[Marinir] Pasukan TNI Gempur Kampung Hassan Tiro

[Hong Gie]

Mailing List "NASIONAL"
-----------------------------------------------------------------------

----- Original Message -----
From: HKSIS
To: Undisclosed-Recipient:;
Sent: Thursday, July 17, 2003 3:43 AM
Subject: Pasukan TNI Gempur Kampung Hassan Tiro

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0307/17/utama/437403.htm
Kamis, 17 Juli 2003


Pasukan TNI Gempur Kampung Hassan Tiro
SIGLI, Kompas - Pasukan TNI terus mendesak kekuatan Gerakan Aceh Merdeka di
salah satu basis kekuatan mereka di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie. Pasukan
elite Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat sejak Rabu (16/7) ikut
diterjunkan untuk menggempur Desa Dayah Baroe, kampung halaman pimpinan GAM,
Hassan Tiro.
Gempuran besar ini juga menyebabkan setidaknya 1.222 warga di lima desa
harus diungsikan ke Keunire, sekitar 2 kilometer selatan Kota Sigli, ibu
kota Kabupaten Pidie. Mereka diangkut dengan puluhan truk menuju
pengungsian, dalam dua hari terakhir.
Pasukan gabungan TNI dari Batalyon 315 Garuda, Batalyon 642 Kapuas, dan
pasukan Tank Marinir TNI Angkatan Laut (AL) telah memulai serangan mereka
sejak hari Selasa. Sementara pasukan elite Koppasus Grup 2 diterjunkan Rabu
kemarin untuk menambah tekanan pada salah satu basis utama Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) itu.
Komandan Distrik Militer (Kodim) 0102 Pidie Letnan Kolonel Supartodi
mengungkapkan, di Sigli, Kecamatan Tiro, memang digolongkan sebagai daerah
hitam yang menjadi pusat kegiatan GAM.
Bahkan, camat setempat, Senin lalu, telah digantikan oleh perwira TNI.
Kecamatan Tiro adalah daerah asal pucuk pimpinan GAM, Hassan Tiro, yang kini
bermukim di Swedia.
"Sebelum memulai serangan, kami mengevakuasi warga dari lima desa. Untuk
sementara, mereka hidup di pengungsian sampai GAM menyerah," kata Supartodi
menegaskan.
Serba mendadak
Dalam pantauan Kompas, sekitar 500 warga Desa Dayah Cot dan Pulo Kenari
dikumpulkan di meunasah sekitar pukul 10.00. Mereka diminta untuk mengungsi
karena kawasan tempat tinggal mereka menjadi lokasi operasi militer.
Warga yang sebagian besar perempuan dan anak-anak itu terlihat kebingungan
karena diungsikan secara mendadak. Sebagian dari mereka cuma bisa membawa
barang seadanya untuk hidup di lokasi pengungsian.
Siang kemarin, aparat mengungsikan warga Dayah Baroe, Dayah Tengoh, dan
Dayah Kampung Baroe. Setelah desa dikosongkan, aparat mulai melakukan
pembersihan daerah basis GAM tersebut.
Hasballah Ahmad, warga Pulo Kenari, mengatakan, dirinya diperintahkan untuk
mengungsi pukul 07.00. Dia segera membawa barang seadanya bersama istri dan
anak-anaknya ke meunasah sebelum diungsikan ke Sigli.
"Katanya tentara mau beroperasi di sini untuk mengamankan kampung dari GAM.
Kami semua diminta untuk meninggalkan tempat ini," kata Hasballah.
Secara terpisah, Fatimah (33), seorang ibu rumah tangga, menyatakan
kekhawatirannya karena sejumlah lelaki masih tertinggal di ladang saat
perintah mengungsi diberikan.
"Saya takut suami saya bersama temannya disangka anggota GAM karena tidak
ikut mengungsi. Penduduk juga khawatir ratusan ternak sapi, kerbau, dan
kambing yang ditinggal akan hilang karena tidak ada yang mengurus," katanya.
Para pengungsi diangkut dengan menggunakan 14 truk Colt Diesel, tiga bus,
dan sebuah mobil bak terbuka yang dikawal dua truk Reo TNI Angkatan Darat
(AD).
Koordinator Informasi dan Komunikasi Pengungsi Pidie M Nasir Ahmad
mengatakan, jumlah pengungsi tersebut tercatat dari Desa Pulo Kenari (386
jiwa), Dayah Cot (209 jiwa), Dayah Baroe (155 jiwa), Dayah Tengoh (225
