From ouwehoer at centrin.net.id Sun May 7 07:17:54 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Sun May 7 07:41:55 2006 Subject: [Marinir] [Kompas] Salahuddin Wahid: "Benarkah Ada Neo-PKI?" Message-ID: <004b01c67195$9b43dea0$a36549ca@userbqh63ufuge> Apabila benar PAKORBA mewakili suara para korban dan seluruh keturunan PKI, bahwa adanya tuntutan bersyarat: "Rehabilitasi, Ganti Rugi, Pencabutan TAP-MPRS, dan Pengadilan bagi Soeharto", maka pernyataan Dr. Ribka Ciptaning Proletariati benar sekali: " Tidak akan pernah ada Rekonsiliasi !" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sinar Harapan, 15 Sepetember 2003: "Mendengar Suara Korban" (kutipan): "Pendapat senada muncul dari Ketua Umum Paguyuban Korban Orde Baru" (Pakorba), Dr. Ribka Ciptaning juga menegaskan bahwa tanpa rehabilitasi, tanpa ganti rugi, tanpa pencabutan TAP-MPRS, dan tanpa pengadilan bagi Soeharto, tidak mungkin ada rekonsiliasi." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ http://www.kompas.com/kompas-cetak/0603/13/opini/2500518.htm Opini Senin, 13 Maret 2006 Benarkah Ada Neo-PKI? Salahuddin Wahid Tanggal 12 Maret 2006, 40 tahun lalu, Pak Harto membubarkan Partai Komunis Indonesia. Sehari sebelumnya, Pak Harto menerima Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno. Inti Supersemar adalah memberi perintah kepada Pak Harto untuk memulihkan keamanan, dan yang pertama dilakukan adalah membubarkan PKI. Keputusan itu mencerminkan aspirasi masyarakat, dan pembubaran PKI adalah urutan pertama Tritura. Lalu, TAP MPRS No XXV/1966 mengukuhkan kebijakan Pak Harto, ditambah ketentuan pelarangan penyebaran ajaran komunisme. Tuntutan pencabutan TAP MPRS itu didukung Presiden Abdurrahman Wahid. Tuntutan itu mendapat penolakan dari berbagai pihak. Mahkamah Konstitusi menentukan, Pasal 60 huruf g dari UU Pemilu Legislatif harus diubah, yang memungkinkan mantan tahanan politik (tapol) menjadi caleg. Sementara itu, sejumlah tapol mengajukan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut rehabilitasi terhadap jutaan anggota PKI. Terlarang Sekitar 10 tahun lalu, Partai Rakyat Demokratik (PRD) pernah dinyatakan sebagai partai terlarang dan pimpinannya ditahan. Kini PRD bebas melakukan kegiatan. Buku-buku beraliran kiri pun kini mudah diperoleh, termasuk yang membela PKI (1948 dan 1965). Sebaliknya, buku yang memperkuat argumentasi keterlibatan PKI (bahkan keterlibatan Bung Karno) juga beredar. Kabarnya, buku Sukarno's File amat laris. Dulu anak-anak mantan tapol sembunyi menghindari risiko. Kini mereka berani tampil. Buku Ribka Ciptaning, Aku Bangga Jadi Anak PKI, menumbuhkan keberanian diri keturunan para mantan tapol. Sementara itu, sejumlah anak muda NU berkeinginan kuat untuk melakukan rekonsiliasi kultural dengan keluarga para mantan tapol. Juga ada kerja sama antara putra-putri korban G30S dan putra-putri yang terlibat G30S serta putra-putri tokoh DI/TII melalui Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Bagi sejumlah kalangan, keadaan itu melahirkan kekhawatiran akan bangkitnya "Neo-PKI". Mereka masih belum bisa melupakan pemberontakan PKI tahun 1948 dan 1965. Mereka khawatir PKI akan muncul kembali. Apakah kekhawatiran wajar atau berlebihan? Kita menolak PKI kembali atau munculnya partai baru yang akan melakukan cara-cara yang sama dengan PKI. Jika partai semacam itu muncul, tentu akan muncul perlawanan dari kelompok lain. Pertanyaannya, apakah ada indikasi muncul dan bangkitnya partai semacam itu? Tidak mudah menjawabnya, tergantung indikator yang dipakai. Jika warga PKI dan keturunannya memperjuangkan dihilangkannya perlakuan diskriminatif, tentu tidak ada yang salah. Jika ada yang ingin rekonsiliasi, juga tidak salah. Pemulihan hak dipilih mantan tapol oleh MK memang menimbulkan penolakan, termasuk oleh seorang anggota MK. Namun, itu adalah realitas politik seperti keberadaan TAP MPRS No XXV/1966 yang ditentang sebagian kalangan. Saling memaafkan Kekhawatiran munculnya kembali PKI atau Neo-PKI yang berperangai seperti PKI dulu berdasar pengalaman 1950, saat PKI direhabilitasi setelah melakukan pemberontakan Madiun. PKI pun tumbuh cepat dan menjadi pemenang ke-4 Pemilu 1955. Setelah itu, PKI memperkuat diri, melakukan provokasi, dan berujung pada G30S tahun 1965. Mungkinkah hal itu terulang lagi? Mungkin saja. Yang penting, kita harus menyadari, pertentangan ideologi yang diwujudkan dalam penyusunan kekuatan massa dan disiapkan untuk melakukan "perang", seperti terjadi di masa lalu, akan menghancurkan bangsa Indonesia. Karena itu, harus dicegah. Kita, tanpa kecuali, telah melakukan kesalahan besar sebagai bangsa di masa lalu dan harus belajar dari kesalahan itu untuk tidak mengulanginya di masa depan. Saling curiga harus dikurangi sampai tingkat minimum. Saling percaya harus mulai ditumbuhkan. Amat ideal jika bisa dilakukan langkah saling meminta dan memberi maaf. Untuk itu, harus dimulai dengan dialog antarkedua kelompok bertentangan untuk menyampaikan apa yang diharapkan dan yang tidak diharapkan dari tiap kelompok. Salahuddin Wahid Ketua Badan Pembina Barisan Rakyat Sejahtera (Barasetra) From endeha at gmx.de Sun May 7 13:26:01 2006 From: endeha at gmx.de (endeha@gmx.de) Date: Sun May 7 14:30:10 2006 Subject: [Marinir] Re: [mediacare] [Kompas] Salahuddin Wahid: "Benarkah Ada Neo-PKI?" References: <004b01c67195$9b43dea0$a36549ca@userbqh63ufuge> Message-ID: <30594.1147001161@www094.gmx.net> N D H : --------- Re: Yap Hong Gie REKONSILIASI. . 1.Siap BBB (Bersama Bnekerjasama Bekerjabersama) Demokratis Humanis 2.Global Pikir Lokal Bertindak 3.Relevansi Transparansi 4.Pakai Tatanan Indonesia Pancasila HAM HAA (Hak Azasi Alklam) 5.Tiap Daerah Lokal Kab Kec Desa Kel Warga 6.Pakai Ukuran Sama butir 4 7.Dilengkapi Final Demokrasi Lokal ! . Bisa nggak ?! Ahli Saptamarga Pak SBY pasti bisa berani lakukan inztensip ketat ! Tapi jangan main paksa hanya disiplin buklan pakai pistol ! . ndh Rekan Tua ======================================================================= > Von: "Yap Hong Gie" > An: "Posting X-PPI '77-'87" , > "Posting Wahana-news" , "Posting Tionghoa-net" > , "Posting Nasional" > , "Posting Marinir TNI/AL" , "Posting IndoUsaMil" > , "Posting FSAB" , "Post > PPIIndia" , "Post MediaCare" > > Kopie: "Gudang Data" > Betreff: [mediacare] [Kompas] Salahuddin Wahid: "Benarkah Ada Neo-PKI?" > Datum: Sun, 7 May 2006 12:17:54 +0700 > > Apabila benar PAKORBA mewakili suara para korban dan seluruh keturunan > PKI, > bahwa adanya tuntutan bersyarat: "Rehabilitasi, Ganti Rugi, Pencabutan > TAP-MPRS, dan Pengadilan bagi Soeharto", maka pernyataan Dr. Ribka > Ciptaning > Proletariati benar sekali: > " Tidak akan pernah ada Rekonsiliasi !" > > > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > > Sinar Harapan, 15 Sepetember 2003: "Mendengar Suara Korban" > (kutipan): > "Pendapat senada muncul dari Ketua Umum Paguyuban Korban Orde Baru" > (Pakorba), Dr. Ribka Ciptaning juga menegaskan bahwa tanpa rehabilitasi, > tanpa ganti rugi, tanpa pencabutan TAP-MPRS, dan tanpa pengadilan bagi > Soeharto, tidak mungkin ada rekonsiliasi." > > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > > > http://www.kompas.com/kompas-cetak/0603/13/opini/2500518.htm > > Opini > Senin, 13 Maret 2006 > Benarkah Ada Neo-PKI? > Salahuddin Wahid > > Tanggal 12 Maret 2006, 40 tahun lalu, Pak Harto membubarkan Partai Komunis > Indonesia. Sehari sebelumnya, Pak Harto menerima Surat Perintah Sebelas > Maret dari Presiden Soekarno. Inti Supersemar adalah memberi perintah > kepada > Pak Harto untuk memulihkan keamanan, dan yang pertama dilakukan adalah > membubarkan PKI. > > Keputusan itu mencerminkan aspirasi masyarakat, dan pembubaran PKI adalah > urutan pertama Tritura. Lalu, TAP MPRS No XXV/1966 mengukuhkan kebijakan > Pak Harto, ditambah ketentuan pelarangan penyebaran ajaran komunisme. > > Tuntutan pencabutan TAP MPRS itu didukung Presiden Abdurrahman Wahid. > Tuntutan itu mendapat penolakan dari berbagai pihak. Mahkamah Konstitusi > menentukan, Pasal 60 huruf g dari UU Pemilu Legislatif harus diubah, yang > memungkinkan mantan tahanan politik (tapol) menjadi caleg. Sementara itu, > sejumlah tapol mengajukan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat > menuntut rehabilitasi terhadap jutaan anggota PKI. > > > Terlarang > Sekitar 10 tahun lalu, Partai Rakyat Demokratik (PRD) pernah dinyatakan > sebagai partai terlarang dan pimpinannya ditahan. Kini PRD bebas melakukan > kegiatan. Buku-buku beraliran kiri pun kini mudah diperoleh, termasuk yang > membela PKI (1948 dan 1965). Sebaliknya, buku yang memperkuat argumentasi > keterlibatan PKI (bahkan keterlibatan Bung Karno) juga beredar. > Kabarnya, buku Sukarno's File amat laris. > > Dulu anak-anak mantan tapol sembunyi menghindari risiko. Kini mereka > berani > tampil. Buku Ribka Ciptaning, Aku Bangga Jadi Anak PKI, menumbuhkan > keberanian diri keturunan para mantan tapol. > > Sementara itu, sejumlah anak muda NU berkeinginan kuat untuk melakukan > rekonsiliasi kultural dengan keluarga para mantan tapol. Juga ada kerja > sama > antara putra-putri korban G30S dan putra-putri yang terlibat G30S serta > putra-putri tokoh DI/TII melalui Forum Silaturahmi Anak Bangsa. > > Bagi sejumlah kalangan, keadaan itu melahirkan kekhawatiran akan > bangkitnya "Neo-PKI". Mereka masih belum bisa melupakan pemberontakan > PKI tahun 1948 dan 1965. Mereka khawatir PKI akan muncul kembali. > Apakah kekhawatiran wajar atau berlebihan? > > Kita menolak PKI kembali atau munculnya partai baru yang akan melakukan > cara-cara yang sama dengan PKI. Jika partai semacam itu muncul, tentu akan > muncul perlawanan dari kelompok lain. Pertanyaannya, apakah ada indikasi > muncul dan bangkitnya partai semacam itu? > > Tidak mudah menjawabnya, tergantung indikator yang dipakai. Jika warga PKI > dan keturunannya memperjuangkan dihilangkannya perlakuan diskriminatif, > tentu tidak ada yang salah. Jika ada yang ingin rekonsiliasi, juga tidak > salah. Pemulihan hak dipilih mantan tapol oleh MK memang menimbulkan > penolakan, termasuk oleh seorang anggota MK. Namun, itu adalah realitas > politik seperti keberadaan TAP MPRS No XXV/1966 yang ditentang sebagian > kalangan. > > > Saling memaafkan > > Kekhawatiran munculnya kembali PKI atau Neo-PKI yang berperangai seperti > PKI dulu berdasar pengalaman 1950, saat PKI direhabilitasi setelah > melakukan > pemberontakan Madiun. PKI pun tumbuh cepat dan menjadi pemenang ke-4 > Pemilu 1955. Setelah itu, PKI memperkuat diri, melakukan provokasi, dan > berujung pada G30S tahun 1965. > > Mungkinkah hal itu terulang lagi? Mungkin saja. Yang penting, kita harus > menyadari, pertentangan ideologi yang diwujudkan dalam penyusunan kekuatan > massa dan disiapkan untuk melakukan "perang", seperti terjadi di masa > lalu, > akan menghancurkan bangsa Indonesia. Karena itu, harus dicegah. > > Kita, tanpa kecuali, telah melakukan kesalahan besar sebagai bangsa di > masa > lalu dan harus belajar dari kesalahan itu untuk tidak mengulanginya di > masa > depan. Saling curiga harus dikurangi sampai tingkat minimum. Saling > percaya > harus mulai ditumbuhkan. Amat ideal jika bisa dilakukan langkah saling > meminta dan memberi maaf. Untuk itu, harus dimulai dengan dialog > antarkedua > kelompok bertentangan untuk menyampaikan apa yang diharapkan dan yang > tidak diharapkan dari tiap kelompok. > > Salahuddin Wahid > Ketua Badan Pembina Barisan Rakyat Sejahtera (Barasetra) > > > > > > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> > You can search right from your browser? It?s easy and it?s free. See how. > http://us.click.yahoo.com/_7bhrC/NGxNAA/yQLSAA/IRislB/TM > --------------------------------------------------------------------~-> > > Web: > http://groups.yahoo.com/group/mediacare/ > > Klik: > > http://mediacare.blogspot.com > > atau > > www.mediacare.biz > > Untuk berlangganan MEDIACARE, kirim email kosong ke: > mediacare-subscribe@yahoogroups.com > > Yahoo! Groups Links > > <*> To visit your group on the web, go to: > http://groups.yahoo.com/group/mediacare/ > > <*> To unsubscribe from this group, send an email to: > mediacare-unsubscribe@yahoogroups.com > > <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: > http://docs.yahoo.com/info/terms/ > > > -- Echte DSL-Flatrate dauerhaft f?r 0,- Euro*! "Feel free" mit GMX DSL! http://www.gmx.net/de/go/dsl From bdgkusumo at volny.cz Mon May 8 13:48:24 2006 From: bdgkusumo at volny.cz (BDG Kusumo) Date: Mon May 8 15:48:09 2006 Subject: [Marinir] Fw: [nasional-list] SOSOK NASIONALIS 45 Message-ID: <00a701c67295$51223e10$44023156@bismo> ----- Original Message ----- From: GarudaMukha To: Panitia Anggaran ; MenNeg BUMN ; TUSekJen DPR-RI ; WaSekJen DPR-RI ; BURT DPRRI ; Komisi1 DPRRI ; Komisi2 DPRRI ; Komisi3 DPRRI ; Komisi4 DPRRI ; Komisi5 DPRRI ; Komisi6 DPRRI ; Komisi7 DPRRI ; Komisi8 DPRRI ; Komisi9 DPRRI ; P3I Ekonomi ; P3I HI ; P3I Hukum ; Pemberitaan HuMasMPRRI ; Nasional ListGroup ; K Prawira NasionalList Sent: Monday, May 08, 2006 6:02 AM Subject: [nasional-list] SOSOK NASIONALIS 45 Sosok Nasionalis 45 Sikap Nasionalisme Baru kini muncul menggelora di berbagai Negara penghasil MiGas sebagai wujud perlawanan terhadap globalisasi penguasaan produksi dan perdagangan MiGas oleh kapitalis skala dunia. Terakhir dapat disimak bagaimana Bolivia menasionalisasi sumber2 daya alamnya pada tanggal 1 Mei 2006 ybl, belum lagi kuliah Mahathir Muhamad yang mantan Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 4 Mei 2006 ybl dimana ditegaskan bahwasanya "Negara yang lemah perlu kukuhkan semangat nasionalisme kita di zaman globalisasi". Mahathir menegaskan hal itu bukan tanpa bukti, kini Petronas jauh mengungguli Pertamina yang justru dikerdilkan sejak 1975 dan terakhir dikalahkan dari ExxonMobil di Blok Cepu sebagai Lead Operator di negerinya sendiri. Inilah kontroversi bahkan paradoks yang kita alami kini, sementara Nasionalisme Baru menjadi andalan keyakinan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia, kita di Indonesia malahan merasa menjadi galau dengan keyakinan Nasionalismenya terutama Nasionalisme MiGas. Padahal berbekal Nasionalisme itulah maka Kemerdekaan Indonesia berhasil direbut pada tanggal 17 Agustus 1945, lalu dipertahankan oleh Angkatan 45 melalui Perang Kemerdekaan I dan II dengan hasil diakuinya Kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 oleh dunia internasional. Berkenaan dengan Sikap Nasionalisme Baru terkait MiGas ini, menjelang tanggal 11 Mei 2006, maka adalah cukup bijaksana bilamana kita napak tilas tanggal 11 Mei 2005 ybl, yakni saat peristiwa hukum Pernyataan Bersama tentang UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sepatutnya Batal Demi Hukum oleh berbagai komponen pemangku kepentingan MiGas nasional yakni MASBETA (Masyarakat Bela Tanah Air), SPKP (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina), KOPPERTA (Koperasi Purnakarya Pertamina), MASDEM (Mimbar Aspirasi Demokrat), ILUNI UI Jakarta, FORTANA (Forum Tenaga Kerja Pertamina), FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu), Front Revolusi 45, AMD (Angkatan Muda Demokrat, Banten), Pusat Kajian Indonesia Baru di Jakarta Pusat. Seperti diketahui kemudian, terkait Blok MiGas Cepu di perbatasan propinsi Jawa Tengah dan propinsi Jawa Timur, Memorandum of Understanding ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2005, Kontrak Kerja Sama ditandatangani pada tanggal 17 September 2005 dan Joint Operating Agreement ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2006. Nah, kalau saja pemerintah pada rentang waktu dari 12 Mei 2005 sampai dengan 24 Juni 2005 itu tidak mengabaikan atau tidak mengesampingkan keberadaan Pernyataan Bersama 11 Mei 2005 itu, maka kini akan tidak terjadi kontroversi atau paradoks seperti tersebut diatas itu, walaupun tidak juga dapat dipungkiri bahwasanya setelah itu ada upaya-upaya pemulihan pragmatis yaitu antara lain mengundang penegasan investor dari China untuk membangun Industri Energi Listrik dan investor dari Timur Tengah untuk membangun Industri Energi MiGas di Indonesia. Bagaimanapun upaya-upaya pemulihan ini tidak bisa serta merta membuktikan hasilnya, karena butuh rentang waktu tertentu untuk realisasinya. Dalam pengertian realitas kekinian, sesungguhnya masih ada upaya lain yang dapat dilakukan sebagai gerak pemulihan strategik yaitu antara lain berupa perbaikan bagi Nation & Character Building. Dalam kaitan inilah, dari pengalaman empiris, Angkatan 45 telah membuktikan dalam selang waktu 1945 s/d 1949 berhasil mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dari tantangan ancaman gangguan dan hambatan rekolonialisasi Belanda atas Indonesia dengan membonceng tentara sekutu saat itu. Roh perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia itu kemudian ditandai sebagai Roh Kejuangan 45 yaitu Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai 45 yang formulasinya dirintis sejak 6 Desember 1971 oleh Lembaga Pembina Jiwa 45 yang diketuai oleh Prof Sunario, SH dengan tugas-tugas sebagai berikut : (1) Menyelidiki dan membahas sarana-sarana dan mengumpulkan bahan-bahan data-data yang diperlukan untuk merumuskan nilai-nilai jiwa dan semangat 45, (2) Menggali, meneruskan dan mengembangkan Jiwa, Nilai-nilai dan Semangat 45 kepada Angkatan Muda dan Angkatan-angkatan selanjutnya, (3) Penulisan dan penerbitan sejarah Perjuangan 45. Momentum Sikap Nasionalisme Baru yang mendunia itu adalah isyarat strategik bagi upaya-upaya pemulihan Nation & Character Building mengingat bahwasanya Jiwa Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45 (JSNK45) itu boleh dianggap sebagai "ideologi" bagi warga peduli bela tanah air dan peduli kawal 9 (sembilan) Pusaka Indonesia yakni Bendera Sang Saka Merah Putih; Sesanti Bhinneka Tunggal Ika; Soempah Pemoeda 1928; Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; Pancasila; Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; UUD 1945; Wawasan Nusantara; Jiwa, Semangat dan Nilai2 Kejuangan 45, apalagi ditengah tantangan, ancaman, hambatan, gangguan Doktrin McArthur-Churchill [Tabloid Cita-cita, Oktober 2005] dan skenario RAND Corporation [Tabloid Intelijen, April 2006]. Dan warga yang bersikap demikian, boleh disebut sebagai Nasionalis 45 karena platformnya adalah modal pokok 9 (sembilan) Pusaka Indonesia itu, dengan lain perkataan, terbentuk dan terpeliharanya watak, kepribadian dan Kepemimpinan Bangsa yang sesuai JSNK45 [Pasal-7 ayat-1 AD BPP JSNK45, MuBeNas XI/2001 Angkatan 45] adalah guna menghasilkan sosok-sosok Nasionalis 45 yang senantiasa mengemban strategi Kemerdekaan, Kebersatuan dan Kedaulatan guna menggapai Keadilan dan Kemakmuran bagi rakyat Jakarta, 7 Mei 2006 DR Ir Pandji R. Hadinoto, MH / Masyarakat Bela Tanah Air 45 / eMail : masbeta45@yahoo.com -------------------------------------------------------------------------------- Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great rates starting at 1?/min. SPONSORED LINKS Conservative politics Bali indonesia Indonesia hotel Organizational politics -------------------------------------------------------------------------------- YAHOO! GROUPS LINKS a.. Visit your group "nasional-list" on the web. b.. To unsubscribe from this group, send an email to: nasional-list-unsubscribe@yahoogroups.com c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service. -------------------------------------------------------------------------------- -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: http://gate.polarhome.com/pipermail/marinir/attachments/20060508/21132b38/attachment.html From ouwehoer at centrin.net.id Tue May 9 03:10:24 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Tue May 9 03:22:56 2006 Subject: [Marinir] Indonesia Digest No: 14.06 ; 08 - 05 - '06 Message-ID: <001d01c67305$5ffa2ea0$a36549ca@userbqh63ufuge> NDONESIA DIGEST Indonesia's complex Issues in a Nutshell By: Wuryastuti Sunario Published by: TBSC-Strategic Communication No.: 14.06 - Dated: 8 May 2006 In this issue: MAIN FEATURE: INDONESIA DEFORESTS AT RATE OF SIX FOOTBALL FIELDS PER MINUTE NEWS AND BACKGROUND: 1. Tourism and Transportation: Makassar to host 13th Pasar Wisata : TIME 2006, September 18-21 Central Kalimantan stages Isen Mulang Dayak Festival, May 16 - 19 Sail Indonesia 2006 between Darwin - Kupang in July 2. Culture and the Environment: Indonesian Youths win Gold Medals in Physics 3. The Economy, Trade and Industry: Entertainment Tax now a Hefty Maximum 75% of Sales -------------------------------------------------------------- MAIN FEATURE: INDONESIA DEFORESTS AT RATE OF SIX FOOTBALL FIELDS PER MINUTE Like the rest of the world, Indonesia commemorated World Earth Day on 22 April. In the morning, President Yudhoyono and cabinet members planted rare trees in Jakarta's dense urban area, instructing all governors and district heads to activate the campaign of tree planting throughout the archipelago. The president also reminded provinces to "no longer export haze from Indonesia's forest fires to our neighbours". Indonesia's deforestation moves at a rate of six football fields a minute, alerts Green Peace Media Indonesia reports that of the total 192,200,000 hectares of land area comprising the Indonesian islands, just over half, or 54.7% is forested. Indonesia's forests are among the most biodiverse in the world, and include large tracts of tropical rainforests in Kalimantan and Irian Jaya. Indonesia has some 3305 known species of amphibians, birds, mammals and reptiles according to figures from the World Conservation Monitoring Centre. Of these, 31.1% are endemic, meaning that they exist in no other country, and 9.9% are threatened. Indonesia is home to at least 29,375 species of vascular plants, of which 59.6% are endemic. 4.5% of Indonesia is protected under IUCN categories I-V. However, between 1990-2000 Indonesia was among countries with the fastest rate of deforestation, which also included Micronesia, Myanmar and Malaysia. Today, however, Indonesia deforests 7.2. hectares, or equal to the size of six football fields every minute. Minister for Forestry, MS Kaban reports that total deforested areas have already reached 59.2 million hectares, or nearly 50% of Indonesia's erstwhile forests. And, when deforestation continues at this rate, then in ten years time Indonesia will have no more forests left, warns Minister Kaban. Deforestation rate on Sumatra is 2%, on Java 0.42% per year, Kalimantan 0.94% , Sulawesi 1%, and 0.75% in Irian Jaya, or an average of 1.61% for total Indonesia. If between 1985-1998 yearly deforestation covered 1.6 million hectares per year, the Media Group estimates that in 2000 this tract has expanded to cover 3.8 million hectares, but declined to the (still hefty) present rate of spoilage of 2.4 million hectares a year. Most of the spoilage are the result of destructive logging and illegal logging, as well as conversion of forests into human habitat or plantations. Erosions, especially on the island of Java and Sumatra are the result of forests that had strong trees and deep burrowing roots which could hold the soil together, being converted to coffee or palm oil plantations, whose plant roots are weaker and remain close to the surface. It is small wonder, therefore, that between 1998 -2004 more than 623 natural disasters occurred in the form of flash floods, erosions and earthquakes that have taken too many human lives. Of these, more than 65% are caused by the mismanagement of the environment, says Walhi, Indonesia's Non-governmental organization for the Environment. On Java, reports Kompas daily, the situation is exacerbated by the extreme density of its population. On a total land area of 13 million hectares that is the island of Java, more than 130 million people live on Java and adjoining island of Madura. In the year 2000 alone, out of a total 3 million hectares of Java forests, more than 56.7% or 567.315 hectares of protected forests and nature reserves were spoilt, while production forests without any more trees already extend an area of 1.15 million hectares. Because of intense population pressure, Java's forests had been transformed into towns, industrial estates, agricultural land and plantations, while along with these, the practice of illegal logging continues unabated. In response to accusations that it is because of the mismanagement of the environment, that now 81% of Indonesia is prone to natural disasters, Minister for the Environment, Rachmat Witular feels that this rate is exaggerated. However, the Minister admits that present natural disasters are caused by the accumulation of neglect over the years since the 1990's when Indonesia concentrated more on economic development rather than on the preservation of the environment, thus resulting in the unchecked logging of jungles and the opening up of large open mines in the middle of pristine forests. Indeed, deforestation in Indonesia has reached almost 60%, admits Minister Witular. And we will need at least 50 years of replanting and conservation to restore these forests. For this reason, the government will focus on reviewing legislation related to land use, which needs close coordination with many government agencies, including with the Department of Public Works. Meanwhile, we have tightened regulations on environmental requirements for industry. Industry must aim towards zero emission in their production and the recycling of waste. Any violation of these will be punished. Meanwhile, Police and the Indonesian Navy are scouring rivers and seas for ships suspected of smuggling illegal logs for exports. However, to mete culprits with the punishments they deserve still takes a complicated process, that will too often result in perpetrators going completely free. In the latest development, in efforts to conserve existing National Parks, Minister of Forestry, MS Kaban has formed 16 organizations tasked with the management of Indonesia's National Parks. These are dedicated for the management of the National Parks of Kayan Mentarang in East Kalimantan, the Sebangau in Central Kalimantan, the Danau Sentarum in West Kalimantan, Bantimurung Bulusaraung Park in South Sulawesi, the Togean in Central Sulawesi, the Manupeu Tanadaru in East Nusa Tenggara, the Laewangi Wanggameti also in East Nusatenggara, Aketajawe Lolobata in North Maluku, the Lorentz in Papua, the Batang Gadis in North Sumatra, the Tesso Nilo in Riau, the Sembilang Park in South Sumatra, the Bukit Dua Belas in Jambi, the Gunung Ceremai Park in West Java, the Merapi Merbabu Park in Yogyakarta and the Gunung Merbabu National Park in Central Java. Additionally, Head of the Forestry Information, Achmad Fauzi explained that challenges facing forest conservation in Indonesia are complex, and can not merely concern the technical management of forests, but must also take into account economic pressures from regional administrations and the widening economic and social gap among communities surrounding forests. (Sources: Media Indonesia, Kompas) (Tuti Sunario) -------------------------------------------------------------------- NEWS AND BACKGROUND: 1. Tourism and Transportation: Makassar hosts Pasar Wisata - TIME 2006 This year's 13th Pasar Wisata, otherwise known as TIME 2006, Indonesia's prime contract show, will be staged from 18-21 September in Makassar, South Sulawesi with venue the Convention hall of the Clarion Hotel. This is the first time that TIME is held outside Java. Centrally located between West and East Indonesia, Makassar is earmarked to soon become Indonesia's next busy airline and trade hub. Makassar will again host Pasar Wisata 2007. Organized by the Indonesia Tourism Promotion Board since 1993 TIME has continued to be staged year after year despite the many crises and setbacks faced by Indonesia's tourism, since the event has the full support of the entire tourism industry in Indonesia. Last year, when Pasar Wisata was held in Yogyakarta on Java, it was attended by 84 buyers from 23 countries and 126 sellers from Indonesia's 20 provinces. These figures, however, are down when compared to the previous year in 2004 when appointments were made between 102 buyers from 28 countries and 147 sellers from 20 provinces. "We are optimistic that Makassar will be able to attract more buyers and sellers to TIME this year since Makassar is the gateway to the eastern Indonesia region which has many unexplored tourist attractions. Moreover, this year TIME is held back to back with the PATA Travel Mart held in Bali, and therefore, hopes to achieve greater number of participants", said Meity Robot, Chairperson of TIME Steering Committee. TIME 2006 has the full support of the Department of Culture and Tourism, the South Sulawesi Provincial Government, the South Sulawesi Tourism Board, Garuda Indonesia as the Official Carrier, and Gulf Air as Co-official Carrier, as well as other international air carriers operating to and from Indonesia, namely Singapore Airlines and Cathay Pacific. Also supporting are INACA (Indonesia National Air Carriers Association), BARINDO (Board of Airline Representatives Indonesia), ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies), PHRI (Indonesia Hotels & Restaurants Association, with Event organizer Pacto Convex. For more information contact email: tiara_hsb@cbn.net.id or open Website: www.pasar-wisata.com. Central Kalimantan stages Isen Mulang Dayak Festival, May 19 - 23 Indonesia's new destinations are now also vying for attention. From 19-23 May 2006, Palangkaraya in Central Kalimantan will stage the "Isen Mulang Dayak Festival", offering a variety of traditional Dayak Cultural dances, games and competitions such as fireball matches, canoe racing and decoration, the Putra Putri Kalteng pageant and competition, and more. In tandem with the Festival, the Kalimantan Meeting Centre (KMC) is offering tours exploring the Kahayan River in special boats, a canoe trip on the Rungan River, or a visit to the BOS Orangutan Education Centre, where visitors can enjoy jungle lined rivers, orangutans and traditional longhouses. A seven day tour includes a visit to Tanjung Puting orang utan rehabilitation centre, see the apes being released into the wild, and go bird watching. There is also a cultural tour to Kasongan and to a rattan processing centre. Accommodation is at the eco-village of KMC. For more information click: www.kalimantanmeetingcentre.com ? "Sail Indonesia 2006" yachts race between Darwin and Kupang Meanwhile, also in the Eastern part of Indonesia, in July 2006 an international marine tourism event will be underway between the Australian and Indonesian seas. The Cinta Bahari Indonesia Foundation supported by the Indonesian Department of Culture and Tourism will again organize "Sail Indonesia 2006", which it has staged since 2001, involving international participants with well-built yachts. Participants will sail from Darwin in Australia to Kupang on the East Nusatenggara island of Timor as Indonesia's first maritime entry-point from Australia. This event traces the path known as the Indonesian Passage, bridging the continents of Asia and Australia. Starting in Darwin on July 22 ,2006, yachts are expected reach Kupang harbour, Indonesia's first port of entry between July 25th to 27th, 2006. Participants will be in Indonesia for about three months. To date, Sail Indonesia 2006 has already attracted 150 yachts from some 20 nations around the world, double last year's participants. The event is supported by a number of Indonesian governmental agencies including the immigration office and the provincial government, while local communities will stage cultural performances, festivities and offer a variety of handicrafts for participants to shop. Indonesia Third fastest growth in Asia Pacific Air Transportation The International Air Transport Association (IATA) has ranked Indonesia as the country with the third highest growth in air transportation in the Asia-Pacific region, after China and India, informed Minister for Communications, Hatta Rajasa. Indeed, growth in air passenger traffic during the past years has consistently shown double digits rate, as a result of Indonesia's deregulation policy which allowed the surge in the number of budget airlines serving the Indonesian airspace. In addition, Indonesia's huge market potential with its total population of 230 million, as well as its geographical structure as an archipelago are opportunities for continued market growth. IATA reported that last year China's air transportation showed highest increase at 25%, followed by India in second, and Indonesia in third place. In response, Secretary General of INACA, the Indonesian Association of Commercial Airlines, Tengku Burhanuddin, commented that this high growth proves that Indonesia's own home-grown airlines have the capacity to further develop this sector. The government should, therefore, support the industry and provide the protection it needs, without having to depend on foreign airlines to dominate the Indonesian skies. 