From ouwehoer at centrin.net.id Sun May 7 07:17:54 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Sun May 7 07:41:55 2006 Subject: [Marinir] [Kompas] Salahuddin Wahid: "Benarkah Ada Neo-PKI?" Message-ID: <004b01c67195$9b43dea0$a36549ca@userbqh63ufuge> Apabila benar PAKORBA mewakili suara para korban dan seluruh keturunan PKI, bahwa adanya tuntutan bersyarat: "Rehabilitasi, Ganti Rugi, Pencabutan TAP-MPRS, dan Pengadilan bagi Soeharto", maka pernyataan Dr. Ribka Ciptaning Proletariati benar sekali: " Tidak akan pernah ada Rekonsiliasi !" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sinar Harapan, 15 Sepetember 2003: "Mendengar Suara Korban" (kutipan): "Pendapat senada muncul dari Ketua Umum Paguyuban Korban Orde Baru" (Pakorba), Dr. Ribka Ciptaning juga menegaskan bahwa tanpa rehabilitasi, tanpa ganti rugi, tanpa pencabutan TAP-MPRS, dan tanpa pengadilan bagi Soeharto, tidak mungkin ada rekonsiliasi." ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ http://www.kompas.com/kompas-cetak/0603/13/opini/2500518.htm Opini Senin, 13 Maret 2006 Benarkah Ada Neo-PKI? Salahuddin Wahid Tanggal 12 Maret 2006, 40 tahun lalu, Pak Harto membubarkan Partai Komunis Indonesia. Sehari sebelumnya, Pak Harto menerima Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno. Inti Supersemar adalah memberi perintah kepada Pak Harto untuk memulihkan keamanan, dan yang pertama dilakukan adalah membubarkan PKI. Keputusan itu mencerminkan aspirasi masyarakat, dan pembubaran PKI adalah urutan pertama Tritura. Lalu, TAP MPRS No XXV/1966 mengukuhkan kebijakan Pak Harto, ditambah ketentuan pelarangan penyebaran ajaran komunisme. Tuntutan pencabutan TAP MPRS itu didukung Presiden Abdurrahman Wahid. Tuntutan itu mendapat penolakan dari berbagai pihak. Mahkamah Konstitusi menentukan, Pasal 60 huruf g dari UU Pemilu Legislatif harus diubah, yang memungkinkan mantan tahanan politik (tapol) menjadi caleg. Sementara itu, sejumlah tapol mengajukan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut rehabilitasi terhadap jutaan anggota PKI. Terlarang Sekitar 10 tahun lalu, Partai Rakyat Demokratik (PRD) pernah dinyatakan sebagai partai terlarang dan pimpinannya ditahan. Kini PRD bebas melakukan kegiatan. Buku-buku beraliran kiri pun kini mudah diperoleh, termasuk yang membela PKI (1948 dan 1965). Sebaliknya, buku yang memperkuat argumentasi keterlibatan PKI (bahkan keterlibatan Bung Karno) juga beredar. Kabarnya, buku Sukarno's File amat laris. Dulu anak-anak mantan tapol sembunyi menghindari risiko. Kini mereka berani tampil. Buku Ribka Ciptaning, Aku Bangga Jadi Anak PKI, menumbuhkan keberanian diri keturunan para mantan tapol. Sementara itu, sejumlah anak muda NU berkeinginan kuat untuk melakukan rekonsiliasi kultural dengan keluarga para mantan tapol. Juga ada kerja sama antara putra-putri korban G30S dan putra-putri yang terlibat G30S serta putra-putri tokoh DI/TII melalui Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Bagi sejumlah kalangan, keadaan itu melahirkan kekhawatiran akan bangkitnya "Neo-PKI". Mereka masih belum bisa melupakan pemberontakan PKI tahun 1948 dan 1965. Mereka khawatir PKI akan muncul kembali. Apakah kekhawatiran wajar atau berlebihan? Kita menolak PKI kembali atau munculnya partai baru yang akan melakukan cara-cara yang sama dengan PKI. Jika partai semacam itu muncul, tentu akan muncul perlawanan dari kelompok lain. Pertanyaannya, apakah ada indikasi muncul dan bangkitnya partai semacam itu? Tidak mudah menjawabnya, tergantung indikator yang dipakai. Jika warga PKI dan keturunannya memperjuangkan dihilangkannya perlakuan diskriminatif, tentu tidak ada yang salah. Jika ada yang ingin rekonsiliasi, juga tidak salah. Pemulihan hak dipilih mantan tapol oleh MK memang menimbulkan penolakan, termasuk oleh seorang anggota MK. Namun, itu adalah realitas politik seperti keberadaan TAP MPRS No XXV/1966 yang ditentang sebagian kalangan. Saling memaafkan Kekhawatiran munculnya kembali PKI atau Neo-PKI yang berperangai seperti PKI dulu berdasar pengalaman 1950, saat PKI direhabilitasi setelah melakukan pemberontakan Madiun. PKI pun tumbuh cepat dan menjadi pemenang ke-4 Pemilu 1955. Setelah itu, PKI memperkuat diri, melakukan provokasi, dan berujung pada G30S tahun 1965. Mungkinkah hal itu terulang lagi? Mungkin saja. Yang penting, kita harus menyadari, pertentangan ideologi yang diwujudkan dalam penyusunan kekuatan massa dan disiapkan untuk melakukan "perang", seperti terjadi di masa lalu, akan menghancurkan bangsa Indonesia. Karena itu, harus dicegah. Kita, tanpa kecuali, telah melakukan kesalahan besar sebagai bangsa di masa lalu dan harus belajar dari kesalahan itu untuk tidak mengulanginya di masa depan. Saling curiga harus dikurangi sampai tingkat minimum. Saling percaya harus mulai ditumbuhkan. Amat ideal jika bisa dilakukan langkah saling meminta dan memberi maaf. Untuk itu, harus dimulai dengan dialog antarkedua kelompok bertentangan untuk menyampaikan apa yang diharapkan dan yang tidak diharapkan dari tiap kelompok. Salahuddin Wahid Ketua Badan Pembina Barisan Rakyat Sejahtera (Barasetra) From endeha at gmx.de Sun May 7 13:26:01 2006 From: endeha at gmx.de (endeha@gmx.de) Date: Sun May 7 14:30:10 2006 Subject: [Marinir] Re: [mediacare] [Kompas] Salahuddin Wahid: "Benarkah Ada Neo-PKI?" References: <004b01c67195$9b43dea0$a36549ca@userbqh63ufuge> Message-ID: <30594.1147001161@www094.gmx.net> N D H : --------- Re: Yap Hong Gie REKONSILIASI. . 1.Siap BBB (Bersama Bnekerjasama Bekerjabersama) Demokratis Humanis 2.Global Pikir Lokal Bertindak 3.Relevansi Transparansi 4.Pakai Tatanan Indonesia Pancasila HAM HAA (Hak Azasi Alklam) 5.Tiap Daerah Lokal Kab Kec Desa Kel Warga 6.Pakai Ukuran Sama butir 4 7.Dilengkapi Final Demokrasi Lokal ! . Bisa nggak ?! Ahli Saptamarga Pak SBY pasti bisa berani lakukan inztensip ketat ! Tapi jangan main paksa hanya disiplin buklan pakai pistol ! . ndh Rekan Tua ======================================================================= > Von: "Yap Hong Gie" > An: "Posting X-PPI '77-'87" , > "Posting Wahana-news" , "Posting Tionghoa-net" > , "Posting Nasional" > , "Posting Marinir TNI/AL" , "Posting IndoUsaMil" > , "Posting FSAB" , "Post > PPIIndia" , "Post MediaCare" > > Kopie: "Gudang Data" > Betreff: [mediacare] [Kompas] Salahuddin Wahid: "Benarkah Ada Neo-PKI?" > Datum: Sun, 7 May 2006 12:17:54 +0700 > > Apabila benar PAKORBA mewakili suara para korban dan seluruh keturunan > PKI, > bahwa adanya tuntutan bersyarat: "Rehabilitasi, Ganti Rugi, Pencabutan > TAP-MPRS, dan Pengadilan bagi Soeharto", maka pernyataan Dr. Ribka > Ciptaning > Proletariati benar sekali: > " Tidak akan pernah ada Rekonsiliasi !" > > > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > > Sinar Harapan, 15 Sepetember 2003: "Mendengar Suara Korban" > (kutipan): > "Pendapat senada muncul dari Ketua Umum Paguyuban Korban Orde Baru" > (Pakorba), Dr. Ribka Ciptaning juga menegaskan bahwa tanpa rehabilitasi, > tanpa ganti rugi, tanpa pencabutan TAP-MPRS, dan tanpa pengadilan bagi > Soeharto, tidak mungkin ada rekonsiliasi." > > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ > > > http://www.kompas.com/kompas-cetak/0603/13/opini/2500518.htm > > Opini > Senin, 13 Maret 2006 > Benarkah Ada Neo-PKI? > Salahuddin Wahid > > Tanggal 12 Maret 2006, 40 tahun lalu, Pak Harto membubarkan Partai Komunis > Indonesia. Sehari sebelumnya, Pak Harto menerima Surat Perintah Sebelas > Maret dari Presiden Soekarno. Inti Supersemar adalah memberi perintah > kepada > Pak Harto untuk memulihkan keamanan, dan yang pertama dilakukan adalah > membubarkan PKI. > > Keputusan itu mencerminkan aspirasi masyarakat, dan pembubaran PKI adalah > urutan pertama Tritura. Lalu, TAP MPRS No XXV/1966 mengukuhkan kebijakan > Pak Harto, ditambah ketentuan pelarangan penyebaran ajaran komunisme. > > Tuntutan pencabutan TAP MPRS itu didukung Presiden Abdurrahman Wahid. > Tuntutan itu mendapat penolakan dari berbagai pihak. Mahkamah Konstitusi > menentukan, Pasal 60 huruf g dari UU Pemilu Legislatif harus diubah, yang > memungkinkan mantan tahanan politik (tapol) menjadi caleg. Sementara itu, > sejumlah tapol mengajukan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat > menuntut rehabilitasi terhadap jutaan anggota PKI. > > > Terlarang > Sekitar 10 tahun lalu, Partai Rakyat Demokratik (PRD) pernah dinyatakan > sebagai partai terlarang dan pimpinannya ditahan. Kini PRD bebas melakukan > kegiatan. Buku-buku beraliran kiri pun kini mudah diperoleh, termasuk yang > membela PKI (1948 dan 1965). Sebaliknya, buku yang memperkuat argumentasi > keterlibatan PKI (bahkan keterlibatan Bung Karno) juga beredar. > Kabarnya, buku Sukarno's File amat laris. > > Dulu anak-anak mantan tapol sembunyi menghindari risiko. Kini mereka > berani > tampil. Buku Ribka Ciptaning, Aku Bangga Jadi Anak PKI, menumbuhkan > keberanian diri keturunan para mantan tapol. > > Sementara itu, sejumlah anak muda NU berkeinginan kuat untuk melakukan > rekonsiliasi kultural dengan keluarga para mantan tapol. Juga ada kerja > sama > antara putra-putri korban G30S dan putra-putri yang terlibat G30S serta > putra-putri tokoh DI/TII melalui Forum Silaturahmi Anak Bangsa. > > Bagi sejumlah kalangan, keadaan itu melahirkan kekhawatiran akan > bangkitnya "Neo-PKI". Mereka masih belum bisa melupakan pemberontakan > PKI tahun 1948 dan 1965. Mereka khawatir PKI akan muncul kembali. > Apakah kekhawatiran wajar atau berlebihan? > > Kita menolak PKI kembali atau munculnya partai baru yang akan melakukan > cara-cara yang sama dengan PKI. Jika partai semacam itu muncul, tentu akan > muncul perlawanan dari kelompok lain. Pertanyaannya, apakah ada indikasi > muncul dan bangkitnya partai semacam itu? > > Tidak mudah menjawabnya, tergantung indikator yang dipakai. Jika warga PKI > dan keturunannya memperjuangkan dihilangkannya perlakuan diskriminatif, > tentu tidak ada yang salah. Jika ada yang ingin rekonsiliasi, juga tidak > salah. Pemulihan hak dipilih mantan tapol oleh MK memang menimbulkan > penolakan, termasuk oleh seorang anggota MK. Namun, itu adalah realitas > politik seperti keberadaan TAP MPRS No XXV/1966 yang ditentang sebagian > kalangan. > > > Saling memaafkan > > Kekhawatiran munculnya kembali PKI atau Neo-PKI yang berperangai seperti > PKI dulu berdasar pengalaman 1950, saat PKI direhabilitasi setelah > melakukan > pemberontakan Madiun. PKI pun tumbuh cepat dan menjadi pemenang ke-4 > Pemilu 1955. Setelah itu, PKI memperkuat diri, melakukan provokasi, dan > berujung pada G30S tahun 1965. > > Mungkinkah hal itu terulang lagi? Mungkin saja. Yang penting, kita harus > menyadari, pertentangan ideologi yang diwujudkan dalam penyusunan kekuatan > massa dan disiapkan untuk melakukan "perang", seperti terjadi di masa > lalu, > akan menghancurkan bangsa Indonesia. Karena itu, harus dicegah. > > Kita, tanpa kecuali, telah melakukan kesalahan besar sebagai bangsa di > masa > lalu dan harus belajar dari kesalahan itu untuk tidak mengulanginya di > masa > depan. Saling curiga harus dikurangi sampai tingkat minimum. Saling > percaya > harus mulai ditumbuhkan. Amat ideal jika bisa dilakukan langkah saling > meminta dan memberi maaf. Untuk itu, harus dimulai dengan dialog > antarkedua > kelompok bertentangan untuk menyampaikan apa yang diharapkan dan yang > tidak diharapkan dari tiap kelompok. > > Salahuddin Wahid > Ketua Badan Pembina Barisan Rakyat Sejahtera (Barasetra) > > > > > > > ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> > You can search right from your browser? It?s easy and it?s free. See how. > http://us.click.yahoo.com/_7bhrC/NGxNAA/yQLSAA/IRislB/TM > --------------------------------------------------------------------~-> > > Web: > http://groups.yahoo.com/group/mediacare/ > > Klik: > > http://mediacare.blogspot.com > > atau > > www.mediacare.biz > > Untuk berlangganan MEDIACARE, kirim email kosong ke: > mediacare-subscribe@yahoogroups.com > > Yahoo! Groups Links > > <*> To visit your group on the web, go to: > http://groups.yahoo.com/group/mediacare/ > > <*> To unsubscribe from this group, send an email to: > mediacare-unsubscribe@yahoogroups.com > > <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: > http://docs.yahoo.com/info/terms/ > > > -- Echte DSL-Flatrate dauerhaft f?r 0,- Euro*! "Feel free" mit GMX DSL! http://www.gmx.net/de/go/dsl From bdgkusumo at volny.cz Mon May 8 13:48:24 2006 From: bdgkusumo at volny.cz (BDG Kusumo) Date: Mon May 8 15:48:09 2006 Subject: [Marinir] Fw: [nasional-list] SOSOK NASIONALIS 45 Message-ID: <00a701c67295$51223e10$44023156@bismo> ----- Original Message ----- From: GarudaMukha To: Panitia Anggaran ; MenNeg BUMN ; TUSekJen DPR-RI ; WaSekJen DPR-RI ; BURT DPRRI ; Komisi1 DPRRI ; Komisi2 DPRRI ; Komisi3 DPRRI ; Komisi4 DPRRI ; Komisi5 DPRRI ; Komisi6 DPRRI ; Komisi7 DPRRI ; Komisi8 DPRRI ; Komisi9 DPRRI ; P3I Ekonomi ; P3I HI ; P3I Hukum ; Pemberitaan HuMasMPRRI ; Nasional ListGroup ; K Prawira NasionalList Sent: Monday, May 08, 2006 6:02 AM Subject: [nasional-list] SOSOK NASIONALIS 45 Sosok Nasionalis 