[Marinir] [SP] Singapura OK, Indonesia-Malaysia Tolak

[Hong Gie]

http://www.suarapembaruan.com/News/2004/04/23/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY
----------------------------------------------------------------------------
Tanggal 23/4/2004
Tentang Pengerahan Pasukan Asing di Selat Malaka

Singapura OK, Indonesia-Malaysia Tolak

Kabar tentang rencana Amerika Serikat (AS) menempatkan pasukan di sepanjang
Selat Malaka memicu protes dari Indonesia dan Malaysia. Seperti diberitakan
AFP, Komandan Militer AS di Asia Pasifik, Laksamana Thomas B Fargo,
mengatakan AS berencana menempatkan pasukannya di sepanjang Selat Malaka
sebagai bagian dari prakarsa kontraterorisme Washington sekaligus membantu
Asia Tenggara menghadapi ancaman terorisme.

Kawasan itu, bagi AS, dianggap medan krusial dalam perang melawan terorisme.

Departemen Luar Negeri (Deplu) RI dengan tegas menolak tawaran tersebut.
Malaysia juga menyampaikan penolakan serupa. Sedangkan Singapura, negara
jiran yang kerap berbeda pandangan soal berbagai isu kontroversial,
membisikkan dukungannya kepada AS.

Belakangan AS membantah dan menyatakan ada kekeliruan penafsiran dari ucapan
Fargo yang berbicara dalam dengar pendapat di Kongres. Menurut Dubes AS
Ralph L Boyce, yang dimaksudkan Fargo adalah ada prakarsa dari negara-negara
di kawasan untuk bekerja sama. Dan hal itu hanya bisa dilakukan atas dasar
undangan dari negara-negara kawasan khususnya Singapura, Malaysia, atau
Indonesia. Karena tidak ada usulan atau rencana penempatan marinir atau
pasukan khusus AS di Selat Malaka, maka tidak ada yang perlu ditolak
Indonesia dan Malaysia.

Bagaimanapun penjelasannya, situasi ini semakin menguatkan pentingnya
kawasan Selat Malaka yang jadi urat nadi perekonomian Asia Tenggara dan
memegang nilai strategis yang besar dari segi politik dan keamanan. Selat
ini merupakan salah satu perairan paling sibuk di dunia.

Apa yang tercuat sebetulnya terkait dengan sebuah komisi untuk kebijakan
kelautan yang dibentuk dua tahun lalu oleh Kongres AS. Komisi ini yang
dikenal dengan "US Commission on Ocean Policy" beranggotakan 16 orang, empat
diantaranya dipilih oleh Kongres dan 12 lainnya langsung oleh presiden.

Komisi tersebut mulai bekerja sejak September 2001. Mereka melakukan 15
pertemuan terbuka, mengunjungi 17 tempat serta mewawancarai ratusan orang
mulai dari Great Lakes, Alaska, Teluk Meksiko, Pantai Atlantik dan Pasifik
serta negara-negara kepulauan di seluruh dunia.

"Komisi yang dibentuk Kongres AS telah bekerja membuat cetak biru kebijakan
kelautan yang baru, komprehensif dan berkelanjutan," demikian bunyi dokumen
yang diterima Pembaruan.

Dari pertemuan-pertemuan itu, komisi menyimpulkan, AS harus menjadi pemimpin
berbagai kegiatan menyangkut kelautan dan pesisir pantai. Salah satu alinea
mengatakan, "...mempertahankan peran Amerika Serikat sebagai satu-satunya
pemimpin dalam berbagai kegiatan kelautan dan pesisir pantai."

Komisi mengakui, fokus kerja mereka terbatas pada masalah nasional AS. Tapi
tidak tertutup kemungkinan masalah ini menjadi agenda internasional, dan itu
salah satu rekomendasi yang mereka tawarkan kepada Kongres AS dan Gedung
Putih.

"Bagaimana pun juga, koordinasi aksi internasional akan sangat dibutuhkan.
Untuk itu, AS harus bekerja sama dengan negara-negara lain dan berbagai
organisasi internasional untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dan
mekanisme-mekanisme guna meningkatkan semua aspek menyangkut kelautan."