2. Culture and the Environment: Indonesia's Youth win Gold medals in Physics Indonesia is not only among the top countries in Badminton, but also in Physics, so it seems. The Jakarta Post editorial calls these champions in science: "the real Indonesian Idols". Two Indonesian high school students have succeeded to win gold medals in the Seventh Asian Physics Olympics recently held in Almaty, Kazakhstan. One won a silver medal and three bronze. With these results, Indonesia came second as overall champion, after China. The six idols are high school students Pangus of Jakarta and Irwan Ade Putra of Pekanbaru in Riau, who each won a gold medal; Jonathan Pradana Mailoa of Jakarta who won a silver; and Andy Latief of Pamekasan in East Java, who earned a bronze medal. Two junior high school students also won bronze medals: Muhammad Firmansyah Kasim of Makassar in South Sulawesi and Rudy Handoko of Medan, North Sumatra. Also deserving applause, says the Jakarta Post, is Yohannes Surya, their physics professor who continues to find promising young students from among the country's notoriously uninspiring educational system, and train and guide them in this not-so-popular field. Yohannes Surya is also publisher of the science comic Kuark, a rare effort to interest young people in the natural sciences. If one of the values we want to instill in young people is the value of education, continues the Post, then all possible support must be given to Yohannes and other educators. And merely making statements that education is a national priority is not nearly enough when there is little evidence to back this claim. As long as only 9 percent of Indonesia's national budget is allocated to education, and not the 20 percent as mandated in the Constitution, then we cannot claim to give the priority the education sector deserves, concludes the Jakarta Post editorial. The Economy, Trade and Industry: Entertainment Tax now a hefty maximum 75% of Sales The Indonesian government has raised the maximum allowable tax on 7 types of amusement and entertainment, up from the former 35% to a maximum 75%. This measure is to allow Regions to receive additional incomes, or to limit excessive growth in these entertainments in their areas, said Director General on Administration of Regions in the Department of Home Affairs, Daeng M. Nazier on Thursday, 4 May, as reported in the Kompas daily. The seven that may be slapped these high tax rates are: games in skills, discos, bars, night clubs, karaoke, steam baths, massage parlours, fashion shows, and beauty contests. Whereas, on other forms of entertainment outside the above, as well as traditional cultural performances still apply the old tax rate of 35%. General Manager of Hard Rock Caf? in Jakarta, Yoris Sebastian, expressed dismay at the sudden jump in these tax rates. This will cause promoters to think twice before staging performances in Indonesia. Indonesian musicians and artists will also face problems and will limit holding concerts in the regions, Yoris said. For your comments or further inquiries, please e-mail to: tbsc-strategy@indo.net.id From ouwehoer at centrin.net.id Tue May 9 04:09:18 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Tue May 9 04:13:15 2006 Subject: [Marinir] Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, 19 Jan '06 Message-ID: <006301c6730d$c9ff03e0$a36549ca@userbqh63ufuge> Bagi yang tidak mengikuti, sebenarnya Pemerintah sudah men-fasilitasikan dialog dan perundingan kolektif antara wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh, sejak tahun lalu Awal tahun ini pertemuan Tripartit yang diwakili oleh pihak Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha, yang menghasilkan sebuah rekomendasi untuk menyusun program yang menekankan sistem hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Entah bagaimana dan oleh siapa kesepakatan Tripartit ini dirusak, sehingga apa-apa yang sudah dicapai mundur kembali ke titik nol, bahkan sekarang nampak ikut bermain unsur-unsur kepentingan politik. Untuk lebih jelasnya silahkan simak kutipan "Rekomendasi KTT Tripartit Nasional." REKOMENDASI KONVERENSI TINGKAT TINGGI TRIPARTI NASIONAL (NATIONAL JAKARTA SUMMIT) JAKARTA, 19 JANUARI 2005 Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan belas Januari Tahun 2005 telah diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Nasional (Nastional Tripartite Summit) dihadiri oleh unsur-unsur yang terlibat dalam acara hubungan internasional yaitu pimpinan serikat pekerja/serikat buruh, pimpinan organisasi pengusaha (Apindo/KADIN) dan wakil pemerintah serta dihadiri oleh lembaga ketenagakerjaan internasional, para pengusaha penerima penghargaan Anugrah Lembaga Kerjasama Bipartit Tahun 2005 dan sejumlah peninjau. Para peserta konferensi telah mendengarkan dan mempelajari secara seksama pidato pembukaan konferensi yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, pidato Direktur ILO di Jakarta, serta paparan yang disampaikan oleh unsur tripartite (wakil delegasi pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha) kemudian melakukan dialog secara intensif melalui proses komunikasi yang terbuka, setara dan dilandasi oleh kesadaran atas tanggung jawab bersama demi kepentingan bersama juga telah membahas pengalaman-pengalaman masa lampau dalam melaksanakan Hubungan Industri Pancasila (HIP) serta perubahan-perubahan mendasar yang terjadi akhir-akhir ini yang menuntut perubahan mendasar dalam paradigma dan sistem hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Konferensi merekomendasikan pokok-pokok berikut ini : 1. Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu disusun program aksi yang mampu menghadapi kemajuan teknologi dan era globalisasi, mendorong pertumbuhan dunia usaha secara sehat dan kompetitif dan selanjutnya mampu membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya, memberikan perlindungan, serta peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 2. Pelaksanaan hubungan industrial harus dilandasi oleh persamaan kepentingan dan kemitraan yang setara antara pengusaha dan pekerja/buruh, rasa saling menghormati, jujur, saling mempercayai, melakukan dialog dan perundingan dengan itikad baik dan menolak keterlibatan pihak-pihak yang tidak terkait. 3. Untuk dapat secara efektif menerapkan hubungan industrial, pelaksana ketiga unsur tripatit yaitu pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah, harus meningkatkan peran, fungsi, dan kompetensi masing-masing. 4. Pelaksanaan hubungan industrial perlu didukung oleh satu Lembaga Kerjasama Tripartit/Bipartit yang terstruktur secara berjenjang mulai tingkat perusahaan hingga tingkat nasional/global berdasarkan sistem keterwakilan mitra sosial secara proposional. 5. Melalui perundingan kolektif antara wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh didukung oleh Lembaga Kerjasama Bipartit di setiap perusahaan, perlu diwujudkan syarat-syarat kerja yang non diskriminatif, pengupaha yang adil berdasarkan produktivitas bekerja, sistem jaminan sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, pengembangan karier dan kualitas pekerja/buruh serta kesejahteraan buruh/pekerja serta keluarganya. 6. Program aksi pelaksanaan hubungan industtrian dalam bentuk konvensi akan mebahas masalah- maslah berikut : a. Mekanisme negiosasi upah dan penetapan upah minimum b. Daya saing usaha, biaya produksi dan sistem upah c. Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja/buruh d. Masalah corporate social responsibility hubungan industrial global e. Mengeliminasi segala bentuk yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) 7. Menyelenggarakan pertemuan Nasional Tripartit (Tripartite Summit) setiap tahun dengan memilih topik agenda tertentu. 8. Mengkaji kembali berbagai peraturan perundangan khususnya peraturan di bidang ketenagakerjaan Yang dirasakan dapat menghalangi penciptaan situasi yang kondusif bagi pemulihan ekonomi Indonesia. NAMA & TANDA TANGAN: TIM PERUMUS KTT NASIONAL TRIPARTIT 1. Muzni Tambusai 2. Myra M. Hanartani 3. Payaman J. Simanjuntak 4. S. Lumban Gaol 5. Masri Masyar 6. Syukur Sarto 7. Rustam Aksam 8. Syaiful DP 9. Rekson Silaban 10. Idin Rosidin 11. Hasanuddin Rachman 12. Anthony Hilman From ouwehoer at centrin.net.id Tue May 9 03:38:26 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Tue May 9 12:40:08 2006 Subject: [Marinir] [SP] Akademisi Australia Dituduh Dalangi Separatisme Papua Message-ID: <005101c67309$500347d0$a36549ca@userbqh63ufuge> Bagus, semakin lama semakin jelas peta permainan politik LN Australia. Kalau dalam perang konvensional unit pasukan khusus dikirim kebelakang garis pertahan musuh, maka dalam perang modern, kaum "akademisi" melakukan kegiatan insurgency. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ http://www.suarapembaruan.com/News/2006/05/08/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Last modified: 6/8/06 Akademisi Australia Dituduh Dalangi Separatisme Papua [CANBERRA] Pemerintah Indonesia menuduh dua akademisi dari Universitas Deakin Australia menggelorakan semangat separatisme di Papua. Jakarta juga menyesalkan Pemerintah Australia tidak mengambil sikap tegas terhadap universitas tersebut. Universitas Deakin ketika dikonfirmasi membenarkan telah menerima selembar surat yang dikirim oleh Departemen Pendidikan Nasional Indonesia. "Kami memahami, dalam surat itu disebutkan ada beberapa akademisi (dekan) yang memiliki pandangan yang menurut Indonesia sebagai upaya mempengaruhi Papua ke arah membangkang terhadap Indonesia," kata universitas tersebut dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima The Age, Senin (8/5). Surat yang dikirim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menyebutkan dua nama yakni Damien Kingsbury dan Scott Burchill dari Program Studi Politik dan Internasional Universitas Deakin. Dr Burchill adalah seorang dekan senior di Hubungan Internasional dan komentator hubungan Indonesia-Australia. Sementara Dr Kingsbury sudah menulis beberapa buku tentang Indonesia dan pernah menjadi mediator antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk sebuah kesepakatan damai yang bertujuan mengakhiri konflik di wilayah itu. Kedua dekan itu juga adalah kontributor untuk harian The Age. Dr Kingsbury mengatakan, dia sangat yakin Pemerintah Indonesia memiliki pandangan lain tentang dia, seolah-olah memiliki kontak dengan para separatis Papua. "Surat itu murni sebuah refleksi tentang kesalahan mendasar tentang urusan saya dan apa yang saya geluti. Saya terlibat sangat jauh membantu mengatasi persoalan Aceh dan jika mereka sungguh ingin pengalaman yang sama untuk Papua, maka saya siap melakukannya," katanya. Tapi yang terjadi, Dr Kingsbury malah dilarang memasuki Indonesia sejak Desember 2004, dan dia sangat yakin larangan itu dikeluarkan Badan Intelijen Negara (BIN). Dia mengatakan, namanya dan Dr Burchill sudah ada dalam daftar BIN bersama sejumlah aktivis, akademisi dan politisi Australia yang akan dilarang masuk Indonesia, apalagi ke Papua. Universitas Deakin membela mati-matian kedua dekannya dengan mengatakan, pihaknya akan "mendukung sepenuhnya kebebasan staf kami." [L-8] Last modified: 6/8/06 From bdgkusumo at volny.cz Tue May 9 11:47:37 2006 From: bdgkusumo at volny.cz (BDG Kusumo) Date: Tue May 9 12:40:10 2006 Subject: [Marinir] Re: [nasional-list] Re:YapHG ==> Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, 19 Jan '06 References: <006301c6730d$c9ff03e0$a36549ca@userbqh63ufuge> <005301c6733b$28a674a0$7900a8c0@p4d2800> Message-ID: <019f01c6734d$9b07bf10$44023156@bismo> Sebelumnya mohon maaf untuk nimbrung diantara dua pendekar "langitan" di jagad maya yang perbincangannya selalu bersifat inspiratif. Menurut saya pertemuan Tripartite memang telah macet, details nya saya tidak tahu, karena kurang info. Terimakasih untuk Bung YHG untuk Rekomendasi yg dilampirkannya, namun menurut saya rekomendasi itu sangat umum sifatnya. Dan terasa memihak pada kelompok majikan dan juga pemerintah, sebagai wakil negara yang seharusnya netral dalam mengatur ranah yang pelik ini. Kepemihakan itu mencuat di ad 2 dlm formulasi "menolak keterlibatan pihak-pihak yang tidak terkait". Sebagai bukan pakar ketenagakerjaan, saya belum lama ini di Eropa mau tak mau mengikuti demo jutaan mahasiswa, buruh dan massa partai-partai kiri, terutama sosialis dibanyak kota besar Prancis. Pasalnya, pemerintah terkini yang kanan, dlm kaitan Eropa terutama yang pro-majikan dan konservatif, berulah untuk mengubah UU terkait dengan ketentuan bahwa karyawan muda yang mulai bekerja dapat di PHK segera tanpa tenggang waktu yg biasa. Ini menurunkan jutaan (dlm satu hari pernah berjumlah 5 juta, menurut media). Sangat banyak melihat pendudukk Prancis yg "hanya" 80 juta, dibanding dengan Indonesia. Akhirnya pemerintah MUNDUR dari usulnya tsb, PM nya "linglung" karena pemilu sudah tidak jauh lagi. Demikian juga di Rep Ceko, tahun yang lalu sebuah "gebrakan" kelompok majikan bersama partai-partai kanan supaya karyawan, jadi bukan hanya buruh, dapat di PHK tanpa disebut alasannya, dapat digagalkan RUU nya di DPR oleh aliansi partai-partai kiri, terutama sosialis. Pemerintah, yg telah 8 thn dipimpim oleh Partai Sosdem, dalam tripartite tentu harus netral. Singkatnya, dalam level nasional industrial relations adalah "politicum" par exellence, urusan politik 100%, karena ini menyangkut penyelenggaraan negara dalam ranah urusan-urusan umum (publik) dimana hubungan kerja sangat penting supaya negara dan rakyatnya itu bisa hidup nyaman. Memisahkan industrial relations dari politik sangat tidak bijaksana, dan kontra-produktif. Sangat mungkin setelah dapat melalui DPR dibuat UU Kerja yang modern, adil dan mutually beneficial, dan tentu berlaku untuk seluruh negara, lalu di masing-masing perusahan industrial relations itu dapat bersifat 100% urusan terkait. Tetapi kalau terjadi sengketa, ini dapat merembet juga ketingkat nasional dengan segala dampaknya. Saya setuju dengan pendapat Dr. Arief Budiman bahwa dua hal itu memang saling terkait, dan betul juga bahwa seharusnya sudah ada parpol di DPR yang langsung menyatakan komitmennya untuk berpihak pada kaum buruh dalam arti membereskan secara adil UU dan segala peraturan yang diperlukan. Masalah besar sekarang ialah kenyataan "kooptasi" DPR oleh pemerintah, sehingga jalur demokrasi pun macet, prinsip dalam sistem check and balance dihapus, lalu industrial relations, dan mungkin banyak masalah lagi, akan harus "turun kejalan" untuk mencari solusinya. Situasi begini dapat menjurus seperti yang baru terjadi di Thailand, sampai PM nya mundur, atau seperti dulu Marcos di Filipina harus lengser juga. Sekian dulu, dengan salam tabik, Bismo DG ----- Original Message ----- From: ChanCT To: HKSIS-Group ; Post MediaCare ; Post PPIIndia ; Posting Hankam ; Posting IndoUsaMil ; Posting Marinir TNI/AL ; Posting Nasional ; Posting Tionghoa-net ; Posting Wahana-news ; Posting X-PPI '77-'87 Sent: Tuesday, May 09, 2006 9:35 AM Subject: [nasional-list] Re:YapHG ==> Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, 19 Jan '06 Bung YapHG yb, Tak usah bingung, pertemuan tripatit setelah mentok, masing-masing mempertahankan pendapatnya dan belum ada kesepakatan untuk melahirkan kesimpulan bersama. Sedang demo 1 May Buruh juga tegas menentang revisi UU no.13/2002, Pihak Pemerintah, dalam hal ini wapres JK, tidak seharusnya berkeras menantang kaum Buruh, untuk merevisi UU No.13/2003 itu. Inilah pemicu demo 3 May yang menimbulkan kerusuhan, yang seharusnya tak usah terjadi. Dan, perhatikan berita dibawah, yang melaporkan wapres JK ke polisi ternyata bukan PRD juga bukan PDIP (Tjiptaning) yang lebih dahulu menuding wapres JK provokator, tapi PB HMI, mahasiswa Islam yang tampil didepan. Jusuf Kalla Dilaporkan Ke Polisi Senin, 08 Mei 2006 | 13:37 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla dilaporkan ke Kepolisian Metro Jakarta Raya hari ini (8/5). Pelapornya Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam- Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI - MPO) menuduh Jusuf Kalla memprovokasi buruh pada aksi 3 Mei lalu. "Wakil Presiden diakui atau tidak menjadi aktor utama pemicu kemarahan buruh akibat pernyataannya, "kata Sekretaris Jenderal PB HMI,Ilham Munajat di Polda Metro Jaya hari ini. Dalam laporan polisi, Jusuf Kalla dianggap melanggar KUHP pasal 406 jo 375 mengenai pernyataan yang memicu perusakan. Menurut Ilham, aksi buruh pada 1 Mei 2006 yang menolak revisi UU No 13/2003 berlangsung damai setelah Komisi IX menyatakan tak akan melakukan revisi terhadap peraturan tersebut. Namun, pada 2 Mei 2006 , Jusuf Kalla mengeluarkan pernyataan di beberapa media massa bahwa pemerintah akan melakukan revisi, tetapi itu setelah ada kajian dari perguruan tinggi. "Pernyataan itu memicu aksi ricuh pada demo buruh 3 Mei lalu,"katanya. Yuliawati Salam, ChanCT ----- Original Message ----- From: Yap Hong Gie To: Posting X-PPI '77-'87 ; Posting Wahana-news ; Posting Tionghoa-net ; Posting Nasional ; Posting Marinir TNI/AL ; Posting IndoUsaMil ; Posting Hankam ; Post PPIIndia ; Post MediaCare Sent: Tuesday, May 09, 2006 10:09 AM Subject: [nasional-list] Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, 19 Jan '06 Bagi yang tidak mengikuti, sebenarnya Pemerintah sudah men-fasilitasikan dialog dan perundingan kolektif antara wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh, sejak tahun lalu Awal tahun ini pertemuan Tripartit yang diwakili oleh pihak Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha, yang menghasilkan sebuah rekomendasi untuk menyusun program yang menekankan sistem hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Entah bagaimana dan oleh siapa kesepakatan Tripartit ini dirusak, sehingga apa-apa yang sudah dicapai mundur kembali ke titik nol, bahkan sekarang nampak ikut bermain unsur-unsur kepentingan politik. Untuk lebih jelasnya silahkan simak kutipan "Rekomendasi KTT Tripartit Nasional." REKOMENDASI KONVERENSI TINGKAT TINGGI TRIPARTI NASIONAL (NATIONAL JAKARTA SUMMIT) JAKARTA, 19 JANUARI 2005 Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan belas Januari Tahun 2005 telah diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Nasional (Nastional Tripartite Summit) dihadiri oleh unsur-unsur yang terlibat dalam acara hubungan internasional yaitu pimpinan serikat pekerja/serikat buruh, pimpinan organisasi pengusaha (Apindo/KADIN) dan wakil pemerintah serta dihadiri oleh lembaga ketenagakerjaan internasional, para pengusaha penerima penghargaan Anugrah Lembaga Kerjasama Bipartit Tahun 2005 dan sejumlah peninjau. Para peserta konferensi telah mendengarkan dan mempelajari secara seksama pidato pembukaan konferensi yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, pidato Direktur ILO di Jakarta, serta paparan yang disampaikan oleh unsur tripartite (wakil delegasi pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha) kemudian melakukan dialog secara intensif melalui proses komunikasi yang terbuka, setara dan dilandasi oleh kesadaran atas tanggung jawab bersama demi kepentingan bersama juga telah membahas pengalaman-pengalaman masa lampau dalam melaksanakan Hubungan Industri Pancasila (HIP) serta perubahan-perubahan mendasar yang terjadi akhir-akhir ini yang menuntut perubahan mendasar dalam paradigma dan sistem hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Konferensi merekomendasikan pokok-pokok berikut ini : 1. Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu disusun program aksi yang mampu menghadapi kemajuan teknologi dan era globalisasi, mendorong pertumbuhan dunia usaha secara sehat dan kompetitif dan selanjutnya mampu membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya, memberikan perlindungan, serta peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 2. Pelaksanaan hubungan industrial harus dilandasi oleh persamaan kepentingan dan kemitraan yang setara antara pengusaha dan pekerja/buruh, rasa saling menghormati, jujur, saling mempercayai, melakukan dialog dan perundingan dengan itikad baik dan menolak keterlibatan pihak-pihak yang tidak terkait. 3. Untuk dapat secara efektif menerapkan hubungan industrial, pelaksana ketiga unsur tripatit yaitu pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah, harus meningkatkan peran, fungsi, dan kompetensi masing-masing. 4. Pelaksanaan hubungan industrial perlu didukung oleh satu Lembaga Kerjasama Tripartit/Bipartit yang terstruktur secara berjenjang mulai tingkat perusahaan hingga tingkat nasional/global berdasarkan sistem keterwakilan mitra sosial secara proposional. 5. Melalui perundingan kolektif antara wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh didukung oleh Lembaga Kerjasama Bipartit di setiap perusahaan, perlu diwujudkan syarat-syarat kerja yang non diskriminatif, pengupaha yang adil berdasarkan produktivitas bekerja, sistem jaminan sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, pengembangan karier dan kualitas pekerja/buruh serta kesejahteraan buruh/pekerja serta keluarganya. 6. Program aksi pelaksanaan hubungan industtrian dalam bentuk konvensi akan mebahas masalah- maslah berikut : a. Mekanisme negiosasi upah dan penetapan upah minimum b. Daya saing usaha, biaya produksi dan sistem upah c. Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja/buruh d. Masalah corporate social responsibility hubungan industrial global e. Mengeliminasi segala bentuk yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) 7. Menyelenggarakan pertemuan Nasional Tripartit (Tripartite Summit) setiap tahun dengan memilih topik agenda tertentu. 8. Mengkaji kembali berbagai peraturan perundangan khususnya peraturan di bidang ketenagakerjaan Yang dirasakan dapat menghalangi penciptaan situasi yang kondusif bagi pemulihan ekonomi Indonesia. NAMA & TANDA TANGAN: TIM PERUMUS KTT NASIONAL TRIPARTIT 1. Muzni Tambusai 2. Myra M. Hanartani 3. Payaman J. Simanjuntak 4. S. Lumban Gaol 5. Masri Masyar 6. Syukur Sarto 7. Rustam Aksam 8. Syaiful DP 9. Rekson Silaban 10. Idin Rosidin 11. Hasanuddin Rachman 12. Anthony Hilman ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Get to your groups with one click. Know instantly when new email arrives http://us.click.yahoo.com/.7bhrC/MGxNAA/yQLSAA/yR.olB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/nasional-list/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: nasional-list-unsubscribe@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ SPONSORED LINKS Conservative politics Bali indonesia Indonesia hotel Organizational politics ------------------------------------------------------------------------------ YAHOO! GROUPS LINKS a.. Visit your group "nasional-list" on the web. b.. To unsubscribe from this group, send an email to: nasional-list-unsubscribe@yahoogroups.com c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service. ------------------------------------------------------------------------------ -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: http://gate.polarhome.com/pipermail/marinir/attachments/20060509/a102a4e0/attachment-0001.html From SADAR at netvigator.com Tue May 9 09:35:34 2006 From: SADAR at netvigator.com (ChanCT) Date: Tue May 9 12:41:34 2006 Subject: [Marinir] Re:YapHG ==> Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, 19 Jan '06 References: <006301c6730d$c9ff03e0$a36549ca@userbqh63ufuge> Message-ID: <005301c6733b$28a674a0$7900a8c0@p4d2800> Bung YapHG yb, Tak usah bingung, pertemuan tripatit setelah mentok, masing-masing mempertahankan pendapatnya dan belum ada kesepakatan untuk melahirkan kesimpulan bersama. Sedang demo 1 May Buruh juga tegas menentang revisi UU no.13/2002, Pihak Pemerintah, dalam hal ini wapres JK, tidak seharusnya berkeras menantang kaum Buruh, untuk merevisi UU No.13/2003 itu. Inilah pemicu demo 3 May yang menimbulkan kerusuhan, yang seharusnya tak usah terjadi. Dan, perhatikan berita dibawah, yang melaporkan wapres JK ke polisi ternyata bukan PRD juga bukan PDIP (Tjiptaning) yang lebih dahulu menuding wapres JK provokator, tapi PB HMI, mahasiswa Islam yang tampil didepan. Jusuf Kalla Dilaporkan Ke Polisi Senin, 08 Mei 2006 | 13:37 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla dilaporkan ke Kepolisian Metro Jakarta Raya hari ini (8/5). Pelapornya Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam- Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI - MPO) menuduh Jusuf Kalla memprovokasi buruh pada aksi 3 Mei lalu. "Wakil Presiden diakui atau tidak menjadi aktor utama pemicu kemarahan buruh akibat pernyataannya, "kata Sekretaris Jenderal PB HMI,Ilham Munajat di Polda Metro Jaya hari ini. Dalam laporan polisi, Jusuf Kalla dianggap melanggar KUHP pasal 406 jo 375 mengenai pernyataan yang memicu perusakan. Menurut Ilham, aksi buruh pada 1 Mei 2006 yang menolak revisi UU No 13/2003 berlangsung damai setelah Komisi IX menyatakan tak akan melakukan revisi terhadap peraturan tersebut. Namun, pada 2 Mei 2006 , Jusuf Kalla mengeluarkan pernyataan di beberapa media massa bahwa pemerintah akan melakukan revisi, tetapi itu setelah ada kajian dari perguruan tinggi. "Pernyataan itu memicu aksi ricuh pada demo buruh 3 Mei lalu,"katanya. Yuliawati Salam, ChanCT ----- Original Message ----- From: Yap Hong Gie To: Posting X-PPI '77-'87 ; Posting Wahana-news ; Posting Tionghoa-net ; Posting Nasional ; Posting Marinir TNI/AL ; Posting IndoUsaMil ; Posting Hankam ; Post PPIIndia ; Post MediaCare Sent: Tuesday, May 09, 2006 10:09 AM Subject: [nasional-list] Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, 19 Jan '06 Bagi yang tidak mengikuti, sebenarnya Pemerintah sudah men-fasilitasikan dialog dan perundingan kolektif antara wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh, sejak tahun lalu Awal tahun ini pertemuan Tripartit yang diwakili oleh pihak Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha, yang menghasilkan sebuah rekomendasi untuk menyusun program yang menekankan sistem hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Entah bagaimana dan oleh siapa kesepakatan Tripartit ini dirusak, sehingga apa-apa yang sudah dicapai mundur kembali ke titik nol, bahkan sekarang nampak ikut bermain unsur-unsur kepentingan politik. Untuk lebih jelasnya silahkan simak kutipan "Rekomendasi KTT Tripartit Nasional." REKOMENDASI KONVERENSI TINGKAT TINGGI TRIPARTI NASIONAL (NATIONAL JAKARTA SUMMIT) JAKARTA, 19 JANUARI 2005 Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan belas Januari Tahun 2005 telah diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Nasional (Nastional Tripartite Summit) dihadiri oleh unsur-unsur yang terlibat dalam acara hubungan internasional yaitu pimpinan serikat pekerja/serikat buruh, pimpinan organisasi pengusaha (Apindo/KADIN) dan wakil pemerintah serta dihadiri oleh lembaga ketenagakerjaan internasional, para pengusaha penerima penghargaan Anugrah Lembaga Kerjasama Bipartit Tahun 2005 dan sejumlah peninjau. Para peserta konferensi telah mendengarkan dan mempelajari secara seksama pidato pembukaan konferensi yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, pidato Direktur ILO di Jakarta, serta paparan yang disampaikan oleh unsur tripartite (wakil delegasi pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha) kemudian melakukan dialog secara intensif melalui proses komunikasi yang terbuka, setara dan dilandasi oleh kesadaran atas tanggung jawab bersama demi kepentingan bersama juga telah membahas pengalaman-pengalaman masa lampau dalam melaksanakan Hubungan Industri Pancasila (HIP) serta perubahan-perubahan mendasar yang terjadi akhir-akhir ini yang menuntut perubahan mendasar dalam paradigma dan sistem hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Konferensi merekomendasikan pokok-pokok berikut ini : 1. Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu disusun program aksi yang mampu menghadapi kemajuan teknologi dan era globalisasi, mendorong pertumbuhan dunia usaha secara sehat dan kompetitif dan selanjutnya mampu membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya, memberikan perlindungan, serta peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 2. Pelaksanaan hubungan industrial harus dilandasi oleh persamaan kepentingan dan kemitraan yang setara antara pengusaha dan pekerja/buruh, rasa saling menghormati, jujur, saling mempercayai, melakukan dialog dan perundingan dengan itikad baik dan menolak keterlibatan pihak-pihak yang tidak terkait. 3. Untuk dapat secara efektif menerapkan hubungan industrial, pelaksana ketiga unsur tripatit yaitu pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah, harus meningkatkan peran, fungsi, dan kompetensi masing-masing. 4. Pelaksanaan hubungan industrial perlu didukung oleh satu Lembaga Kerjasama Tripartit/Bipartit yang terstruktur secara berjenjang mulai tingkat perusahaan hingga tingkat nasional/global berdasarkan sistem keterwakilan mitra sosial secara proposional. 5. Melalui perundingan kolektif antara wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh didukung oleh Lembaga Kerjasama Bipartit di setiap perusahaan, perlu diwujudkan syarat-syarat kerja yang non diskriminatif, pengupaha yang adil berdasarkan produktivitas bekerja, sistem jaminan sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, pengembangan karier dan kualitas pekerja/buruh serta kesejahteraan buruh/pekerja serta keluarganya. 6. Program aksi pelaksanaan hubungan industtrian dalam bentuk konvensi akan mebahas masalah- maslah berikut : a. Mekanisme negiosasi upah dan penetapan upah minimum b. Daya saing usaha, biaya produksi dan sistem upah c. Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja/buruh d. Masalah corporate social responsibility hubungan industrial global e. Mengeliminasi segala bentuk yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) 7. Menyelenggarakan pertemuan Nasional Tripartit (Tripartite Summit) setiap tahun dengan memilih topik agenda tertentu. 8. Mengkaji kembali berbagai peraturan perundangan khususnya peraturan di bidang ketenagakerjaan Yang dirasakan dapat menghalangi penciptaan situasi yang kondusif bagi pemulihan ekonomi Indonesia. NAMA & TANDA TANGAN: TIM PERUMUS KTT NASIONAL TRIPARTIT 1. Muzni Tambusai 2. Myra M. Hanartani 3. Payaman J. Simanjuntak 4. S. Lumban Gaol 5. Masri Masyar 6. Syukur Sarto 7. Rustam Aksam 8. Syaiful DP 9. Rekson Silaban 10. Idin Rosidin 11. Hasanuddin Rachman 12. Anthony Hilman ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Get to your groups with one click. Know instantly when new email arrives http://us.click.yahoo.com/.7bhrC/MGxNAA/yQLSAA/yR.olB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/nasional-list/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: nasional-list-unsubscribe@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: http://gate.polarhome.com/pipermail/marinir/attachments/20060509/5d3acd1d/attachment.html From mendaratmenang at yahoo.com Wed May 10 08:37:59 2006 From: mendaratmenang at yahoo.com (Thomy Setiawan) Date: Wed May 10 08:38:30 2006 Subject: [Marinir] Komentar Muladi meresahkan In-Reply-To: <019f01c6734d$9b07bf10$44023156@bismo> Message-ID: <20060510063759.86297.qmail@web60118.mail.yahoo.com> Sehubungan dengan kaburnya terpidana mati Gunawan Santosa dari LP Cipinang, di beberapa media massa sempat dimuat komentar Gubernur Lemhanas Muladi yang "mencurigai" lolosnya Gunawan adalah berkat peran oknum-oknum Marinir. Entah mungkin pers yang salah meliput , mungkin juga Muladi yang bicaranya kebablasan , atau mungkin karena terinspirasi oleh kisah sukses Suud Rusli yang berhasil kabur 2x dari penjara militer, yang jelas, di Metro TV Selasa 9 Mei lalu, Kadispen Kormar Letkol ( Mar ) Deddy Susanto secara terang-terangan membantah sinyalemen tersebut, sekaligus "menyayangkan" komentar dari seseorang yang memegang jabatan begitu strategis seperti Muladi yang telanjur membuat statement yang "kurang bijak" . Terlepas dari fakta bahwa latar belakang penembakan Serka ( Inf ) Edi Siyep sesunggunya memuat kisah yang begitu "dalam" , lebih dari sekedar beking vs beking, nama MARINIR yang saat ini jauh lebih baik dan lebih "besar" dibanding era Soeharto, membawa konsekuensi banyaknya sorotan-sorotan dan komentar sinis yang tentunya harus disikapi dengan bijak. Salut untuk Dispen Kormar atas jerih payahnya mempublikasikan image Marinir dan sangat tanggap terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat. Salam --------------------------------- Get amazing travel prices for air and hotel in one click on Yahoo! FareChase -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: http://gate.polarhome.com/pipermail/marinir/attachments/20060509/ace36377/attachment.html From irengsemut at yahoo.com Wed May 10 03:20:49 2006 From: irengsemut at yahoo.com (semut ireng) Date: Wed May 10 11:33:07 2006 Subject: [Marinir] info Message-ID: <20060510012049.1624.qmail@web35806.mail.mud.yahoo.com> Aku baru saja membaca tulisan di mailist marinir soal kutipan kata-kata bung Karno ......"berkenaan amanat dirapat raksasa ultah ke-45 PKI di Stadion Utama Senayan, dimana Presiden Sukarno sekali lagi menandaskan bahwa PPKI adalah "ya sanak ya kadang, yen mati melu kelangan". Seingat dans etahu saya yang benara adalah "dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan". bagaimana ini? Apa Bung Karno mengubah jargon jawa itu? Atau penulis yang kurang teliti? Atau ada maksud lain di balik itu? Mohon penjelasan. Aku cinta bangsa dan tanah airku maka ku ingin mengenalnya lebih dalam. Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: http://gate.polarhome.com/pipermail/marinir/attachments/20060510/3bb29611/attachment-0001.html From ouwehoer at centrin.net.id Wed May 10 05:05:29 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Wed May 10 11:33:09 2006 Subject: [Marinir] [KCM] Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB; SELAMAT! Message-ID: <006801c673de$ac715400$a36549ca@userbqh63ufuge> SELAMAT KEPADA R.I.! Selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB di New York, secara mutlak diputaran pertama, dengan mendapat 165 dari 191 suara negara anggota PBB. Dari grup Asia, Indonesia mendapatkan suara terbanyak setelah India. Pada akhirnya dunia menyadari bahwa Indonesia selama ini menjadi korban fitnahan dan black campaign oleh musuh-musuh NKRI, dimana hasil pemilihan anggota Dewan HAM dilaksanakan Majelis Umum PBB, merupakan bukti konkrit yang dicatat buku sejarah HAM Internasional. Wassalam, yhg. ------------------- http://www.kompas.com/utama/news/0605/10/074305.htm Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB New York, Selasa Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui pemungutan suara yang dilaksanakan Majelis Umum PBB di New York, Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Sebanyak 63 negara mencalonkan diri untuk menjadi kandidat untuk memperebutkan 47 kursi di Dewan HAM, badan baru dibawah Majelis Umum PBB yang resolusinya disahkan 15 Maret lalu. Pemilihan yang dipimpin Presiden Majelis Umum PBB Jan Eliasson tersebut, dimulai pukul 10.00 pagi. Masing-masing negara menerima kertas suara yang berisi negara-negara kandidat anggota Dewan HAM untuk dipilih. Indonesia langsung terpilih pada putaran pertama setelah mendapat 165 dari 191 suara negara anggota PBB. Perolehan suara bagi Indonesia tersebut merupakan yang terbesar kedua di antara calon dari grup Asia, setelah India yang memperoleh 173 suara. Negara lainnya dari grup Asia yang terpilih adalah Bangladesh (160 suara), Jepang (158), Malaysia (158), Pakistan (149), Korea Selatan (148), China (146), Jordania (137), Filipina (136), Bahrain (134), Arab Saudi (126), dan Sri Langka (123). Untuk kawasan Afrika, negara yang terpilih adalah Ghana, Zambia, Senegal, Afsel, Mali, Mauritania, Maroko, Gabon, Jibouti, Kamerun, Tunisia, Nigeria dan Aljazair. Grup Amerika Latin dan Karibia negara yang terpilih adalah Brazil, Argentina, Meksiko, Peru, Guatemala, uruguay, Kuba dan Ekuador. Pada grup Eropa Barat dan kawasan lainnya yang terpilih adalah Jerman, Perancis, Inggris, Swiss, Belanda, Finlandia dan Kanada. Untuk grup Eropa Timur hingga berita ini diturunkan belum diketahui kandidat yang terpilih karena harus melalui putaran kedua. Wakil Tetap RI untuk PBB Rezlan Ishar Jenie dalam pernyataan berkaitan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM mengatakan bahwa hal tersebut mencerminkan kepercayaan dan apresiasi masyarakat internasional terhadap peran Indonesia untuk pemajuan dan perlindungan HAM secara global. "Hal ini juga menandai pengakuan terhadap komitmen dan kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam upaya demokratisasi dan pemajuan budaya penghormatan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara", katanya. Sebagai anggota Dewan HAM yang pertama, Indonesia akan tetap memegang teguh komitmennya untuk memainkan peran yang konstruktif guna memastikan agar Dewan HAM dapat bekerja lebih efektif dibandingkan Komisi HAM yang digantikannya, dan bermanfaat bagi semua negara anggota PBB tanpa kecuali. Indonesia akan melanjutkan peran yang penting dalam merumuskan kerangka kerja Dewan HAM, terutama menerjemahkan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama ke dalam operasionalisasi Dewan HAM. Hal-hal yang menjadi perhatian RI dalam kerja Dewan HAM adalah pendekatan dialogis dan kerja sama, penghindaran penerapan standar ganda, selektifitas dan praktek politisasi, perlakuan yang sama untuk hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, termasuk hak untuk pembangunan. Indonesia juga akan terus mengupayakan agar pembahasan mengenai hak asasi manusia memperhatikan sepenuhnya keberagaman nilai-nilai budaya dan agama dari semua masyarakat dan negara. "Keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM ini juga membawa kewajiban bagi Pemerintah Indonesia untuk bersama-sama semua pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya memperkuat upaya pemajuan dan perlindungan HAM di dalam negeri," katanya. Dewan HAM merupakan badan subsider Majelis Umum PBB yang akan berkedudukan di Jenewa, Swiss. Sidang pertama Dewan HAM akan dimulai pada tanggal 19 Juni 2006. Setiap tahunnya, Dewan HAM akan bersidang paling tidak dalam 3 sesi persidangan untuk tidak kurang dari 10 minggu. Sumber: Ant Penulis: Nik ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ http://www.kompas.com/utama/news/0605/06/093800.htm Updated: Sabtu, 06 Mei 2006, 09:37 WIBNASIONAL Sejumlah Negara Dukung Pencalonan RI untuk Dewan HAM PBB New York, Jumat Sejumlah negara anggota PBB menyatakan dukungannya terhadap Indonesia dalam pencalonan anggota Dewan Hak Asasi Manusia yang pemilihannya akan dilakukan 9 Mei mendatang. "Menurut saya dari sudut apa pun, Indonesia pantas duduk dalam keanggotaan Dewan HAM, saya yakin negara lainnya juga sependapat dengan saya," kata Dubes Papua Niugini untuk PBB Robert Guba Aisi di New York, Jumat (5/5). Ditemui saat jamuan makan malam yang diselenggarakan Perwakilan Tetap RI untuk PBB-New York, Dubes Papua Niugini tersebut melihat kepatutan Indonesia bukan hanya soal jumlah penduduknya yang merupakan ketiga terbesar di Asia dan sebagai negara Muslim terbesar di dunia. "Kami melihat komitmen pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penegakan hukum juga cukup kuat, itu yang juga perlu menjadi pertimbangan," kata Wakil Tetap Papua Niugini di PBB tersebut. Sementara itu Dubes Myamnar untuk PBB Kyaw Tint Swe mengatakan bahwa ia percaya Indonesia akan dapat berperan dalam memperbaiki situasi HAM di dunia dengan menjadi salah satu anggota Dewan HAM. "Selain itu, dukungan kami kepada Indonesia juga sebagai solidaritas sesama negara ASEAN dan kedua negara memiliki hubungan bilateral yang kuat," katanya. Perwakilan negara-negara lainnya seperti Turki, Pantai Gading, Selandia Baru, Suriah dan India yang hadir dalam jamuan tersebut umumnya sependapat bahwa Indonesia patut didukung dalam pencalonan anggota Dewan HAM tersebut. Untuk kawasan Asia yang mendapat jatah 13 kursi, hingga kini sudah 18 negara yang resmi mendaftar sebagai kandidat. Dewan HAM merupakan badan baru di bawah Majelis Umum PBB yang resolusinya disahkan bulan lalu sebagai pengganti Komisi HAM. Dewan HAM nantinya beranggotakan 47 negara dengan pembagian dari kawasan Afrika 13 kursi, Asia 13 kursi, Eropa Timur enam kursi, Amerika Latin dan Karibia delapan kursi, serta Eropa Barat dan grup lainnya tujuh kursi. Selain Indonesia, dari kawasan Asia, negara yang sudah mengajukan diri adalah Bangladesh, Bahrain, China, India, Iran, Irak, Jepang, Thailand, Jordania, Kyrgyzstan, Lebanon, Malaysia, Pakistan, Filipina, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Srilangka. Untuk seluruh kawasan, total sudah 65 negara yang tercatat sebagai kandidat. Sumber: Ant Penulis: Mbk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Updated: Selasa, 18 April 2006, 14:39 WIB NASIONAL Timor Leste Dukung Pencalonan Indonesia di PBB Laporan : Heru Margianto Jakarta, KCM Timor Leste mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). "Saya katakan kepada Pak Hassan Wirajuda bahwa Timor Leste mendukung Indonesia sebagai kandidat anggota Komisi HAM PBB," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Timor Leste Ramos Horta usai bertemu Menlu Hassan Wirajuda di Jakarta, Selasa (18/4). ------------- c u t ---------------- From endeha at gmx.de Wed May 10 17:34:37 2006 From: endeha at gmx.de (Naek Djaoloan Hutabarat) Date: Wed May 10 18:46:35 2006 Subject: [Marinir] Re: [mediacare] [KCM] Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB; SELAMAT! References: <006801c673de$ac715400$a36549ca@userbqh63ufuge> Message-ID: <18112.1147275277@www014.gmx.net> NDH: INFO KOMPAS / AGUS HAMONANGAN / YHG> ------------------------------------------------------------------------ KONVERGENSI: ----------- 1.Terimakasih pd 1.1.PemBeritaan 1.2.Tuhan memberi Manusia Memahamai PANCASILA HAM HAA (Hak Azasi Alam) 1.3.Kepada Indonesia 1.3.1.Tahan dikoloni 350 tahun laten 1.3.2.Bisa aktuil Jaya memproklamirkan 1.6.1945 Pancasila HAM HAA 1.3.3.Indonesia Merekemondasi: 1.3.3.1.PS pd RI Merdeka Proklamasi 17.8.1945 1.3.3.2.PS pd Dunia. sehingga antara 1945-1949: 1.3.3.2.1.Terbentuk PBB/HAM PBB/Pengadilan Internasional HAM PBB Den Haag 1.3.3.2.2.Berdiri Dunia Tiga Bandung 1955 1.3.3.3.3.Segera Merdeke Ghana 1955 oleh DR Ntumah 1.3.3.3.4.Dan Jubileum HUR-50 Dunia III Bandung 2005 dan KTT Bisnis Asia Afrika Jakartra 2005 >Wirausaha Ekonomi Tipe Warga Horizontal 1.3.3.3.5.Dahn ujabarannaya Dunia Tiga terima BBB (Bersama BDG Kusumo References: <006301c6730d$c9ff03e0$a36549ca@userbqh63ufuge><005301c6733b$28a674a0$7900a8c0@p4d2800> <019f01c6734d$9b07bf10$44023156@bismo> Message-ID: <009101c6744d$ae348860$a36549ca@userbqh63ufuge> Wah, kalau Dewa Eropa Timur sudah turun gunung berarti tidak main-main lagi! Apakabarnya Bung Bismo, semoga Anda sekeluarga sehat dan sejahtera. Kita tidak bisa membandingkan situasi & kondisi negara yang satu dengan di negara lain. Jangankan dengan negara Eropa dengan sesama negara Asia saja sudah jauh beda. Ambil Filipina misalnya, walaupun beberapa kali mengalami pertikaian politik, bahkan upaya kudeta kelompok militer yang dipimpin oleh Kol. Gringo Honasan, namun aksi oposisi apakah itu dari kalangan militer atau peoples power tidak pernah berdarah-darah dan biasanya selalu berakhir "happy ending". Berbeda dengan pertentangan politik dinegara kita, dimana konflik sejarah selalu berlanjut menjadi bentrok massa berkepanjangan dan habis-habisan. Sejak beberapa tahun trakhir sering terjadi pertikaian massa, antar kampung atau RW, hanya karena urusan sepele bisa berkembang menjadi bakar-bakaran rumah. Akhir-akhir ini, "hawa" disini sedang panas. Semangat superior suku, kelompok dan agama sudah ditingkat yang sangat extrim sekali, menjurus ke fundamentalisme radikal. Ditambah lagi dengan faktor krisis sosial-ekonomi dan law enforcement yang lemah, kelompok masyarakat mudah ikut turun kejalan untuk maksud dan tujuan yang berbeda. Saya kira semua pihak sudah bisa mengkalkulasi risk faktor dan collateral damage, apabila terjadi khaos. Saya yakin, pada saat ini untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan, bukanlah dengan cara peoples power, class action atau aksi massa turun kejalan. Tapi ini semua cuma pendapat pribadi sebagai orang awam, mari kita tunggu saja dan lihat perkembangan selanjutnya. Wassalam, yhg. ------------------- ----- Original Message ----- From: BDG Kusumo To: nasional-list@yahoogroups.com ; HKSIS-Group ; Post MediaCare ; Post PPIIndia ; Posting Hankam ; Posting IndoUsaMil ; Posting Marinir TNI/AL ; Posting Tionghoa-net ; Posting Wahana-news ; Posting X-PPI '77-'87 Cc: sastra-pembebasan@yahoogroups.com Sent: Tuesday, May 09, 2006 4:47 PM Subject: [Marinir] Re: [nasional-list] Re:YapHG ==> Rekomendasi KTTTripartit Nasional, 19 Jan '06 Sebelumnya mohon maaf untuk nimbrung diantara dua pendekar "langitan" di jagad maya yang perbincangannya selalu bersifat inspiratif. Menurut saya pertemuan Tripartite memang telah macet, details nya saya tidak tahu, karena kurang info. Terimakasih untuk Bung YHG untuk Rekomendasi yg dilampirkannya, namun menurut saya rekomendasi itu sangat umum sifatnya. Dan terasa memihak pada kelompok majikan dan juga pemerintah, sebagai wakil negara yang seharusnya netral dalam mengatur ranah yang pelik ini. Kepemihakan itu mencuat di ad 2 dlm formulasi "menolak keterlibatan pihak-pihak yang tidak terkait". Sebagai bukan pakar ketenagakerjaan, saya belum lama ini di Eropa mau tak mau mengikuti demo jutaan mahasiswa, buruh dan massa partai-partai kiri, terutama sosialis dibanyak kota besar Prancis. Pasalnya, pemerintah terkini yang kanan, dlm kaitan Eropa terutama yang pro-majikan dan konservatif, berulah untuk mengubah UU terkait dengan ketentuan bahwa karyawan muda yang mulai bekerja dapat di PHK segera tanpa tenggang waktu yg biasa. Ini menurunkan jutaan (dlm satu hari pernah berjumlah 5 juta, menurut media). Sangat banyak melihat pendudukk Prancis yg "hanya" 80 juta, dibanding dengan Indonesia. Akhirnya pemerintah MUNDUR dari usulnya tsb, PM nya "linglung" karena pemilu sudah tidak jauh lagi. Demikian juga di Rep Ceko, tahun yang lalu sebuah "gebrakan" kelompok majikan bersama partai-partai kanan supaya karyawan, jadi bukan hanya buruh, dapat di PHK tanpa disebut alasannya, dapat digagalkan RUU nya di DPR oleh aliansi partai-partai kiri, terutama sosialis. Pemerintah, yg telah 8 thn dipimpim oleh Partai Sosdem, dalam tripartite tentu harus netral. Singkatnya, dalam level nasional industrial relations adalah "politicum" par exellence, urusan politik 100%, karena ini menyangkut penyelenggaraan negara dalam ranah urusan-urusan umum (publik) dimana hubungan kerja sangat penting supaya negara dan rakyatnya itu bisa hidup nyaman. Memisahkan industrial relations dari politik sangat tidak bijaksana, dan kontra-produktif. Sangat mungkin setelah dapat melalui DPR dibuat UU Kerja yang modern, adil dan mutually beneficial, dan tentu berlaku untuk seluruh negara, lalu di masing-masing perusahan industrial relations itu dapat bersifat 100% urusan terkait. Tetapi kalau terjadi sengketa, ini dapat merembet juga ketingkat nasional dengan segala dampaknya. Saya setuju dengan pendapat Dr. Arief Budiman bahwa dua hal itu memang saling terkait, dan betul juga bahwa seharusnya sudah ada parpol di DPR yang langsung menyatakan komitmennya untuk berpihak pada kaum buruh dalam arti membereskan secara adil UU dan segala peraturan yang diperlukan. Masalah besar sekarang ialah kenyataan "kooptasi" DPR oleh pemerintah, sehingga jalur demokrasi pun macet, prinsip dalam sistem check and balance dihapus, lalu industrial relations, dan mungkin banyak masalah lagi, akan harus "turun kejalan" untuk mencari solusinya. Situasi begini dapat menjurus seperti yang baru terjadi di Thailand, sampai PM nya mundur, atau seperti dulu Marcos di Filipina harus lengser juga. Sekian dulu, dengan salam tabik, Bismo DG From bdgkusumo at volny.cz Wed May 10 21:18:22 2006 From: bdgkusumo at volny.cz (BDG Kusumo) Date: Thu May 11 17:24:33 2006 Subject: [Marinir] Re: [nasional-list] Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, => BDG Kusumo References: <006301c6730d$c9ff03e0$a36549ca@userbqh63ufuge><005301c6733b$28a674a0$7900a8c0@p4d2800> <019f01c6734d$9b07bf10$44023156@bismo> <009101c6744d$ae348860$a36549ca@userbqh63ufuge> Message-ID: <007001c67466$8158e250$44023156@bismo> Bung YHG yb., terimakasih, kami sekeluarga okey, musim semi telah "berkuasa", tak kurang sedang berkembang banyak bunga tulip, spt di negeri alma mater Anda. Yang saya tidak bisa lupa ialah apa yg tempo doeloe sering di pinjam oleh Presiden Soekarno dari kata-katanya Madame Sun Ching Ling, satu dari dua putrinya Sun Yat Sen, yang pernah menjabat semacam Wkl Presiden RRT, bahwa "The Stomach Cannot Wait!", ketika beliau mengkomentari jalannya Revolusi Tiongkok. Ketika beban sosial ekonomis tidak tertahan lagi, massa akan dapat mengambil alih "the show" dari the political elite, dan risk factors maupun colleteral damage bisa dilupakan. Terimakasih untuk info yg fresh dari Tanah Air, Wass., Bismo DG ----- Original Message ----- From: "Yap Hong Gie" To: "Posting X-PPI '77-'87" ; "Posting Wahana-news" ; "Posting Tionghoa-net" ; "Posting Marinir TNI/AL" ; "Posting IndoUsaMil" ; "Posting Hankam" ; "Post PPIIndia" ; "Post MediaCare" ; "HKSIS-Group" ; Cc: "BDG Kusumo" ; Sent: Wednesday, May 10, 2006 6:20 PM Subject: Re: [nasional-list] Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, => BDG Kusumo > Wah, kalau Dewa Eropa Timur sudah turun gunung berarti tidak main-main > lagi! > Apakabarnya Bung Bismo, semoga Anda sekeluarga sehat dan sejahtera. > > Kita tidak bisa membandingkan situasi & kondisi negara yang satu dengan di > negara lain. Jangankan dengan negara Eropa dengan sesama negara Asia saja > sudah jauh beda. > Ambil Filipina misalnya, walaupun beberapa kali mengalami pertikaian > politik, bahkan upaya kudeta kelompok militer yang dipimpin oleh Kol. > Gringo Honasan, namun aksi oposisi apakah itu dari kalangan militer atau > peoples power tidak pernah berdarah-darah dan biasanya selalu berakhir > "happy ending". > > > Berbeda dengan pertentangan politik dinegara kita, dimana konflik sejarah > selalu berlanjut menjadi bentrok massa berkepanjangan dan habis-habisan. > Sejak beberapa tahun trakhir sering terjadi pertikaian massa, antar > kampung atau RW, hanya karena urusan sepele bisa berkembang menjadi > bakar-bakaran rumah. > Akhir-akhir ini, "hawa" disini sedang panas. Semangat superior suku, > kelompok dan agama sudah ditingkat yang sangat extrim sekali, menjurus ke > fundamentalisme radikal. > Ditambah lagi dengan faktor krisis sosial-ekonomi dan law enforcement yang > lemah, kelompok masyarakat mudah ikut turun kejalan untuk maksud dan > tujuan yang berbeda. > > Saya kira semua pihak sudah bisa mengkalkulasi risk faktor dan collateral > damage, apabila terjadi khaos. > Saya yakin, pada saat ini untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan, > bukanlah dengan cara peoples power, class action atau aksi massa turun > kejalan. > > Tapi ini semua cuma pendapat pribadi sebagai orang awam, mari kita tunggu > saja dan lihat perkembangan selanjutnya. > > > Wassalam, yhg. > ------------------- > > > > ----- Original Message ----- > From: BDG Kusumo > To: nasional-list@yahoogroups.com ; HKSIS-Group ; Post MediaCare ; Post > PPIIndia ; Posting Hankam ; Posting IndoUsaMil ; Posting Marinir TNI/AL ; > Posting Tionghoa-net ; Posting Wahana-news ; Posting X-PPI '77-'87 > Cc: sastra-pembebasan@yahoogroups.com > Sent: Tuesday, May 09, 2006 4:47 PM > Subject: [Marinir] Re: [nasional-list] Re:YapHG ==> Rekomendasi > KTTTripartit Nasional, 19 Jan '06 > > Sebelumnya mohon maaf untuk nimbrung diantara dua pendekar "langitan" di > jagad maya yang perbincangannya selalu bersifat inspiratif. > > Menurut saya pertemuan Tripartite memang telah macet, details nya saya > tidak tahu, karena kurang info. Terimakasih untuk Bung YHG untuk > Rekomendasi yg dilampirkannya, namun menurut saya rekomendasi itu sangat > umum sifatnya. Dan terasa memihak pada kelompok majikan dan juga > pemerintah, sebagai wakil negara yang seharusnya netral dalam mengatur > ranah yang pelik ini. > > Kepemihakan itu mencuat di ad 2 dlm formulasi "menolak keterlibatan > pihak-pihak yang tidak terkait". Sebagai bukan pakar ketenagakerjaan, saya > belum lama ini di Eropa mau tak mau mengikuti demo jutaan mahasiswa, buruh > dan massa partai-partai kiri, terutama sosialis dibanyak kota besar > Prancis. Pasalnya, pemerintah terkini yang kanan, dlm kaitan Eropa > terutama yang pro-majikan dan konservatif, berulah untuk mengubah UU > terkait dengan ketentuan bahwa karyawan muda yang mulai bekerja > dapat di PHK segera tanpa tenggang waktu yg biasa. Ini menurunkan jutaan > (dlm satu hari pernah berjumlah 5 juta, menurut media). Sangat banyak > melihat pendudukk Prancis yg "hanya" 80 juta, dibanding dengan Indonesia. > Akhirnya pemerintah MUNDUR dari usulnya tsb, PM nya "linglung" karena > pemilu sudah tidak jauh lagi. > > Demikian juga di Rep Ceko, tahun yang lalu sebuah "gebrakan" kelompok > majikan bersama partai-partai kanan supaya karyawan, jadi bukan hanya > buruh, dapat di PHK tanpa disebut alasannya, dapat digagalkan RUU nya di > DPR oleh aliansi partai-partai kiri, terutama sosialis. Pemerintah, yg > telah 8 thn dipimpim oleh Partai Sosdem, dalam tripartite tentu harus > netral. > > Singkatnya, dalam level nasional industrial relations adalah "politicum" > par exellence, urusan politik 100%, karena ini menyangkut penyelenggaraan > negara dalam ranah urusan-urusan umum (publik) dimana hubungan kerja > sangat penting supaya negara dan rakyatnya itu bisa hidup nyaman. > Memisahkan industrial relations dari politik sangat tidak bijaksana, dan > kontra-produktif. Sangat mungkin setelah dapat melalui DPR dibuat UU Kerja > yang modern, adil dan mutually beneficial, dan tentu berlaku untuk seluruh > negara, lalu di masing-masing perusahan industrial relations itu dapat > bersifat 100% urusan terkait. Tetapi kalau terjadi sengketa, ini dapat > merembet juga ketingkat nasional dengan segala dampaknya. > > Saya setuju dengan pendapat Dr. Arief Budiman bahwa dua hal itu memang > saling terkait, dan betul juga bahwa seharusnya sudah ada parpol di DPR > yang langsung menyatakan komitmennya untuk berpihak pada kaum buruh dalam > arti membereskan secara adil UU dan segala peraturan yang diperlukan. > Masalah besar sekarang ialah kenyataan "kooptasi" DPR oleh pemerintah, > sehingga jalur demokrasi pun macet, prinsip dalam sistem check and balance > dihapus, lalu industrial relations, dan mungkin banyak masalah lagi, akan > harus "turun kejalan" untuk mencari solusinya. > > Situasi begini dapat menjurus seperti yang baru terjadi di Thailand, > sampai PM nya mundur, atau seperti dulu Marcos di Filipina harus lengser > juga. > > Sekian dulu, dengan salam tabik, > Bismo DG > > From ouwehoer at centrin.net.id Thu May 11 17:57:25 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Thu May 11 17:58:05 2006 Subject: [Marinir] [detik.com] PDIP: Tutup Buku Saja Kasus Soeharto Message-ID: <005401c67513$a0447ff0$a36549ca@userbqh63ufuge> Untuk kedua kalinya Ibu Megawati membuat pernyataan tentang perlakuan terhadap Pak Harto, yang sangat tidak populis; dengan resiko mengecewakan hati banyak massa pendukungnya. (kutipan): " .... Pramono mengatakan, Pak Harto sebagai pemimpin bangsa harus diberikan penghormatan. "Ibu Megawati juga menyatakan kita harus memberikan pengajaran kepada para pemimpin bangsa. Terhadap kesalahan yang dilakukan, kita harus memberi catatan terhadap hal itu ..." Seingat saya, diawal massa Reformasi atau ketika baru menjabat sebagai Presiden, Bu Mega juga pernah mengatakan hal serupa. Selaku Ketua Umum PDI-P, apalagi sebagai putrinya Bung Karno, semangat dan itikat beliau menggambarkan karakter yang luhur dari seorang pemimpin yang berjiwa besar. Salut dengan penuh rasa hormat kepada Megawati Sukarnoputri! Wassalam, yhg. ------------------- http://www.detik.com/indexberita/indexfr.php PDIP: Tutup Buku Saja Kasus Soeharto Gede Suardana - detikcom Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) setuju dengan rencana pemerintah untuk menutup kasus hukum mantan Presiden Soeharto. Namun, penutupan tersebut harus disertai catatan, kesalahan Soeharto tetap diungkapkan ke publik. "Untuk masalah Pak Harto, PDIP berpandangan bahwa sudahlah untuk persoalan Pak Harto kita tutup buku saja. Walau Pak Harto punya kesalahan, tetapi kesalahan itu harus menjadi catatan anak bangsa. Tindakan yang dilakukan Pak Harto, seperti sikap represif dan persoalan KKN yang dilakukan pada waktu itu juga harus diungkapkan ke masyarakat dan publik," kata Sekjen PDIP Pramono Anung. Pramono Anung menyampaikan hal ini dalam jumpa pers usai Rapimnas DPP PDIP di Hotel Bali Sani Sweet, Gerobokan, Kuta, Bali, Kamis (11/5/2006). Lebih lanjut, Pramono mengatakan, Pak Harto sebagai pemimpin bangsa harus diberikan penghormatan. "Ibu Megawati juga menyatakan kita harus memberikan pengajaran kepada para pemimpin bangsa. Terhadap kesalahan yang dilakukan, kita harus memberi catatan terhadap hal itu," kata Pramono. Dikatakan Pramono, Pak Harto sudah tua dan sakit-sakitan. "Sehingga tidak elok kalau kita mempertontonkan kepada masyarakat dunia, memperlakukan mantan pemimpinnya seperti ini," tandasnya. (jon) From elite_navyseal at yahoo.com Fri May 12 08:55:52 2006 From: elite_navyseal at yahoo.com (aditya kusuma wardhana) Date: Thu, 11 May 2006 23:55:52 -0700 (PDT) Subject: [Marinir] "weekend joke" sorry OOT... Message-ID: <20060512065552.78137.qmail@web33009.mail.mud.yahoo.com> Not a Play (Balada Wakidjan) Selasa, 18 April 06 - oleh : admin Wakidjan begitu terpesonanya dengan permainan piano Nadine. Sambil bertepuk tangan, ia berteriak, "Not a play! Not a play!" Nadine bengong. "Not a play?" "Yes. Not a play. Bukan main." Tukidjo yang menemani Wakidjan terperangah. "Bukan main itu bukan not a play, Djan." "Your granny (Mbahmu). Humanly I have check my dictionary kok. (Orang saya sudah periksa di kamus kok)" Lalu berpaling ke Nadine. "Lady, let's corner (Mojok yuk). But don't think that are nots (Jangan berpikir yang bukan-bukan). I just want a meal together." "Ngaco kamu, Djan," Tukidjo tambah gemes. "Don't be surplus (Jangan berlebihan), Djo. Be wrong a little is OK toch.?" Nadine cuman senyum kecil. "I would love to, but ..." "Sorry if my friend make you not delicious (Maaf kalau teman saya bikin kamu jadi nggak enak)" sambut Wakidjan ramah. "Different river, maybe (Lain kali barangkali). I will not be various kok (Saya nggak akan macam-macam kok)." Setelah Nadine pergi, Wakidjan menatap Tukidjo dengan sebal. "Disturbing aja sih, Djo. Does the language belong to your ancestor (Emang itu bahasa punya moyang lu)?" Tukidjo cari kalimat penutup. "Just itchy Djan, because you speak English as delicious as your belly button." (Gatel aja, Djan, soalnya kamu ngomong Inggris seenak udelmu dewe). Wakidjan cuman bisa merutuk dalam hati, "His name is also effort." (Namanya juga usaha) wakakakaka.....