jiwa), dan Dayah Kampung Baroe (247 jiwa).
Sejak pukul 12.00, Selasa lalu, mereka secara bergelombang tiba di kamp
pengungsian yang telah disediakan pemerintah di Keunire. Ahmad mengatakan,
transportasi ke lokasi pengungsian disediakan aparat.
Seperti juga pengungsi di kabupaten lainnya, di sana bagi para pengungsi
juga disediakan tempat tidur, makanan, minuman, dan air bersih serta
pelayanan kesehatan.
Pihak GAM sendiri sehari sebelumnya melontarkan kecaman terhadap cara-cara
pihak TNI melakukan pengungsian warga sipil dari kawasan konflik bersenjata.
Menurut Juru Bicara GAM Wilayah, Pidie Anwar Hussein, aksi pengungsian warga
itu dilakukan di bawah todongan senjata militer Indonesia. "Hak-hak kalangan
sipil telah diinjak-injak," katanya.
Untuk memisahkan GAM
Aparat keamanan setempat mengatakan, pengungsian tersebut dilakukan agar
dalam operasi penumpasan personel GAM tidak memberikan efek berupa jatuhnya
korban di kalangan masyarakat.
"Ini bagian dari upaya pemisahan rakyat dari kelompok separatis," kata
Letkol Supartodi, Rabu.
Bersamaan dengan proses pengungsian warga, pasukan TNI yang didukung tank
BTR 50-A milik Marinir TNI AL masuk ke pedalaman Kecamatan Tiro untuk
menggempur pihak GAM yang terus bergerak ke arah pedalaman.
Menanggapi gempuran itu, Anwar Hussein mengatakan, bila pasukan TNI mencari
GAM, maka personel militer GAM juga akan menjawab aksi tersebut secara
militer.
Menurut data Media Center Penguasa Darurat Militer Daerah di Aceh, hingga
kemarin, jumlah pengungsi di seluruh Aceh tercatat 39.763 jiwa atau 9.950
keluarga.
Komandan Satuan Tugas Penerangan Kolonel Laut Ditya Soedarsono mengatakan,
para pengungsi itu telah diberi fasilitas dan kebutuhan sesuai dengan
standar yang ditentukan pemerintah.
Ditya juga menginformasikan tentang terjadinya beberapa kontak tembak di
hari ke-59 penerapan darurat militer, kemarin. Sembilan orang yang diyakini
sebagai personel GAM tertangkap, tiga lainnya menyerah dan kembali ke NKRI.
Hingga kemarin, pihak penguasa darurat militer mencatat 457 orang yang
disebut pemberontak GAM telah tewas sejak darurat militer diberlakukan 19
Mei 2003.
Selain itu, 362 orang ditangkap dan 340 menyatakan kembali ke NKRI. Operasi
keamanan juga menyebabkan tewasnya 33 personel TNI dan 10 polisi.
Supartodi menambahkan, dalam operasi kemarin, seorang anggota GAM telah
menyerah. Anggota GAM tersebut kini berada dalam pengamanan Koramil Tiro.
GAM merampas KTP
Kepolisian Resor (Polres) Pidie berhasil menangkap Muchlisin penduduk Desa
Senom, anggota GAM yang bertugas merampas KTP warga. Muchlisin mengaku telah
merampas 150 kartu tanda penduduk (KTP) milik warga yang dicegat oleh
kelompoknya.
Kepala Polres Pidie Ajun Komisaris Besar Agus Salim mengatakan, perbuatan
tersangka ditujukan untuk menimbulkan ketakutan warga, yang dirampas
KTP-nya, karena mereka tidak berani lagi bepergian.
Selain itu, penghilangan KTP ditujukan untuk menimbulkan kebingungan aparat
dalam menindak anggota kelompok separatis yang berbaur dengan masyarakat.
"Praktis, tanpa KTP masyarakat tidak berani bepergian karena takut ditangkap
aparat. Sebaliknya, aparat juga sulit membedakan antara masyarakat dengan
anggota GAM karena adanya aksi perampasan KTP di sejumlah desa," kata Agus
Salim.
Selain itu, Polres Pidie juga berhasil menahan seorang yang mengaku telah
membakar Sekolah Dasar (SD) Lampo Mandah.
Saat ini, pihak polres setempat menyiagakan anggota untuk menjaga perbaikan
SD menjelang tahun ajaran baru. Di wilayah hukum Polres Pidie terjadi kasus
pembakaran 264 gedung sekolah. (ONG/NJ)


http://www.kompas.com/kompas-cetak/0307/17/nasional/438294.htm
Kamis, 17 Juli 2003