45 Sikap Nasionalisme Baru kini muncul menggelora di berbagai Negara penghasil MiGas sebagai wujud perlawanan terhadap globalisasi penguasaan produksi dan perdagangan MiGas oleh kapitalis skala dunia. Terakhir dapat disimak bagaimana Bolivia menasionalisasi sumber2 daya alamnya pada tanggal 1 Mei 2006 ybl, belum lagi kuliah Mahathir Muhamad yang mantan Perdana Menteri Malaysia pada tanggal 4 Mei 2006 ybl dimana ditegaskan bahwasanya "Negara yang lemah perlu kukuhkan semangat nasionalisme kita di zaman globalisasi". Mahathir menegaskan hal itu bukan tanpa bukti, kini Petronas jauh mengungguli Pertamina yang justru dikerdilkan sejak 1975 dan terakhir dikalahkan dari ExxonMobil di Blok Cepu sebagai Lead Operator di negerinya sendiri. Inilah kontroversi bahkan paradoks yang kita alami kini, sementara Nasionalisme Baru menjadi andalan keyakinan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia, kita di Indonesia malahan merasa menjadi galau dengan keyakinan Nasionalismenya terutama Nasionalisme MiGas. Padahal berbekal Nasionalisme itulah maka Kemerdekaan Indonesia berhasil direbut pada tanggal 17 Agustus 1945, lalu dipertahankan oleh Angkatan 45 melalui Perang Kemerdekaan I dan II dengan hasil diakuinya Kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 oleh dunia internasional. Berkenaan dengan Sikap Nasionalisme Baru terkait MiGas ini, menjelang tanggal 11 Mei 2006, maka adalah cukup bijaksana bilamana kita napak tilas tanggal 11 Mei 2005 ybl, yakni saat peristiwa hukum Pernyataan Bersama tentang UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sepatutnya Batal Demi Hukum oleh berbagai komponen pemangku kepentingan MiGas nasional yakni MASBETA (Masyarakat Bela Tanah Air), SPKP (Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina), KOPPERTA (Koperasi Purnakarya Pertamina), MASDEM (Mimbar Aspirasi Demokrat), ILUNI UI Jakarta, FORTANA (Forum Tenaga Kerja Pertamina), FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu), Front Revolusi 45, AMD (Angkatan Muda Demokrat, Banten), Pusat Kajian Indonesia Baru di Jakarta Pusat. Seperti diketahui kemudian, terkait Blok MiGas Cepu di perbatasan propinsi Jawa Tengah dan propinsi Jawa Timur, Memorandum of Understanding ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2005, Kontrak Kerja Sama ditandatangani pada tanggal 17 September 2005 dan Joint Operating Agreement ditandatangani pada tanggal 15 Maret 2006. Nah, kalau saja pemerintah pada rentang waktu dari 12 Mei 2005 sampai dengan 24 Juni 2005 itu tidak mengabaikan atau tidak mengesampingkan keberadaan Pernyataan Bersama 11 Mei 2005 itu, maka kini akan tidak terjadi kontroversi atau paradoks seperti tersebut diatas itu, walaupun tidak juga dapat dipungkiri bahwasanya setelah itu ada upaya-upaya pemulihan pragmatis yaitu antara lain mengundang penegasan investor dari China untuk membangun Industri Energi Listrik dan investor dari Timur Tengah untuk membangun Industri Energi MiGas di Indonesia. Bagaimanapun upaya-upaya pemulihan ini tidak bisa serta merta membuktikan hasilnya, karena butuh rentang waktu tertentu untuk realisasinya. Dalam pengertian realitas kekinian, sesungguhnya masih ada upaya lain yang dapat dilakukan sebagai gerak pemulihan strategik yaitu antara lain berupa perbaikan bagi Nation & Character Building. Dalam kaitan inilah, dari pengalaman empiris, Angkatan 45 telah membuktikan dalam selang waktu 1945 s/d 1949 berhasil mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dari tantangan ancaman gangguan dan hambatan rekolonialisasi Belanda atas Indonesia dengan membonceng tentara sekutu saat itu. Roh perjuangan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia itu kemudian ditandai sebagai Roh Kejuangan 45 yaitu Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai 45 yang formulasinya dirintis sejak 6 Desember 1971 oleh Lembaga Pembina Jiwa 45 yang diketuai oleh Prof Sunario, SH dengan tugas-tugas sebagai berikut : (1) Menyelidiki dan membahas sarana-sarana dan mengumpulkan bahan-bahan data-data yang diperlukan untuk merumuskan nilai-nilai jiwa dan semangat 45, (2) Menggali, meneruskan dan mengembangkan Jiwa, Nilai-nilai dan Semangat 45 kepada Angkatan Muda dan Angkatan-angkatan selanjutnya, (3) Penulisan dan penerbitan sejarah Perjuangan 45. Momentum Sikap Nasionalisme Baru yang mendunia itu adalah isyarat strategik bagi upaya-upaya pemulihan Nation & Character Building mengingat bahwasanya Jiwa Semangat dan Nilai-nilai Kejuangan 45 (JSNK45) itu boleh dianggap sebagai "ideologi" bagi warga peduli bela tanah air dan peduli kawal 9 (sembilan) Pusaka Indonesia yakni Bendera Sang Saka Merah Putih; Sesanti Bhinneka Tunggal Ika; Soempah Pemoeda 1928; Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; Pancasila; Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945; UUD 1945; Wawasan Nusantara; Jiwa, Semangat dan Nilai2 Kejuangan 45, apalagi ditengah tantangan, ancaman, hambatan, gangguan Doktrin McArthur-Churchill [Tabloid Cita-cita, Oktober 2005] dan skenario RAND Corporation [Tabloid Intelijen, April 2006]. Dan warga yang bersikap demikian, boleh disebut sebagai Nasionalis 45 karena platformnya adalah modal pokok 9 (sembilan) Pusaka Indonesia itu, dengan lain perkataan, terbentuk dan terpeliharanya watak, kepribadian dan Kepemimpinan Bangsa yang sesuai JSNK45 [Pasal-7 ayat-1 AD BPP JSNK45, MuBeNas XI/2001 Angkatan 45] adalah guna menghasilkan sosok-sosok Nasionalis 45 yang senantiasa mengemban strategi Kemerdekaan, Kebersatuan dan Kedaulatan guna menggapai Keadilan dan Kemakmuran bagi rakyat Jakarta, 7 Mei 2006 DR Ir Pandji R. Hadinoto, MH / Masyarakat Bela Tanah Air 45 / eMail : masbeta45@yahoo.com -------------------------------------------------------------------------------- Talk is cheap. Use Yahoo! Messenger to make PC-to-Phone calls. Great rates starting at 1?