(ora ono terjemahane...hahahaha..- river thing - barang kali.) --- (Daniel Sabirin) Hehe, sebelum menikmati hidup di cafe masih ingatkan di awal karir Wakidjan ngomel2 ke atasan expat-nya? little little to me, salary no up up, you speak zero only (omong kosong aja lu) !...? __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com From ouwehoer at centrin.net.id Fri May 12 23:26:10 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Sat, 13 May 2006 04:26:10 +0700 Subject: [Marinir] [BBC] "Status cekal Soeharto dicabut" Message-ID: <006f01c6760a$b13bbab0$a36549ca@userbqh63ufuge> http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/05/060511_suhartocase.shtml Diperbaharui pada: 11 Mei, 2006 - Published 09:09 GMT "Status cekal Soeharto dicabut" Kejaksaan Agung masih meneliti lebih lanjut kasus hukum Soeharto Kejaksaan Agung Abdul Rahman Saleh mencabut status cekal mantan presiden Soeharto, di saat pemerintah akan memutuskan kelanjutan kasus tersebut. Abdul Rahman Saleh mengatakan pihaknya masih menunggu hasil konsultasi tim dokter RSCM dan tim dokter kepresidenan yang merawat Soeharto. Abdul Rahman Saleh menegaskan Kejaksaan Agung tidak akan menangani masalah amnesti atau abolisi karena bukan wewenang lembaga tersebut. Hal yang menjadi wewenang Kejaksaan Agung, menurut Jaksa Agung hanyalah penghentian kasus, SP3 dan penghentian penuntutan. Namun, Kejaksaan Agung masih meneliti lebih lanjut kasus hukum Soeharto. 'Hukum tak jalan' Tanggapan beragam mengemuka di masyarakat tentang masa depan perkara mantan Presiden Soeharto. Kalau pemerintah bijaksana kasus ini harus diselesaikan secara hukum. Jangan memandangnya karena dia sudah tua. Kalau begitu hukum tidak bisa dijalankan Ibu Widaningsih, korban tragedi Lampung 1989 Sebagai korban tragedi Talangsari, Lampung tahun 1989, Ibu Widaningsih mengatakan: "Kalau pemerintah bijaksana kasus ini harus diselesaikan secara hukum. Jangan memandangnya karena dia sudah tua. Kalau begitu hukum tidak bisa dijalankan." Menurutnya hukum seharusnya tidak pandang bulu, rakyat jelata ataupun presiden harus dihadapkan pada hukum yang sama apabila melakukan pelanggaran. Sri Bintang Pamungkas, yang pernah dipenjara akibat penghinaan terhadap Soeharto, berpendapat serupa. Dia menulis buku berjudul "Saya musuh politik Soeharto" dan menilai dengan menggunakan alasan kesehatan, Soeharto telah berhasil lolos dari jerat hukum. "Itu dicari-cari. Nyatanya dia masih sehat. Kita tidak ingin hanya sekedar menghukum dia tetapi ingin Indonesia tidak mengalami hal-hal seperti ini lagi," tutur Sri Bintang. Tetapi di mata Yap Hong Gie, putra Yap Thiam Hien yang banyak membela para tapol PKI, tindakan pemerintah menghentikan perkara Soeharto sudah tepat. Yap menilai kasus Suharto saat ini lebih kental dengan nuansa sakit hati dan balas dendam atas kesalahan-kesalahan Suharto. From ouwehoer at centrin.net.id Sat May 13 00:03:43 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Sat, 13 May 2006 05:03:43 +0700 Subject: [Marinir] "Selamat Merayakan Trisuci Waisak" Message-ID: <00de01c6760f$f03ceef0$a36549ca@userbqh63ufuge> Kepada rekan-rekan yang beragama Buddha: "Selamat Merayakan Trisuci Waisak!" Jakarta, Waisak 2550 (13 Mei 2006) Wassalam, yhg. ------------------- From ouwehoer at centrin.net.id Sun May 14 07:51:51 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Sun, 14 May 2006 12:51:51 +0700 Subject: [Marinir] Kasus hukum Pak Harto didasari "Azas Praduga Bersalah" ! Message-ID: <005901c6771a$839457f0$a36549ca@userbqh63ufuge> Dalam kasus hukum Pak Harto, yang berlaku adalah "Azas Praduga Bersalah" atau "Guilty Before Proven Innocent"! Kembali kita menjadi saksi pemberlakukaan standard ganda HAM, Hukum dan Keadilan, yang gugur oleh kepentingan politik, khususnya dendam politik! Selama 8 tahun perjalanan era Reformasi ini, tidak satupun lembaga maupun perorangan yang sanggup membuktikan atau membawa data faktual tentang kasus korupsi Pak Harto secara konkrit, yang ada cuma istilah: indikasi ..., dianggap ..., konon ..., menurut ..., katanya ..., katanya ..., katanya ..., yang kemudian dirangkai menjadi kisah fitnah dan penistaan murahan saja. Wassalam, yhg. ------------------- From ouwehoer at centrin.net.id Sun May 14 20:23:27 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Mon, 15 May 2006 01:23:27 +0700 Subject: [Marinir] [Kompas] PB NU: Bangsa Indonesia Harus Maafkan Soeharto Message-ID: <00c601c67783$817bc070$a36549ca@userbqh63ufuge> http://www.kompas.com/utama/news/0605/12/010644.htm Updated: Jumat, 12 Mei 2006, 01:06 WIB NASIONAL PB NU: Bangsa Indonesia Harus Maafkan Soeharto Jakarta, Jumat Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi menyatakan, bangsa Indonesia harus memaafkan mantan Presiden Soeharto, meski hal itu tidak menghilangkan kesalahan yang pernah dibuat mantan penguasa Orde Baru tersebut. "Menurut saya, sebaiknya bangsa Indonesia harus memaafkan Pak Harto. Artinya, dia (Soeharto) memang salah, sehingga perlu dimaafkan bangsa ini," kata Hasyim, di sela-sela persiapan penerimaan kunjungan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (11/5). Bagaimanapun, kata Hasyim, di samping kesalahan yang pernah diperbuat Soeharto, mantan pemimpin bangsa Indonesia yang kini berusia 85 tahun itu, memiliki jasa yang besar, yang tentu tidak boleh dilupakan. "Selain itu, bangsa Indonesia juga harus mau memaafkan para mantan presiden lainnya, mulai dari Soekarno hingga mantan Presiden Megawati," ujarnya. Ia mengaku miris melihat kenyataan pemimpin bangsa, setiap lengser dari jabatannya selalu dihujat oleh rakyat, padahal mereka telah berbuat sesuatu untuk bangsanya. Oleh karena itu, PBNU berharap pemerintah sebagai wakil bangsa, dapat berbuat sesuatu sehingga hal serupa tidak berulang di kemudian hari. "Kalau terus begini, maka setiap pemimpin hanya menunggu waktu untuk dihujat," kata bekas calon wakil presiden pada Pemilu 2004 lalu. Sebelumnya Hasyim juga pernah menyatakan agar kasus pengadilan Soeharto dihentikan dengan alasan kemanusiaan. Terkait status hukum mantan Presiden Soeharto itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan pimpinan lembaga tinggi negara, Rabu malam (10/5), melakukan pertemuan guna membahas keputusan sikap yang akan diambil pemerintah. Turut dalam pertemuan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, dan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, setelah Jaksa Agung mengeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan terhadap mantan Presiden Soeharto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan merehabilitasi nama Soeharto. "Dalam waktu dekat Jaksa Agung akan mengeluarkan keputusan penghentian penuntutan perkara dan kemungkinan besar setelah itu Presiden akan mengumumkan rehabilitasi terhadap Pak Harto," kata Yusril. Hingga kini mantan Presiden RI masih dirawat di RS Pertamina, dengan kondisi yang berangsur membaik pasca operasi usus, meski masih tergolong kritis, terutama pada organ-organ tubuh lain yang kemungkinan dapat mengalamai gangguan. Penulis: Dna -- ---------------------------------------- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 438 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Try www.SPAMfighter.com/pro for free now! From ouwehoer at centrin.net.id Sun May 14 21:34:59 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Mon, 15 May 2006 02:34:59 +0700 Subject: [Marinir] [WSWS] Pemilu di Indonesia & Perjuangan untuk Demokrasi (21-05-'99) Message-ID: <010e01c6778d$800827b0$a36549ca@userbqh63ufuge> Adakah yang bisa menjelaskan sikap "kemesraan" kaum revolusioner kiri dengan PDI-P? Atau ini yang sikap sementara "The enemy of my enemy is my friend? Nantinya sih kelompok Nasionalis dilibas juga ... he he he ... Wassalam, yhg. ------------------- (Kutipan 1.): [Arahan politis para pemimpin burjuis seperti Sukarno, ayah Megawati, presiden pertama Indonesia, tidaklah pernah untuk memobilisasi rakyat untuk melawan Belanda, sebaliknya menggunakan kebencian yang meluas terhadap kekuasaan kolonial, untuk mencapai sebuah perjanjian dengan pemerintahan Belanda.] (kutipan 2.): [Jika pemilu yang mendatang mendapat kepercayaan sedikitpun di mata rakyat jelata Indonesia itu hanya karena Habibie dapat mengandalkan dukungan dari para tokoh oposisi burjuis seperti Megawati, Rais dan Abdurrahman Wahid. Pada tiap saat penentuan selama setahun lalu, para orang yang dipanggil demokrat ini telah bertindak sebagai pengerem oposisi terhadap rejim yang didukung oleh ABRI ini-hasil dari ketakutan naluri mereka bahwa pergerakan semacam itu akan mengancam posisi-posisi mereka sebagai anggota-anggota golongan atas dan sistem profit itu sendiri.] (Kutipan 3.): [Para pemimpin ini telah terilhami secara mendalam dengan ideologi anti-komunis sayap-kanan rejim militer ini. Rais dan Wahid memimpin dua organisasi Islam yang terbesar di Indonesia-Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)-yang mendukung atau berpartisipasi secara langsung dalam pembantaian-pembantaian yang diorganisir oleh Suharto dan angkatan bersenjata di tahun-tahun 1965-66, yang mengakibatkan terbunuhnya sedikitnya 500,000 pekerja, petani dan anggota-anggota PKI. Salah satu komponen utama PDI, yaitu PNI, terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Bali.] (Kutipan 4.): [Meskipun menyebut Megawati, Rais dan Wahid sebagai "demokrat" atau "kaum oposisi" merupakan sebuah kesalahan istilah. Mereka semua mempunyai tali-tali hubungan yang tak dapat dihitung dengan junta itu dan melangsungkan hubungan yang dekat dengan eselon-eselon atas ABRI dan aparatus negara. Di bawah Suharto, mereka hanya memegang kursi kepemimpinan di partai-partai mereka dengan restu pribadinya dan dengan secara ketat berjalan di atas jalur resmi. Dalam keadaan di mana kecaman-kecaman secara umum, meskipun mengenai hal-hal kecil, sering mengakibatkan hukuman keras, tidak satupun di antara mereka yang ditahan ataupun dipenjara.] (Kutipan 5.): [Megawati adalah anggota DPR untuk PDI selama lebih dari satu dekade, bersama dengan suami usahawannya. Ia menjadi pemimpin partai di tahun 1993 setelah Suharto menggulingkan ketua PDI Suriyadi dan setelah itu diturunkan di tahun 1996-bukannya karena membuat kecaman secara umum tetapi karena Suharto tidak tahan atas kemungkinan mendapatkan seorang saingan. Dalam berlangsungnya peristiwa-peristiwa yang menggemparkan di bulan Mei 1998, ketika ratusan ribu demonstran menuntut pemecatan Suharto, Megawati tidak dapat ditemukan di mana-mana-ia tetap tinggal di rumah dan tidak mengatakan apa-apa.] ==================================== http://www.wsws.org/id/1999/mei1999/stat-m21.shtml (World Sosialist Web Site) Tugas-tugas politik kaum pekerja Pemilihan Umum di Indonesia dan perjuangan untuk demokrasi Oleh Dewan Redaktur 21 Mei 1999 Satu tahun setelah penggulingan diktatur militer Suharto, pemilihan umum nasional Indonesia akan diadakan tanggal 7 Juni. Usaha-usaha keras sedang dilaksanakan oleh pemerintah dan partai-partai oposisi, pejabat-pejabat negara dan media massa untuk menciptakan sebuah ilusi bahwa pemilu ini merupakan sebuah langkah menuju demokrasi. Kampanye itu sendiri saat ini sedang menghimpun momentum dengan poster-poster jalanan, spanduk-spanduk dan bendera-bendera partai, rapat-rapat, perdebatan dan pidato-pidato umum. Tetapi, untuk semua yang telah beserta dalam perjuangan untuk hak-hak demokratis selama 12 bulan yang lalu, itu adalah sangat penting untuk mempelajari secara kritis hal-hal politik yang mendasari situasi ini dan bahaya-bahaya yang sangat nyata yang menghadapi kaum pekerja. ~~~~~~~~~~~~ c u t ~~~~~~~~~~~ -- ---------------------------------------- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 438 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Try www.SPAMfighter.com/pro for free now! From ouwehoer at centrin.net.id Sun May 14 20:21:18 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Mon, 15 May 2006 01:21:18 +0700 Subject: [Marinir] Indonesia Digest No: 15.06 ; 14 - 05 - '06 Message-ID: <00b901c67783$3b6df1c0$a36549ca@userbqh63ufuge> INDONESIA DIGEST Indonesia's complex Issues in a Nutshell By: Ms. Wuryastuti Sunario Published by: TBSC-Strategic Communication No.: 15.06 - Dated: 14 May 2006 We wish all our Buddhist readers Peace and Happiness at Vesak Day In this issue: MAIN FEATURE: ECONOMIC MACRO INDICATORS UP, SO WHY ARE PEOPLE'S INCOMES DOWN? NEWS AND BACKGROUND: 1. Tourism and Transportation Yogyakarta to attract Middle East tourists flying via Malaysia Misinformation to cost Asia tourism billions, says PATA-Visa Study INACA calls to Limit Foreign Shares in Domestic Airline companies 2. Health, Culture and the Environment Indonesia still awaits pledged funds in fight against Avian Flu 3. The Economy, Trade and Industry Bill on Regional Taxes limits levies raised for Regional Revenue -------------------------------------------------------- MAIN FEATURE: ECONOMIC MACRO INDICATORS UP, SO WHY ARE PEOPLE'S INCOMES DOWN? Indonesia's macro economy has grown impressively. The Rupiah has strengthened from over Rp. 9,500 to the US Dollar and - defiying the odds - the Rupiah today stands at Rp. 8,735 to the US Dollar. Meantime, the Jakarta Stock Exchange Index has broken two psychological barriers, first the 1,400 index, and today it has passed the second barrier of 1,500 to reach 1,532.62, proving that foreign investors have restored confidence in Indonesia as they invest in Jakarta stocks. Several days ago Bank Indonesia decided to lower interest rate with 25 base points from 12.75% to 12.5%, while the Inflation rate is also slowly declining. On the other hand, Coordinating Minister for the Economy, Boediono, conceded that this year the country counts an addition of 1.9 million unemployed, whereas the government estimates that only 1.4 million jobs will be available, thus leaving a deficit of half a million people jobless. While, economic analyst, Didik Rachbini, says that accumulatively, there are already 10 million people in open unemployment, not yet counting disguised unemployment. Meanwhile, the total number of poor has increased from 36 million to 40 million. Sample surveys made by LSI, Kompas, and other research institutions have shown that economic conditions of the people are declining. Although sampling was done based on a limited number of people, yet these findings are reliable and are representative of general conditions felt overall by the public. These surveys further indicate that the general public is far from satisfied with present economic conditions, which are mostly caused through lack of employment and a drop in purchasing power, says Didik Rachbini in his article in the Kompas daily of 11 May entitled : " Macro Positive, but Micro Problematic". Data of the last two years have shown that problems related to unemployment have increased. Many who were once employed have now been thrown into the informal sector, which is less productive and offer minimal returns. This dismal situation has again resulted in an increase in the number of poor people. This fact again reveals that collective efforts made so far towards democratization of the country have yet to solve the problems of poverty. Public purchasing power has also declined significantly, caused by government's decision to increase fuel prices with 100% in December of last year, resulting in double digit inflation. Nonetheless, although inflation has been controlled, today the public is again faced with soaring world oil prices. For the above reasons, the gap between Indonesia's relatively bullish macro economic conditions on the one hand, and worsening micro-economic conditions on the other, is widening. Which is surprising, since theories mention that improved macro indicators are initial indicators to a stabilizing economy. This in turn should raise micro economic conditions. However, this is not happening in Indonesia today, says Rachbini, because economic institutions are malfunctioning, involving the banking system, large corporations, the bureacracy involved, and others. Additionally, the high interest rate that has been maintained for months by the Central Bank has indeed attracted foreign investors, but has stifled the growth of corporations to increase production. This means that the government has opted to attract foreign investors over and above strengthening of the productive sector. Nonetheless, since investments into the Stock Exchange are for the majority in short term portfolios that can be transferred elsewhere within minutes, this may result in an economic upheaval. Such a situation had caused the collapse of Indonesia's economic crisis in 1997. To complete this dismal picture, continues Rachbini, government spending that was planned to fuel and boost circulation of money into the economy, has not been effective. In 2005, until the end of the fiscal year, government agencies had succeeded to spend only two-thirds of available budgets. While, in the first quarter of 2006, agencies have spent only 15% - 17% of the targeted 25% budgets available. Finance Minister, Sri Mulyani complains that despite the fact that the government has made funds available, yet government agencies as well as the private sector are unable to implement planned projects in their determined timeframes. This means that there must be major drawbacks in implementing projects. One major reason surmised is that, as corruption probes intensefy, both at national and regional levels, officials are reluctant to be appointed project directors lest they will be dragged into corruption cases. In order to reduce the gap between macro and micro conditions, therefore, Didik Rachbini recommends a number of actions. These are, firstly, the macro-economic policy in the financial sector must be maintained to remain conducive. This includes the continued strengthening of the Rupiah exchange rate, and reducing bank interest rates to be more favourable to the private sector. Banks should also increase loans to the business sector, especially to the production sector, while maintaining prudence, since increased production will allow increased employment. Positive developments in the stock exchange should also be maintained, while limiting sudden capital outflows. Secondly, the government must devise policies that will reduce unemployment and poverty. Indirectly this can be done through the creation of a more conducive business climate, more attractive investments policies, a more progressive export policy, and improved public purchasing power through productive businesses. Meanwhile, the labour issue should be settled soon through the tripartite approach in order to break the present impasse. Thirdly, with increased poverty, the government should create programs and policies that are pro poor. This can be done through direct spending from the Budget, and indirectly through policies and growth. Fourthly, the implementation of programs funded by the national budget must be accelerated and become more effective in their implementation. Fifth, there must be a more effective economic leadership in the cabinet to coordinate the various government departments, while State Enterprises should be strengthened to boost investments and add revenues to the national budget. (Source: Kompas daily 11/05/06) (Tuti Sunario) -------------------------------------------------------------- NEWS AND BACKGROUND: Tourism and Transportation Yogyakarta to attract Middle East tourists flying via Malaysia The Special Region of Yogyakarta on Java is confident that it can attract tourists from the Middle East, having recently attended two travel exhibitions there, namely the Indonesia Tourism Exhibition in Jeddah, Saudi Arabia from 26-29 April, and the Arabian Travel Mart at the Dubai World Trade Centre last month. Attractions Yogyakarta can ofer to the Middle East Market are, among others, the Amanjiwo overlooking the ancient monument of Borobudur, the Cangkringan Resort, the Rumah Sleman, the Tosari plantations at Ambarawa and at Tlogo, or the Wind of the South resort at Parangtritis which has a magnificent view of the Indonesian Ocean. Director of Grand Java Tour & Travel, Anny Yulianti, informed that Arab tourists and their tour operators are looking for new destinations where they can bring the whole family on holiday. This market wants a destination with a cool climate, beautiful scenic, lush green panoramas, where resorts must be equipped with recreation facilities for children, or with theme parks. For this purpose, Yogyakarta plans to take optimum advantage of the direct Kuala Lumpur-Yogyakarta flights, since Malaysia already attracts large numbers of tourists from the Middle East, says Yulianti. ? Misinformation to cost Asia tourism billions, says PATA-Visa Study Tourism in Asia may lose billions this year due to misconceptions on travelers' safety, a report released by Pacific Asia Travel Association (PATA) and VISA International has revealed, says E-TurboNews. The PATA report claims that despite visitors willing to visit Asia, Asia stands to lose billions in tourism revenue because of wrong information on travelers' safety. The report, named the Asia Travel Intentions Survey 2006, is based on a survey on the attitudes of potential travelers to Asia from 10 key markets - Australia, Canada, China, France, Germany, Japan, Korea, Sweden, the UK and the US. Travelers voiced their concern over safety, with 1 in 5 being misinformed about locations where terrorist attacks have occurred. Two-thirds of respondents say they are less likely to visit Asia if their government issues travel warnings. Almost 60 percent say terrorism fears and negative media reports would discourage them from traveling to Asia. 80% of those considering Asia as a destination say there is a 50 % chance of them returning. While 43% of individual travelers interviewed are considering Asia as a holiday destination. Therefore, Potential travelers need urgent and accurate access to information, the AC Nielsen-conducted study concluded. INACA calls to Limit Foreign Shares in Domestic Airline companies Allowing foreign companies to own 49% shares in Indonesia's domestic airline companies as specified in Indonesia's Foreign Investment Law, makes Indonesia more liberal than even America, says Tengku Burhanuddin, Secretary General of INACA (the Indonesia National Air Carriers Association) recently to Bisnis Indonesia. The USA limits foreign ownership on airlines to 10% only. There are also no foreign shares in China's airlines, while Singapore's low cost airlines, Tiger Air and SilkAir are, in fact, subsidiaries of Singapore Airlines. Although Indonesia has agreed to an open sky policy within a few years, the fact remains that a foreign company, owning near half of a domestic airline's shares, is now already operating Indonesian domestic routes. This means that air transportation liberalization has, in fact, already begun in Indonesia. Tengku Burhanuddin was referring to the control of Malaysia's Air Asia into Indonesia's once-called AWAIR, whose name has now been changed to Indonesia Air Asia. (See Indonesia Digest 44.05 dated 22/12/2005) If major shares are given to airlines serving international routes from and into Indonesia, then this is a different matter, since they will be responsible for bringing passengers and tourists into the country. In the past five years, Indonesia's home-grown airlines have, through our own efforts multiplied passenger loads from 6 million to 30 million without any foreign assistance. And until today, Indonesia's airlines are still able to serve the domestic market. Therefore, to be fair, and to protect domestic airlines for its hard work, the government should ideally limit foreign shares in Indonesia's airlines to a maximum of 10 percent only, says Tengku Burhanuddin. Health, Culture and the Environment Indonesia awaits pledged funds to fight Avian Flu Indonesia is still waiting for funds that were pledged by international donors to support the country to combat Avian Flu, said Coordinating Minister for Social Welfare in Jakarta recently. $1.9 billion was promised by donors at a conference in Beijing last January. To date nothing has been received by the government. Since the death of the first victims in Jakarta in 2003, Avian flu has killed 25 people in Indonesia. The Indonesian government, in particular the Health Department has spared no efforts to contain the spread of the disease by scouring villages door to door, urging the public to live in hygienic surroundings, and avoid handling affected poultry, it has, on the other hand also limited public fears from eating chicken and other poultry, as long as these are well cooked. Indonesia has also imported doses of Tamiflu and is working with international companies to produce Tamiflu as well as anti-bird flu serum. Nonetheless, in an archipelago of more than 17,000 islands and a population of over 200 million spread across the archipelago, bird flu remains a threat, since the government lacks the necessary funds and resources to effectively deal with the virus. Indonesia needs $300 million a year to fight the spread of the H5N1 avian influenza virus in the vast country, remarked Minister Bakrie. He said this during a handover of a part of the 500,000 Tamiflu treatment courses promised by Japan to the Association of South East Asian Nations (ASEAN), stockpiled in Singapore. At the same event, the World Health Organisation's Western Pacific director, Shigeru Omi, said that culling of affected chickens was absolutely necessary. "This is a minimal requirement. Necessary but not sufficient, particularly if the virus is already entrenched," he said. Indonesia has resisted mass culling of birds, citing lack of compensation funds and the impracticality of it in a country where keeping chickens or ducks in backyards is common. "We cannot just cull all birds which are infected or close to being infected without giving them something," said Bakrie. Culling at selective farms and their immediate surroundings has been the preferred method in Indonesia, where the H5N1 virus has been reported in birds in most of 33 provinces.The world's fourth most populous country has around one billion chickens with 30 percent of them living at backyards, reports Reuters. WHO data reveal that in 2006 Indonesia has reported the most cases and deaths from avian flu. This year alone Indonesia has had 16 cases with 14 deaths. Egypt has reported 13 cases and 5 deaths, Turkey 12 and 4, and China 10 and 7. Since the H5N1 virus began spreading widely in 2003, only Vietnam has had more cases and deaths than Indonesia. Shigeru Omi, MD, PhD, recently singled out Indonesia and China for inadequate responses to avian flu. According to a May 6 AFP report, Omi said, "When it comes to the political commitment or engagement at the district