[Karawang] [Fwd: [Nasional] Pinjaman LN Bocor 20%, Negara Donor Terlibat?]

Fri Jan 24 01:12:01 2003

-------- Original Message --------
Betreff: [Nasional] Pinjaman LN Bocor 20%, Negara Donor Terlibat?
Datum: Thu, 23 Jan 2003 21:56:43 +0100
Von: panca <panca@arcor.de>
Rückantwort: national@mail2.factsoft.de
An: nasional <national@mail2.factsoft.de>

-----------------------------------------------------------------------
Mailing List "NASIONAL"
Diskusi bebas untuk semua orang yang mempunyai perhatian terhadap
Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-----------------------------------------------------------------------
BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA RUNTUH
-----------------------------------------------------------------------
Pinjaman LN Bocor 20%
Negara Donor Terlibat?

Jakarta (Bali Post, Jumat, 24/1/2003) -
Reformasi ternyata tidak menghilangkan budaya korupsi di Indonesia. Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional mengungkapkan data bahwa telah terjadi
kebocoran pinjaman luar negeri (LN), termasuk pemberian dari Consultative
Group on Indonesia (CGI) hingga 20 persen tiap tahunnya. Kebocoran itu
umumnya terjadi pada level pelaksanaan. ''Ini yang kita sampaikan kepada
negara donor di sidang CGI kemarin. Sebetulnya, utang yang diberikan itu
banyak bocornya,'' kata Sekretaris Utama Meneg Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas Koensatwanto Inpasihardjo di Jakarta, Kamis (23/1)
kemarin.

Ia mengaku tidak menutup kemungkinan jika para negara donor terlibat di
dalamnya. Sementara kebocoran di tingkat pelaksana itu biasanya mark up dari
palfon proyek. Misalnya, dari yang seharusnya Rp 50 milyar menjadi lebih
tinggi lagi. Kebocoran ini, menurutnya, makin membuktikan tidak efektifnya
pinjaman luar negeri. Pasalnya, tingkat kebocoran itu merupakan bagian dari
tingkat penyerapan pinjaman yang hanya 70 persen.

Bahkan, yang patut disesalkannya, Bappenas tidak mempunyai hak untuk
melakukan tindakan apa pun, misalnya teguran terhadap indikasi kebocoran
itu. Sebab, sifat Bappenas sejauh ini hanya monitoring, yang hasilnya
dilaporkan. Dengan tingginya tingkat kebocoran tersebut mestinya
dipermasalahkan negara donor. Anehnya, negara donor tidak
mempertimbangkannya. ''Saya jadi bertanya apakah mereka masuk di dalam
mekanisme ini atau tidak. Mestinya, dari monitoring bahwa penyerapan kecil,
mereka akan berpikir,'' jelasnya.

Ketika ditanya sanggupkah pemerintah meningkatkan daya serapnya hingga 90
persen tahun ini, menurutnya, hal itu bisa saja dilakukan. Namun, kenyataan
di lapangan, utang yang banyak itu kalau tidak bisa dipakai tidak akan
memberikan manfaat apa-apa. Ia juga menyatakan, tingkat kebocoran itu
pertama kali diungkapkan Meneg PPN/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie. Terhadap
temuan itu, jajarannya siap melakukan investigasi. Bappenas juga akan
mempertanyakan kenapa CGI memberikan pinjaman barunya senilai total 3,1
milyar dolar AS atau lebih kecil sedikit dari tahun lalu yang mencapai 3,7
milyar dolar. ''Kenapa dengan prestasi demikian kita diberi untung segitu,''
kata Koensatwanto heran.

Untuk lebih mempunyai kewenangan memberikan teguran atau tindakan tegas
lainnya, Bappenas akan mencoba mengusulkan dibuatkan keputusan presiden atau
peraturan pemerintah. Intinya, mengatur pemantauan dari proyek-proyek yang
mendapatkan pinjaman. Jika dalam pelaksanaannya terjadi keterlambatan,
Bappenas bisa memberikan tindakan lanjutan, apakah itu hukuman atau
pemotongan proyek dan sebagainya.

Ditanya apakah pemerintah akan mengkaji ulang proyek-proyeknya,
diungkapkannya, untuk pinjaman yang berasal dari Japan Bank for
International Cooperation (JBIC) tidak akan dikaji. Alasannya, pinjaman dari
JBIC tidak dikenakan commitment fee, sehingga proyek itu diberi kesempatan
menyelesaikan sampai batas yang ditentukan. Namun, untuk proyek lain yang
tidak mungkin dilanjutkan akan segera distop. Setidaknya, Bappenas sudah
menyetop pinjaman yang berasal dari JBIC karena sudah dinilai tidak
eligible. Untuk yang lain, diakuinya, masih harus dibicarakan dengan
departemen terkait.
''Banyak alasan. Di antaranya, proyek itu sudah disosialisasikan di
daerah-daerah. Ini perlu dipertimbangkan,'' kata Koensatwanto Inpasihardjo.
(kmb2)
-------------------------------------------------------------
Info & Arsip Milis Nasional: http://www.munindo.brd.de/milis/
Anggota Nasional: http://mail2.factsoft.de/mailman/roster/national
Netetiket: http://www.munindo.brd.de/milis/netetiket.html
Nasional-m: http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/
Nasional-a:  http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-a/
Nasional-e:  http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-e/
------------------Mailing List Nasional------------------