/min. SPONSORED LINKS Conservative politics Bali indonesia Indonesia hotel Organizational politics -------------------------------------------------------------------------------- YAHOO! GROUPS LINKS a.. Visit your group "nasional-list" on the web. b.. To unsubscribe from this group, send an email to: nasional-list-unsubscribe@yahoogroups.com c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service. -------------------------------------------------------------------------------- -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: http://gate.polarhome.com/pipermail/marinir/attachments/20060508/21132b38/attachment.html From ouwehoer at centrin.net.id Tue May 9 03:10:24 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Tue May 9 03:22:56 2006 Subject: [Marinir] Indonesia Digest No: 14.06 ; 08 - 05 - '06 Message-ID: <001d01c67305$5ffa2ea0$a36549ca@userbqh63ufuge> NDONESIA DIGEST Indonesia's complex Issues in a Nutshell By: Wuryastuti Sunario Published by: TBSC-Strategic Communication No.: 14.06 - Dated: 8 May 2006 In this issue: MAIN FEATURE: INDONESIA DEFORESTS AT RATE OF SIX FOOTBALL FIELDS PER MINUTE NEWS AND BACKGROUND: 1. Tourism and Transportation: Makassar to host 13th Pasar Wisata : TIME 2006, September 18-21 Central Kalimantan stages Isen Mulang Dayak Festival, May 16 - 19 Sail Indonesia 2006 between Darwin - Kupang in July 2. Culture and the Environment: Indonesian Youths win Gold Medals in Physics 3. The Economy, Trade and Industry: Entertainment Tax now a Hefty Maximum 75% of Sales -------------------------------------------------------------- MAIN FEATURE: INDONESIA DEFORESTS AT RATE OF SIX FOOTBALL FIELDS PER MINUTE Like the rest of the world, Indonesia commemorated World Earth Day on 22 April. In the morning, President Yudhoyono and cabinet members planted rare trees in Jakarta's dense urban area, instructing all governors and district heads to activate the campaign of tree planting throughout the archipelago. The president also reminded provinces to "no longer export haze from Indonesia's forest fires to our neighbours". Indonesia's deforestation moves at a rate of six football fields a minute, alerts Green Peace Media Indonesia reports that of the total 192,200,000 hectares of land area comprising the Indonesian islands, just over half, or 54.7% is forested. Indonesia's forests are among the most biodiverse in the world, and include large tracts of tropical rainforests in Kalimantan and Irian Jaya. Indonesia has some 3305 known species of amphibians, birds, mammals and reptiles according to figures from the World Conservation Monitoring Centre. Of these, 31.1% are endemic, meaning that they exist in no other country, and 9.9% are threatened. Indonesia is home to at least 29,375 species of vascular plants, of which 59.6% are endemic. 4.5% of Indonesia is protected under IUCN categories I-V. However, between 1990-2000 Indonesia was among countries with the fastest rate of deforestation, which also included Micronesia, Myanmar and Malaysia. Today, however, Indonesia deforests 7.2. hectares, or equal to the size of six football fields every minute. Minister for Forestry, MS Kaban reports that total deforested areas have already reached 59.2 million hectares, or nearly 50% of Indonesia's erstwhile forests. And, when deforestation continues at this rate, then in ten years time Indonesia will have no more forests left, warns Minister Kaban. Deforestation rate on Sumatra is 2%, on Java 0.42% per year, Kalimantan 0.94% , Sulawesi 1%, and 0.75% in Irian Jaya, or an average of 1.61% for total Indonesia. If between 1985-1998 yearly deforestation covered 1.6 million hectares per year, the Media Group estimates that in 2000 this tract has expanded to cover 3.8 million hectares, but declined to the (still hefty) present rate of spoilage of 2.4 million hectares a year. Most of the spoilage are the result of destructive logging and illegal logging, as well as conversion of forests into human habitat or plantations. Erosions, especially on the island of Java and Sumatra are the result of forests that had strong trees and deep burrowing roots which could hold the soil together, being converted to coffee or palm oil plantations, whose plant roots are weaker and remain close to the surface. It is small wonder, therefore, that between 1998 -2004 more than 623 natural disasters occurred in the form of flash floods, erosions and earthquakes that have taken too many human lives. Of these, more than 65% are caused by the mismanagement of the environment, says Walhi, Indonesia's Non-governmental organization for the Environment. On Java, reports Kompas daily, the situation is exacerbated by the extreme density of its population. On a total land area of 13 million hectares that is the island of Java, more than 130 million people live on Java and adjoining island of Madura. In the year 2000 alone, out of a total 3 million hectares of Java forests, more than 56.7% or 567.315 hectares of protected forests and nature reserves were spoilt, while production forests without any more trees already extend an area of 1.15 million hectares. Because of intense population pressure, Java's forests had been transformed into towns, industrial estates, agricultural land and plantations, while along with these, the practice of illegal logging continues unabated. In response to accusations that it is because of the mismanagement of the environment, that now 81% of Indonesia is prone to natural disasters, Minister for the Environment, Rachmat Witular feels that this rate is exaggerated. However, the Minister admits that present natural disasters are caused by the accumulation of neglect over the years since the 1990's when Indonesia concentrated more on economic development rather than on the preservation of the environment, thus resulting in the unchecked logging of jungles and the opening up of large open mines in the middle of pristine forests. Indeed, deforestation in Indonesia has reached almost 60%, admits Minister Witular. And we will need at least 50 years of replanting and conservation to restore these forests. For this reason, the government will focus on reviewing legislation related to land use, which needs close coordination with many government agencies, including with the Department of Public Works. Meanwhile, we have tightened regulations on environmental requirements for industry. Industry must aim towards zero emission in their production and the recycling of waste. Any violation of these will be punished. Meanwhile, Police and the Indonesian Navy are scouring rivers and seas for ships suspected of smuggling illegal logs for exports. However, to mete culprits with the punishments they deserve still takes a complicated process, that will too often result in perpetrators going completely free. In the latest development, in efforts to conserve existing National Parks, Minister of Forestry, MS Kaban has formed 16 organizations tasked with the management of Indonesia's National Parks. These are dedicated for the management of the National Parks of Kayan Mentarang in East Kalimantan, the Sebangau in Central Kalimantan, the Danau Sentarum in West Kalimantan, Bantimurung Bulusaraung