level, some countries, like Indonesia, certainly, are [doing] less than what the central government wanted to have, and this is also the case in China." Omi, making his remarks at a Vietnam meeting with agriculture and health ministers representing 21 Asian and Pacific nations, said China has worked hard at the national and regional levels, but has "room for improvement" at the provincial district level and below. AFP last month quoted Bernard Vallat, DVM, director general of the World Organization for Animal Health (OIE), as calling Indonesia a "time-bomb for the region" because of its failure to eradicate H5N1 from numerous locales. Omi urged all nations to report avian flu cases and take other steps much more quickly to avert or slow a pandemic. He said countries often fail to report cases fast enough. The Economy, Trade and Industry: Bill on Regional Taxes limits levies raised for Regional Revenue The Bill on Regional Taxes and Dues that will replace the previous Law no. 34 dated year 2000 on the subject will specify 14 tax items authorized to be raised by Regional Governments, - meaning Districts and Towns, - as well as their maximum allowable rates. Additional taxes to become regional revenues include the new environment tax and an enrivonment excise. Taxes on motor vehicles, including on vehicles owned by national and local government agencies, will also become revenues for the Regions, clarified Official in charge at the Department of Finance, Anggito Abimanyu. This measure is meant to limit the scope of livies made by regions, which lately have become very "creative" and aggressive in applying all sorts of taxes for the purpose of increasing regional revenue. The taxes granted to Autonomous Regions (Daerah) are: (1) hotel tax at 10%; (2) Restaurant tax at 10%; (3) entertainment tax at between 35% - 75% maximum (see Indonesia Digest 14.06); (4) Advertising tax at 25%; (5) street lighting at 1.5% - 10%; (6) tax on mining of C group materials at 25%. (7) parking tax at 20% (8) underground water at 20%; (9) tax on edible birdsnest at 10%; (10) environment tax at 0.5% of turnover; (10) tax on motor vehicles at 1% - 2%; (11) tax on change of ownership 1%-10%; (12) tax on surface water at 10%; and (12) tax on fuel for motor vehicles at 5%. Anggito further explains that environment excise is applied on industries that pollute the environment, whereas environment tax is collected to be returned as investments in the environment where the industry operates. Manufacturing companies with a turnover of below Rp. 300 million per year will be waived such environment tax. This tax should also not be confused with reforestation funds. Reforestation fund is collected from the industry direct, and will be included in the national budget as non-tax revenue. (Source: Kompas) In immediate response to this disclosure, the Indonesian Chamber of Commerce, KADIN, vehemently protested the proposed environment tax on industry, citing that the government was taking the easy way out to resolve the problem of the innumerable illegal levies already borne by the the private sector. These measures will also not solve the discontent regarding the split in sharing revenue between the national government and the regions. Instead, the government now plans to shift the burden to the consumer and the general public. The business sector foresees that the 0.5% environment tax on turnover will, in fact, not be used to improve the actual environment. Should the government insist to continue on this point, then KADIN will not hesitate to bring the Act for review in the Constitutional Court. For your comments or further inquiries, please e-mail to : tbsc-strategy at indo.net.id -- ---------------------------------------- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 438 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Try www.SPAMfighter.com/pro for free now! From ouwehoer at centrin.net.id Mon May 15 11:00:38 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Mon, 15 May 2006 16:00:38 +0700 Subject: [Marinir] [tempoint'f] Soetrisno Bachir: Pak Harto Layak Dibebaskan Message-ID: <00da01c677fe$185351f0$a36549ca@userbqh63ufuge> Walaupun ucapan Soetrisno Bachir bukan sebagai ketua Umum PAN tetapi selaku pribadi, namun sikapnya jelas berlawanan dengan Amin Rais dan mengambil resiko berhadapan dengan aspirasi warga PAN yang adalah lawan Orde Baru, patut diacungkan jempol. http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/05/09/brk,20060509-77218,id.html Soetrisno Bachir: Pak Harto Layak Dibebaskan Selasa, 09 Mei 2006 | 12:41 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Soetrisno Bachir, mengatakan mantan Presiden Soeharto selayaknya dilepaskan dari pemeriksaan tuntutan korupsi. Menurutnya, pelepasan ini dilakukan dengan pertimbangan kondisi Soeharto yang telah menderita penyakit permanen. "Kami bersama beberapa wakil DPR lainnya sedang membahas penolakan adanya pemeriksaan kembali terhadap Soeharto," katanya seusai pertemuannya dengan Eurico Guterres. Dia mengatakan hal itu dilakukan harus sesuai dengan prosedur politik yang ada. Selain itu juga mempertimbangkan hal-hal positif yang telah dilakukan Soeharto selama ini. "Kita jangan melihat Soeharto dari sisi negatifnya saja, masih banyak peran Soeharto dalam membangun negeri ini," katanya. Dalam pertimbangan dengan fraksi lain, kata Soetrisno, pihaknya masih akan membahas rencana untuk memaafkan kasus korupsi yang dilakukan Soeharto selama 32 tahun. "Kita juga harus menghilangkan rasa dendam padanya," katanya. -- ---------------------------------------- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 451 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Try www.SPAMfighter.com/pro for free now! From amat_gemas at yahoo.com.au Mon May 15 04:26:03 2006 From: amat_gemas at yahoo.com.au (amat gemes) Date: Mon, 15 May 2006 12:26:03 +1000 (EST) Subject: [Marinir] [t-net] [Kompas] PB NU: Bangsa Indonesia Harus Maafkan Soeharto In-Reply-To: <00c601c67783$817bc070$a36549ca@userbqh63ufuge> Message-ID: <20060515022603.81859.qmail@web37202.mail.mud.yahoo.com> Apanya yang perlu di-maaf-kan? Apa sudah terbukti kalau Suharto salah? Yang saya herankan kenapa rakyat Indonesia perlu memaafkan Suharto kalau mau di tuntaskan di pengadilan saja, mau di ketahui apakah dia bersalah atau tidak saja belum tuntas dan tidak bakalan tuntas. Aneh bukan, kenapa rakyat Indonesia dibebani harus memaafkan Suharto? Malahan rakyat Indonesia yang harus memaafkan padahal Suharto bilang salah saja tidak pernah apalagi dia nyeselin perbuatannya. Tapi apa yang dia perlu sesalin, karena dia pasti bilang aku tidak pernah salah sama siapapun. Achirnya ya keadaan di Indonesia terutama perkara hukumnya muter2 kayak wong gendheng! Yang celaka itu ya wong cilik, bahkan ini suatu contoh. Kalau ada pencuri ayam segera diadili ramai dan dibakar sampai mati oleh rakyat sendiri. Karena apa rakyat bisa berbuat semacam ini? Karena rakyat sudah depress, sudah setengah edan mikirin nasibnya dan nasib negaranya, jadi pelariannya ya gebukki wong cilik sendiri. Tragic bukan keadaannya sekarang ini? salam, Amat Gemas Yap Hong Gie wrote: http://www.kompas.com/utama/news/0605/12/010644.htm Updated: Jumat, 12 Mei 2006, 01:06 WIB NASIONAL PB NU: Bangsa Indonesia Harus Maafkan Soeharto Jakarta, Jumat Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi menyatakan, bangsa Indonesia harus memaafkan mantan Presiden Soeharto, meski hal itu tidak menghilangkan kesalahan yang pernah dibuat mantan penguasa Orde Baru tersebut. Send instant messages to your online friends http://au.messenger.yahoo.com -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: http://www.polarhome.com/pipermail/marinir/attachments/20060515/35fc2144/attachment.html From ouwehoer at centrin.net.id Wed May 17 20:04:52 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Thu, 18 May 2006 01:04:52 +0700 Subject: [Marinir] Dr. Mahathir Mohamad: "Nasionalism Dalam Era Globalisasi" Message-ID: <005101c679dc$758f9d30$a36549ca@userbqh63ufuge> UCAPAN YABHG TUN DR MAHATHIR BIN MOHAMAD DI YOUNG ENTERPRENEUR ASSOCIATION HIMPUNAN PENGUSAHA MUDA INDONESIA (HIPMI) PADA 4 MAY 2006 DI JAKARTA INDONESIA ------------------------------- "NASIONALISM DALAM ERA GLOBALISASI" Assalamualaikum warahmatullahi wabarukatuh 1. Terlebih dahulu saya ingin ucap banyak terima kasih karena jemputan dari Young Entrepreneur Association, Indonesia untuk menyampaikan pandangan saya berkenaan nasionalisme dalam era globalisasi. 2. Kita hidup bukan sahaja di zaman Globalisasi tetapi juga di zaman dunia yang menghadapi ancama keganasan terrorism, ancaman serangan oleh kuasa besar terhadap negara lemah , ancaman regima change yang diusahakan oleh kuasa besar jika mereka tidak suka kepada pemerintaha yang ada, sama ada pemerintahan yang dipilih secara demokratik atau pemerintah diktator; zaman ancaman ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Kita masih berada dalam zaman Euro-centric, dunia yang berputar di sekeliling Eropah dan bangsa Eropah. 3. Semua ancaman ini disebabkan negara-negara besar dan kuat utamakan hanya keselamatan atau sekuriti diri mereka, dagangan mereka, kesejahteraan hidup rakyat mereka. Bahawa ancaman mereka menjadikan bangsa lain, negara lain hidup dalam ketakutan, tidak selamat, terdedah kepada serangan terhadap ekonomi mereka, serangan ketentaraan sehingga negara-negara lemah ditawan dan ditakluk, kehancuran bandar-bandar, kematian dan kecederaan rakyat tidak diambil-kira oleh mereka. Yang dipedulikan oleh mereka ini hanyalah keselamatan diri mereka sahaja, keselamatan bangsa dan negara mereka. Keutamaan mereka ialah bangsa dan negara mereka. Megutamakan bangsa dan negara sendiri adalah apa yang dimaksudkan dan ditakrif sebagai nasionalisme. Ini memaksa negara maju dan kaya masih tebal dengan semangat nasionalisme mereka. Tapi di masa yang sama mereka mendakwa dalam dunia global tidak ada tempat bagi nasionalisme bahkan sempadan yang memisahkan negara-negara. Sempadan tidak harus menjadi halangan terhadap kemasukan modal asing dan gergai korporat negara maju. 4. Terdapat disini double standard, piawaian yang berbeda. Sementara negara yang lemah dikehendaki mengurangkan kepentingan negara sendiri supaya dunia disatukan bagi mengjayakan konsep globalisasi, negara yang membawa konsep ini memperkukuhkan sempadan mereka dan mengutamakan pertahanan dan sekuriti bangsa mereka. Sekarang mereka dakwa mereka berhak mengenakan undang-undang negara merka diluar wilatah mereka waluapun mereka tahu negara lemah tidka mungkinberbuat demikian di dalam negara mereka. 5. Sebenarnya nasionalisme masih bermakna dan diperlukan di zaman globalisasi ini terutama bagi negara yang lemah. Ini adalah oleh karena di zaman globalisasi, pencerobohan oleh negara asing yang kuat ke atas negara lemah lebih mungkin berlaku. Kuasa besar secara terbuka menyatakan kesanggupan mereka untuk pre-emptive strike atau serangan lebih dulu atas budi bicara mereka, mengadakan regime change di negara-negara yang diperintah oleh pemerintah yang tidak mahu tunduk kepada mereka, menghancurkan ekonomi negara tertentu dengan sekatan dagangan, serangan atas matawang, memaksa nilai hidup dan budaya mereka diterima dan idiology mereka diamalkan. Semua ini tetap akan menghakis kemerdekaan, kebebasan kedaulatan negara kita. Hanya dengan memiliki semangat nasionalisme yang tebal sahaja barulah kita dapat mempertahankan diri kita. 6. Jika kita ingin uji keikhlasan mereka tentang dunia tanpa sempadan dimana modal boleh melintas masuk mana-mana negara untuk dilabur, untuk membeli bank-bank, industri dan perniagaan; jika kita ingin uji pendirian mereka yang sebenar tentang dunia tanpa sepadan, cuba berhijrah ke negara mereka, cuba masuk negara mereka walaupun dengan dokumen yang sah. 7. Tanya sahaja kepada orang Mexico apa jadi kepada mereka jika mereka menyebrangi Rio Grande untuk masuk ke California. Apakah mereka disambut baik, di benar masuk. Kita tahu mereka ditangkap, dikurung dan dihantar balik ke Mexico. Inikah dunia tanpa sempadan ? Modal boleh masuk, penghijrahan manusia masti disekat. 8. Sekarang ini jika orang Islam pergi ke Amerika Serikat dan juga beberapa negara lain yang mendakwa mereka percaya kepada globalisasi serta mendukong konsep dunia tanpa sempadan, pelawat Islan akan diperiksa, dihina dan jika ada sedikit alasan mereka tidak akan dibenar masuk ke negara-negara ini. Apakah benar mereka berpegang pada dakwaan mereka bahwa sekarang dalam dunia global maka sempadan tidak lagi boleh menjadi benteng melindungi hak negara yang bebas, melindungi perniagaan dan ekonomi mereka. 9. Pada teorinya kita juga boleh lakukan sepertimana mereka lakukan kepada kita. Tapi kita perlu kepada pelawat asing, pelabur asing serta modal dan expertise mereka. Maka tidaklah dapat kita melayan mereka seperti mereka layan kita. Walaupun globalisasi akan membuka semua negara tetapi yang mendapat nikmat dari globalisasi bukanlah kita yang miskin dan daif, tetapi mereka yang kuat dan kaya. Globlisasi berkemungkinan menjadikan yang sudah kaya lebih kaya dan yang miskin lebih miskin. Jika kita kaji segala idea dan ideology yang datang dari negara maju ethnic Eropah, tidak ada satupun yang pernah menguntungakan negara lemah. Jika kita amalkan, semuanya akan merugikan kita menjadikan kita lebih lemah, lebih miskin, dan mereka lebih kuat dan lebih kaya. Lihat sahajalah pengalaman dagangan matawang. Apakah kita dapat niaga matawang mereka seperti mereka niagakan matawang kita. 10. Sebenarnya konsep globalisasi dan dunia tanpa sempadan dicipta oleh negara kaya supaya mereka dapat exploitasi kekayaan negara lain untuk perkayakan lagi diri mereka. Globalisasi bukanlah perkara baru. Apabila bangsa Eropa berjaya mengelilingi Cape of Good Hope dan melintasi lautan Hindi, apabila mereka dapat berlayar ke Asia Timur dan berdagang, globalisasi sudahpun berlaku. Dagangan mereka yang sebelum 1509 terhad kepada Eropa saja, telah berkembang ke seluruh dunia. Sebabnya mereka melintasi Lautan atlantic pada tahun 1492 ialah karena ingin memperluaskan dagangan mereka ke negara India. Mereka percaya mereka telah sampai ke India apabila mendarat di tanah besar yang sekarang dikenali sebagai Amerika. Mereka percaya penduduk-penduduk adalah orang India, Indians. Dengan kejayaan mengelilingi dunia berdagang dengan penduduk seluruh dunia, merampas wilayah suku kaum tempatan untuk dijadikan negara untuk mereka, globalisasi sudah berlaku. Dunia bagi bangsa Eropa tidak lagi terbagi kepada benua-benua tertentu tetapi menjadi dunia yang satu untuk diexploitasi oleh ethnic Eropa. 11. Bangsa-bangsa Asia telah lama berdagang sesama sendiri. Pembangunan Sri Vijaya, Majapahit, Melaka sebagai pelabuhan dan negara yang maju dan terkenal adalah karena pedagang dari China, india dan negara Arab membawa barang mereka ke pelabuhan-pelabuhan ini untuk dijual atau ditukar dengan barang dagangan tempat seperti Spice (rempah-cabai), rotan, kayu wangi (gaharu), lacquer dan lain-lain. 12. Sejak tahun 200 Masehi negri-negri Melayu di Semenanjung telah berdagang dengan Cina, Arab dan India tanpa masalah. Demikian juga lain-lain negara di Asi Tenggara. Dan negara-negara ini tidak diserang dan ditawan, dijadikan milik negara-negara pedagang asia ini walaupun mereka juga besar dan kuat. 13. Tetapi pada 1511 selepas hanya dua tahun Portugis sampai ke Melaka, Melaka diserang dan ditawan oleh mereka. Rupa-rupanya cara dagangan orang Eropa berbeda dengan cara orang Asia. Merka bukan sahaja ingin membeli dan menjual, menukar-nukar barangan dagangan tetapi mereka juga sanggup berperang dan menakluk wilayah rakan dagang mereka untuk menjamin bekalan barangan dagangan. Dan rakyat mereka mestilah bebas membuat apa saja. Jika tindakan undang-undang dikenakan kepada rakyat mereka maka mereka akan hantar tentera mereka untuk menyerang dan menakluk negara yang menguatkuasa undang-undang atas rakyat mereka. 14. Pengalaman Melaka dirasai juga oleh negara-negara lain di Asia Tenggara. Berdagang dengan pedagang Eropa akan membawa bala kepada negara. Akhirnya negara yang bebas menjadi negara-takluk bangsa-bangsa Eropa. Demikian di Asia Tenggara demikianlah juga di mana-mana di seluruh dunia. 15. Pedagang Eropa menuntut untuk memonopolikan punca bekalan mereka. Mereka menuntut supaya diadakan perjanjian dagangan yang eksklusif. Mereka mendirikan kubu perang dan pusat dagangan atau trading post mereka sendiri di negara orang. Mereka menggunakan kapal bersenjata (armed merchantmen) untuk berdagang. Mereka berperang sesama mereka, dan kemudian berperang dengan negara pembekal mereka, menakluk negara-negara ini, menjadikan mereka koloni milik mereka, diperintah oleh mereka. Akhirnya hampir semua wilayah Asia Tenggara menjadi sebahagian dari Empire Portugis, Sepanyol, Belanda, British dan Perancis. Mereka perhambakan rakan dagang mereka, memaksa mereka bekerja untuk mengeluar barangan yang dikehendaki oleh mereka. Dan menjadi kaya tidak terhinggalah mereka, syarikat-syarikat mereka dan negara-negara mereka di Eropa. Menjadi miskin dan hinalah semua rakan dagang mereka di Asia. 16. Malaysia mengambil masa 450 tahun untuk dibebas dari belenggu penjajahan bangsa-bangsa Eropa. Negara-negara lain di Asi Tenggara juga dijajah ratusan oleh mereka. Beratus ribu penduduk tempatan yang di bunuh, dipenjara dan diseksa oleh penjajah dari Eropa ini apabila percubaan dibuat oleh bangsa-bangsa uang dijajah untuk memerdekakan tanahair sendiri. Akhirnya baharulah kemerdekaan dicapai. 17. Sekarang bekas penjajah kita ini mengesyorkan globalisasi, dunia tanpa sepadan kononnya sebagai system dari dagangan dunia. Kita sedar dunia sudah menjadi kecil karena kemajuan komunikasi dan kita tidak berupaya mengasingkan negara-negara kita lagi. Tetapi bolehkan kita percaya mereka merencanakan globalisasi untuk kebaikan kita, negara-negara yang dahulu dijajah, diperah dan diexploitasikan oleh mereka untuk memperkayakan pedagang mereka, negara mereka. Bolehkah kita percaya mareka tidak berhasrat menjajah kita semula. 18. Di zaman penjajahan kita, nasionalisme dipupuk supaya kita sanggup berjuang dan berkorban untuk melepaskan diri kita dari belenggu penjajahan. Apakah karena kita sudah merdeka maka perjuangan kita sudah tamat dan kita tidak perlu semangat nasionalisme lagi. Sebenarnya nasionalisme di zaman globalisasi ini masih amat penting, tidak kurang petingnya dari zaman dahulu di waktu kita dijajah. Sebabnya ialah globalisasi seperti yang ditafsirkan oleh negara kaya boleh menyebabkan kita sekali lagi dijajah oleh penjajah kita yang lama walaupun corak penjajahan mungkin tidak seperti dahulu. Satu dari kesan krisis kewangan yang diusahakan oleh peniaga matawang mereka baru-baru ini ialah kita menjadi begitu miskin sehingga terpaksa meletakkan diri kita dibawah kekuasaan IMF, agensi milik mereka, membuka ekonomi kita kepada modal mereka, membenar bank-bank dan industri kita diambil-alih oleh gergasi korporat mereka. Bolehkah kita kata dengan perlakuan ini kemerdekaan kita tidak terhakis? 19. Karena kejatuhan nilai matawang kita yang diusahakan oleh pedagang matawang mereka, maka nilai saham bank dan industri kita menurun dalam matawang mereka. Di masa yang sama nilai saham bank dan industri kita dalam matawang tempatan juga jatuh karena sudah tidak untung lagi, dibeban dengan hutang yang tidak dapat dibayar. Sebilangan besar daripada perniagaan nasional kita muflis, bankrap. 20. Sebagai contoh semasa krisis kewangan, nilai Ringgit Malaysia jatuh dari RM 2,5 satu USD kepada hampir RM 0,5 satu USD. Ini bermakna orang asing hanya perlu 50 sen sahaja untuk beli saham yang dahulu berharga 1 USD. Tetapi nilai saham bank dan industri dalam matawang Malaysia juga telah jatuh supaya nilai saham mereka hanya separuh sahaja dari harga dahulu. Justeru itu pemodal asing memerlukan kurang dari 50 sen untuk membeli saham yang dahulu memerlukan 1 USD. Dengan kebebasan yang terpaksa diberi kepada modal asing maka bank-bank dan perusahaan kita dapat dibeli oleh gergasi korporat ethnic Eropa dengan harga lelong. Apabila IMF menentukan dasar ekonomi dan kewangan kita dan bank serta perniagaan kita dimiliki oleh pedagang asing maka kuasa kita ke atas hal ehwal negara kita tetap terhakis. Ini bermakna kita tidak lagi merdeka sepenuhnya. Ini bermakna kita sudah secara langsung dan tidak langsung di jajah. 21. Mereka mendakwa bahawa kejatuhan nilai matawang kita ialah karena kita tidak cakap mentadbirkan negara kita atau ia disebabkan jangkitan daripada kejatuhan nilai matawang jiran kita. Tetapi sebenarnya kejatuhan nilai matawang kita disebabkan penjualan secara besar-besaran oleh peniaga matawang ethnik Eropa 22. Apabila apa juga barangan dilambak dalam pasaran maka nilainya kerap akan jatuh. Demikian apabila matawang dilambak dalam pasar matawang maka nilainya akan jatuh. Lambakan matawang kita yang dilakukan oleh peniaga matawang merekalah yang sebenarnya menyebabkan matawang kita jatuh dengan sangat rendah sehingga kita alami krisis kewangan yang sangat teruk, yang menyebabkan berjuta pekerja hilang pekerjaan, peniaga kecil hilang mata pencahariaan, rakyak mengamuk dan merosak harta benda, mencetuskan hura-hura yang tidak dapat dikawal. Akhirnya kita terpaksa tunduk pada IMF, world bank dan negara-negara kaya dibarat. Inilah sebab yang sebenar nilai matawang kita jatuh, bukan karena pengurusan kewangan, pengurusan negara tidak cekap, bukan karena jangkitan dari penyakit kewangan di negara lain. Soal korupsi di negara membangun memang ada - dahulu pun ada, sekarang pun ada. Tetapi ia tidak menyebabkan krisis matawang berlaku dahulu, tidak juga resesi. Lagi pun di negara maju juga terdapat korupsi tanpa krisis matawang. 23. Walaupun sebabnya terjadi krisis matawang ialah karena kegiatan peniaga matawang menjual matawang negara-negara Timur dengan banyaknya, rejim kewangan dunia tidak juga diubah dan diperbetulkan, supaya kewangan dan ekonomi negara kecil selamat dari serangan oleh pedagang matawang. IMF masih menyokong kegiatan hedge funds dan peniaga matawang. Keutamaan mereka ialah keuntungan bagi pedagang matawang mereka, bukan kepentingan kita, bukan kesihatan ekonomi dunia. Ini adalah satu lagi contoh dan bukti bahawa negara penjajah Eropa belum tukar tabiat mereka. 24. Globalisasi memanglah satu perkembangan yang tidak dapat dielak. Dunia sudah menjadi begitu kecil karena kemajuan perjalanan dengan pesawat jet dan perhubungan telfoni yang bukan sahaja memperbolehkan kita bercakap tetapi juga mendengar suara dari sebelah sana dunia beribu batu jauhnya, seolah-olah dia berada di tepi kita. 25. Tidak mungkin sesuatu berlaku di sebelah sana dunia yang tidak mempunyai kesan ke atas kita di sini. Dan kesan ini boleh dirasai dengan serta merta. Justeru itu amat sukar bagi kita mengasingkan diri kita dari jiran jauh dan dekat, mengadakan tembok di sempadan untuk memisahkan kita dari kejadian di luar negara kita. 26. Tetapi walaupun globalisasi tidak dapat dielak apakah dia juga semenstinya seperti ditafsir dan dibentuk oleh negara kuat dan kaya. Tidak adakanbentuk lain, tafsiran lain. 27. Jika kita soal bentuk yang disyor oleh mereka apakah ini bermakna kita menolak globalisasi. Jika syor bentuk, cara dan tafsiran yang lain apakah ini bermakna utamakan nasionalisme kita dan tidak dapat menerima globalisasi. 28. Globalisasi mengutamakan kebebasan modal dan peniaga merka melintasi sempadan negara kita. dan ini tetap menguntungkan negara mereka karena mereka memiliki modal dan syarikat gergasi. 29. Kelebihan kita adalah tenaga manusia. Seperti mana bebasnya modal mereka melintasi sempadan kita, tidaklah lebih adil jika rakyat kita yang tidak bekerja melintasi sempadan mereka untuk kerja disana tidaklah adil jika hasil kerja kita yang bukan hitek seperti kian dan pakaian yang siap untuk dipakai memasuki negara mereka yang bebas tanpa quota sekatan cukai atau bebas cukai. 30. Jika sekatan yang diadakan oleh merka tidak bermakna mereka menolak globalisasi dan mengutamakan kepentingan bangsa mereka maka kita harus dibenar menggunakan sekatan terhadap modal dan pedagang2 mereka tanpa dituduh mengutamakan nasionalisme kita. 31. Dilihat dari apa sudut sekalipun globalisasi yang dicadang oleh mereka hanya menguntungkan merka, mencerminkan perlindungan bagi bangsa mereka, menjadi bukti kebangsaan mereka. Justru itu maka kita negara yang lemah perlu kukuhkan semangat nasionalisme kita di zaman globalisasi ini. 32. Lagi pun kita tidak boleh lupa bahawa ini bukan saja zaman globalisasi. Ini juga zaman kuasa besar sanggup melanggar menceroboh memasuki negara2 yang lemah dengan memberi bermacam2 alasan yang kerap juga pembohongan. Demikian di Iraq kononya terdapat WMD, senjata pemusnah yang boleh dilancar ke atas negara kuasa besar dalam masa 45 minit. 33. Kuasa besar juga berkeras untruk semua negara mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi liberal. Seperti kata Pramoedya, mereka demokratik hanya dalam pemerintahan mereka saja. Diluar, dalam arena antarbangsa mereka tidak demokratik, sebaliknya mengguna kuku besi. 34. Untuk mengembangkan demokrasi mereka di seluruh dunia mereka akan peralatkan penduduk tempatan tekanan ekonomi dan juga serangan ketentaraan. 35. Pemilihan umum bukan hasrat mereka. Jika yang dipilih bukan yang ditunjukkan oleh mereka, maka pemerintahan itu akan ditolak. Dan kekerasan, penindasan, sekatan wang dan ekonomi akan diguna. Bahawa semua ini bukan demokratik tidak diindah oleh mereka. 36. Mereka secara terbuka mengenal pasti negara-negara yang perlu mengadakan "Regime Change". Untuk ini mereka sanggup melaksanakan "Preemptive Attack" serangan oleh mereka sebelum mereka di serang. 37. Samada semua ancaman ini adalah sebahagian dari globalisasi atau tidak bukan soalnya. Yang jadi nyata di zaman globalisasi ini adalah negara-negara yang berjuang mati-matian dahulu untuk kemerdekaan, boleh diserang dan ditakluk semula karena memiliki Pemerintah yang tidak disukai oleh kuasa besar. Mencetuskan huru-hara dan perang saudara tidak menghalang kuasa besar dari menuntut supaya Pemerintah yang ditunjuk oleh mereka didirikan di semua negara. 38. Inilah dunia kita di zaman global ini. Bolehkah kita pertahankan kemerdekaan kita tanpa semangat nasionalism tanpa patriotisma. Saya tidak percaya kita boleh selamatkan kemerdekaan kita tanpa cinta pada negara pada bangsa, iaitu tanpa nasionalisme dan patriotisma. 39. Kali ini perjuangan mempertahankan kemerdekaan kita bukan dengan senjata dan pasukan balatentara perang. Tak mungkin kita dapt menyaingi senjata mereka, roket mereka dengan nuclear warhead. Meletupkan bom di badan tidak akan mengalahkan mereka. 40. Yang akan mengalahkan mereka ialah kepintaran nasionalisme kita, perpaduan kita, kesanggupan kita bekerjasama dengan negara-negara lain yang menghadapi ancama yang sama 41. Sesungguhnya nasionalisme masih diperlukan dalam zaman globalisasi ini, masih penting, masih berperan. Nasionalisme ini bukan berkehendak kita pikul senjata. Ia memerlukan kepintaran dan perpaduan, memerlukan strategi yang bijak, dan hati yang cekal. 