Anggota GAM Tewas Di Tangan Sanderanya
Banda Aceh, Kompas - Menghadapi aksi-aksi penculikan yang dilakukan kelompok
GAM, sebagian warga Aceh ternyata mulai berani melawan. Tiga warga Kecamatan
Gelombang, Kabupaten Aceh Singkil, menembak mati seorang anggota GAM setelah
merampas senjatanya.
Aksi nekat warga desa itu dilontarkan Juru Bicara Polda Aceh Komisaris Besar
Sayed Hoesainy dan Kepala Polres Aceh Selatan Ajun Komisaris Besar M Ali
Husen di Banda Aceh, Rabu (16/7).
Ketiga warga sipil itu telah 11 hari disandera sekelompok anggota GAM di
kawasan Bulu Sema, Kecamatan Trumon, Aceh Selatan.
Berdasarkan penuturan ketiga orang tadi, Ali Husen mengungkapkan, para
sandera itu melakukan aksi pembebasan dengan memanfaatkan kelengahan
penjaganya, Senin lalu. Waktu itu, seorang anggota GAM bersenjata yang
menjaga mereka dengan sepucuk senjata M-16 terlihat terngantuk-ngantuk.
Diam-diam para sandera itu berembuk untuk membebaskan diri.
Mereka kemudian menyerang penjaga itu dengan tangan kosong. Terjadi
pergumulan satu lawan tiga. Senjata berhasil dirampas, namun tidak bisa
langsung dipakai untuk menembak karena terkunci. Setelah kunci senjata dapat
dibuka, seorang di antara sandera menembakkan senjata itu sampai penculik
mereka yang diketahui bernama Aduen tewas di tempat
Melihat para sandera memegang senjata dan menembak penculiknya, empat
anggota GAM lain yang berada di tempat itu langsung lari menyelamatkan diri.
Ketiga warga itu, Mustafa, Ulin, dan Zailin juga langsung melarikan diri dan
melaporkan ke pos polisi terdekat di Kuala Baro.
Selain mencari perlindungan, mereka juga menyerahkan sepucuk senjata M-16
dan sejumlah amunisi kepada polisi. (NJ)


http://www.kompas.com/kompas-cetak/0307/17/nasional/436200.htm
Kamis, 17 Juli 2003



Amnesti Tidak Akan Diberi Sambil Perang
Jakarta, Kompas - Menkeh dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah
sangat hati-hati dalam memberikan amnesti terhadap anggota Gerakan Aceh
Merdeka (GAM). Pemerintah tidak akan memberi amnesti kepada GAM dalam
keadaan perang.
"Amnesti baru akan diberikan setelah GAM dipastikan telah berhasil ditumpas.
Kita kan dalam posisi sangat kuat dibanding GAM. Jadi, amnesti belum saatnya
diberikan," ujar Yusril usai mendampingi Wakil Presiden Hamzah Haz menerima
Ketua Ikatan Penasihat Hukum Indonesia Indra Sahnun Lubis di Istana Merdeka
Selatan, Jakarta, Rabu (16/7).
Pemerintah, kata Yusril, sangat hati-hati memberikan amnesti dan harus
didasarkan pada pertimbangan matang.
"Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, saya pernah menandatangani
amnesti anggota GAM yang sedang diadili karena dia menyatakan akan kembali
ke pangkuan RI. Tetapi, ketika TNI menangkap GAM, dia ada di sana karena
sudah bergabung lagi dengan GAM," ujarnya.
Menurut Yusril, pemerintah tidak akan memberikan amnesti ketika Aceh masih
bergolak.
Sementara itu, Ketua IPHI Indra Sahnun Lubis menyatakan prihatin atas
minimnya anggaran operasi penegakan hukum di Aceh. "Kami melihat tidak ada
konsep yang jelas, bagaimana operasi penegakan hukum di Aceh akan
dilakukan," katanya.
Indra mencontohkan, tersangka anggota GAM yang ancaman hukumannya di atas
lima tahun tidak didampingi pengacara. "IPHI siap menerjunkan anggota untuk
mendampingi. IPHI sudah menyiapkan beberapa pengacara, tapi jumlahnya
minim," katanya.
Ditanya tanggapan Wakil Presiden, Indra menjawab, "Wapres berjanji akan
memperhatikan soal itu sehingga tersangka anggota GAM bisa didampingi
penasihat hukum."
Indra berharap agar lima sampai 10 persen anggaran operasi militer di Aceh
dialokasikan bagi operasi penegakan hukum, yaitu dengan membiayai proses
peradilan.
Yusril mengakui minimnya anggaran bantuan hukum operasi penegakan hukum di
Aceh. "Jumlah hakimnya saja hanya 19 orang, masih masih banyak yang vakum,"
katanya. (mba)