[Marinir] Presiden Yudhoyono: Indonesia Tidak Senang terhadap DPR Amerika Serikat

[Yap Hong Gie]

Sebenarnya sudah lama kegiatan-kegiatan LSM dan berbagai task-force asing
bekerja untuk mendorong referendum warga masyarakat di Irian Jaya.

Unconventional Forces for Unconventional Warfare .....

Perang "unconventional" atau sering juga disebut perang "a-simetris", adalah
aksi kegiatan yang sifatnya tertutup, seperti a.l. "Covert Ops", terdiri
dari spionase, subversi, pengerahan-perlawanan rakyat dan terorisme, yang
umumnya tidak pernah diakui oleh oleh pemerintah negara yang terlibat.

"Unconventional Forces" (sipil) terdiri dari LSM yang umumnya memakai jubah
Aksi Kemanusiaan, Lingkungan Hidup, Kesehatan, Keagamaan dll, yang tugas
utamanya adalah membangun jaringan elemen masyarakat setempat dan
menciptakan basis politik, melalui diplomasi, manipulasi dan propaganda,
dimana kurikulum yang diajarkan al. tentang Demokrasi, HAM, psychological
operations, information operations, dan cara-cara mendapatkan support dari
negara "donor".

Unconventional Forces yang melibatkan satuan (ex) militer asing berperan
membangun dan melatih doktrin, taktik gerilya  para "freedom fighters".

Apabila ada rekan-rekan memiliki artikel yang memuat data-data mengenai
perang "unconventional", khususnya di wilayah operasi RI, mohon bisa membagi
pengetahuan.

Wassalam, yhg.
---------------- 


http://www.kompas.com/kompas-cetak/0507/30/utama/1937914.htm

Berita Utama
Sabtu, 30 Juli 2005
Presiden Yudhoyono: Indonesia Tidak Senang terhadap DPR Amerika Serikat

Shenzhen, Kompas - Indonesia menyatakan keprihatinan dan rasa tidak senang
terhadap sikap House of Representative Amerika Serikat yang mempertanyakan
keberadaan Papua dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Apalagi sikap
itu diikuti penyebaran selebaran secara diam-diam ke Papua, yang jelas
mengganggu kedaulatan Indonesia.

Berbicara kepada wartawan dalam jumpa pers tentang kunjungannya ke China,
Jumat (29/7) malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dirinya
telah menerima salinan dan membaca sikap dari anggota DPR Amerika Serikat
yang mempertanyakan keabsahan dari pengumpulan pendapat rakyat (pepera)
Papua untuk bergabung dengan Indonesia. Namun, yang lebih disayangkan adalah
salinan itu kini telah beredar di Papua dan kemudian digambarkan bahwa
Pemerintah AS mendukung gerakan pemisahan Papua dari Indonesia.

Terus terang, saya prihatin dan kurang suka dengan cara seperti itu. Kita
tentunya sulit menerima campur tangan negara lain yang terlalu jauh, kata
Presiden tegas.
Menurut Presiden, keberadaan Papua dalam naungan Republik Indonesia sudah
final. Oleh karena itu, semua negara seharusnya menghormati kedaulatan RI.
Ia mengharapkan sikap anggota DPR AS itu tidak merupakan sikap Pemerintah
AS. Dalam kunjungan kenegaraannya ke AS tanggal 25 Mei lalu, lanjut
Presiden, telah dikeluarkan pernyataan bersama yang menyebutkan AS mendukung
kesatuan RI. Saya minta agar kesepakatan itu dipegang teguh.
Saya mengharapkan langkah yang dilakukan beberapa anggota DPR AS itu tidak
sampai mengganggu hubungan AS dan Indonesia yang lebih besar, kata Presiden.

Anggota Komisi I DPR Happy Bone Zulkarnaen menegaskan, apa yang dilakukan
AS terhadap Indonesia lagi-lagi menunjukkan standar ganda yang dilakukan AS.
Sikap beberapa anggota DPR AS itu menambah rasa sakit hati bangsa Indonesia
setelah sebelumnya Indonesia diperlakukan secara tidak adil dalam urusan
peralatan persenjataan.
Presiden sendiri tidak menutupi adanya persoalan yang terjadi di Papua,
terutama munculnya ketidaksukaan masyarakat Papua terhadap UU No 45/1999
tentang Pemekaran Papua.
Kemarin pagi Presiden berbicara di depan sekitar 700 pengusaha China dan
Indonesia di Beijing.