[Marinir] [KCM] Panglima TNI: Pernyataan Anggota DPR Rontokkan Moral Prajurit

[Yap Hong Gie]

Inilah akibatnya kalau kebijakan DPR-RI tentang "Fit & Propper Test" hanya
berlaku untuk pejabat pemerintahan, sedangkan untuk anggota DPR-RI tidak
diberlakukan suatu tes intelektual apapun.

=============================

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0504/12/Politikhukum/1676877.htm

Politik & Hukum
Selasa, 12 April 2005
Panglima TNI:
Pernyataan Anggota DPR Rontokkan Moral Prajurit

Jakarta, Kompas - Pernyataan anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dana
operasi setiap hari untuk prajurit yang bertugas di Perairan Ambalat,
Kalimantan Timur, sebesar Rp 135.000 tanpa klarifikasi telah merontokkan
moral prajurit Tentara Nasional Indonesia yang tengah bertugas di daerah
perbatasan tersebut. Kenyataannya, prajurit TNI di lapangan hanya
mendapatkan Rp 13.500 atau sepersepuluh dari yang dinyatakan anggota DPR.

"Bagaimana bisa membuat pernyataan seperti itu? Dampaknya sangat buruk
karena prajurit menganggap pernyataan itu sebagai kebenaran, sementara itu
mereka hanya mendapat 10 persen dari haknya. Apakah benar negara punya
kemampuan memberi Rp 135.000 per hari. Kalau benar, semua orang mau jadi
prajurit barangkali," ujar Endriartono dengan nada tinggi sebelum rapat
kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/4).

Menurut Panglima TNI, pernyataan seperti yang dikemukakan anggota DPR itu
hendaknya sebelum dilontarkan diklarifikasi terlebih dahulu. "Sebab, kalau
tidak akan terjadi demoralisasi di kalangan prajurit dan itu berbahaya."
Endriartono mengemukakan, prajurit di lapangan hanya menerima Rp 13.500
karena prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di Perairan Ambalat yang
saat ini juga diklaim Malaysia melakukan tugas sehari- hari.
"Dana untuk Ambalat belum turun sepeser pun! Satu sen pun belum turun!
Yang digunakan adalah dana operasi sehari-hari dan yang menjadi hak prajurit
itu Rp 13.500.
Lantas dengan mengatakan sudah menyetujui dan menganggarkan Rp 135.000
per hari per orang, dari mana datangnya?" ujarnya.
Endriartono menyesalkan adanya pernyataan anggota DPR yang tidak didasarkan
fakta dan klarifikasi.

Manajemen bermasalah
Sementara itu, kunjungan kerja Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat selama lima
hari ke daerah perbatasan di Kalimantan Timur menemukan adanya masalah dalam
pendistribusian dana ke prajurit. Dana yang sampai ke prajurit ternyata jauh
lebih kecil dari dana yang dianggarkan DPR.
Informasi yang diperoleh Komisi I dari prajurit yang bertugas di Pulau
Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, dana yang diterima prajurit
hanya uang lauk-pauk Rp 15.500, uang saku Rp 6.000, dan beras 0,6 kilogram.

Sementara itu, menurut perkiraan anggota Komisi I, anggaran yang disiapkan
untuk prajurit di daerah perbatasan jauh lebih besar.
Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP)
Suparlan misalnya, memperkirakan besarnya dana yang seharusnya diterima
prajurit bisa mencapai Rp 135.000.

