. Ia kemudian membuat satu definisi
baru tentang demokrasi yang ia beri nama “teori lain
tentang demokrasi”. (lihat John Medearis, Joseph
Schumpeter's two theories of democracy, Schumpeter's
Elite Conception of Democracy as Method, Cambridge,
Harvard University Press, 2001. Chapter IV).
Tetang Huntington sebagai Schumpeterian, itu
Huntington sendiri yang mengakuinya, coba kita baca
lagi bukunya “Gelombang Demokratisasi Ketiga” (The
Third Wave: Democratitation in The Late Twentieth
Century), Jakarta: Grafitti, 2001. hal 4 - 6.

didonk:
1. ya memang di dalam militer tidak ada itu demokrasi,
repot bung..  kalo kolonel merintah di peperangan trus
mayor-nya mbantah... yo ruwet.... makanya ada sistem
hierarkis, ya wis gitu itu militer dimana mana.., 
karena memang itu dua hal yang berbeda. sama seperti
di pesantren, ndak ada  itu santri mbantah kiai,
hahahaha bisa kualat.... 
2. sampai diskusi kita disini belum menjawab dimana
pernah ada mbah2  filsuf dunia yang mengatakan lawan
sipil (rakyat) adalah militer. Atau kebalikannya.
belum don, belum anda sampaikan. 
3. kembali ke isu yg diangkat kawan2 gmni:. "tolak
militer dukung pemerintahan sipil" <<< ini kan
membodohkan, lha mbok lebih cerdas  temen2 jalanan..,
kalo mau dukung mega-hasyim, ndak usah anyi2, ndak
usah  malu2, posisikan saja gmni dengan reasonable
seperti muhammadiyah memposisikan  diri dengan amien.
ya itu politik. yang gentle gitu lo...

Jawaban:
Pertama, dikotomi sipil militer jangan diartikan lawan
rakyat adalah tentara. Sudah saya jelaskan bahwa yang
kita bicarakan adalah bangunan sistem, bukan orang.
Antara sistem militer dan sistem demokrasi adalah dua
sisi yang berbeda. Sistem demokrasi tetap menganut
kedaulatan rakyat, sistem militer adalah komando
(otoriterianisme seperti monarki abad pertengahan).
Bagi negara Indonesia sebagai salah satu penganut
negara demokrasi tidak menggunakan cara
otoriterianisme dalam memerintah karena kontradiksi
dengan demokrasi itu sendiri. Lalu kenapa tentara
(purnawirawan sekalipun) tidak boleh menjalankan
pemerintahan? Ya karena mereka tidak memiliki
kapabilitas jika dilihat dari latar belakang hidupnya
yang dibesarkan dalam sistem otoriter.
Mengenai posisi institusi militer sendiri di Indonesia
bagiku tidak ada persoalan karena reposisi selama 6
tahun belakangan sudah mulai kembali pada porsi dan
tanggung jawabnya. Hanya tinggal masalah para
purnawirannya saja yang tidak sadar diri atas latar
belakangnya yang militeristik namun tetep nekat ingin
mimpin negara demokrasi.
 
didonk:
lalu dimana posisi jenderal (purn) susilo?
tentara-kah?  purnawirawan-kah? (sipil), oleh karena
itu saya dalam email terdahulu mengkritik digotongnya
isu anti militer oleh gmni karena itu absurd, nggak
jelas,  bisa dengan mudah di defragmentasi dgn
adagium2 "purnawirawan"-kan sudah  sipil. apakah
mega-hasyim (yang didukung keluarga besar polisi dan
angkatan  laut) adalah "pro-militerisme??" apa bukan
cuman pertentangan angkatan saja seperti sejak dahulu2
kala bahwa konflik internal angakatan perang tak  lain
dan bukan hanya karena kepangkatan semata?? 

Jawaban:
Sebenarnya tidak absurd jika identifikasi militer
tidak dilihat dari status dan institusinya tetapi dari
faham (isme) dan latar belakang hidupnya yang
seharusnya tidak memenuhi kriteria calon pemimpin
demokrasi.

Didonk:
nih saya yg pernah dengar dari seorang aktifis gmni
(kebetulan pengurus nasional alias pangkatnya
presidium) : "gmni tidak dalam kapasitas  dukung
mendukung dan tolak menolak" << nah gendeng kan???
sekali lagi, netral  itu bukan steril. netral dalam
posisi tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan
berkoalisi strategis dengan semua kepentingan yang
membela rakyat. nah yo wis jelas iku. melok mega opo
melok susilo?  kalaupun kemudian secara taktis
dukungan tidak perlu disampaikan  terbuka, itu urusan
lain, tapi yg jelas keberpihakan atau kejelasan posisi
harus  ada.

Jawaban:
Sepakat, dan sikap GmnI saat ini memang tidak netral,
karena berdasarkan pengangkatan isue secara tidak
langsung dukungan itu telah diberikan kepada Mega. Dan
aku setuju, dalam konteks demokratisasi di Indonesia
demi penyelamatan kedaulatan rakyat dari bahaya laten
orang-orang militer. 

Didonk:
saya coba ulangi lagi, kalo militer adalah bagian dari
state yang menindas: ayo kita lawan. dan kalo calon
presiden mantan militer ini diindikasikan menindas,
ayo kita lawan! Jawaban: Ayo lawan! Dan semoga diskusi
ini tetap berlanjut, Merdeka!!!



		
__________________________________
Do you Yahoo!?
New and Improved Yahoo! Mail - Send 10MB messages!
http://promotions.yahoo.com/new_mail