42. Inilah nasionalisme di zaman globalisasi. ************* -- ---------------------------------------- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 480 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Try www.SPAMfighter.com/pro for free now! From ouwehoer at centrin.net.id Mon May 22 22:25:25 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Tue, 23 May 2006 03:25:25 +0700 Subject: [Marinir] Indonesia Digest No: 16.06 ; 21 - 05 - '06 Message-ID: <01b301c67ddd$dfc87aa0$a36549ca@userbqh63ufuge> INDONESIA DIGEST Indonesia's complex Issues in a Nutshell Published by: TBSC-Strategic Communication No.: 16.06 - Dated: 21 May 2006 In this issue: MAIN FEATURE: TO TRY OR NOT TO TRY SOEHARTO NEWS AND BACKGROUND: 1. Tourism and Transportation: 2005 Tourism Earnings Down 8.3% Indonesia's Service Sector grows at a slow 5% 2. Health, Culture and the Environment: Another cluster infected, Indonesia now counts 30 deaths from Avian Flu Merapi Volcano Erupts ----------------------------------------------------------- MAIN FEATURE: TO TRY OR NOT TO TRY SOEHARTO Almost two weeks after former President Soeharto was taken critically ill to the Pertamina hospital and a section of his bleeding intestines operated, today the former leader is still in critical condition and not out of danger, reports his team of doctors. Doctors had earlier expected that it would take the 84 year old leader about one week to recover from surgery and to be out of danger. However, new complications seemed to appear over and again. A second small operation was made to allow a tube into the intestines to help the digestive system that was still malfunctioning. And, after a further CT-scan, doctors (18 May) found two fresh blockages in the brain and a shrinkage of the brain size, and so again a "small" operation was done to remove the blood clots. Deputy Chairman of Parliament, Saenal Ma'arif now warns the nation that it must be prepared to bid farewell to "Pak Harto", Indonesia's once powerful President who ruled the country for more than 32 years. On Friday, 19 May, President and Mme. Yudhoyono came to visit the ailing former President. Soeharto was said not to be able to communicate, and the President could only speak to Soeharto's daughter and team of doctors. President Soeharto came into power in 1965 at the abortive communist coup in which thousands were killed on both sides of the conflict, including six top generals and an aide, who were found tortured and their remains thrown into an old well at the Halim Perdanakusumah airport complex. The abortive coup resulted in Indonesia's first President, Soekarno, being ousted from power and the Indonesian Communist Party, - then the largest outside of the USSR and China, - banned. After being elected President, Soeharto's first duty was to restore order in the country and to jack up the ailing economy, which at the time was almost in shambles. He appointed respected economists likeWidjojo Nitisastro, Emil Salim and others, who pushed Indonesia's economic development. Soeharto also opened the gates to foreign investments, with giant mining company, Freeport, being one of the first to invest in Indonesia. Over the years Indonesia's economy blossomed and people's incomes and living standard improved. Indonesia even became self-sufficient in rice. All this Soeharto managed to do by pulling all powers over this huge archipelago to the centre, to wit to Soeharto himself as president. The military also became powerful and was given strategic positions in the civilian administration, as governors, district heads, even village heads. After a while, corruption became the byword for progress and power, and human rights of many were violated. Thus, when the Indonesian economy again crashed with the 1997 Asian crisis, Soeharto's once exclusive powers were publicly questioned. Through national student protests, which also saw a number of students killed, the call for Reform rang out, which was widely supported by the Indonesian people. On 13 May street riots flared up in Jakarta and elsewhere, that killed hundreds of people, many of Chinese ethnic descent. Unable to control the country any longer, Soeharto stepped down on 21 May 1998, - exactly 8 years today,- passing the presidency on to his then Vice-President B.J. Habibie. With this historic step ended the New Order regime of President Soeharto that ruled over Indonesia for more than three decades. In the eight years since then, Indonesia has seen no less than four presidents. Consecutively B.J.Habibie, Abdurrahman Wahid also known as Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, and in 2004, S.B.Yudjoyono became President through majority vote in the country's first direct presidential elections. In the year 2000, Former President Soeharto was to be tried for graft. He was charged with corruption involving US$ 420 million and Rp. 1.3 trillion. But when then Attorney General submitted the corruption case for trial at the South Jakarta Court, doctors investigating the condition of the former President declared that Soeharto was unfit to stand trial since he suffered from permanent and irreparable damage to the brain, as his memory and cognitive senses were deemed permanently impaired. The case was, therefore, (temporarily) closed and returned to the Office of the Attorney General, leaving the onus back onto the AG. This situation left a verdict - of either guilt or innocence - on Soeharto hanging for years, until today. And so, since the first few days of Soeharto's hospitalization a forthnight ago, a stream of VIP's came to visit, although they were only allowed to see the leader from behind a glass screen. As each was interviewed by the waiting press, each expressed the opinion that in Soeharto's critical condition today, the time has come for the nation to pardon his past mistakes and recognize the contributions that Soeharto had made to the country. Persons like former Minister for Law, Muladi, even urged President Yudhoyono to rehabilitate Soeharto's good name. Parliament and the People's General Assembly in their meeting on the case agreed that the decision to either pardon or to continue investigations be left to the Executive, and in particular to the discretion of President Yudhoyono. For a while no word was forthcoming from the President, although speculations in the press were rife. Then one morning (12/5), minutes before boarding his plane to Bali to open the Meeting of the Islamic D-8 nations, and after consultations with leaders of Parliament and other State Institutions the night before, President Yudhoyono finally made known his stance on the matter to the public in a "breaking news" announcement. Indeed it is right and correct, the President said, that the nation must respect its former leaders for their precious contributions in building this nation.This is true towards all former leaders, not only in regard to Indonesia's second President, Soeharto, but also vis-?-vis the nation's first President, Sukarno. We also know, he said, that former President Soeharto is today in critical condition. Pardoning past mistakes of leaders is, therefore, indeed a noble deed. "Yet, however noble and good the cause, if decisions made are made without thorough consideration and in haste, with little regard to their implications, then this may bear the seeds of the threat of disintegration of the nation. The decision that we msut take must be just, wise and right". Thus, the President urged the nation to allow time to thoroughly mull over the implications in order to find the best and wisest solution. Meanwhile, it is wise to let emotions and opinions settle, said the President. Let us look to the future while the nation mulls over the stance that we all must take vis-?-vis our two former Presidents, said Yudhoyono. Nonetheless, with that statement, both those who are for or against a pardon of Soeharto were left in a quandary. And, the controversy rages on in the press. Meanwhile, Attorney General Abdularahman Saleh was at first adamant that he would reopen the case of Soeharto. He would do this as soon as doctors informed that Soeharto was fit for trial. Nonetheless, after consulting the medical team, who again confirmed Soeharto's unfit condition to stand trial based on the fact that the former leader could not understand a sentence of more than four words, and could even not distinguish drawings between a rabbit and a turtle, - thus denoting that the former leader's mental functions were indeed permanently impaired - the Attorney General came to the (maybe not surprising) decision that it was time to close the corruption case of former President Soeharto. This the AG did through the issuance of the so-called SKPPP dated 11 May 2006. Later he explained that his Decision was not to be interpreted as an official pardon. For, the Decision included a clause, that should one day medical science be capable of restoring Soeharto's brain functions, then the case could be re-opened. The above closure is based on legal requirements that a defendant must be physically and mentally fit to defend himself to be allowed to stand trial. The day earlier, the AG had rescinded his previous decision to deny Soeharto from leaving the country. Therefore, now should the family decide to seek treatment overseas, they would be allowed to do so. By this time the public was becoming even more confused. Was Soeharto pardoned or not? Was the AG acting on his own behalf, against the decision of the President, who had asked to let the case stand as is? Later it appeared that the AG's letter of closure was signed the day before the announcement made by President Yudhoyono, however, officially announced to the public after President Yudhoyono's "Breaking News" statement. Now, those against a total pardon began to speak up: "Although the rights of the defendant are upheld by the legal system, the Government, however, neglects the rights of the victims", said Hendardi, speaking on behalf of the victims at a "Topik" talkshow in SCTV. Many ordinary people have lost tracts of land they once owned which were confiscated by Soeharto and his cronies. Whose rights, then, are more important to be fought for, the violator's or the victims'? People should have their rightful assets restored, or at least, moneys stolen must be returned to the state. Therefore, the Anti-Corruption Commission, KPK must act now to bring Soeharto to trial, even if this means to try him "in absentia", opines Hendardi. To which the AG replied that since this (the absence of physical and mental health of the accused to stand trial) is a legal principle, even KPK can not violate this basic principle. Besides, Soeharto can not be tried in absentia since he is still alive, is in the country and has made no attempts to flee. AG further explained that what has been stopped is the criminal trial. This leaves the way open for the Prosecution to file a civil suit against Soeharto. Furthermore, a number of Soeharto's cronies have already been tried and jailed, expounded Attorney General Abdulrahman Saleh. These include Soeharto's brother Probosutedjo, son Tommy Soeharto, and former Bulog Chairman, Beddu Amang, and others. Meanwhile, doctors report that the health of former President Soeharto continues in critical condition. While outside, student demonstrations and other activitists crowd the streets urging the government to relentlessly bring to justice Soeharto and his cronies. In the latest developments, after visiting the ailing former leader, President Yudhoyono is reported to have called Coordinating Minister for Politics, Law and Security, Military Commander, and Religious Affairs Minister, for a closed meeting to prepare for "any eventualities". (Sources: SCTV, Kompas, ANTV, Metro TV) (Tuti Sunario) --------------------------------------------------------------------- NEWS AND BACKGROUND: Tourism and Transportation: 2005 Tourism Earnings Down 8.3% The Office of the Coordinating Minister for the Economy informed that total receipts from Tourism in 2005 was US$ 4.4 billion, or down 8.33% compared to 2004, which saw tourism earnings add up to a total of US$ 4.8 billion, reports Bisnis Indonesia. This was caused by a decline of 8.23% in the number of visitors in 2005 compared to data of the previous year. Average length of stay of tourists has also shortened from 9.55 days in 2004 to 9.47 days in 2005. The good news, however, is that average spending per visitor has improved from US$95.17 per stay in 2004 to US$99.86/person/stay in 2005. Nonetheless, Indonesia lags behind tourist arrivals in neighbouring countries. For, in 2003 Malaysia already received 10.6 million visitors, Thailand 10.1 million and Singapore 6.1 million, whilst Indonesia received 4.47 million. Meanwhile, Bank Indonesia's latest survey on hotels in Jakarta found that three-star hotels were the the preferred accommodation. Three-star hotels in the greater Jakarta area that include Bogor, Tangerang and Bekasi, improved average occupancy rate from 64.74% to 67.83%. Four and five-star rated hotels also improved from 61.93% to 69.79% and from 46.53% to 59.53% respectively. However, rates for these hotels have declined, with 9.44% for four-star hotels, namely from Rp. 415,285 per average room night, to Rp. 376,061. Similarly, five-star hotel rates slid 3.01%, from Rp. 724.266 per room night, to Rp. 713,157 per room night. Indonesia's Service Sector grows at a slow 5% With a growth of 5%, Indonesia's Service Sector lags behind the transportation sector, which increased by 13%, and Trade by 9%, said Chairman of the Indonesian Economists Association ISEI, who is also Bank Indonesia Governor, Burhanudin Abdullah in Denpasar, Bali. Whereas, in the face of globalization, other countries in the region, such as Malaysia, Singapore and Thailand, are relying heavily on the service sector to boost their economies. Singapore, in particular has made the service sector the engine of growth of their economy. The service sector is also able to boost regional economies, said Abdullah, citing Bali as a prime example, where its economy is boosted by tourism. In Bali, other sectors have grown through and with tourism, which pulls along the trade sector, hotels and restaurants, transportation and communication, the handicrafts industry and food and beverage. Health, Culture and the Environment: Another cluster infected, Indonesia now counts 30 deaths from Avian Flu The World Health Organization, WHO, has confirmed that 30 out of 40 known patients in Indonesia have died from the Avian Flu. These are 11 patients in Jakarta, 6 in the province of Banten, 12 in West Java, 3 in Cenral Java, 1 in East Java, all on the island of Java, and 3 in Lampung and 4 patients in the province of North Sumatra on the island of Sumatra. In the latest case, a family of five living in the Karo highlands in North Sumatra, was found infected with the H5N1 virus, adding another cluster infected with the H5N1 virus. Four members have since died and one is still treated in a hospital in Medan. Initial results from tests had found no virus in poultry or animals in the area. But subsequent tests confirmed that both poultry and pigs were positively infected with the H5N1 virus. Therefore, to prevent further spread of the disease, the government will cull all chicken, ducks and pigs within a one kilometer radius of the home of the infected cluster. Picking up the issue, on-line C-News of Canada, ( by Helen Branswerll, 20/5), comments that the " worrisome cluster of human cases of H5N1 avian flu in a remote village in Indonesia is raising serious questions about the feasibility of an international plan to try to stop an emerging pandemic at source. Mathematical models have suggested containing a pandemic could be possible with a swift and sweeping response. Based on those findings, experts at the World Health Organization have been working for months on a strategy to try to effect containment, if and when the need arises. But the outbreak in Indonesia, where disease investigators have been met with fear and suspicion, illuminates the enormous challenges the pandemic SWAT team would face in trying to snuff out a nascent pandemic strain before it could spread from its place of origin to sweep the globe". Merapi Volcano Erupts After weeks of anxious waiting and watching the activities of Mount Merapi, finally on Saturday, 13 May volcanologists raised the Code Red alert. This meant that Merapi is finally ready to erupt, triggering mandatoray evacuation of some 30,000 residents living within the radius of 12 km. from the crater. The volcano, located in the heart of densely populated island of Java on the border between the provinces of Central Java and Yogyakarta, has been rumbling for weeks, spewing ash high into the air and pushing lava to the surface, where it has formed a large, unstable dome of volcanic material. On Monday, the volcano spewed surges of clouds high up in the air, containing volcanic gas, rock fragments and other debris known to experts as pyroclastic flows, then tumbling as far as four kilometres down the mountain's western slopes. This is twice as far compared to the day earlier, volcanologists said. Locals call these billowing clouds, "wedhus gembel", or fleecy goats, because they resemble tightly curled balls of wool as they avalanche down the mountain at speeds of more than 95 km/h, together with hot lava flows that run down river beds at temperatures of more than 900? Centigrade. Merapi is not a volcano that erupts with a big violent bang. Its eruptions are indicated by surges of large searing clouds of volcanic ash, gas and debris, that fertilize the surrounding slopes, and therefore, attract people to live and work around its crater. And, because, the volcano continues to be regularly active, without violent eruption, residents here are confident that they "know" the nature of their volcano, as they continue undisturbed with their daily chores. Only when the "wedhus gembel" appears, do they start to panic and ask to be evacuated. Before that, no amount of urging based on "scientific data" can induce them to leave their homes, however much government authorities order them to. Today, although clouds and lava flows have decreased in the last days, volcanologists continue to raise the Red Code alert since the unstable dome of rocks and other materials that still sits on the crater's top may collapse and come down the slopes at any moment. For your comments or more information, please e-mail to: tbsc-strategy at indo.net.id -- ---------------------------------------- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 530 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len From ouwehoer at centrin.net.id Tue May 23 08:47:14 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Tue, 23 May 2006 13:47:14 +0700 Subject: [Marinir] The Real Reasons Why Iran is the Next Target Message-ID: <020301c67e34$e553a060$836549ca@userbqh63ufuge> Dear All, Maaf saya tidak sanggup menterjemahkan atau membuat resume-nya. Tapi intinya adalah: IRAN = "PETRO-EURO" (IRAK = "PETRO-Dollar") Wassalam, yhg. ------------------- The Real Reasons Why Iran is the Next Target: The Emerging Euro-denominated International Oil Marker by William Clark www.globalresearch.ca 27 October 2004 The URL of this article is: http://globalresearch.ca/articles/CLA410A.html The Iranians are about to commit an "offense" far greater than Saddam Hussein's conversion to the euro of Iraq's oil exports in the fall of 2000. Numerous articles have revealed Pentagon planning for operations against Iran as early as 2005. While the publicly stated reasons will be over Iran's nuclear ambitions, there are unspoken macroeconomic drivers explaining the Real Reasons regarding the 2nd stage of petrodollar warfare - Iran's upcoming euro-based oil Bourse. In 2005-2006, The Tehran government has a developed a plan to begin competing with New York's NYMEX and London's IPE with respect to international oil trades - using a euro-denominated international oil-trading mechanism. This means that without some form of US intervention, the euro is going to establish a firm foothold in the international oil trade. Given U.S. debt levels and the stated neoconservative project for U.S. global domination, Tehran's objective constitutes an obvious encroachment on U.S. dollar supremacy in the international oil market "Of all the enemies to public liberty war is, perhaps, the most to be dreaded because it comprises and develops the germ of every other. War is the parent of armies; from these proceed debts and taxes...known instruments for bringing the many under the domination of the few. . . No nation could preserve its freedom in the midst of continual warfare." - James Madison, Political Observations, 1795 Madison's words of wisdom should be carefully considered by the American people and world community. The rapidly deteriorating situation on the ground in Iraq portends an even direr situation for American soldiers and the People of the world community - should the Bush administration pursue their strategy regarding Iran. Current geopolitical tensions between the United States and Iran extend beyond the publicly stated concerns regarding Iran's nuclear intentions, and likely include a proposed Iranian "petroeuro system" for oil trade. Similar to the Iraq war, upcoming operations against Iran relate to the macroeconomics of the `petrodollar recycling' and the unpublicized but real challenge to U.S. dollar supremacy from the euro as an alternative oil transaction currency. It is now obvious the invasion of Iraq had less to do with any threat from Saddam's long-gone WMD program and certainly less to do to do with fighting International terrorism than it has to do with gaining control over Iraq's hydrocarbon reserves and in doing so maintaining the U.S. dollar as the monopoly currency for the critical international oil market. Throughout 2004 statements by former administration insiders revealed that the Bush/Cheney administration entered into office with the intention of toppling Saddam Hussein. Indeed, the neoconservative strategy of installing a pro-U.S. government in Baghdad along with multiple U.S. military bases was partly designed to thwart further momentum within OPEC towards a "petroeuro." However, subsequent events show this strategy to be fundamentally flawed, with Iran moving forward towards a petroeuro system for international oil trades, while Russia discusses this option. Candidly stated, 'Operation Iraqi Freedom' was a war designed to install a pro-U.S. puppet in Iraq, establish multiple U.S military bases before the onset of Peak Oil, and to reconvert Iraq back to petrodollars while hoping to thwart further OPEC momentum towards the euro as an alternative oil transaction currency. [1] In 2003 the global community witnessed a combination of petrodollar warfare and oil depletion warfare. The majority of the world's governments - especially the E.U., Russia and China - were not amused - and neither are the U.S. soldiers who are currently stationed in Iraq. Indeed, the author's original pre-war hypothesis was validated shortly after the war in a Financial Times article dated June 5th, 2003, which confirmed Iraqi oil sales returning to the international markets were once again denominated in US dollars, not euros. Not surprisingly, this detail was never mentioned in the five US major media conglomerates who appear to censor this type of information, but confirmation of this vital fact provides insight into one of the crucial - yet overlooked - rationales for 2003 the Iraq war. "The tender, for which bids are due by June 10, switches the transaction back to dollars -- the international currency of oil sales - despite the greenback's recent fall in value. Saddam Hussein in 2000 insisted Iraq's oil be sold for euros, a political move, but one that improved Iraq's recent earnings thanks to the rise in the value of the euro against the dollar." [2] Unfortunately, it has become clear that yet another manufactured war, or some type of ill-advised covert operation is inevitable under President George W. Bush, should he win the 2004 Presidential Election. Numerous news reports over the past several months have revealed that the neoconservatives are quietly - but actively - planning for the second petrodollar war, this time against Iran. "Deep in the Pentagon, admirals and generals are updating plans for possible U.S. military action in Syria and Iran. The Defense Department unit responsible for military planning for the two troublesome countries is "busier than ever," an administration official says. Some Bush advisers characterize the work as merely an effort to revise routine plans the Pentagon maintains for all contingencies in light of the Iraq war. More skittish bureaucrats say the updates are accompanied by a revived campaign by administration conservatives and neocons for more hard-line U.S. policies toward the countries"."Even hard-liners acknowledge that given the U.S. military commitment in Iraq, a U.S. attack on either country would be an unlikely last resort; covert action of some kind is the favored route for Washington hard-liners who want regime change in Damascus and Tehran." ".administration hawks are pinning their hopes on regime change in Tehran - by covert means, preferably, but by force of arms if necessary. Papers on the idea have circulated inside the administration, mostly labeled "draft" or "working draft" to evade congressional subpoena powers and the Freedom of Information Act. Informed sources say the memos echo the administration's abortive Iraq strategy: oust the existing regime, swiftly install a pro-U.S. government in its place (extracting the new regime's promise to renounce any nuclear ambitions) and get out. This daredevil scheme horrifies U.S. military leaders, and there's no evidence that it has won any backers at the cabinet level." [3] To date, one of the more difficult technical obstacles concerning a euro-based oil transaction trading system is the lack of a euro-denominated oil pricing standard, or oil 'marker' as it is referred to in the industry. The three current oil markers are U.S. dollar denominated, which include the West Texas Intermediate crude (WTI), Norway Brent crude, and the UAE Dubai crude. However, since the spring of 2003, Iran has required payments in the euro currency for its European and Asian/ACU exports - although the oil pricing for trades are still denominated in the dollar. [4] Therefore, a potentially significant news development was reported in June 2004 announcing Iran's intentions to create of an Iranian oil Bourse. (The word "bourse" refers to a stock exchange for securities trading, and is derived from the French stock exchange in Paris, the Federation Internationale des Bourses de Valeurs.) This announcement portended competition would arise between the Iranian oil bourse and London's International Petroleum Exchange (IPE), as well as the New York Mercantile Exchange (NYMEX). It should be noted that both the IPE and NYMEX are owned by U.S. corporations. The macroeconomic implications of a successful Iranian Bourse are noteworthy. Considering that Iran has switched to the euro for its oil payments from E.U. and ACU customers, it would be logical to assume the proposed Iranian Bourse will usher in a fourth crude oil marker - denominated in the euro currency. Such a development would remove the main technical obstacle for a broad-based petroeuro system for international oil trades. From a purely economic and monetary perspective, a petroeuro system is a logical development given that the European Union imports more oil from OPEC producers than does the U.S., and the E.U. accounts for 45% of imports into the Middle East (2002 data). Acknowledging that many of the oil contracts for Iran and Saudi Arabia are linked to the United Kingdom's Brent crude marker, the Iranian bourse could create a significant shift in the flow of international commerce into the Middle East. If Iran's bourse becomes a successful alternative for oil trades, it would challenge the hegemony currently enjoyed by the financial centers in both London (IPE) and New York (NYMEX), a factor not overlooked in the following article: "Iran is to launch an oil trading market for Middle East and OPEC producers that could threaten the supremacy of London's International Petroleum Exchange." ".He [Mr. Asemipour] played down the dangers that the new exchange could eventually pose for the IPE or Nymex, saying he hoped they might be able to cooperate in some way." ".Some industry experts have warned the Iranians and other OPEC producers that western exchanges are controlled by big financial and oil corporations, which have a vested interest in market volatility. The IPE, bought in 2001 by a consortium that includes BP, Goldman Sachs and Morgan Stanley, was unwilling to discuss the Iranian move yesterday. "We would not have any comment to make on it at this stage," said an IPE spokeswoman. "[5] It is unclear at the time of writing, if this project will be successful, or could it prompt overt or covert U.S. interventions - thereby signaling the second phase of petrodollar warfare in the Middle East. News articles in June 2004 revealed the discredited neoconservative sycophant Ahmed Chalabi may have revealed his knowledge to Iran regarding U.S. military planning for operations against that nation. "The reason for the US breakup with Ahmed Chalabi, the Shiite Iraqi politician, could be his leak of Pentagon plans to invade Iran before Christmas 2005, but the American government has not changed its objective, and the attack could happen earlier if president George W. Bush is re-elected, or later if John Kerry is sworn in." "..Diplomats said Chalabi was alerted to the Pentagon plans and in the process of trying to learn more to tell the Iranians, he invited suspicions of US officials, who subsequently got the Iraqi police to raid the compound of his Iraqi National Congress on 20 May 2004, leading to a final break up of relations." "While the US is uncertain how much of the attack plans were leaked to Iran, it could change some of the invasion tactics, but the broad parameters would be kept intact." [6] Regardless of the potential U.S. response to an Iranian petroeuro system, the emergence of an oil exchange market in the Middle East is not entirely surprising given the domestic peaking and decline of oil exports in the U.S. and U.K, in comparison to the remaining oil reserves in Iran, Iraq and Saudi Arabia. According to Mohammad Javad Asemipour, an advisor to Iran's oil ministry and the individual responsible for this project, this new oil exchange is scheduled to begin oil trading in March 2005. "Asemipour said the platform should be trading crude, natural gas and petrochemicals by the start of the new Iranian year, which falls on March 21, 2005. He said other members of the Organization of Petroleum Exporting Countries - Iran is the producer group's second-largest producer behind Saudi Arabia - as well as oil producers from the Caspian region would eventually participate in the exchange." [7] (Note: the most recent Iranian news report from October 5, 2004 stated: "Iran's oil bourse will start trading by early 2006" which suggests a delay from the original March 21, 2005 target date). [8] Additionally, according to the following report, Saudi investors may be interested in participating in the Iranian oil exchange market, further illustrating why petrodollar hegemony is becoming unsustainable. "Chris Cook, who previously worked for the IPE and now offers consultancy services to markets through Partnerships Consulting LLP in London, commented: "Post-9/11, there has also been an interest in the project from the Saudis, who weren't interested in participating before." "Others familiar with Iran's economy said since 9/11, Saudi Arabian investors are opting to invest in Iran rather than traditional western markets as the kingdom's relations with the U.S. have weakened Iran's oil ministry has made no secret of its eagerness to attract much needed foreign investment in its energy sector and broaden its choice of oil buyers." ".Along with several other members of OPEC, Iranian oil officials believe crude trading on the New York Mercantile Exchange and the IPE is controlled by the oil majors and big financial companies, who benefit from market volatility."