Park in South Sulawesi, the Togean in Central Sulawesi, the Manupeu Tanadaru in East Nusa Tenggara, the Laewangi Wanggameti also in East Nusatenggara, Aketajawe Lolobata in North Maluku, the Lorentz in Papua, the Batang Gadis in North Sumatra, the Tesso Nilo in Riau, the Sembilang Park in South Sumatra, the Bukit Dua Belas in Jambi, the Gunung Ceremai Park in West Java, the Merapi Merbabu Park in Yogyakarta and the Gunung Merbabu National Park in Central Java. Additionally, Head of the Forestry Information, Achmad Fauzi explained that challenges facing forest conservation in Indonesia are complex, and can not merely concern the technical management of forests, but must also take into account economic pressures from regional administrations and the widening economic and social gap among communities surrounding forests. (Sources: Media Indonesia, Kompas) (Tuti Sunario) -------------------------------------------------------------------- NEWS AND BACKGROUND: 1. Tourism and Transportation: Makassar hosts Pasar Wisata - TIME 2006 This year's 13th Pasar Wisata, otherwise known as TIME 2006, Indonesia's prime contract show, will be staged from 18-21 September in Makassar, South Sulawesi with venue the Convention hall of the Clarion Hotel. This is the first time that TIME is held outside Java. Centrally located between West and East Indonesia, Makassar is earmarked to soon become Indonesia's next busy airline and trade hub. Makassar will again host Pasar Wisata 2007. Organized by the Indonesia Tourism Promotion Board since 1993 TIME has continued to be staged year after year despite the many crises and setbacks faced by Indonesia's tourism, since the event has the full support of the entire tourism industry in Indonesia. Last year, when Pasar Wisata was held in Yogyakarta on Java, it was attended by 84 buyers from 23 countries and 126 sellers from Indonesia's 20 provinces. These figures, however, are down when compared to the previous year in 2004 when appointments were made between 102 buyers from 28 countries and 147 sellers from 20 provinces. "We are optimistic that Makassar will be able to attract more buyers and sellers to TIME this year since Makassar is the gateway to the eastern Indonesia region which has many unexplored tourist attractions. Moreover, this year TIME is held back to back with the PATA Travel Mart held in Bali, and therefore, hopes to achieve greater number of participants", said Meity Robot, Chairperson of TIME Steering Committee. TIME 2006 has the full support of the Department of Culture and Tourism, the South Sulawesi Provincial Government, the South Sulawesi Tourism Board, Garuda Indonesia as the Official Carrier, and Gulf Air as Co-official Carrier, as well as other international air carriers operating to and from Indonesia, namely Singapore Airlines and Cathay Pacific. Also supporting are INACA (Indonesia National Air Carriers Association), BARINDO (Board of Airline Representatives Indonesia), ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies), PHRI (Indonesia Hotels & Restaurants Association, with Event organizer Pacto Convex. For more information contact email: tiara_hsb@cbn.net.id or open Website: www.pasar-wisata.com. Central Kalimantan stages Isen Mulang Dayak Festival, May 19 - 23 Indonesia's new destinations are now also vying for attention. From 19-23 May 2006, Palangkaraya in Central Kalimantan will stage the "Isen Mulang Dayak Festival", offering a variety of traditional Dayak Cultural dances, games and competitions such as fireball matches, canoe racing and decoration, the Putra Putri Kalteng pageant and competition, and more. In tandem with the Festival, the Kalimantan Meeting Centre (KMC) is offering tours exploring the Kahayan River in special boats, a canoe trip on the Rungan River, or a visit to the BOS Orangutan Education Centre, where visitors can enjoy jungle lined rivers, orangutans and traditional longhouses. A seven day tour includes a visit to Tanjung Puting orang utan rehabilitation centre, see the apes being released into the wild, and go bird watching. There is also a cultural tour to Kasongan and to a rattan processing centre. Accommodation is at the eco-village of KMC. For more information click: www.kalimantanmeetingcentre.com ? "Sail Indonesia 2006" yachts race between Darwin and Kupang Meanwhile, also in the Eastern part of Indonesia, in July 2006 an international marine tourism event will be underway between the Australian and Indonesian seas. The Cinta Bahari Indonesia Foundation supported by the Indonesian Department of Culture and Tourism will again organize "Sail Indonesia 2006", which it has staged since 2001, involving international participants with well-built yachts. Participants will sail from Darwin in Australia to Kupang on the East Nusatenggara island of Timor as Indonesia's first maritime entry-point from Australia. This event traces the path known as the Indonesian Passage, bridging the continents of Asia and Australia. Starting in Darwin on July 22 ,2006, yachts are expected reach Kupang harbour, Indonesia's first port of entry between July 25th to 27th, 2006. Participants will be in Indonesia for about three months. To date, Sail Indonesia 2006 has already attracted 150 yachts from some 20 nations around the world, double last year's participants. The event is supported by a number of Indonesian governmental agencies including the immigration office and the provincial government, while local communities will stage cultural performances, festivities and offer a variety of handicrafts for participants to shop. Indonesia Third fastest growth in Asia Pacific Air Transportation The International Air Transport Association (IATA) has ranked Indonesia as the country with the third highest growth in air transportation in the Asia-Pacific region, after China and India, informed Minister for Communications, Hatta Rajasa. Indeed, growth in air passenger traffic during the past years has consistently shown double digits rate, as a result of Indonesia's deregulation policy which allowed the surge in the number of budget airlines serving the Indonesian airspace. In addition, Indonesia's huge market potential with its total population of 230 million, as well as its geographical structure as an archipelago are opportunities for continued market growth. IATA reported that last year China's air transportation showed highest increase at 25%, followed by India in second, and Indonesia in third place. In response, Secretary General of INACA, the Indonesian Association of Commercial Airlines, Tengku Burhanuddin, commented that this high growth proves that Indonesia's own home-grown airlines have the capacity to further develop this sector. The government should, therefore, support the industry and provide the protection it needs, without having to depend on foreign airlines to dominate the Indonesian skies. 