[Marinir] [Kompas] AS Akan Memperpanjang Masa Kekebalan Hukumnya di Irak

[Hong Gie]

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0406/25/ln/1108639.htm

International
Jumat, 25 Juni 2004
AS Akan Memperpanjang Masa Kekebalan Hukumnya di Irak

Washington, Kamis - Pemerintahan Presiden George W Bush memutuskan akan
memperpanjang masa imunitas atau kekebalan Amerika Serikat di Irak hingga
setelah tanggal 30 Juni mendatang. Dengan demikian, sampai setelah tanggal
penyerahan kekuasaan kepada Pemerintah Irak itu, semua tentara dan personel
Pemerintah AS yang bertugas di sana tetap tak bisa dituntut secara hukum.

Sebagaimana diberitakan Washington Post, Kamis (24/6), meski keluasan
(scope) imunitas itu masih diperdebatkan para pejabat tinggi AS,
Administrator AS di Irak Paul Bremer diperkirakan akan mengumumkan
perpanjangan masa berlakunya sebagai salah satu pengumuman terakhir sebelum
berakhirnya masa pendudukan AS di Irak.

Sepanjang pekan terakhir para pejabat AS di Baghdad telah bernegosiasi
dengan Perdana Menteri sementara Irak Iyad Allawi dan Penasihat Keamanan
Nasional Mowaffak Rubaie soal perpanjangan masa kekebalan itu. AS berharap
kesepakatan sudah bisa dicapai sebelum Presiden Bush berangkat untuk
menghadiri pertemuan puncak Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di
Istanbul, Turki, Jumat.

Sejauh ini, peraturan tentang imunitas, yang disebut dengan "Peraturan 17"
(Order 17), telah diberlakukan selama setahun masa pendudukan di Irak.
Peraturan ini memberikan kekebalan hukum semua personel asing yang bekerja
pada pemerintahan sementara pimpinan AS dari hukum pidana, perdata, maupun
hukum administratif setempat. Order 17 juga memberi mereka kekebalan dari
semua bentuk penahanan yang dilakukan selain oleh petugas yang bekerja untuk
pemerintah negara asalnya.

Sebetulnya AS sudah lama menginginkan formalitas Status Forces Agreement
yang secara otomatis akan memberikan kekebalan kepada pasukannya. Namun,
kesepakatan ini diveto ulama Ayatollah Hussein Ali Al Sistani yang
mengatakan, Pemerintah Irak yang terpilih tanpa melalui pemilu tidak bisa
melakukan kesepakatan dengan negara lain.

Di PBB gagal

Langkah Pemerintah AS menyangkut persoalan imunitas ini menjadi sensitif
karena dilakukan di saat AS masih dibayangi skandal Abu Ghraib. Itu sebabnya
di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, upaya AS untuk memperpanjang
imunitas para tentaranya tidak memperoleh dukungan mayoritas anggota DK PBB.

Menurut sejumlah pejabat AS, memperpanjang masa imunitas dapat menimbulkan
kesan, AS tak memberikan sepenuhnya kekuasaan kepada pemerintah baru Irak.
Langkah ini juga berarti bahwa AS memberi dirinya sendiri hak istimewa di
Irak. Alhasil, AS kemudian menarik resolusi yang memungkinkan untuk
memperpanjang masa imunitasnya selama setahun ke depan di Mahkamah Kriminal
Internasional di Den Haag.

BBC News kemarin memberitakan, Sekjen PBB Kofi Annan menyambut gembira
keputusan AS ini, yang berarti bahwa setiap personel militer AS juga bisa
dituntut oleh Mahkamah Kriminal Internasional. Kofi Annan menambahkan,
langkah yang diambil AS ini dapat membantu terpeliharanya persatuan dan
kesatuan dalam DK PBB di masa yang sulit ini.

Sebelumnya, tentara AS memperoleh kekebalan dari penuntutan Mahkamah
Kriminal Internasional berdasarkan kesepakatan yang dicapai dua tahun silam
di DK PBB. Masa berlaku kesepakatan itu berakhir pada 30 Juni mendatang.
(AFP/REUTERS/MUK)
----------------------------------------------

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3838249.stm

US gives Iraq troops legal cover
By Nick Childs
BBC Pentagon correspondent

The rules for US troops after 30 June are still under discussion
The US Government has said it plans to maintain legal jurisdiction over US
forces in Iraq after the handover of sovereignty at the end of June.

It is taking the action so its forces are not subject to Iraqi courts.

US defence officials say the intention is that this would be done with the
agreement of the Iraqi people.

At least 89 people were killed on Thursday in a fresh wave of attacks, just
six days from the handover of power to an interim Iraqi government.

Pentagon power

A Pentagon spokesman said negotiations were under way with the Iraqi
authorities and that the mechanism to ensure US jurisdiction still had to be
finalised, but he added that he believed the two sides would conclude an
agreement on this.

The White House went so far as to say that there was an agreement in
principle - but this is a sensitive issue, particularly now because of the
continuing controversy over the abuse cases of Abu Ghraib prison.

A senior US military official also said that the plan would be that all
foreign coalition forces would continue to be immune from Iraqi
prosecutions.

There are about 140,000 US troops currently in Iraq and 25,000 from other
countries.

The most likely option at the moment appears to be that the current US
administrator Paul Bremer would extend what is known as Order 17, which
gives all foreign personnel in Iraq protection from prosecution in Iraqi
courts.