[Marinir] [detiknews] LSM di Indonesia Patut Dicurigai Kekritisannya Terhadap TNI

[Yap Hong Gie]

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/04/tgl/03/ti
me/91119/idnews/333020/idkanal/10

LSM di Indonesia Patut Dicurigai Kekritisannya Terhadap TNI

detikcom - Jakarta, Ada indikasi LSM di Indonesia memiliki kepentingan yang
tidak tulus atas kekritisannya kepada TNI. Isu HAM hanya menjadi komoditas
politik semata.
Kritikan ini disampaikan pengamat komunikasi dan politik UI Tjipta Lesmana
kepada detikcom, Minggu (3/4/2005).

"Saya memiliki kecurigaan terhadap sejumlah misi LSM yang ingin mempreteli
TNI. LSM mengatasnamakan dan mengagungkan HAM yang dipaksakan oleh
pihak luar. Isu-isu HAM menjadi komoditas politik," kritik Tjipta.

Tjipta membandingkan dengan Pakistan yang tidak pernah dikritik AS atas
pembunuhan sejumlah orang yang dianggap berseberangan pemerintahnya.
Cina dengan kasus Tiananmen juga tidak dikritik AS.
"Bahkan, di zaman Suharto tidak pernah timbul kritikan soal pelanggaran HAM
oleh negara-negara barat.
Suharto dianggap kooperatif dalam menjatuhkan komunisme di Indonesia,"
lanjutnya.
Menurut Tjipta, dari konteks ilmu komunikasi dan politik, kritikan yang
dilakukan LSM sangat dipengaruhi pada pengalaman di masa lalu.
Bila pengalaman di masa lalunya pahit, maka komunikasi yang terjalin juga
tidak akan baik.
Misalnya, banyak aktivis LSM, media massa yang menjadi korban ABRI di masa
Orde Baru.

"Begitu era Orde Baru jatuh, mereka menjadi dendam. Dalam ilmu komunikasi
itu dendam dan sentimen itu akan terus berlangsung.
Apapun yang dikatakan pihak TNI akan dihantam, padahal mereka tidak tahu
bahwa kekuatan tentaranya sudah rapuh," papar Tjipta.
Tjipta menyarankan dalam kondisi seperti ini lebih baik TNI harus berdiam
diri. TNI sebaiknya tidak banyak bicara yang mengarah pada sinyal-sinyal
politik.
"Pada saat posisi TNI terpojok seperti ini, ngomong apapun Panglima TNI akan
dikritik. TNI harus diam dan jangan banyak ngomong, tapi banyak bekerja.
Biarkan nanti rakyat yang menilainya, jangan banyak bicara kecuali soal
pertahanan dan keamanan," sarannya.

Seperti diberitakan, Imparsial mengkritik mutasi di tubuh TNI dianggap tidak
memiliki sensitifitas terhadap penegakan HAM. Imparsial mempersoalkan
diangkatnya Pangdam Iskandar Muda Mayjen Endang Suwarya sebagai Wakil KSAD
dan isu akan diangkatnya Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Sekjen Dephan.
(ism)

---------------------------------------------------------

http://jkt1.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/04/tgl/03/ti
me/81741/idnews/333011/idkanal/10

Mutasi Jenderal Bermasalah di TNI Dinilai Masih Wajar

detikcom - Jakarta, Mutasi sejumlah jenderal bermasalah oleh Panglima TNI
dianggap hal yang wajar. Sebab, seseorang belum dikatakan bersalah sebelum
ada keputusan tetap dari pengadilan.
Hal ini diungkapkan pengamat komunikasi dan politik dari Fisip UI, Tjipta
Lesmana kepada detikcom, Jakarta, Minggu (3/4/2005).
"Saya kira, kita harus berangkat dari azas-azas hukum yang berlaku sesuai
KUHP.

Seseorang belum bisa dikatakan bersalah sebelum ada keputusan tetap baik
dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung," jelas
Tjipta.
Tjipta menilai, dugaan sejumlah jenderal terkait soal pelanggaran HAM,
seperti Endang Suwarya di NAD, Sjafrie Sjamsoeddin dan Prabowo dalam kasus
Mei 1998, serta Sriyanto kasus Tanjung Priok dianggap belum memiliki
keputusan hukum yang tetap.
Menurut Tjipta, tidak adil bila promosi jabatan yang diterima sejumlah
jenderal dianggap tidak layak.
Alasannya, hanya karena dugaan kasus pelanggaran HAM yang belum pernah ada
pengadilannya.

"Sah-sah saja Panglima TNI mengangkat Endang Suwarya, Sjafrie Sjamsoeddin
dan Sriyanto.
Mana mungkin karir mereka mentok karena tudingan seperti itu," jelas Tjipta.
Menurutnya, LSM Imparsial sebaiknya justru mendorong agar kasus-kasus
seperti itu untuk segera diajukan ke pengadilan.
Tjipta mengkritisi sejumlah LSM di Indonesia yang seringkali absurd dalam
menanggapi suatu persoalan apalagi bila menyangkut masalah TNI.(ism)