2. Culture and the Environment: Indonesia's Youth win Gold medals in Physics Indonesia is not only among the top countries in Badminton, but also in Physics, so it seems. The Jakarta Post editorial calls these champions in science: "the real Indonesian Idols". Two Indonesian high school students have succeeded to win gold medals in the Seventh Asian Physics Olympics recently held in Almaty, Kazakhstan. One won a silver medal and three bronze. With these results, Indonesia came second as overall champion, after China. The six idols are high school students Pangus of Jakarta and Irwan Ade Putra of Pekanbaru in Riau, who each won a gold medal; Jonathan Pradana Mailoa of Jakarta who won a silver; and Andy Latief of Pamekasan in East Java, who earned a bronze medal. Two junior high school students also won bronze medals: Muhammad Firmansyah Kasim of Makassar in South Sulawesi and Rudy Handoko of Medan, North Sumatra. Also deserving applause, says the Jakarta Post, is Yohannes Surya, their physics professor who continues to find promising young students from among the country's notoriously uninspiring educational system, and train and guide them in this not-so-popular field. Yohannes Surya is also publisher of the science comic Kuark, a rare effort to interest young people in the natural sciences. If one of the values we want to instill in young people is the value of education, continues the Post, then all possible support must be given to Yohannes and other educators. And merely making statements that education is a national priority is not nearly enough when there is little evidence to back this claim. As long as only 9 percent of Indonesia's national budget is allocated to education, and not the 20 percent as mandated in the Constitution, then we cannot claim to give the priority the education sector deserves, concludes the Jakarta Post editorial. The Economy, Trade and Industry: Entertainment Tax now a hefty maximum 75% of Sales The Indonesian government has raised the maximum allowable tax on 7 types of amusement and entertainment, up from the former 35% to a maximum 75%. This measure is to allow Regions to receive additional incomes, or to limit excessive growth in these entertainments in their areas, said Director General on Administration of Regions in the Department of Home Affairs, Daeng M. Nazier on Thursday, 4 May, as reported in the Kompas daily. The seven that may be slapped these high tax rates are: games in skills, discos, bars, night clubs, karaoke, steam baths, massage parlours, fashion shows, and beauty contests. Whereas, on other forms of entertainment outside the above, as well as traditional cultural performances still apply the old tax rate of 35%. General Manager of Hard Rock Caf? in Jakarta, Yoris Sebastian, expressed dismay at the sudden jump in these tax rates. This will cause promoters to think twice before staging performances in Indonesia. Indonesian musicians and artists will also face problems and will limit holding concerts in the regions, Yoris said. For your comments or further inquiries, please e-mail to: tbsc-strategy@indo.net.id From ouwehoer at centrin.net.id Tue May 9 04:09:18 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Tue May 9 04:13:15 2006 Subject: [Marinir] Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, 19 Jan '06 Message-ID: <006301c6730d$c9ff03e0$a36549ca@userbqh63ufuge> Bagi yang tidak mengikuti, sebenarnya Pemerintah sudah men-fasilitasikan dialog dan perundingan kolektif antara wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh, sejak tahun lalu Awal tahun ini pertemuan Tripartit yang diwakili oleh pihak Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha, yang menghasilkan sebuah rekomendasi untuk menyusun program yang menekankan sistem hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Entah bagaimana dan oleh siapa kesepakatan Tripartit ini dirusak, sehingga apa-apa yang sudah dicapai mundur kembali ke titik nol, bahkan sekarang nampak ikut bermain unsur-unsur kepentingan politik. Untuk lebih jelasnya silahkan simak kutipan "Rekomendasi KTT Tripartit Nasional." REKOMENDASI KONVERENSI TINGKAT TINGGI TRIPARTI NASIONAL (NATIONAL JAKARTA SUMMIT) JAKARTA, 19 JANUARI 2005 Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan belas Januari Tahun 2005 telah diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Nasional (Nastional Tripartite Summit) dihadiri oleh unsur-unsur yang terlibat dalam acara hubungan internasional yaitu pimpinan serikat pekerja/serikat buruh, pimpinan organisasi pengusaha (Apindo/KADIN) dan wakil pemerintah serta dihadiri oleh lembaga ketenagakerjaan internasional, para pengusaha penerima penghargaan Anugrah Lembaga Kerjasama Bipartit Tahun 2005 dan sejumlah peninjau. Para peserta konferensi telah mendengarkan dan mempelajari secara seksama pidato pembukaan konferensi yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, pidato Direktur ILO di Jakarta, serta paparan yang disampaikan oleh unsur tripartite (wakil delegasi pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha) kemudian melakukan dialog secara intensif melalui proses komunikasi yang terbuka, setara dan dilandasi oleh kesadaran atas tanggung jawab bersama demi kepentingan bersama juga telah membahas pengalaman-pengalaman masa lampau dalam melaksanakan Hubungan Industri Pancasila (HIP) serta perubahan-perubahan mendasar yang terjadi akhir-akhir ini yang menuntut perubahan mendasar dalam paradigma dan sistem hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Konferensi merekomendasikan pokok-pokok berikut ini : 1. Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu disusun program aksi yang mampu menghadapi kemajuan teknologi dan era globalisasi, mendorong pertumbuhan dunia usaha secara sehat dan kompetitif dan selanjutnya mampu membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya, memberikan perlindungan, serta peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 2. Pelaksanaan hubungan industrial harus dilandasi oleh persamaan kepentingan dan kemitraan yang setara antara pengusaha dan pekerja/buruh, rasa saling menghormati, jujur, saling mempercayai, melakukan dialog dan perundingan dengan itikad baik dan menolak keterlibatan pihak-pihak yang tidak terkait. 