Ratifikasi Konvensi PBB

Untuk menguatkan kehadiran AS di dunia internasional, komisi
merekomendasikan agar AS dengan kewajiban imperatifnya berusaha meratifikasi
Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Presiden George Walker Bush, pada
23 Maret 2004 lalu, mendukung ratifikasi itu. Tinggal Kongres AS yang harus
bersidang untuk memutuskan perlu tidaknya ratifikasi UNCLOS.

Jika ratifikasi itu lolos, bersediakah Indonesia bekerja sama dengan AS
dalam aspek ini? Deplu dan TNI-AL jauh-jauh hari sudah menolak. Itu artinya
Indonesia menutup pintu kehadiran Marinir AS di Selat Malaka.

"Persoalan memberi bantuan itu masalah lain, tergantung apakah kita
menawarkan atau tidak. Tapi yang pasti kehadiran pasukan Marinir AS di Selat
Malaka kita tolak," kata Juru Bicara Deplu Marty Natalegawa.

Keamanan di wilayah Selat Malaka adalah wewenang dan tanggung jawab dua
negara pantai yakni Indonesia dan Malaysia. Wewenang itu, mengacu pada
Konvensi Hukum Laut 1982, yang memberi tanggung jawab kepada Indonesia dan
Malaysia untuk menciptakan keamanan di Selat Malaka. "Jadi kita harus
tegaskan bahwa kita tidak menerima tawaran AS," tegas Marty.

Lantas bagaimana Angkatan Laut (AL) Indonesia, sebagai pelindung wilayah
perairan menyikapi kemungkinan penempatan pasukan asing di sana. Komandan
Sekolah Staf dan Komando TNI-AL, Laksamana Muda TNI, Djoko Sumaryono,
seperti dilaporkan Antara, mengatakan, tawaran AS itu berlatar belakang
kepentingan ekonomi dan bisa berujung pada tindakan militer.

Dengan kata lain, TNI-AL akan menolak campur tangan asing dalam mengamankan
kawasan perairan Indonesia. TNI-AL merasa mampu mengatasi berbagai ancaman
dan gangguan keamanan di Selat Malaka.

Mungkin pernyataan kesiapan TNI-AL di mata AS terdengar samar-sama,
mengingat banyak kasus perompakan dan teror maritim terjadi di selat yang
paling ramai dan rawan itu.

Di sisi lain, AS tidak begitu saja menawarkan pasukan jika tidak punya data
dan fakta. Data dari Biro Maritim Internasional (IMB), yang menjadi salah
satu rujukan, menunjukkan, kasus pembajakan dan teror di Selat Malaka
meningkat setiap tahunnya. Sayang, TNI-AL membantah laporan itu dengan
menyodorkan temuannya yang jauh berbeda dengan IMB.

Walaupun ada perbedaan data gangguan keamanan dan teror maritim di Selat
Malaka, masalah ini dibahas dalam pertemuan antara Presiden Megawati
Soekarnoputri dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, saat
berkunjung ke Jakarta, awal Januari. Mega-Badawi tetap menjadikan masalah
teror maritim sebagai prioritas pembicaraan, walau kalah pamor dengan isu
terorisme dan tenaga kerja Indonesia. Mengapa?

Kedua negara menghadapi banyak kasus kejahatan di laut. Selat Malaka yang
sejak dulu merupakan urat nadi perkembangan politik, ekonomi dan perdagangan
di Asia Tenggara, telah menjadi ajang strategis untuk perampokan maritim dan
penyelundupan manusia dan senjata.

Menurut IMB, teror maritim telah bergeser menjadi lahan operasi kelompok
ekstremis. Mereka terlibat dalam operasi bajak laut dan penyelundupan.
Aksi-aksi ini menjadi bagian dari ancaman teror maritim di Asia Tenggara.


Menolak

Bagi pakar hukum laut internasional Hasjim Djalal, rencana kehadiran pasukan
asing tidak bisa diterima, karena melanggar kedaulatan Indonesia. "Kalau pun
Singapura menerima, itu hak dia, itu wilayah dia, tapi tidak untuk
Indonesia," katanya kepada Pembaruan, Senin (19/4).