[9] One of the Federal Reserve's nightmares may begin to unfold in 2005 or 2006, when it appears international buyers will have a choice of buying a barrel of oil for $50 dollars on the NYMEX and IPE - or purchase a barrel of oil for ?37 - ?40 euros via the Iranian Bourse. This assumes the euro maintains its current 20-25% appreciated value relative to the dollar - and assumes that some sort of "intervention" is not undertaken against Iran. The upcoming bourse will introduce petrodollar versus petroeuro currency hedging, and fundamentally new dynamics to the biggest market in the world - global oil and gas trades During an important speech in April 2002, Mr. Javad Yarjani, an OPEC executive, described three pivotal events that would facilitate an OPEC transition to euros. [10] He stated this would be based on (1) if and when Norway's Brent crude is re-dominated in euros, (2) if and when the U.K. adopts the euro, and (3) whether or not the euro gains parity valuation relative to the dollar, and the EU's proposed expansion plans were successful. (Note: Both of the later two criteria have transpired: the euro's valuation has been above the dollar since late 2002, and the euro-based E.U. enlarged in May 2004 from 12 to 22 countries). In the meantime, the United Kingdom remains uncomfortably juxtaposed between the financial interests of the U.S. banking nexus (New York/Washington) and the E.U. financial centers (Paris/Frankfurt). The implementation of the proposed Iranian oil Bourse (exchange) in 2005/2006 - if successful in utilizing the euro as its oil transaction currency standard - essentially negates the necessity of the previous two criteria as described by Mr. Yarjani regarding the solidification of a "petroeuro" system for international oil trades. [10] It should also be noted that during 2003-2004 Russia and China have both increased their central bank holdings of the euro currency, which appears to be a coordinated move to facilitate the anticipated ascendance of the euro as a second World Reserve currency. [11] [12] In the meantime, the United Kingdom is uncomfortable juxtaposed between the financial interests of the U.S. (New York/Washington) banking nexus and that of the E.U. financial center (Paris/Frankfurt). The immediate question for Americans? Will the neoconservatives attempt to intervene covertly and/or overtly in Iran during 2005 in an effort to prevent the formation of a euro-denominated crude oil pricing mechanism? Commentators in India are quite correct in their assessment that a U.S. intervention in Iran is likely to prove disastrous for the United States, making matters much worse regarding international terrorism, not to the mention potential effects on the U.S. economy. "The giving up on the terror war while Iran invasion plans are drawn up makes no sense, especially since the previous invasion and current occupation of Iraq has further fuelled Al-Qaeda terrorism after 9/11." ".It is obvious that sucked into Iraq, the US has limited military manpower left to combat the Al-Qaeda elsewhere in the Middle East and South Central Asia,"."and NATO is so seriously cross with America that it hesitates to provides troops in Iraq, and no other country is willing to bail out America outside its immediate allies like Britain, Italy, Australia and Japan." "..If it [U.S.] intervenes again, it is absolutely certain it will not be able to improve the situation - Iraq shows America has not the depth or patience to create a new civil society - and will only make matters worse." "There is a better way, as the constructive engagement of Libya's Colonel Muammar Gaddafi has shown.."Iran is obviously a more complex case than Libya, because power resides in the clergy, and Iran has not been entirely transparent about its nuclear programme, but the sensible way is to take it gently, and nudge it to moderation. Regime change will only worsen global Islamist terror, and in any case, Saudi Arabia is a fitter case for democratic intervention, if at all." [13] It is abundantly clear that a 2nd Bush term will bring a confrontation and possible war with Iran during 2005. Colin Powell as the Secretary of the State, has moderated neoconservative military designs regarding Iran, but Powell has stated that he will be leaving at the end of Bush's first term. Of course if John Kerry wins in November, he might pursue a similar military strategy. However, it is my opinion that Kerry is more likely to pursue multilateral negotiations regarding the Iranian issues. Clearly, there are numerous risks regarding neoconservative strategy towards Iran. First, unlike Iraq, Iran has a robust military capability. Secondly, a repeat of any "Shock and Awe" tactics is not advisable given that Iran has installed sophisticated anti-ship missiles on the Island of Abu Musa, and therefore controls the critical Strait of Hormuz. [14] In the case of a U.S. attack, a shut down of the Strait of Hormuz - where all of the Persian Gulf bound oil tankers must pass - could easily trigger a market panic with oil prices skyrocketing to $100 per barrel or more. World oil production is now flat out, and a major interruption would escalate oil prices to a level that would set off a global Depression. Why are the neoconservatives willing to takes such risks? Simply stated - their goal is U.S. global domination. A successful Iranian bourse would solidify the petroeuro as an alternative oil transaction currency, and thereby end the petrodollar's hegemonic status as the monopoly oil currency. Therefore, a graduated approach is needed to avoid precipitous U.S. economic dislocations. Multilateral compromise with the EU and OPEC regarding oil currency is certainly preferable to an 'Operation Iranian Freedom,' or perhaps an attempted CIA-sponsored repeat of the 1953 Iranian coup - operation "Ajax" part II. [15] Indeed, there are very good reasons for U.S. military leaders to be "horrified" at the thought of a second Bush term in which Cheney and the neoconservatives would be unrestrained in their tragic pursuit of U.S. global domination. "NEWSWEEK has learned that the CIA and DIA have war-gamed the likely consequences of a U.S. pre-emptive strike on Iran's nuclear facilities. No one liked the outcome. As an Air Force source tells it, "The war games were unsuccessful at preventing the conflict from escalating." [16] Despite the impressive power of the U.S. military and the ability of our intelligence agencies to facilitate "interventions," it would be perilous and possibly ruinous for the U.S to intervene in Iran given the dire situation in Iraq. The Monterey Institute of International Studies provided an extensive analysis of the possible consequences of a preemptive attack on Iran's nuclear facilities and warned of the following: "Considering the extensive financial and national policy investment Iran has committed to its nuclear projects, it is almost certain that an attack by Israel or the United States would result in immediate retaliation. A likely scenario includes an immediate Iranian missile counterattack on Israel and U.S. bases in the Gulf, followed by a very serious effort to destabilize Iraq and foment all-out confrontation between the United States and Iraq's Shi'i majority. Iran could also opt to destabilize Saudi Arabia and other Gulf states with a significant Shi'i population, and induce Lebanese Hizbullah to launch a series of rocket attacks on Northern Israel." ".An attack on Iranian nuclear facilities.could have various adverse effects on U.S. interests in the Middle East and the world. Most important, in the absence of evidence of an Iranian illegal nuclear program, an attack on Iran's nuclear facilities by the U.S. or Israel would be likely to strengthen Iran's international stature and reduce the threat of international sanctions against Iran. Such an event is more likely to embolden and expand Iran's nuclear aspirations and capabilities in the long term"."one thing is for certain, it would not be just another Osirak. " [17] Synopsis Regardless of whatever choice the U.S. electorate makes in the upcoming Presidential Election a military expedition may still go ahead. This essay was written out of my own patriotic duty in an effort to inform Americans of the challenges that lie ahead. On November 25, 2004, the issues involving Iran's nuclear program will be addressed by the International Atomic Energy Agency (IAEA), and possibly referred to the U.N. Security Council if the results are unsatisfactory. Regardless of the IAEA findings, it appears increasingly likely the U.S. will use the specter of nuclear weapon proliferation as a pretext for an intervention, similar to the fears invoked in the previous WMD campaign regarding Iraq. Pentagon sources confirm the Bush administration could undertake a desperate military strategy to thwart Iran's nuclear ambitions while simultaneously attempting to prevent the Iranian oil Bourse from initiating a euro-based system for oil trades. The later would require forced "regime change" and the U.S. occupation of Iran. Obviously this would require a military draft. Objectively speaking, the post-war debacle in Iraq has clearly shown that such Imperial policies will be a catastrophic failure. Alternatively, perhaps a more enlightened U.S. administration could undertake multilateral negotiations with the EU and OPEC regarding a dual oil-currency system, in conjunction with global monetary reform. Either way, U.S. policy makers will soon face two difficult choices: monetary compromise or continued petrodollar warfare. "I am a firm believer in the people. If given the truth, they can be depended upon to meet any national crisis. The great point is to bring them the real facts." - Abraham Lincoln "Whenever the people are well-informed, they can be trusted with their own government. Whenever things get so far wrong as to attract their notice, they may be relied on to set them to rights." - Thomas Jefferson References: [1] "Revisited - The Real Reasons for the Upcoming War with Iraq: A Macroeconomic and Geostrategic Analysis of the Unspoken Truth," January 2003 (updated January 2004) http://www.ratical.org/ratville/CAH/RRiraqWar.html [2] Hoyos, Carol & Morrison, Kevin, "Iraq returns to the international oil market," Financial Times, June 5, 2003 http://www.thedossier.ukonline.co.uk/Web%20Pages/FINANCIAL%20TIMES_Iraq%20returns%20to%20international%20oil%20market.htm [3] "War-Gaming the Mullahs: The U.S. weighs the price of a pre-emptive strike," Newsweek, September 27 issue, 2004. http://www.msnbc.msn.com/id/6039135/site/newsweek/ [4] Shivkumar, C., "Iran offers oil to Asian union on easier terms," The Hindu Business Line (June 16, 2003). http://www.thehindubusinessline.com/bline/2003/06/17/stories/2003061702380500.htm [5] Macalister, Terry, "Iran takes on west's control of oil trading," The [UK] Guardian, June 16, 2004 http://www.guardian.co.uk/business/story/0,3604,1239644,00.html [6] "US to invade Iran before 2005 Christmas," News Insight: Public Affairs Magazine, June 9, 2004 http://www.newsinsight.net/nati2.asp?recno=2789 [7] "Iran Eyes Deal on Oil Bourse; IPE Chairman Visits Tehran," Rigzone.com (July 8, 2004) http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=14588 [8] "Iran's oil bourse expects to start by early 2006," Reuters, October 5, 2004 http://www.iranoilgas.com [9] "Iran Eyes Deal on Oil Bourse, IPE Chairman Visits Tehran," ibid. [10] "The Choice of Currency for the Denomination of the Oil Bill," Speech given by Javad Yarjani, Head of OPEC's Petroleum Market Analysis Dept, on The International Role of the Euro (Invited by the Spanish Minister of Economic Affairs during Spain's Presidency of the EU) (April 14, 2002, Oviedo, Spain) http://www.opec.org/NewsInfo/Speeches/sp2002/spAraqueSpainApr14.htm [11] Russia shifts to euro as foreign currency reserves soar," AFP, June 9, 2003 http://www.cdi.org/russia/johnson/7214-3.cfm [12] "China to diversify foreign exchange reserves," China Business Weekly, May 8, 2004 http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-05/08/content_328744.htm [13] "Terror & regime change: Any US invasion of Iran will have terrible consequences," News Insight: Public Affairs Magazine, June 11, 2004 http://www.indiareacts.com/archivedebates/nat2.asp?recno=908&ctg=World [14] Analysis of Abu Musa Island, www.globalsecurity.org http://www.globalsecurity.org/wmd/world/iran/abu-musa.htm [15] J.W. Smith, "Destabilizing a Newly-Free Iran," The Institute for Economic Democracy, 2003 http://www.ied.info/books/why/control.html [16] "War-Gaming the Mullahs: The U.S. weighs the price of a pre-emptive strike," ibid. [17] Salama, Sammy and Ruster, Karen,"A Preemptive Attack on Iran's Nuclear Facilities: Possible Consequences," Monterry Institute of International Studies, August 12, 2004 (updated September 9, 2004) http://cns.miis.edu/pubs/week/040812.htm [18] Philips, Peter, "Censored 2004," Project Censored, Seven Stories Press, (2003) http://www.projectcensored.org/ Story #19: U.S. Dollar vs. the Euro: Another Reason for the Invasion of Iraq http://www.projectcensored.org/publications/2004/19.html William Clark is the author of an award-winning essay published online in early 2003 entitled: 'The Real Reasons for the Upcoming War with Iraq: A Macroeconomic and Geostrategic Analysis of the Unspoken Truth.' http://www.ratical.org/ratville/CAH/RRiraqWar.html , also published by Global Research at http://www.globalresearch.ca/articles/CLA302A.html This essay received a 2003 'Project Censored' award, and was published in the book, Censored 2004) [18] This pre-war essay hypothesized that Saddam sealed his fate when he announced in September 2000 that Iraq was no longer going to accept dollars for oil being sold under the UN's oil-for-food program, and switch to the euro as Iraq's oil export transaction currency. Note: Below is a description of this author's upcoming book: (Available spring 2005.) Petrodollar Warfare Oil, Iraq and the Future of the Dollar William Clark The invasion of Iraq may well be remembered as the first oil currency war. Far from being a response to 9-11 terrorism or Iraq's alleged weapons of mass destruction, Petrodollar Warfare argues that the invasion was precipitated by two converging phenomena: the imminent peak in global oil production, and the ascendance of the euro currency. Energy analysts agree that world oil supplies are about to peak, after which there will be a steady decline in supplies of oil. Iraq, possessing the world's second largest oil reserves, was therefore already a target of U.S. geostrategic interests. Together with the fact that Iraq had switched its oil transaction currency to euros -- rather than U.S. dollars -- the Bush administration's unreported aim was to prevent further OPEC momentum in favor of the euro as an alternative oil transaction currency standard. Meticulously researched, Petrodollar Warfare examines U.S. dollar hegemony and the unsustainable macroeconomics of 'petrodollar recycling,' pointing out that the issues underlying the Iraq war also apply to geopolitical tensions between the U.S. and other countries including the European Union (E.U.), Iran, Venezuela, and Russia. The author warns that without changing course, the American Experiment will end the way all empires end - with military over-extension and subsequent economic decline. He recommends the multilateral pursuit of both energy and monetary reforms within a United Nations framework to create a more balanced global energy and monetary system thereby reducing the possibility of future oil-depletion and oil currency-related warfare. A sober call for an end to aggressive U.S. unilateralism, Petrodollar Warfare is a unique contribution to the debate about the future global political economy. -- ---------------------------------------- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 538 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len From ouwehoer at centrin.net.id Wed May 24 20:52:25 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Thu, 25 May 2006 01:52:25 +0700 Subject: [Marinir] (KCM) Perbatasan: Nasib Prajurit Marinir di Nipah Memprihatinkan Message-ID: <016301c67f63$3760abd0$836549ca@userbqh63ufuge> http://www.kompas.com/kompas-cetak/0605/24/Politikhukum/2679333.htm Politik & Hukum Rabu, 24 Mei 2006 Perbatasan Nasib Prajurit Marinir di Nipah Memprihatinkan Nipah, Kompas - Para prajurit marinir yang ditempatkan di Pulau Nipah, Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Singapura kini kekurangan air minum. Mereka juga lama kekurangan uang. Dua prajurit yang sudah satu bulan ditugaskan di sana saat ditemui di Pangkalan Angkatan Laut Pos Pengamat Pulau Nipah, Selasa (23/5), mengaku hanya menerima uang makan Rp 17.500 per hari, padahal untuk sekali makan mencapai Rp 10.000 per hari. "Jadi pintar-pintar kita saja mengatur," ucap Wiji tetap semangat. Menyedihkan lagi, mereka pun kesulitan mendapatkan air minum. Untuk bisa minum, mereka harus menampung air hujan atau mengambil dari kubangan air jika kemarau datang. "Kalau untuk mandi, jangan ditanya. Ini saja sudah empat hari tidak mandi. Jadi maaf saja kalau agak bau," tutur Nur Iron tertawa. Prasasti terpancang kokoh Kemarin, Prasasti Bhinneka Tunggal Ika telah terpancang kokoh di Pulau Nipah. Pemancangan prasasti ini sekaligus juga menandai tekad seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga setiap titik peta bumi Indonesia agar tidak hilang dari negeri ini. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Sudarsono dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani meresmikan prasasti itu. Hadir menyaksikan sejumlah anggota Komisi II DPR, perwira tinggi TNI dan Polri, serta ratusan wakil organisasi pemuda, mahasiswa, keagamaan, akademisi, dan budayawan. (SUT) -- ---------------------------------------- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 552 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len From ouwehoer at centrin.net.id Thu May 25 09:53:25 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Thu, 25 May 2006 14:53:25 +0700 Subject: [Marinir] Launching Website FSAB, 25 Mei 2006. Message-ID: <001c01c67fd0$513f8400$836549ca@userbqh63ufuge> Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) Pada Hari Jadi Organisasi yang ke-3, kami memberanikan diri untuk me-launch Website FSAB, berikut ini kata sambutan dari Suryo Susilo, selaku Direktur FSAB. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian Wassalam, yhg. -------------------- Pembaca Yang Budiman, Setelah menyelenggarakan Silaturahmi Nasional pada 5 Maret 2004 yang menghasilkan "Ikrar Anak Bangsa", kegiatan FSAB lebih banyak merupakan konsolidasi ke dalam. Sesuai dengan Motto FSAB yaitu "Berhenti Mewariskan Konflik - Tidak Membuat Konflik Baru", dan Visi, Misi, serta Tujuan FSAB sangat relevan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia, yang rawan dengan konflik, baik vertikal maupun horizontal, maka untuk lebih memasyarakatkan FSAB melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat umum, pada ulang tahunnya yang ke-3, yaitu tanggal 25 Mei 2006, FSAB secara resmi meluncurkan Situs FSAB, yaitu: http://www.fsab.or.id Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak agar Situs FSAB dapat terus eksis untuk menyebarkan semangat silaturahmi, agar semangat silaturahmi (menjalin tali kasih) dapat mewarnai penyelesaian perbedaan pendapat dan konflik diantara sesama anak bangsa secara damai. Salam persaudaraan, FORUM SILATURAHMI ANAK BANGSA. Suryo Susilo Direktur -- ---------------------------------------- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 562 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len From ouwehoer at centrin.net.id Thu May 25 14:00:52 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Thu, 25 May 2006 19:00:52 +0700 Subject: [Marinir] Agus Widjojo: Reformasi TNI Berjalan Terus & FSAB Message-ID: <001b01c67ff2$e4128530$836549ca@userbqh63ufuge> http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Tokoh&id=113232 Kamis, 25 Mei 2006 Minggu, 2 April 2006 Reformasi TNI Berjalan Terus Sosok Dan Kiprah Agus Widjojo Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo, mantan kepala staf territorial TNI dan mantan wakil ketua MPR RI bicara panjang mengenai proses reformasi TNI. Menurut dia, perubahan bisa dilihat secara konkret, secara formal tapi juga bisa kita lihat secara kultural yang tidak bisa kasat mata kita lihat tergantung yang mana kita maksudkan. Kalau kita berbicara tentang struktural formal - terkadang orang melihat dalam gradasi sesuai perjalanan waktu - kurang bisa menghargai perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh TNI yang sebetulnya itu diawali oleh TNI sendiri. Misalnya ketika kita coba bandingkan TNI saat ini dengan keadaan 10 tahun yang lalu. Ketika itu kalau sebuah partai politik akan memilih ketua umum, mereka tidak berkonsultasi kepada siapapun termasuk kepada Mendagri pun tidak, mereka akan memilih untuk berkonsultasi kepada Kepala Staf Sosial Politik Angkata Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Pak Agus, kami sebagai orang awam melihat dikotomi militer dalam konteks reformis yaitu tentara reformis dan tentara konservatif. Bapak tampaknya termasuk dalam kategori tentara yang reformis. Saya mungkin tidak akan mengatakan beberapa peristiwa yang kemudian mengaitkan seberapa reformis Anda dan sebagainya. Saya mulai dengan pertanyaan apakah Bapak merasa sebagai tentara yang reformis? Mungkin terlalu berat kalau kita mulai dari beban karena menyandang sebuah predikat. Saya melihat itu hasil dari sebuah proses. Dalam pengertian, manusia itu hanya bisa berusaha untuk mencari peran yang diberikan kepada dirinya oleh Yang Maha Pencipta dan bagaimana bisa berbuat yang sebaik-baiknya di dalam peran tersebut. Apakah Anda merasa bahwa Anda mendapatkan peran yang kebetulan pas? Saya rasa pencarian peran itu adalah sebuah proses yang berlangsung sepanjang hayat. Kita tidak pernah bisa untuk memastikan atau menyimpulkan bahwa inilah peran saya. Kita akan terus mencari. Di dalam konteks proses untuk berusaha sebaik-baiknya itu, kita mendapatkan sebuah hasil atau posisi yang dapat menimbulkan citra yang kemudian diwakili oleh predikat yang mungkin diberikan oleh publik. Saya kebetulan agak mengikuti proses itu sendiri yaitu ketika paradigma baru Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang diwacanakan. Kalau tidak salah, pada tahun 1999 peran sosial politik TNI diredefinisi, kemudian pada tahun 2001, kalau tidak salah, kemudian ada semacam paradigma baru TNI. Dalam hal ini ada dua hal yang mungkin tidak banyak orang tahu; Pertama, penegasan tentang peran sosial politik TNI yang waktu itu diprakarsai Jenderal Wiranto. Kedua, rapat pimpinan (Rapim) TNI pada 20 April 2000 yang dipimpin oleh Panglima TNI Widodo. Di mana peran Anda pada saat momen tersebut karena waktu itu kita semua langsung tahu bahwa Bapak punya semacam peran yang besar dalam menyiapkan paradigma baru TNI ini? Pertama saya memang perlu untuk angkat topi bahwa Mbak Dhani lebih hapal tanggal-tanggal tentang TNI tersebut daripada saya. Tapi kalau menyangkut peran tadi kita melihat pada buku paradigma baru pertama yang diterbitkan dalam sebuah brosur pada 5 Oktober yang ditandatangani oleh Jenderal Wiranto. Pada waktu itu, fungsi itu berada pada Kepala Staf Sosial Politik TNI yang waktu itu dijabat oleh Letnan Jenderal (Letjend) Susilo Bambang Yudhoyono. Saya bekerja erat dan dekat dengan beliau dan pada waktu itu tidak dapat kita lupakan kita masih berada pada dwifungsi. Karena itu paradigma baru pertama itu masih bersifat menghaluskan pelaksanaan dwifungsi. Ingat, tidak selalu di depan tapi bisa di belakang, tidak menduduki tapi mempengaruhi. Itu berarti peran sosial politik itu masih ada, tinggal menghaluskan. Nah, pada saat paradigma baru kedua saat iatu Panglimanya adalah Laksamana Widodo, saya menggantikan Letjend Susilo Bambang Yudhoyono. Pada waktu itu kita sudah bisa melepaskan diri sama sekali dari kultur dwifungsi sehingga paradigma baru yang kedua itu adalah paradigma baru peran TNI yang menempatkan TNI sebagai bagian dari sistem nasional sesuai dengan peran dan kewenangannya yang diberikan oleh konstitusi berdasarkan kesepakatan bangsa. Ini adalah fungsi pertahanan yang sama sekali terbebas dari peran sosial politik karena semua diletakkan sebagai bagian dari sistem nasional. Apakah Bapak melihat ada perubahan yang signifikan dengan adanya paradigma baru TNI ini tentang bagaimana meletakkan tentara dalam konteks negara demokrasi pada saat sekarang ini? Perubahan bisa kita lihat secara konkret, secara formal, tapi juga bisa kita lihat secara kultural yang tidak bisa kasat mata kita lihat, tergantung yang mana kita maksudkan. Kalau kita berbicara tentang struktural formal - terkadang orang melihat dalam gradasi sesuai perjalanan waktu - kurang bisa menghargai perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh TNI yang sebetulnya itu diawali oleh TNI sendiri. Tetapi kalau kita - dan ini saya selalu katakan untuk mengejutkan teman-teman yang melupakan hal itu, coba kita bandingkan 10 tahun yang lalu. Ketika itu kalau sebuah partai politik akan memilih ketua umum, mereka tidak berkonsultasi kepada siapapun termasuk kepada Mendagri pun tidak, tetapi berkonsultasi kepada Kepala Staf Sosial Politik Angkata Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Perubahan itu memang baru terasa signifikan dan kontras dan tidak bisa kita rasakan sebagai sesuatu terjadi dengan sendirinya. Artinya bahasa wawancaranya itu taken for granted. Kalau kita bandingkan dengan 10 tahun yang lalu, waktu itu TNI sangat dominan menguasai panggung sosial politik Indonesia, partai politik dan organisasi massa akan sangat bergantung kepada restu ABRI. Kemudian jabatan-jabatan sipil di hampir semua departemen, eselon I, direktur jenderal (Dirjen), inspektur jenderal (Irjen) diduduki oleh perwira aktif TNI saat itu. Dengan demikian perubahannya signifikan. Jangan lupa juga dalam pemilu, TNI beserta keluarganya memang mendukung Golkar. Sekarang semua itu tidak kita lihat lagi. Dan tidak hadir di lingkungan kita. Bukankah itu sebuah perubahan yang signifikan. Tetapi kalau kita berbicara tentang kultur dan di bawah tataran yang terlihat maka perubahan ini tidak bisa menghindarkan diri dari rumus-rumus sebuah proses perubahan. Artinya perubahan itu tidak bisa kita harapkan berlangsung sekaligus sama untuk semua pihak karena kecepatan orang untuk menyadari berubah itu juga tidak sama. Dan proses perubahan tidak akan bisa untuk menghindari tantangan pertama dan utama untuk sebuah proses perubahan yaitu menyamakan visi. Semuanya serempak untuk bisa merasa bahwa kita merasa perlu untuk berubah. Menurut Bapak, bagaimana strategi perubahan itu dilakukan? Artinya, mengubah mindset itu adalah masalah yang sangat sulit karena dalam hal ini kita bicara soal kultur, kebiasaan, dan kita bicara macam-macam hal. Kalau dalam konteks tentara, tentara itu sangat patuh dengan hirarki, komando, dan segala macamnya. Kalau diletakkan dalam konteks itu, apa sebaiknya yang dilakukan dalam konteks reformasi TNI tadi? Sebetulnya - dan ini selalu saya katakan - untuk mengatur dan mengatakan tentara itu seharusnya bagaimana adalah mudah. Beritahu saja pimpinannya bagaimana kita menghendaki tentara bertindak, berposisi, maka dia akan mengalur kepada kebijakan komando pimpinan tersebut. Itu juga sebetulnya adalah rumus pertama dalam setiap proses perubahan yaitu pimpinan puncak harus meyakini perlunya untuk berubah dan mengapa berubah serta bagaimana perubahan itu terjadi. Saya rasa itu yang terpenting. Selama ini memang bisa kita katakan bahwa posisi pimpinan puncak TNI memang belum pernah diduduki oleh seorang perwira yang sepenuhnya percaya, meyakini akan perlunya TNI berubah, sehingga proses perubahan ini baru bergerak secara merayap sampai tingkat staf untuk meyakinkan Panglima perlunya perubahan ini. Tetapi mungkin itu juga memberikan hikmah bahwa perubahan itu kalau dipaksakan secara terlalu cepat tentunya akan menimbulkan gesekan-gesekan karena perbedaan kecepatan dan kemampuan untuk menangkap kebutuhan akan perubahan yang tadi saya katakan. Jadi memang ada hikmahnya bahwa mungkin ada elemen-elemen yang ingin mengadakan perubahan secara cepat, tetapi ada juga elemen-elemen yang lebih bijak untuk bisa meredam kecepatan dan melaksanakan perubahan itu dalam kecepatan yang lebih sesuai dengan kenyataan. Anda merupakan putra dari pahlawan revolusi kita yaitu Jenderal Sutoyo. Apakah kehidupan Anda menjadi seorang tentara terinspirasi oleh Bapak Anda dan bagaimana Anda melihat Bapak Anda sebagai tentara juga? Saya juga tidak tahu dalam keadaan itu saya bersama ayah saya atau tidak. Tapi ada dua hal yang sering ditanyakan pada saya, setelah semua yang terjadi, yaitu pertama adalah apakah memang Pak Agus itu bercita-cita untuk menjadi pemikir dalam karir tentara. Kedua, apakah Pak Agus itu dari sejak kecil bercita-cita jadi tentara. Keduanya salah. Yang pertama, pemikir itu adalah persepsional. Tetapi perlu diingat bahwa sebagian besar dari karir saya sebagai perwira aktif TNI itu saya habiskan untuk satuan Kostrad. Saat pangkat kolonel, saya baru masuk Jakarta dan saya sendiri terkejut waktu diperintahkan untuk menduduki jabatan Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad. Saya jadi kaget, lho kolonel itu masih harus terjun toh. Jadi