Ketua Pokja Anggaran Komisi I Happy Bone Zulkarnain belum mengetahui secara
pasti sumber masalah dari adanya selisih dana tersebut antara yang
dianggarkan Dewan dan yang diterima prajurit di lapangan.
"Saya tidak mau buru-buru menuding. Perkiraan saya ini hanya masalah
manajemen distribusi saja," ujarnya.
Berdasarkan catatan Happy, dana yang dianggarkan untuk prajurit di daerah
perbatasan bahkan jauh lebih besar daripada yang diungkapkan Suparlan.
Dalam satuan tiga anggaran pengamanan daerah perbatasan di Kodam VI Tanjung
Pura misalnya, uang saku yang disediakan Rp 6.000 per orang untuk 1.000
prajurit selama 365 hari.
Selain itu juga disediakan dana taktis Rp 2.000 per orang per hari; dana
komando lapangan (kodal) Rp 500 per orang per hari; uang makan Rp 17.500
per orang per hari; serta tunjangan daerah terpencil Rp 12.600 per orang per
hari.
"Oleh karena itu kami sedih ketika ke Kaltim kami justru mendengarkan
keluhan sampai ada juga yang mengatakan harus mengutang untuk membeli nasi
rames," kata Happy.

Menanggapi pernyataan Panglima TNI yang mengatakan bahwa pernyataan DPR
dapat menyebabkan demoralisasi TNI, Suparlan meminta Panglima tidak terlalu
reaktif karena hal ini merupakan urusan anak buah "Panglima cukup memeriksa
anak buahnya apakah sudah bekerja atau belum.
Yang penting, kritikan diperhatikan. Tujuan DPR dan Panglima TNI juga kan
sama, yaitu agar kondisi prajurit di perbatasan bisa prima dan menjalankan
tugas dengan optimal karena kondisi di sana sangat berat," paparnya.
(sut/inu/har)

--------------------------

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/04/11/brk,20050411-33,id.htm
l

Nasional
Panglima TNI: Rp 13.500 Perhari untuk Prajurit di di Ambalat
Senin, 11 April 2005 | 15:04 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto
menyesalkan pernyataan seorang anggota DPR bahwa setiap prajurit TNI
Angkatan Laut yang bertugas dan ikut dalam operasi penjagaa perbatasan di
wilayah perairan Ambalat mendapatkan tunjangan Rp 135 ribu perhari.

"Kalau itu benar, saya berterima kasih kepada anggota DPR yang telah
berhasil menggolkan (anggaran) untuk seorang prajurit mendapatkan Rp 135
ribu perhari," kata Sutarto kepada wartawan sesaat sebelum mengikuti rapat
kabinet terbatas di kantor presiden, Senin (11/4) siang.

Namun, realitas yang ada sekarang ini, kata dia, para prajurit itu hanya
mendapatkan Rp 13.500 perorang perhari. Sebab, hingga saat ini untuk operasi
penjagaan perbatasan dan kedaulatan wilayah RI di perairan Ambalat belum ada
anggarannya. "Anggaran bagi prajurit di sana itu masih merupakan anggaran
operasi sehari-hari," ujarnya.

Sutarto mempertanyakan bagaimana anggota DPR tersebut bisa membuat
pernyataan seperti itu. Karena katanya, dampaknya sangat buruk terutama bagi
prajurit. "Karena kalau itu dianggap sebagai kebenaran berarti mereka hanya
mendapat 10 persen dari haknya," ujarnya.

Sutarto juga mempertanyakan apakah benar negara telah memiliki kemampuan
untuk memberikan tunjangan Rp 135 perorang perhari diluar gaji bagi prajurit
TNI. "Kalau iya, semua orang mau jadi prajurit barangkali," ujarnya.

Oleh sebab itu, katanya, sebaiknya sebelum melontarkan pernyataan seharusnya
diklarifikasi lebih dulu. Sebab kalau tidak bisa menimbulkan demoralisasi di
kalangan prajurit. "Dan itu berbahaya," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, tunjangan Rp 13.500 untuk tiap prajurit
perharinya bagi prajurit TNI AL itu menggunakan anggaran sehari-hari.
Sementara anggaran khusus untuk Ambalat menurutnya, sampai saat ini belum
turun sepeserpun. "Satu sen pun belum turun," ujarnya.

Dimas Adityo -Tempo News Room