[Marinir] [Kompas] Manuver AS Hindari Pengadilan
Hong Gie
ouwehoer at centrin.net.id
Sat Jun 19 21:58:34 CEST 2004
http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0406/19/ln/1094148.htm
International
Sabtu, 19 Juni 2004
Manuver AS Hindari Pengadilan
New York, Jumat - Sekjen PBB Kofi Annan, Jumat (18/6), mengecam sikap AS
karena berniat mencegah tentara AS agar tidak diadili di Pengadilan Kriminal
Internasional (International Criminal Court/ICC). Annan juga meminta Dewan
Keamanan (DK) PBB untuk menolak langkah-langkah yang dilakukan AS untuk
mencapai niatnya.
AS menilai resolusi baru soal ICC-berbasis di The Hague- bertujuan menjerat
pelanggaran AS di Irak. Karena itu, AS juga berupaya mempengaruhi resolusi
soal ICC itu agar membebaskan pelanggaran militer dan sipil AS dari
pengadilan di ICC.
Annan akan mencoba menyampaikan kasus itu pada acara makan siang dengan para
duta besar berbagai negara untuk PBB, Jumat siang waktu New York, atau Sabtu
dini hari WIB. Pekan depan, lebih dari 40 negara dijadwalkan akan
memperdebatkan resolusi baru soal ICC pada pertemuan yang terbuka untuk
umum. Pada pertemuan itu tindakan militer AS soal penyiksaan tahanan di Irak
dan Afganistan akan disinggung.
"Tindakan pengecualian adalah langkah yang salah. Itu merupakan tindakan
hukum yang mendua, dan saya kira tidak layak untuk didukung oleh DK PBB,"
kata Annan.
Annan telah lama menentang langkah AS seperti itu dalam beberapa tahun
terakhir, namun baru kali ini Annan menggunakan kalimat yang jelas,
sehubungan dengan munculnya pelanggaran HAM di berbagai penjara di Irak.
"Merugikan jika ada satu pihak yang memaksakan tindakan pengecualian. Tidak
bijaksana untuk memaksakan pengecualian, bahkan lebih tidak bijaksana lagi
jika DK PBB memberikan persetujuan," kata Annan.
Pemerintahan Presiden AS George Walker Bush sedang mencoba memperbarui
resolusi DK PBB untuk menghindari pengadilan PBB atas berbagai pelanggaran
di Irak.
Kekebalan tidak berlaku bagi 94 negara yang telah meratifikasi ICC. Resolusi
soal ICC itu akan berakhir di pengujung bulan Juni 2004 ini dan upaya
pembaruan diperlukan.
Sejauh ini AS tidak memiliki dukungan memadai di DK PBB untuk mengegolkan
resolusi versi ICC AS. Dibutuhkan 9 suara di DK PBB untuk mengegolkan sebuah
resolusi. Dari 15 negara anggota DK PBB, hanya Rusia, Aljazair, Filipina,
Pakistan, Angola dan Inggris yang diperkirakan akan mendukung AS.
(REUTERS/MON)
-----------------------------------------------------
http://www.channelnewsasia.com/stories/afp_world/view/90832/1/.html
Time is GMT + 8 hours
Posted: 19 June 2004 1119 hrs
UN's Annan: US should not insist on ICC exemption
Related News »
. China delays UN vote on US troop immunity
. Allegations mount of US cover-up of Iraqi prisoner abuse
UNITED NATIONS : UN Secretary General Kofi Annan said that US demands that
its citizens be immune from a UN warcrimes court would needlessly split the
Security Council.
Annan gave a similar warning Thursday, that US efforts to extend for another
year its citizens' immunity before the International Criminal Court (ICC)
was too controversial to bring before the council, especially during a
scandal unleashed by photographs apparently showing US troops and
contractors abusing prisoners in Iraq.
"We have some very difficult challenges ahead of us, and the council needs
to be able to work together and to speak with one voice," Annan told
reporters, referring to the UN's role in Iraq.
"Everybody was excited that the last resolution (on Iraq) was voted
unanimously," he said.
"I indicated that the (Security) Council, which was divided hopelessly last
year, has come together," Annan said.
"And I posed the question: If we want the council to be divided by this
issue of the ICC -- because it will divide the council. And I asked everyone
to reflect on that."
A council resolution seeks to renew a one-year US exemption, which expires
at the end of the month.
So far the United States does not have the votes to get it passed.
The court is the first permanent international tribunal to try cases of
warcrimes, crimes against humanity and genocide.
Washington signed the treaty but later backed out, saying it feared the
tribunal would be politicized and that its troops abroad could be charged
for warcrimes.
- AFP
. China delays UN vote on US troop immunity
. Allegations mount of US cover-up of Iraqi prisoner abuse
AFP text, photos, graphics and logos shall not be reproduced, published,
broadcast, rewritten for broadcast or publication or redistributed directly
or indirectly in any medium. AFP shall not be held liable for any delays,
inaccuracies, errors or omissions in any AFP content, or for any actions
taken in consequence.
Copyright © 2004 Agence France Presse. All rights reserved.
More information about the Marinir
mailing list