[Karawang] RI Bisa Bubar seperti Uni Soviet

[panca]

Sabtu, 28 September 2002

RI Bisa Bubar seperti Uni Soviet

SEMARANG-Pemerintah harus berani mengamandemen peraturan yang selama ini tidak
sejalan dengan denyut perekonomian bangsa. Jika tidak ada perubahan, bangsa
Indonesia bisa seperti Uni Soviet. Misalnya Undang-undang No 22 Tahun 1999 dan
UU No 25 Tahun 1999 yang mengatur otonomi daerah serta perimbangan keuangan,
harus diamandemen.

''Kedua undang-undang itu lebih berbahaya dari separatisme bila pemerintah tidak
berani mengamandemen. Lebih jauh lagi RI akan bubar seperti Uni Soviet,'' tutur
Menneg Perencanaan Pembangunan Daerah/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie dalam dialog
interaktif ''Arah dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Kesetiakawanan
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat'' di kampus Pascasarjana Program Magister
Manajemen Undip, kemarin.

Menteri Sosial Bachtiar Chamsjah dan Ted Sioeng dari Chinese Society juga
berbicara pada acara itu. Mereka dipandu Rektor Undip Prof Ir Eko Budihardjo
MSc. Acara itu sebagai kuliah perdana Program Doktor Undip yang dihadiri
mahasiswa S2, mahasiswa S3, para bupati, dan pegawai negeri sipil.

Kwik menerangkan, perubahan yang terjadi di Indonesia lebih dikendalikan oleh
desakan IMF.

''Seharusnya kita belajar dari Cina yang tidak mau didikte IMF meski diancam
Amerika Serikat akan diisolasi. Cina justru berani mengisolasi diri. Beberapa
tahun kemudian dunia menjadi kagum karena RRC tumbuh menjadi negara kuat,
khususnya di sektor ekonomi,'' katanya.

Sebaliknya, Uni Soviet adalah negara yang runtuh akibat kegagalan dalam program
glasnot dan perestroika. Ekonomi negara adidaya itu kolaps sehingga tak mampu
menopang sendi-sendi perekonomian. Akibatnya, Uni Soviet bubar pada dekade
1990-an.

Strategi Besar
Dalam makalahnya, Kwik menyebutkan, penanggulangan kemiskinan di Indonesia
memerlukan strategi besar yang saling mendukung antara program satu dan yang
lain.

Pemahaman terhadap penyebab kemiskinan perlu dilakukan dengan baik.
Dasar utama untuk menyusun strategi besar itu adalah politik ekonomi yang
berpihak pada kaum miskin dan berkeadilan. ''Elemen utama dalam strategi besar
adalah pendekatan people driven. Di sini rakyat akan menjadi aktor penting dalam
setiap pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan,'' tuturnya.

Dia mengatakan, Indonesia secara geografis dan klimatologis merupakan negara
yang memiliki potensi ekonomi tinggi. Garis pantai yang terluas di dunia, iklim
yang memungkinkan untuk pendayagunaan lahan sepanjang tahun, hutan dan kandungan
bumi yang melimpah merupakan modal utama menjadi negara kaya.

''Semua itu tentu harus didukung strategi besar yang baik serta kemampuan
memanfaatkannya secara optimal untuk mengantarkan negara ini menjadi negara
kuat,'' tuturnya.

Sementara itu, Ted Sioeng mengakui Indonesia merupakan negara yang memiliki
potensi besar. Para pelaku bisnis, baik individu maupun organisasi yang tersebar
di pusat dan daerah, diharapkam bisa mendampingi masyarakat miskin untuk
mendapatkan hak-haknya.

Dia juga mengungkapkan, agenda utama pembangunan adalah penanggulangan
kemiskinan dengan pelibatan berbagai pihak. Termasuk pemerintah, dunia usaha,
dan masyarakat. ''Sektor swasta hendaknya memberikan akses terhadap masyarakat
miskin secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menjaga keseimbangan
proses produksi mereka,'' katanya. (G1-64c)

Copyright© 1996 SUARA MERDEKA