Penolakan Indonesia sudah tepat dan sesuai dengan Hukum Laut Internasional
Tahun 1982. Berdasarkan hukum itu, AS sebenarnya tidak harus menempatkan
pasukannya di Selat Malaka, tapi memberi bantuan baik teknologi maupun
pelatihan bersama.

"Menurut hukum laut, negara-negara yang menggunakan selat, wajib memberi
bantuan kepada negara-negara yang memiliki selat, untuk meningkatkan
keselamatan dan menjaga lingkungan laut," kata Djalal.

Dengan demikian setiap kapal yang lewat, tidak diizinkan mempersenjatai diri
atau dikawal oleh kapal perang. Ada hak kapal asing untuk lewat dan itu
harus dihormati. "Tapi, kita akan menolak jika mereka meminta haknya untuk
menegakkan hukum di wilayah kedaulatan RI," tukasnya.


Sasaran Terorisme

Sikap proaktif AS juga dilihat dari pentingnya kawasan ini. Jalur selat
menjadi obyek tindak kejahatan dan terorisme. Kelompok teror internasional
Al-Qaeda yang ditengarai memiliki 300-an kapal berbagai ukuran, juga
memanfaatkan laut.

Tokoh Al-Qaeda yang terkenal di bidang ini adalah Abdulrahim Mohammad Aba
al-Nasheri. Sekarang pria "berbahaya" ini ditahan di AS. Al-Nasheri yang
dijuluki "Raja Laut" kabarnya mendalangi serangan bom ke kapal induk AS USS
Cole di Aden, Yemen, pada Oktober tahun 2000. Insiden kapal induk AS itu
menewaskan 17 pelaut dan melukai 40 lainnya. Al-Nasheri juga dilaporkan
pernah merancang serangan ke kapal-kapal NATO di Selat Gibraltar, tapi
digagalkan oleh Angkatan Laut Maroko.

Patut dicatat bahwa kegiatan bajak laut paling ramai sebenarnya terjadi di
Selat Malaka. Biro Maritim Internasional (IMO) dalam situsnya mencatat,
kasus teror maritim meningkat dari 335 serangan di tahun 2001 menjadi 370
serangan di tahun 2002. Dan tahun lalu, jumlah serangan bajak laut di selat
itu mencapai hampir seperempat dari jumlah total serangan pada tingkat
dunia.

IMO mencatat, pada 2003, sebanyak 64 kasus terjadi di beberapa wilayah
perairan Indonesia, 15 kasus di Selat Malaka, 23 di Bangladesh, 18 di India,
14 di Teluk Aden, 18 di Nigeria dan beberapa kasus di Afrika, Laut Merah,
Laut Karibia dan Amerika selatan dan tengah. Selat Malaka disebut sebagai
perairan paling berbahaya di dunia.

Sangat menarik bahwa banyak kegiatan bajak laut terjadi di kawasan
negara-negara berkembang, seperti Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Yaman dan
Somalia. Korelasi antara aksi bajak laut dan gerakan Al-Qaeda memang belum
tegas, namun para pengamat maritim sudah memperingatkan akan bahaya yang
dapat mengancam dari Selat Malaka, selat yang strategis dan rawan bagi Asia
Tenggara. Selat Malaka yang panjangnya mencapai 600 mil disinggahi sekitar
50 ribu kapal setiap tahun. Di sinilah bajak laut dalam arti tradisional
bisa terkait dengan gerakan teror modern seperti Al-Qaeda.

IMO mencatat, kenaikan penyelundupan senjata juga tidak terlepas dengan
berkobarnya kegiatan pemberontak separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM
banyak mencari senjata dari Thailand dan Kamboja.

Bagi AS, Selat Malaka merupakan urat nadi perdagangan. Sumber daya minyak
dan gas cair yang mereka butuhkan berlayar melewati selat itu. Jika suatu
saat kapal pengangkut cairan LNG diserang dan meledak, dampaknya akan sangat
besar, sama seperti ledakan sebuah senjata nuklir kecil. Karena itu, ia
meminta jatah pengamanan. Tapi bagi Indonesia, permintaan itu merugikan. Apa
pun alasannya, permintaan AS itu harus ditolak.

PEMBARUAN/GUSTI LESEK



----------------------------------------------------------------------------
----
Last modified: 23/4/04