[Karawang] Renovasi Kantor Bupati Terganjal - Koreksi

admin karawang@polarhome.com
Thu Aug 29 02:36:02 2002


Maaf, kesalahan teknis,

Komentar tentang berita dari PR yang berjudul: Renovasi Kantor Bupati Terganjal,
yang seharusnya pada line atas ternyata berada ditengah-tengah berita ini.

Untuk itu saya mengirimkan kembali artikel ini sebagai Koreksi.

Trima kasih.
e.u
----------------------------------------------------

Rekan-rekan di Karawang Yth.,
> 
> Bersama ini saya lanjutkan berita tentang rencana Bupati Karawang untuk memperbaiki
> Gedung Kantor Bupati, Rupanya Bupati kita ini tak dapat melihat apa yang perlu
> diutamakan terlebih dahulu.
> 
> Bagaimana Pak Bupati dengan Kota Rengasdengklok ??????
> Jalan Protokol yang selalu banjir dengan air KOCO !!!!
> 
> Saya rasa masyarakat Rengasdengklok Perlu DEMO bulan Depan dan setiap orang membawa
> Plastik yang penuh diisi dengan air KOCO Rengasdengklok untuk dibawah ke Pemda
> Karawang.
> 
> Bagaimana mendapat Anda ????
> 
> Lampiran:
> ---------
> 
> Renovasi Kantor Bupati Terganjal
> 
> KARAWANG, (PR).-
> Usulan Bupati Karawang H Acmad Dadang, agar kantor bupati yang
> terbakar bagian atapnya direhab secara total, bakal terganjal di dewan.
> Bupati sendiri dalam Nota Keuangan Pengantar Perubahan APBD 2002,
> mengusulkan anggaran perbaikan gedung tersebut sebesar Rp 2 miliar.
> 
> Bakal terganjalnya usulan bupati, nampak ketika perjalanan pembahasan
> perubahan APBD 2002 yang dilakukan Panitia Anggran (Panang) DPRD.
> Beberapa anggota panang secara tegas akan mencoret usulan tersebut.
> Alasannya, anggaran yang dialokasiakan untuk perbaikan kantor bupati
> dinilai terlalu besar. Padahal masih banyak sarana dan prasarana yang
> dibutuhkan masyarakat belum tersentuh perbaikan.
> 
> "Jika hanya untuk perbaikan atap, saya kira tidak perlu dana miliaran
> rupiah. Sebab dengan dana sebesar Rp 20 juta saja, gedung tersebut sudah
> bisa ditempati kembali," tegas salah seorang Anggota Panang DPRD
> Karawang, Asep Rahmat Saridil.
> 
> Menurut Asep, belum saatnya bupati membangun kantor yang megah.
> Kantor yang ada sekarang hanya atapnya saja yang rusak. Sedangkan
> bagian lain masih bagus dan cukup representatif untuk ditempati. Sehingga
> bupati tidak perlu menghambur-hamburkan anggaran untuk keperluan yang
> kurang penting.
> 
> Hal senada diungkapkan pula oleh anggota Panang lainnya yang juga
> Ketua Komisi D DPRD Karawang Ir Tono Bachtiar. Menurutnya,
> anggaran untuk membangun gedung kantor bupati, sebaiknya dialihkan
> untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
> 
> "Akan saya usulkan dana tersebut digunakan untuk mengeruk irigasi, serta
> sungai yang mengalami pendangkalan. Saya yakin dengan dana sebesar itu
> masalah yang sedang dihadapi petani dan nelayan, bisa teratasi," ungkapnya.
> 
> Kebanggaan
> 
> Sementara itu, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
> (Bapeda) Kab Karawang Drs H Harun Firdaus, menyebutkan, sebetulnya
> keinginan membangun kantor bupati yang lebih reprensentatif sudah
> direncanakan jauh sebelum gedung tersebut terbakar. Namun keinginan itu
> selu gagal karena terbentur masalah dana.
> 
> "Gambar rencana bangunan sudah ada sejak dua tahun lalu. Jadi keinginan
> membangun kantor bupati yang reprensentatif bukan karena kantor itu
> terbakar," jelasnya seusai memberikan paparan perubahan APBD 2002
> dengan pihak legislatif, Selasa (27/8).
> 
> Ia menjelaskan, jika usulan itu disetujui dewan, kantor Bupati Karawang
> akan terdiri dari tiga lantai. Bangunan itu bukan hanya dinikmati oleh bupati
> semata, melainkan juga bakal menjadi kebanggaan seluruh masyarakat
> Karawang.
> 
> Dijelaskan juga, untuk pengelolaan jaringan irigasi, eksekutif telah
> mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 322,8 juta. Selain itu untuk
> pembangunan daerah dan transmigrasi ditambah Rp 250 juta, sektor
> pendidikan Rp 450 juta, sektor lingkungan hidup Rp 215 juta, sektor
> perumahan dan pemukiman sebesar Rp 1,369 miliar, serta sektor Iptek Rp
> 400 juta.
> 
> "Eksekutif mencantumkan juga rencana penyelesaian jalan alternatif
> Warungbambu - Klari dengan cara merujuk Departemen Kimpraswil
> senilai Rp 45 miliar. Dengan demikian tidak benar, kita tidak
> memperhatikan kepentingan masyarakat," ungkapnya.(A-106)***
> _______________________________________________
> Karawang mailing list
> Karawang@polarhome.com
> http://www.polarhome.com/mailman/listinfo/karawang