3. Untuk dapat secara efektif menerapkan hubungan industrial, pelaksana ketiga unsur tripatit yaitu pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah, harus meningkatkan peran, fungsi, dan kompetensi masing-masing. 4. Pelaksanaan hubungan industrial perlu didukung oleh satu Lembaga Kerjasama Tripartit/Bipartit yang terstruktur secara berjenjang mulai tingkat perusahaan hingga tingkat nasional/global berdasarkan sistem keterwakilan mitra sosial secara proposional. 5. Melalui perundingan kolektif antara wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh didukung oleh Lembaga Kerjasama Bipartit di setiap perusahaan, perlu diwujudkan syarat-syarat kerja yang non diskriminatif, pengupaha yang adil berdasarkan produktivitas bekerja, sistem jaminan sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, pengembangan karier dan kualitas pekerja/buruh serta kesejahteraan buruh/pekerja serta keluarganya. 6. Program aksi pelaksanaan hubungan industtrian dalam bentuk konvensi akan mebahas masalah- maslah berikut : a. Mekanisme negiosasi upah dan penetapan upah minimum b. Daya saing usaha, biaya produksi dan sistem upah c. Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja/buruh d. Masalah corporate social responsibility hubungan industrial global e. Mengeliminasi segala bentuk yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) 7. Menyelenggarakan pertemuan Nasional Tripartit (Tripartite Summit) setiap tahun dengan memilih topik agenda tertentu. 8. Mengkaji kembali berbagai peraturan perundangan khususnya peraturan di bidang ketenagakerjaan Yang dirasakan dapat menghalangi penciptaan situasi yang kondusif bagi pemulihan ekonomi Indonesia. NAMA & TANDA TANGAN: TIM PERUMUS KTT NASIONAL TRIPARTIT 1. Muzni Tambusai 2. Myra M. Hanartani 3. Payaman J. Simanjuntak 4. S. Lumban Gaol 5. Masri Masyar 6. Syukur Sarto 7. Rustam Aksam 8. Syaiful DP 9. Rekson Silaban 10. Idin Rosidin 11. Hasanuddin Rachman 12. Anthony Hilman From ouwehoer at centrin.net.id Tue May 9 03:38:26 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Tue May 9 12:40:08 2006 Subject: [Marinir] [SP] Akademisi Australia Dituduh Dalangi Separatisme Papua Message-ID: <005101c67309$500347d0$a36549ca@userbqh63ufuge> Bagus, semakin lama semakin jelas peta permainan politik LN Australia. Kalau dalam perang konvensional unit pasukan khusus dikirim kebelakang garis pertahan musuh, maka dalam perang modern, kaum "akademisi" melakukan kegiatan insurgency. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ http://www.suarapembaruan.com/News/2006/05/08/index.html SUARA PEMBARUAN DAILY Last modified: 6/8/06 Akademisi Australia Dituduh Dalangi Separatisme Papua [CANBERRA] Pemerintah Indonesia menuduh dua akademisi dari Universitas Deakin Australia menggelorakan semangat separatisme di Papua. Jakarta juga menyesalkan Pemerintah Australia tidak mengambil sikap tegas terhadap universitas tersebut. Universitas Deakin ketika dikonfirmasi membenarkan telah menerima selembar surat yang dikirim oleh Departemen Pendidikan Nasional Indonesia. "Kami memahami, dalam surat itu disebutkan ada beberapa akademisi (dekan) yang memiliki pandangan yang menurut Indonesia sebagai upaya mempengaruhi Papua ke arah membangkang terhadap Indonesia," kata universitas tersebut dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima The Age, Senin (8/5). Surat yang dikirim Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia menyebutkan dua nama yakni Damien Kingsbury dan Scott Burchill dari Program Studi Politik dan Internasional Universitas Deakin. Dr Burchill adalah seorang dekan senior di Hubungan Internasional dan komentator hubungan Indonesia-Australia. Sementara Dr Kingsbury sudah menulis beberapa buku tentang Indonesia dan pernah menjadi mediator antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk sebuah kesepakatan damai yang bertujuan mengakhiri konflik di wilayah itu. Kedua dekan itu juga adalah kontributor untuk harian The Age. Dr Kingsbury mengatakan, dia sangat yakin Pemerintah Indonesia memiliki pandangan lain tentang dia, seolah-olah memiliki kontak dengan para separatis Papua. "Surat itu murni sebuah refleksi tentang kesalahan mendasar tentang urusan saya dan apa yang saya geluti. Saya terlibat sangat jauh membantu mengatasi persoalan Aceh dan jika mereka sungguh ingin pengalaman yang sama untuk Papua, maka saya siap melakukannya," katanya. Tapi yang terjadi, Dr Kingsbury malah dilarang memasuki Indonesia sejak Desember 2004, dan dia sangat yakin larangan itu dikeluarkan Badan Intelijen Negara (BIN). Dia mengatakan, namanya dan Dr Burchill sudah ada dalam daftar BIN bersama sejumlah aktivis, akademisi dan politisi Australia yang akan dilarang masuk Indonesia, apalagi ke Papua. Universitas Deakin membela mati-matian kedua dekannya dengan mengatakan, pihaknya akan "mendukung sepenuhnya kebebasan staf kami." [L-8] Last modified: 6/8/06 From bdgkusumo at volny.cz Tue May 9 11:47:37 2006 From: bdgkusumo at volny.cz (BDG Kusumo) Date: Tue May 9 12:40:10 2006 Subject: [Marinir] Re: [nasional-list] Re:YapHG ==> Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, 19 Jan '06 References: <006301c6730d$c9ff03e0$a36549ca@userbqh63ufuge> <005301c6733b$28a674a0$7900a8c0@p4d2800> Message-ID: <019f01c6734d$9b07bf10$44023156@bismo> Sebelumnya mohon maaf untuk nimbrung diantara dua pendekar "langitan" di jagad maya yang perbincangannya selalu bersifat inspiratif. Menurut saya pertemuan Tripartite memang telah macet, details nya saya tidak tahu, karena kurang info. Terimakasih untuk Bung YHG untuk Rekomendasi yg dilampirkannya, namun menurut saya rekomendasi itu sangat umum sifatnya. Dan terasa memihak pada kelompok majikan dan juga pemerintah, sebagai wakil negara yang seharusnya netral dalam mengatur ranah yang pelik ini. Kepemihakan itu mencuat di ad 2 dlm formulasi "menolak keterlibatan pihak-pihak yang tidak terkait". Sebagai bukan pakar ketenagakerjaan, saya belum lama ini di Eropa mau tak mau mengikuti demo jutaan mahasiswa, buruh dan massa partai-partai kiri, terutama sosialis dibanyak kota besar Prancis. Pasalnya, pemerintah terkini yang kanan, dlm kaitan Eropa terutama yang pro-majikan dan konservatif, berulah untuk mengubah UU terkait dengan ketentuan bahwa karyawan muda yang mulai bekerja dapat di PHK segera tanpa tenggang waktu yg biasa. Ini menurunkan jutaan (dlm satu hari pernah berjumlah 5 juta, menurut media). Sangat banyak