[Marinir] [SP] PM Howard Tidak Minta Maaf kepada Indonesia

[Yap Hong Gie]

Howard tidak mau minta maaf tapi ngajak ketemu SBY ....

Basa-basi politik bukan persoalan, yang lebih penting adalah sikap dan 
tindakan nyatanya!



http://www.suarapembaruan.com/News/2006/04/18/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY
Last modified: 18/4/06
PM Howard Tidak Minta Maaf kepada Indonesia

[SYDNEY] Perdana Menteri Australia, John Howard menegaskan kalau
pemerintahannya tidak akan meminta maaf kepada Indonesia terkait pemberian
visa perlindungan sementara kepada 42 warga asal Papua.

"Saya menghormati sensitifitas warga Indonesia terhadap isu Papua.
Sebaliknya, saya meminta rakyat Indonesia untuk menerima prosedur yang
berlaku di negara kami. Kami memiliki proses hukum dan aturan sendiri," kata
Howard, Selasa (18/4).

Pekan lalu, pemerintah Australia mengumumkan untuk memperketat kebijakan
imigrasi baru mereka. Setiap pencari suaka yang baru datang ke negara itu
menggunakan perahu, akan dibawa ke kamp tahanan imigrasi.

Howard kembali membantah kalau kebijakan itu merupakan sikap lunak Australia
terhadap protes Indonesia. "Kami telah membuat beberapa perubahan. Jika
kebijakan baru itu akan memperbaiki hubungan dengan Indonesia, tidak ada
salahnya," kata Howard.

Sementara itu, pejabat tinggi Departemen Luar Negeri dan Perdagangan
Australia, Michael L'Estrange, akan ke Indonesia menjelaskan berbagai
kebijakan Pemerintah Australia soal pengungsi untuk meredakan ketegangan
hubungan kedua negara.

Michael L'Estrange direncanakan akan bertemu Menteri Luar Negeri (Menlu)
Hassan Wirajuda, pada Jumat (21/4), kata seorang juru bicara Deplu
Australia, seperti dilaporkan The Australian, Senin (17/4). Michael juga
akan bertemu juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Pati Jalal.

Michael L'Estrange, seorang diplomat karier dan mantan pejabat tinggi untuk
London, hanya berada satu hari di Jakarta. Selama di Jakarta, ia akan
melakukan serangkaian pembicaraan penting menyangkut pemberian visa kepada
42 dari 43 warga Papua yang mencari suaka ke Australia beberapa waktu lalu.

Kedatangan utusan khusus Australia ini juga sebagai pembuka jalan bagi
pertemuan pribadi antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana
Menteri Australia, John Howard. Namun belum diketahui, kapan dan dimana
pertemuan pribadi itu digelar.

Hubungan Indonesia-Australia memburuk sejak negara itu memberikan visa
kepada 42 warga Papua. Jakarta kecewa dan menarik pulang duta besarnya dari
Australia.

Merespon kekecewaan Indonesia, pekan lalu, Pemerintah Federal mengetatkan
proses pencarian suaka dengan mengatakan, semua pencari suaka akan ditampung
di kamp pengungsi di Pulau Christmas atau di Nauru, untuk diproses sebelum
dikirim ke negara ketiga.

Canberra juga meningkatkan patroli laut di perairan utara untuk melacak
lebih banyak lagi pencari suaka asal Papua yang datang ke sana. Namun
kebijakan baru Australia itu dikecam oleh kelompok HAM.

Salah satu fokus penolakan kelompok HAM adalah kebijakan mengirim pengungsi
anak ke kamp-kamp pengungsi dibawah kontrol yang sangat ketat. Anggota
parlemen dari koalisi, Petro Georgiou, mengancam menarik dukungan terhadap
pemerintah jika tetap memberlakukan kebijakan baru, termasuk mengirim
anak-anak ke kamp penampungan.

Menteri Imigrasi Australia, Amanda Vanstone, ketika dikonfirmasi, Senin
kemarin, mengatakan, anak-anak bisa ditempatkan di pusat-pusat penampungan
di Pulau Nauru dan di sana mereka bebas bergerak kecuali di malam hari.

Juru Bicara Deplu, Desra Percaya ketika dikonfirmasi, Selasa (18/4),
membenarkan rencana kedatangan orang kedua di Deplu Australia itu.
Diharapkan kedatangan dia membawa isu perubahan kebijakan Australia terhadap
42 warga Papua, karena Indonesia tetap pada pendirian mereka dipulangkan.
[AP/O-1/L-8]
Last modified: 18/4/06

================================

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0604/18/ln/2589933.htm

 International
Selasa, 18 April 2006
Indonesia Tunggu Bukti Australia


Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, Pemerintah
Australia dan negara-negara lainnya adakalanya memberikan sinyal-sinyal yang
membingungkan mengenai kedaulatan Republik Indonesia.

Pada satu sisi, Australia dan negara-negara tersebut sering menyatakan
mendukung dan menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Namun, pada sisi lain, Australia dan negara-negara tersebut memberikan suaka
kepada warga negara Indonesia asal Papua, di samping adanya gerakan-gerakan
pro Papua.

Oleh sebab itu, menurut Presiden, pascapemberian visa tinggal sementara
kepada warga negara Indonesia asal Papua di Australia, kerja sama dan
hubungan kedua negara harus dikaji kembali hingga tercapai hubungan yang
adil di antara keduanya.

"Kita harus sangat tegas terhadap kasus diberikannya suaka kepada
saudara-saudara kita yang menyeberang ke Australia. Sikap kita sangat jelas.
Kita harus mereview kembali kerja sama dan hubungan kita dengan Australia
sampai benar-benar adil, jujur, murni dengan itikad yang baik," ujar
Presiden ketika membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional di Jakarta,
Senin (17/4).

Penanganan migran
Kerja sama yang harus dikaji kembali, lanjut Presiden Yudhoyono, antara lain
soal kerja sama penanganan migran gelap (illegal migrant).

"Kita review kembali, karena itu baik untuk Australia, Indonesia, dan juga
baik bagi dunia," kata Presiden.

"Australia dan negara-negara lain pernah menyatakan, 'kami respek dan
mendukung penuh kedaulatan dan kesatuan teritorial wilayah Indonesia'. Itu
bagus. Namun, yang kita mintakan adalah wujud dan implementasinya. Harus
jelas. Bagaimana mungkin kalau sinyalnya confusing, yaitu dengan terima
suaka dan ada gerakan-gerakan pro Papua di Australia," ujar Presiden.

Meski demikian, menurut Presiden, penyelesaian kasus suaka tetap akan
dilakukan dengan semangat memelihara hubungan baik secara adil, jujur, dan
murni dengan itikad yang baik.


Jangan lecehkan
Lebih jauh, dalam kaitan hubungan internasional, Presiden Yudhoyono
mengatakan, Indonesia ingin dan tetap menjadi "anak baik" yang memiliki
kontribusi terhadap terwujudnya tatanan dunia yang damai dan aman. Hal itu
sudah dilakukan Indonesia sejak konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

"Kita wajib bangga karena Indonesia tetap memainkan peranan dalam PBB. Kita
aktif dalam misi perdamaian dunia. Pendek kata, tidak kurang peranan kita di
sana," ujarnya.

"Kita juga mengadopsi nilai-nilai universal demokrasi, rule of law, hak
asasi manusia (HAM).
Kita ingin meneruskan hal itu. Akan tetapi, jangan Indonesia dilecehkan.
Jangan Indonesia dipermainkan, dan jangan Indonesia tidak mendapat
keadilan," ujar Presiden.
(HAR)