sebagian besar karir saya ada di satuan tempur dan saya melihat serta bergaul dengan para prajurit-prajurit di asrama tentara. Tetapi itu juga memberikan hikmah kepada saya bahwa saya dipaksakan untuk dapat melihat dan hidup bersama kehidupan prajurit yang asli di asrama. Menurut saya, kesempatan untuk bisa menghayati kehidupan prajurit pada tingkat dasar seperti itu langka. Tetapi peluang, misalnya, untuk memasuki markas komando, markas besar, jabatan-jabatan perencanaan, jabatan strategis itu akan ada waktunya di masa depan. Tetapi kesempatan untuk bisa bergaul dengan para prajurit itu hanya dilalui satu kali. Yang kedua apakah memang sejak kecil cita-cita saya itu menjadi tentara? Tidak. Saya menyadari bahwa saya hidup di tengah-tengah kehidupan lingkungan tentara. Tetapi saat itu saya belum berpikir, namanya juga anak SMA Betawin jadi siapa sih yang berpikir serius tentang masa depan, kerja saya juga banyak mainnya. Saya tidak terpikir menjadi tentara karena terutama badan saya kecil, jadi apakah bisa saya menjadi tentara. Sampai ketika menjadi perwira, saya jadi bertanya-tanya apa sih ukuran atau kriteria seorang perwira yang sukses? Apa saya memenuhi persyaratan itu? Seperti tadi saya katakan, inilah sebenarnya yang merupakan proses pencarian terhadap peran yang bisa saya mainkan dan diberikan kepada saya di dalam hidup ini. Pak Agus bersama rekan-rekan korban Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S/PKI), anak-anak korban G 30 S/PKI, membentuk semacam Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Sebetulnya yang justru menarik dari forum ini adalah semboyannya. Kalau tidak salah semboyannya adalah lupakan konflik semacam itu dan jangan ciptakan konflik baru. Ini menarik karena sebagian besar anak tentara di sana. Ada anak DN Aidit, cucu Daud Beureuh, kemudian Kartosuwiryo, dan lainnya. Ini suatu hal yang sangat menarik sekali bahwa rekonsiliasi justru datang dari bawah dan justru diprakarsai oleh anak-anak tentara korban G30 S/PKI. Pak Agus mungkin bisa menceritakan sedikit asal muasal mengapa ini ada dan mengapa harus ada? Iya, peran yang dimainkan dalam rangka mengumpulkan teman-teman dari generasi kedua, ketiga dari peristiwa yang kemudian merobek-robek bangsa menjadi terpecah-pecah secara emosional, sebetulnya lebih banyak dimainkan oleh adik saya, Nani Nurahman karena dia seorang psikolog seperti Mbak Dani. Tapi sebuah pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah mengapa hal itu bisa terjadi. Proses ini terjadi dari inisiatif masing-masing teman itu sendiri. Mereka dengan sukarela sudah bisa meninggalkan masa lalu dan kemudian di dalam diri mereka sendiri membangun kesepakatan untuk bisa hidup bersama-sama dengan teman-teman yang berasal dari kelompok yang berbeda yang mungkin berhadapan dalam peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa ini. Jadi di sini kita ambil pelajaran bahwa rekonsiliasi yang sebenarnya itu hanya bisa terjadi apabila ada keikhlasan, kerelaan dari masing-masing individu untuk memandang masa lalu itu dalam kesepakatan dan membangun sebuah kehidupan baru yang lebih berorientasi ke masa depan. Artinya, rekonsiliasi itu sulit untuk dibangun apabila prosesnya merupakan pemaksaan eksternal, berasal dari kekuatan luar tanpa disadari hakikat atau semangatnya dari keikhlasan dalam diri masing-masing aktor yang terlibat tersebut. Menurut Anda, apakah ini relatif berhasil ? Kerelaan untuk memaafkan masa lalu tanpa harus melupakan, tahap satu berhasil karena kehadiran secara fisik didalam sebuah kelompok yang bersama-sama menjalin kehidupan dan komunikasi itu sudah ada dan berhasil. Tetapi saya melihat tahapan kedua sebagai sebuah tantangan. Tahapan kedua itu adalah beranikah kita berbicara secara terbuka menurut versi kita masing-masing untuk mencapai sebuah kesepakatan, dimana dalam pembicaraan itu tentu terdapat pertentangan pendapat karena masing-masing posisinya yang mungkin akan saling berhadapan. Itu yang masih harus diuji karena hanya dengan forum seperti itu kita bisa memberikan saluran keluar menuju healing process (proses penyembuhan/rekonsiliasi). . Kalau dalam konteks yang lain lagi, misalnya kasus Tanjung Priok, kita juga bicara soal rekonsiliasi tapi boleh dikatakan proses ini gagal. Dalam arti, hal ini masih sekadar wacana saja, ada yang pro ada yang kontra dan sebagainya. Dalam konteks yang pernah dilakukan oleh Anda dalam Forum Silaturrahmi Anak Bangsa ini, apa kira-kira yang bisa dilakukan dalam peristiwa Tanjung Priok ini karena masing-masing pihak bersikukuh untuk tetap pada pendiriannya sehingga rekonsiliasi akhirnya belum terjadi? Selama masing-masing pihak masih bersikukuh pada pendiriannya dan tidak mau memberikan sejengkal konsensi apapun maka rekonsiliasi itu tidak akan terjadi. Kalau rekonsiliasi hanya kita lihat sebagai zero sum game, dan satu pihak masih dalam pendirian tidak bersalah, bahwa dia yang paling benar dan pihak yang lain yang sebetulnya menanggung kesalahan, maka rekonsiliasi tidak mungkin akan terjadi. Rekonsiliasi hanya akan terjadi atas dasar kompromi dan kompromi itu memerlukan pengorbanan, sedikit atau banyak dari semua pihak yang terlibat. Tanpa ada pengorbanan rekonsiliasi tidak akan tercapai. Dalam FSAB (Forum Silaturahmi Anak Bangsa), apa saja yang dilakukan selama ini, selain kegiatan rekonsiliasi diantara para anggota-anggotanya? Kita masih berada dalam proses mengembangkan diri dan sebetulnya juga mencari identitas diri tentang dimana dan bagaimana bisa memberikan sumbangan bagi masyarakat Indonesia dengan masa lalu atau sejarah masa lalu yang kita kenal untuk mencapai kesepakatan, memandang masa lalu, dan mulai memandang masa depan. FSAB hadir menawarkan sebuah model siapa tahu model itu bisa dijadikan sebagai bahan banding. FSAB juga masih mencari apa sebetulnya yang bisa ditularkan kepada kawan-kawan komponen bangsa lainnya yang berada pada situasi yang sama, tetapi kita tidak bisa mengklaim bahwa semua orang itu, semua komponen harus sama seperti FSAB karena ada satu yang sulit, semua itu diawali dari diri kita sendiri dan FSAB sudah bisa memulainya dan itu tidak bisa kita paksakan kepada orang lain. -- ---------------------------------------- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 564 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len From elite_navyseal at yahoo.com Fri May 26 05:23:02 2006 From: elite_navyseal at yahoo.com (aditya kusuma wardhana) Date: Thu, 25 May 2006 20:23:02 -0700 (PDT) Subject: [Marinir] Launching Website FSAB, 25 Mei 2006. In-Reply-To: <001c01c67fd0$513f8400$836549ca@userbqh63ufuge> Message-ID: <20060526032302.90267.qmail@web33004.mail.mud.yahoo.com> Congratulation for the http://www.fsab.or.id Launching ... Indahnya kebersamaan.... --- Yap Hong Gie wrote: > Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB) > > Pada Hari Jadi Organisasi yang ke-3, kami > memberanikan diri untuk me-launch > Website FSAB, berikut ini kata sambutan dari Suryo > Susilo, selaku Direktur > FSAB. > > Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian > > Wassalam, yhg. > -------------------- > > > Pembaca Yang Budiman, > > Setelah menyelenggarakan Silaturahmi Nasional pada 5 > Maret 2004 yang > menghasilkan "Ikrar Anak Bangsa", kegiatan FSAB > lebih banyak merupakan > konsolidasi ke dalam. > > > Sesuai dengan Motto FSAB yaitu "Berhenti Mewariskan > Konflik - Tidak Membuat > Konflik Baru", dan Visi, Misi, serta Tujuan FSAB > sangat relevan dengan > situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia, > yang rawan dengan > konflik, baik vertikal maupun horizontal, maka untuk > lebih memasyarakatkan > FSAB melalui media yang mudah diakses oleh > masyarakat umum, pada ulang > tahunnya yang ke-3, yaitu tanggal 25 Mei 2006, FSAB > secara resmi meluncurkan > Situs FSAB, > yaitu: http://www.fsab.or.id > > > Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak agar > Situs FSAB dapat terus > eksis untuk menyebarkan semangat silaturahmi, agar > semangat silaturahmi > (menjalin tali kasih) dapat mewarnai penyelesaian > perbedaan pendapat dan > konflik diantara sesama anak bangsa secara damai. > > > Salam persaudaraan, > FORUM SILATURAHMI ANAK BANGSA. > > > Suryo Susilo > Direktur > > > -- > ---------------------------------------- > I am using the free version of SPAMfighter for > private users. > It has removed 562 spam emails to date. > Paying users do not have this message in their > emails. > Get the free SPAMfighter here: > http://www.spamfighter.com/len > > > > _______________________________________________ > Marinir mailing list > Marinir at polarhome.com > http://www.polarhome.com/mailman/listinfo/marinir > __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com From ouwehoer at centrin.net.id Sun May 28 21:05:47 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Mon, 29 May 2006 02:05:47 +0700 Subject: [Marinir] Fw: Tim Medis Perhimpunan INTI di Jogjakarta Message-ID: <00d801c68289$c3212ea0$836549ca@userbqh63ufuge> ----- Original Message ----- From: Benny Setiono To: Yap Hong Gie ; Tom Setiawan Sent: Monday, May 29, 2006 1:08 AM Subject: Fw: Tim Medis Perhimpunan INTI di Jogjakarta ----- Original Message ----- From: lisa suroso Sent: Monday, May 29, 2006 12:46 AM Subject: Tim Medis Perhimpunan INTI di Jogjakarta Rekan-rekan yang terhormat, Sehubungan dengan bencana gempa yang menimpa Jogjakarta dan sekitarnya hari Sabtu, 27 Mei 2006; Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) memberangkatkan tim medis yang terdiri dari 17 dokter dan 13 relawan. Tim ini akan berangkat hari Senin pukul 05.00 dari Bandara Halim Perdana Kusuma bersama dengan tim Kopassus dengan pesawat Hercules, membawa serta seperangkat alat-alat medis dan obat-obatan. Sementara itu 1 mobil ambulan, 1 mobil kijang dan kloter pertama logistik yang terdiri dari 500 kg beras, 150 dus indomie, 250 aqua, 100 dus susu, 100 dus biskuit, 25 kg abon sudah berangkat sore ini (28/5) pukul 18.00. 8000 dus makanan kering akan segera menyusul, dan bantuan logistik lainnya akan dipasok oleh anggota INTI Jogjakarta yang mempunyai toko-toko sembako. 30 orang tim dokter dari INTI Surabaya, 1 orang dokter dari INTI Cirebon dan 3 orang dokter dari INTI Semarang akan segera menyusul dan diperkirakan hari Rabu 31 Mei 2006 sudah dapat beroperasi bersama. Posko sementara Tim INTI akan bertempat di Jl. Magelang, di halaman Restaurant Pacific. Kami juga akan bekerjasama dengan rekan-rekan dari Yayasan Air Putih untuk mengupdate informasi dari tempat-tempat pengungsian dengan memanfaatkan sarana informasi terupdate secara online melalui http://mediacenter.or.id Terimakasih atas dukungan dan doa anda semua. Untuk informasi langsung dari lapangan silakan hubungi Lisa Suroso di 0812-9528494. Salam, Lisa Suroso Humas Perhimpunan INTI Sekretariat Perhimpunan INTI Jl. Roa Malaka Utara no. 5C-D Jakarta 11230 Telp +62 21 6915891 Fax +62 21 6915893 -- ---------------------------------------- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 602 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len From ouwehoer at centrin.net.id Mon May 29 05:06:23 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Mon, 29 May 2006 10:06:23 +0700 Subject: [Marinir] Indonesia Digest No: 17.06 ; 29 - 05 - '06 Message-ID: <002d01c682cc$ec147220$836549ca@userbqh63ufuge> INDONESIA DIGEST Indonesia's complex Issues in a Nutshell By: Ms. Wuryastuti Sunario Published by: TBSC-Strategic Communication No.: 17.06 - Dated: 29 May 2006 Our condolences and deepest sympathies to the victims of the Yogyakarta Earthquake In this issue: BREAKING NEWS: THE SATURDAY MORNING QUAKE THAT KILLED MORE THAN 4,000 ------------------------------------------------------- BREAKING NEWS: THE SATURDAY MORNING QUAKE THAT KILLED MORE THAN 4,000 For weeks now inhabitants in the ancient city of Yogyakarta, in the densely populated heart of Java, had been looking north with fear, for Mt. Merapi had threatened to erupt any moment now. Emergency preparedness efforts had been meticulously set in place along threatened slopes, from emergency bunkers to evacuation sites, tents, clinics, foodstuff distribution, trucks, inspections, even to locations where to evacuate cattle to: all was ready for the eruption of Mount Merapi. But, man proposes and God disposes. For, completely unexpected, disaster struck from the south, from the Indonesian Ocean floor. On Saturday morning, 27 May, at exactly 05.54 am local time, a tectonic earthquake measuring 5.9 (other sources mention 6.2) on the Richter Scale, rattled the area for almost one minute (other reports say five minutes) as the city was just awakening from sleep. Soon, in the bright morning sun, thousands of houses were seen reduced to rubble. People were running in panic screaming or crying in pain or stunned unable to move. Then, throngs ran up streets, trying to flee to higher ground fearing a tsunami. For, as the sea level was seen rising, rumour of an oncoming tsunami had created even more panic. Motorbikes and cars filled roads to escape the city. But, up north towards the mountains, at the same moment, Mt. Merapi was coming to life again, spewing threatening smoke, blowing large clouds high into the air and throwing down rains of ash over towns and countryside. Had Merapi erupted, had it caused the quake? Thankfully, however, soon the Geological Office assured that no tsunami was created by the quake, thus calming all. And, since the earthquake was tectonic, which was caused by the collision between the Indo-Australia plate and the Eurasia plate, the quake had no direct connection with the Merapi volcano. Volcanologists , however, warned that the powerful quake could disturb the lava dome sitting precariously atop the crater, which could collapse and avalanche down the slopes at any moment, causing another disaster. And so, at the end of one day of exhausting rescue operations, more than three thousand people were counted dead and thousands more injured. All the hospitals in Yogyakarta and surroundings were completely overwhelmed and way over capacity, no longer able to handle the dead and wounded, many victims had fractured bones and more were bleeding profusely. Blood supply, medicines, bandages, had run out. In the evening, Yogyakarta Governor, Sultan Hamengku Buwono X, called on all hospitals on Java to help out, as victims were attended to lying on straw mats, plastic sheets or newspapers on hallway floors or in hospital driveways and gardens, with some drips hanging from trees. Meanwhile, in Yogya's southern suburb of Bantul, which is located closest - at a mere six kilometer- to the quake's epicenter, the town was completely flattened, with no house left standing. For houses and buildings here are not built to withstand quakes. Along Yogya's main street, Malioboro, tens of shophouses were cracked or roofs collapsed. The airport of Adisucipto was closed immediately, as its roof in the domestic terminal had collapsed onto the floor, electricity was down and computers broken. Parts of its runway had cracked and sunk. The last flight out of Yogyakarta was a Garuda Indonesia plane that took off minutes before the quake. Power lines had also fallen down in parts of the city and phone communications was difficult. President Yudhoyono was quick to response. Eve before noon that fateful Saturday, the President and entourage of Ministers directly involved with disaster relief, had flown to the stricken city of Yogyakarta, a 45-minutes flight from the capital. Consoling the wounded and homeless, the President there and then decided to personally oversee disaster relief operations himself, staying in Yogyakarta for a number of days. He also immediately ordered the military to provide logistics and personnel, help with evacuation of the living and search for the dead and wounded from under the rubble of thousands of homes. Vice-President, Jusuf Kalla, meanwhile, was entrusted with coordination of relief operations in Jakarta. In a press conference, VP Jusuf Kalla informed that help had been pledged by a number of countries. Singapore will send US$ 50 million in medicines, tents, blankets and military medical personnel; China has pledged US$ 2 million, Canada US$ 1.8 million, Saudi Arabia US$5 million in medicines and logistics, The United States US$ 2.5 million, Japan Yen 100 million, Holland Euro 1 million, and the UNICEF 2,000 tents and 9,000 pieces of tarpaulin. On Suday, the second day after the deadly earthquake, the immediate problem became: how to distribute food, drinking water and clothing to the thousands of evacuees who lost all except the clothing on their bodies? Worst still, with a shortage of tents, many evacuees had to sit in the open air unprotected, when rain drenched the city. Meantime, Yogyakarta's economic life had come to a near a standstill as people tried to recover from the shock, assemble their wits and whatever may be left of their scarce belongings among the ruins that was once their home. For, more than 200,000 are reported to have lost their homes and belongings with nowhere to go and nothing to eat. And so, by the end of the second day, on Sunday, the body count mounted to over 4, 000 dead. The official count is 4,661 dead. But, Coordinating Minister for Welfare, Aburizal Bakrie, expects the number to reach closer to 5,000. Indonesian Geological experts said that the earthquake that struck Yogyakarta had a strength of 6.2 MMI (Modified Mercally Intensity) or equal to 5.9 on the Richter scale. Its epicenter was located some 38 km. south west of the city of Yogyakarta, close to shore, at a depth of 33 km below the surface, with tremors moving south-west to north-east. Of the historic sites surrounding Yogyakarta, the 9th. century Buddhist temple Borobudur was so far reported unscathed, although there are fears that its foundation and structure may have been affected. Nonetheless, the 9th century Prambanan Hindu temple, meaning "The Slender Maiden", due north east of Yogyakarta in the district of Klaten has been damaged, with sections of stones of the main Siva temple part having fallen off. But, worst damage was suffered by the adjacent temple dedicated to the Lord Brahma. The Prambanan temple is said to have been completed in the year 856 AD. The nearby 9th. century Buddhist temples of Sewu and Plaosan are reported to have also suffered damage. In the city of Yogyakarta itself, the Justice Pavilion in the Keraton or Palace of the Sultan, known as the "Traju Mas" had collapsed, causing people to whisper: "is this a symbol that Justice in the country has collapsed?" Next to the Keraton, parts of the newly renovated "Taman Sari" water palace has also been badly damaged. The Keraton of Yogyakarta was designed and built by Yogya's founder, Sri Sultan Hamengkubuwono I, in stages between 1756 and 1790. Designed along the ancient Hindu-Javanese concept of the cosmos, the Keraton or Palace faces North-South. To the north it faces Mount Merapi, and to its South the Indian, or Indonesian ocean. Celebrations move north, while funeral processions pass through the southern gates. The wild Indonesian ocean is believed to be the abode of the "Queen of the South Seas" otherwise known as "Ni Loro Kidul", believed to be the Consort of the Sultans. The Sultan himself, however, believes that this concept holds the basic philosophy understood by the Keraton of Yogyakarta, namely that royal governance must look to God and dedicate its rule to the Almighty, while its government must be very much rooted in the interest of the people, and live and govern for the welfare of her subjects. The Traju Mas pavilion in the Keraton is, nonetheless, indeed a symbol that justice must be upheld. . As to the extent of damage suffered by tourist facilities and hotels, no news or data have as yet been received. The Adisucipto Airport is expected to be re-opened for commercial flights by Monday, 29 May. However, trains to and from Yogyakarta have continued services. Recovery Efforts On Sunday, Sultan Hamengkubuwono X, declared the province of Yogyakarta under Emergency situation between five to seven days, as the local government assist those wounded, in medical and food needs and bury the dead. Total damage will be assessed and total financial reconstruction needs determined. Meanwhile, national government assessed that Yogyakarta will need a total of Rp. 1 trillion for emergency relief during 3 months, and reconstruction and rehabilitation efforts within one year. In the Emergency stage, Rp. 20.7 billion for the first three months is needed to buy foodstuff, Rp. 1 billion for basic furniture and cooking utensils for 10,000 families; and Rp. 5 billion for clothing. Rp. 20 billion is allocated to purchase 20,000 tents, Rp. 6.25 billion to purchase 25 mobile water tanks, Rp. 500 million to buy 1,000 mobile toilets, and Rp. 5 billion for lighting. Another Rp. 25 billion is earmarked to buy foodstuff for the following 3 months. For reconstruction purposes, Rp. 35 million is allocated to rebuild 10,000 heavily damaged houses at Rp. 350 billion, and Rp. 250 billion for 10,000 lightly damaged houses. Rp. 200 billion is allocated to reconstruct 200 schools at Rp. 500 million each, Rp. 50 billion to repair government buildings and Rp. 50 billion to repair damaged mosques and churches. WHERE CAN YOU SEND YOUR CONTRIBUTIONS ? : What are needed? The Regent of Bantul has pleaded for tents. There is also an immediate need for blankets, drinking water, clothing, milk for babies, jerry cans to fill water, candles, torch lights, mats, women's sanitary napkins, and home medicines against headaches, stomach aches, muscle aches, etc. Hospitals need blood supply, antibiotics, medicines for drips, body bags, gauze for bandages. Most help so far have been for adults. There is an urgent need for infants' and children's food and clothing. Money is of course welcome. Almost all of Indonesia's Television stations and newspapers have opened a relief account. Most active are Metro TV, ANTV, Indosiar and RCTI. Kompas Account is: PT Kompas Media Nusantara/Dana Kemanusiaan Kompas, at Bank BNI Jakarta Kota, No. 14132840; Bank BCA Gajah Mada branch, no.: 012300577.2 and Bank Mandiri at Plaza Mandiri Branch, no.: 07-000-777-8888. Metro TV/Media Indonesia: to Media Televisi Indonesia at BCA Bank, Puri Indah branch, no. 288.3015959, or Bank Mandiri Pondok Indah Mal branch, account no. 101-000-277777. While medicines, foodstuffs and others can be delivered to: Media Group Komplex Delta Kedoya, Jalan Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, West Jakarta. (Sources: Metro TV, ANTV, Kompas, Media Indonesia, Bisnis Indonesia ) (Tuti Sunario) For your comments or further inquiries, please e-mail to: tbsc-strategy at indo.net.id ------------------------------------------------------------- -- ---------------------------------------- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 612 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len From ouwehoer at centrin.net.id Mon May 29 15:57:52 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Mon, 29 May 2006 20:57:52 +0700 Subject: [Marinir] TURUT BERDUKA CITA & IKUT PRIHATIN Message-ID: <002501c68328$00240950$836549ca@userbqh63ufuge> Atas nama segenap keluarga saya menyampaikan: Turut Berduka Cita & Keprihatinan yang medalam atas bencana gempa yang menimpa masyarakat Jogja & sekitarnya. Bagi korban yang meninggal semoga arwahnya diterima di sisi-NYA. Bagi korban luka-luka semoga Tuhan meringankan penderitaan mereka dan segera pulih, agar bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Untuk seluruh keluarga korban bencana, semoga senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan. Wassalam, yhg. ------------------- -- ---------------------------------------- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 616 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len From ouwehoer at centrin.net.id Tue May 30 21:36:50 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Wed, 31 May 2006 02:36:50 +0700 Subject: [Marinir] Press Release: Tuntutan Pembubaran FPI, MMI, dan HTI Message-ID: <00e201c68420$69cc62a0$836549ca@userbqh63ufuge> Press Release: "Tuntutan Pembubaran FPI, MMI, dan HTI" Republik Indonesia berdiri di atas landasan keberagaman dan kemajemukan. Terdiri atas berbagai suku, agama, etnik, aliran kepercayaan, juga pandangan politik. Walaupun berbeda tiap warganegara bersatu-padu berjuang dan mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan. Inilah modal awal bangsa yang tak bisa dipungkiri keberadaannya bahkan jauh sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Keberagaman dan kemajemukan itu justru menjadi kekayaan negeri yang sama-sama kita cintai ini. Sebuah semboyan cerdas lantas dirumuskan para pendiri bangsa dalam satu kalimat yan sudah sangat akrab dengan kita: Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, tapi pada hakekatnya kita satu. Berbagai perbedaan itu diakui keberadaannya, bahkan dilindungi konsitusi UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara. Namun kita merasakan keutuhan bangsa belakangan ini terganggu akibat munculnya berbagai tindakan yang tidak lagi menghargai perbedaan dan keberagaman. Ancaman dan tindakan kekerasan yang dilakukan beberapa kelompok sipil terhadap warga sipil lainnya, sungguh telah melukai bangsa yang dibangun dengan susah payah oleh para pendiri bangsa ini. Pancasila dan UUD 1945 telah dilanggar berkali-kali. Supremasi hukum yang mestinya dijunjung tinggi dalam negara hukum dicampakkan. Seharusnya aksi-aksi kekerasan tersebut menjadi perhatian aparat keamanan. Namun kami melihat tidak adanya tindakan tegas terhadap mereka, bahkan aksi-aksi kriminal dan kekerasan itu terus berantai dan berlanjut di berbagai tempat di Indonesia. Mulai dari penutupan paksa terhadap gereja, rumah-rumah ibadah, penyerangan terhadap Ahmadiyyah, Komunitas Eden, ancaman dan penyerangan terhadap lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mengusung tema kebebasan beragama, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Kasus paling terakhir adalah penyerangan terhadap FAHMINA Institute di Cirebon (21/5/06) dan mengusir mantan Presiden Republik Indonesia, K.H. Abdurrahman Wahid, di Purwakarta Jawa Barat (23/5/06) Oleh karena itu, kami menyampaikan sikap sebagai berikut: 1. Tindakan-tindakan kriminal dan kekerasan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Hizb Tahrir Indonesia (HTI) yang kami sebut sebagai "preman berjubah" telah menciptakan keresahan masyarakat, melanggar hukum-hukum yang berlaku di republik ini, serta melecehkan aparat negara. 2. Menyaksikan berbagai fakta dan aksi yang telah mereka lakukan selama ini, kami menuntut aparat pemerintah untuk membubarkan organisasi-organisasi tersebut, karena mereka telah mengancam keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). 3. Apabila poin-poin di atas tidak ditanggapi oleh aparat negara, maka jangan salahkan kami, apabila kami melakukan tindakan perlawanan sebagai bentuk pembelaan diri. Jakarta, 26 Mei 2006 Garda Bangsa, Garda Kemerdekaan, Pemuda Demokrat, Aliansi Betawi Bersatu, Pencak Silat Pagar Nusa, Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan, SKP-HAM, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Institut Indonesia Muda, YMCA (Young Men Christian Association), Gerak Indonesia, Pendawa, FPPI, Pemuda Katolik, PGIW-DKI Jakarta, Gerakan Revolusi Nurani (GRN), Aliansi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Penanda-tangan Petisi: 1. Eman Hermawan (Ketua Umum Garda Bangsa) 1 _______________ 2. Ahmad Taufik (Ketua Umum Garda Kemerdekaan) 2. __________ 3. Jeffrey T. (Pemuda Demokrat) 3 ______________ 4. Budiman Sudjatmiko (Repdem) 4. ___________ 5. Malik (Garda Kemerdekaan) 5. _____________ 6. Guntur Romli (JIL) 6. ___________ 7. Zainudin (Aliansi Betawi Bersatu) 7. ______________ 8. Daong Zulkarnaen (FORKABI) 8. ___________ 9. MND. Robhot (Aliansi Betawi Bersatu) 9. ______________ 10. Moch Yahya Manap (Aliansi Betawi Bersatu) 10. ___________ 11. Hafiz Q (Aliansi Kebebasan Beragama) 11. ______________ 12. Rambe Syarifuddin (SKP-HAM) 12. ____________ 13. Franky (PGIW-DKI) 13. ______________ 14. M. Hanif Dhakiri 14. ____________ 15. Cohda (Institut Muda Indonesia) 15. _____________ 16. Mubarik (Ahmadiyyah) 16. ___________ 17. Sutrisno Rangga (GRN) 17. ____________ 18. Favor A. Bancin (YMCA) 18. ____________ 19. Rudy (Gerak Indonesia) 19. ____________ 20. Saif Ahmad (Aliansi Kebebasan Beragama) 20. ____________ 21. Maryanto (Pendawa) 21. ____________ 22. Lim (FPPI) 22. ____________ 23. Martin Sinaga (FPPI) 23. ____________ 24. Rahmat Pasan 24. ____________ 25. Cahyo (Pemuda Katolik) 26. ____________ 26. Deliana P. (Pemuda Katolik) 27. ____________ -- ---------------------------------------- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 626 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Get the free SPAMfighter here: http://www.spamfighter.com/len From bima-sena at telkom.net Wed May 31 06:14:27 2006 From: bima-sena at telkom.net (Dayan) Date: Wed, 31 May 2006 11:14:27 +0700 Subject: [Marinir] Resimen di Kormar In-Reply-To: <00e201c68420$69cc62a0$836549ca@userbqh63ufuge> References: <00e201c68420$69cc62a0$836549ca@userbqh63ufuge> Message-ID: <447D1823.8050509@telkom.net> Salam sejahtera... Ada yang bisa memberikan penjelasan bagaimana bangunan (structure) organisasi resimen, yang masih digunakan dalam Kormar ? Apakah Dan-Wadan-Kas, ataukah Dan-Kas ? Bagaimana dengan poas asisten, apa saja yang ada serta bagaimana ruang lingkup tugas mereka ? Mengapa tetap mempertahankan Resimen, bukannya menukarnya ke dalam bentuk lain ? *)Dan=Komandan, Wadan=Wakil Komandan, Kas=Kepala Staf Sharif Dayan