[Marinir] {Spam? 3.80} Dilema Demokrasi

[ehem ehem]

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0510/07/opini/2107983.htm

Opini  	
Jumat, 07 Oktober 2005

TAJUK RENCANA

Dilema Demokrasi

Ketika tahu orang yang dihadapi Komandan Korps
Marinir, seorang duta besar segera bertanya, apa yang
bisa dilakukan marinir untuk melawan aksi terorisme.

Sang duta besar pantas bertanya karena enam warganya
menjadi korban aksi teror 1 Oktober 2005 di Bali. Ia
paham tentang arti demokrasi karena negaranya juga
menerapkan sistem demokrasi. Tetapi ia tidak paham
mengapa di Indonesia, karena alasan demokrasi, tidak
semua kekuatan yang dimiliki bisa dipakai untuk
menghadapi aksi terorisme, yang jelas-jelas merenggut
nyawa begitu banyak orang yang tidak berdosa.

Inilah yang kita namakan sebagai dilema demokrasi.
Kita rupanya baru memahami demokrasi sekadar sebagai
sebuah kebebasan. Kita memaknai demokrasi sekadar dari
sudut hak asasi manusia.

Kita seperti tidak peduli bahwa demokrasi bukan
sekadar itu saja. Demokrasi seharusnya juga menjadi
alat untuk membuat perikehidupan rakyat menjadi lebih
baik. Dengan demokrasi, keamanan dan ketenteraman
hidup masyarakat harus bisa lebih terjamin.

Memang demokrasi yang kita rasakan masihlah baru.
Berulang kali kita mengatakan bahwa demokrasi kita
masih dalam tahap transisi. Kita juga masih belum
melupakan trauma masa lalu, di mana berbagai kekuatan
dipakai untuk kepentingan represi dari penguasa.

Namun sekarang kita dihadapkan kepada kenyataan bahwa
kehidupan masyarakat berada dalam ancaman. Berbagai
aksi teror dengan menggunakan bom terus mengguncang
negeri ini sejak tahun 2000. Puncaknya adalah aksi
teror 12 Oktober 2002 di Bali yang menewaskan hampir
200 orang dan terulang kembali hampir tiga tahun
kemudian di tempat yang sama.

Cukup rasanya aksi teror yang kejam dan biadab itu
terjadi. Enough is enough. Saatnya bagi kita untuk
bangkit dan menggunakan semua kekuatan yang dimiliki
untuk menghadapi aksi teror itu.

Termasuk tentunya untuk menggunakan kekuatan Tentara
Nasional Indonesia (TNI). Tepatlah perintah yang
disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar TNI
ikut aktif mencegah tindak terorisme.

Keterpaduan dari kita semua sangatlah dibutuhkan
karena aksi terorisme—seperti dipahami semua
negara—bukanlah tindak kejahatan yang biasa. Ini
merupakan tindak kejahatan yang luar biasa, yang
menuntut cara penanganan yang juga luar biasa.

Kita memahami kekhawatiran akan terjadinya ekses.
Penggunaan kekuatan militer dalam memerangi tindak
terorisme bisa memancing munculnya tindakan represif
seperti di zaman dulu.

Namun, kita tentunya tidak mungkin terus terkungkung
pada ketakutan itu. Apalagi ada sebuah kejahatan yang
jauh lebih menakutkan terjadi di depan kita, yang bisa
merenggut jiwa siapa saja di antara kita.

Dengan demokrasi yang kita terapkan, kita masih
mempunyai alat untuk mengendalikan eksesnya. Proses
checks and balances bisa kita manfaatkan untuk
mengendalikan itu. Dan itu pulalah esensi dari
demokrasi, yakni membangun kehidupan yang lebih baik.

Masukan dari Australia

Perdana Menteri Australia John Howard, Kamis (6/10),
mengatakan akan melobi dan mendesak Indonesia agar
melarang Kelompok Jemaah Islamiyah.

Sebagai alasannya disebutkan, kelompok ini diduga
terlibat dalam peledakan bom di Bali 1 Oktober lalu.
Disebutkan oleh PM Australia, Pemerintah RI hingga
kini masih menolak untuk melarang KJI karena kelompok
ini bukan organisasi formal. Pemimpin Australia ini
menyadari negaranya tidak bisa mendesak Indonesia
untuk mengubah sistem hukum dan peradilannya.

Seperti terdengar agak putus asa, PM Howard juga lalu
menyadari, kalaupun akhirnya KJI dilarang, hal itu
juga tetap bukan jaminan bahwa situasi akan membaik
dan aksi terorisme akan menghilang.

Mungkin saja permintaan PM Howard di atas bernuansa
campur tangan. Tetapi kita pun bisa memahami mengapa
pihaknya amat berkepentingan dengan sikap yang lebih
tegas dari Pemerintah Indonesia. Kekhawatiran
Australia jelas tak bisa dilepaskan dari peledakan bom
di Bali 12 Oktober 2002, juga peledakan bom di
Kedutaan Besar Australia September 2004, dan yang
terakhir peledakan bom di Bali akhir pekan silam.
Banyak warga dan kepentingan Australia menjadi korban
dalam rangkaian aksi teror di Indonesia.

Khususnya aksi peledakan bom di Bali, boleh jadi tidak
ada bangsa di dunia selain Indonesia yang memiliki
kedekatan emosional terhadap pulau ini dengan segenap
seni budayanya seperti halnya bangsa Australia.
Dilihat dari kacamata sebaliknya, denyut turisme di
Bali sendiri pun mendapat darah segarnya yang penting
dari wisatawan Australia yang tak henti-hentinya
mengunjungi Pulau Dewata.

Dengan demikian, sebenarnya ada kepentingan dua pihak
yang benar-benar harus dilindungi dan dibela oleh
kedua negara. Selain itu, kita juga yakin, sebagai
tetangga yang baik, Australia pun ingin Indonesia
menjadi lebih baik, tidak menjadi bulan-bulanan
serangan teroris. Kita percaya ada ketulusan dari
Pemerintah Australia mengenai hal ini.

Selain perlu dilakukan dengan cara yang lebih tegas,
upaya memerangi terorisme juga harus dilakukan secara
lebih cerdik. Tidak saja dengan memburu dan menghukum
pelakunya, tetapi juga dengan membongkar akar dan
infrastrukturnya.

Menggalang kerja sama dan dukungan yang luas dari
seluruh warga masyarakat Indonesia, juga negara-negara
tetangga regional dan masyarakat internasional yang
lebih luas, merupakan keharusan. Selebihnya, ketegasan
sikap tetap satu faktor penting dan pemimpin Australia
telah dengan gamblang menyampaikannya kepada kita.

"So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself."

-- Franklin Delano Roosevelt, First Inaugural Address


		
__________________________________ 
Yahoo! Mail - PC Magazine Editors' Choice 2005 
http://mail.yahoo.com