melihat pendudukk Prancis yg "hanya" 80 juta, dibanding dengan Indonesia. Akhirnya pemerintah MUNDUR dari usulnya tsb, PM nya "linglung" karena pemilu sudah tidak jauh lagi. Demikian juga di Rep Ceko, tahun yang lalu sebuah "gebrakan" kelompok majikan bersama partai-partai kanan supaya karyawan, jadi bukan hanya buruh, dapat di PHK tanpa disebut alasannya, dapat digagalkan RUU nya di DPR oleh aliansi partai-partai kiri, terutama sosialis. Pemerintah, yg telah 8 thn dipimpim oleh Partai Sosdem, dalam tripartite tentu harus netral. Singkatnya, dalam level nasional industrial relations adalah "politicum" par exellence, urusan politik 100%, karena ini menyangkut penyelenggaraan negara dalam ranah urusan-urusan umum (publik) dimana hubungan kerja sangat penting supaya negara dan rakyatnya itu bisa hidup nyaman. Memisahkan industrial relations dari politik sangat tidak bijaksana, dan kontra-produktif. Sangat mungkin setelah dapat melalui DPR dibuat UU Kerja yang modern, adil dan mutually beneficial, dan tentu berlaku untuk seluruh negara, lalu di masing-masing perusahan industrial relations itu dapat bersifat 100% urusan terkait. Tetapi kalau terjadi sengketa, ini dapat merembet juga ketingkat nasional dengan segala dampaknya. Saya setuju dengan pendapat Dr. Arief Budiman bahwa dua hal itu memang saling terkait, dan betul juga bahwa seharusnya sudah ada parpol di DPR yang langsung menyatakan komitmennya untuk berpihak pada kaum buruh dalam arti membereskan secara adil UU dan segala peraturan yang diperlukan. Masalah besar sekarang ialah kenyataan "kooptasi" DPR oleh pemerintah, sehingga jalur demokrasi pun macet, prinsip dalam sistem check and balance dihapus, lalu industrial relations, dan mungkin banyak masalah lagi, akan harus "turun kejalan" untuk mencari solusinya. Situasi begini dapat menjurus seperti yang baru terjadi di Thailand, sampai PM nya mundur, atau seperti dulu Marcos di Filipina harus lengser juga. Sekian dulu, dengan salam tabik, Bismo DG ----- Original Message ----- From: ChanCT To: HKSIS-Group ; Post MediaCare ; Post PPIIndia ; Posting Hankam ; Posting IndoUsaMil ; Posting Marinir TNI/AL ; Posting Nasional ; Posting Tionghoa-net ; Posting Wahana-news ; Posting X-PPI '77-'87 Sent: Tuesday, May 09, 2006 9:35 AM Subject: [nasional-list] Re:YapHG ==> Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, 19 Jan '06 Bung YapHG yb, Tak usah bingung, pertemuan tripatit setelah mentok, masing-masing mempertahankan pendapatnya dan belum ada kesepakatan untuk melahirkan kesimpulan bersama. Sedang demo 1 May Buruh juga tegas menentang revisi UU no.13/2002, Pihak Pemerintah, dalam hal ini wapres JK, tidak seharusnya berkeras menantang kaum Buruh, untuk merevisi UU No.13/2003 itu. Inilah pemicu demo 3 May yang menimbulkan kerusuhan, yang seharusnya tak usah terjadi. Dan, perhatikan berita dibawah, yang melaporkan wapres JK ke polisi ternyata bukan PRD juga bukan PDIP (Tjiptaning) yang lebih dahulu menuding wapres JK provokator, tapi PB HMI, mahasiswa Islam yang tampil didepan. Jusuf Kalla Dilaporkan Ke Polisi Senin, 08 Mei 2006 | 13:37 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla dilaporkan ke Kepolisian Metro Jakarta Raya hari ini (8/5). Pelapornya Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam- Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI - MPO) menuduh Jusuf Kalla memprovokasi buruh pada aksi 3 Mei lalu. "Wakil Presiden diakui atau tidak menjadi aktor utama pemicu kemarahan buruh akibat pernyataannya, "kata Sekretaris Jenderal PB HMI,Ilham Munajat di Polda Metro Jaya hari ini. Dalam laporan polisi, Jusuf Kalla dianggap melanggar KUHP pasal 406 jo 375 mengenai pernyataan yang memicu perusakan. Menurut Ilham, aksi buruh pada 1 Mei 2006 yang menolak revisi UU No 13/2003 berlangsung damai setelah Komisi IX menyatakan tak akan melakukan revisi terhadap peraturan tersebut. Namun, pada 2 Mei 2006 , Jusuf Kalla mengeluarkan pernyataan di beberapa media massa bahwa pemerintah akan melakukan revisi, tetapi itu setelah ada kajian dari perguruan tinggi. "Pernyataan itu memicu aksi ricuh pada demo buruh 3 Mei lalu,"katanya. Yuliawati Salam, ChanCT ----- Original Message ----- From: Yap Hong Gie To: Posting X-PPI '77-'87 ; Posting Wahana-news ; Posting Tionghoa-net ; Posting Nasional ; Posting Marinir TNI/AL ; Posting IndoUsaMil ; Posting Hankam ; Post PPIIndia ; Post MediaCare Sent: Tuesday, May 09, 2006 10:09 AM Subject: [nasional-list] Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, 19 Jan '06 Bagi yang tidak mengikuti, sebenarnya Pemerintah sudah men-fasilitasikan dialog dan perundingan kolektif antara wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh, sejak tahun lalu Awal tahun ini pertemuan Tripartit yang diwakili oleh pihak Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha, yang menghasilkan sebuah rekomendasi untuk menyusun program yang menekankan sistem hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Entah bagaimana dan oleh siapa kesepakatan Tripartit ini dirusak, sehingga apa-apa yang sudah dicapai mundur kembali ke titik nol, bahkan sekarang nampak ikut bermain unsur-unsur kepentingan politik. Untuk lebih jelasnya silahkan simak kutipan "Rekomendasi KTT Tripartit Nasional." REKOMENDASI KONVERENSI TINGKAT TINGGI TRIPARTI NASIONAL (NATIONAL JAKARTA SUMMIT) JAKARTA, 19 JANUARI 2005 Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan belas Januari Tahun 2005 telah diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Nasional (Nastional Tripartite Summit) dihadiri oleh unsur-unsur yang terlibat dalam acara hubungan internasional yaitu pimpinan serikat pekerja/serikat buruh, pimpinan organisasi pengusaha (Apindo/KADIN) dan wakil pemerintah serta dihadiri oleh lembaga ketenagakerjaan internasional, para pengusaha penerima penghargaan Anugrah Lembaga Kerjasama Bipartit Tahun 2005 dan sejumlah peninjau. Para peserta konferensi telah mendengarkan dan mempelajari secara seksama pidato pembukaan konferensi yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, pidato Direktur ILO di Jakarta, serta paparan yang disampaikan oleh unsur tripartite (wakil delegasi pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha) kemudian melakukan dialog secara intensif melalui proses komunikasi yang terbuka, setara dan dilandasi oleh kesadaran atas tanggung jawab bersama demi kepentingan bersama juga telah membahas pengalaman-pengalaman masa lampau dalam melaksanakan Hubungan Industri Pancasila (HIP) serta perubahan-perubahan mendasar yang terjadi akhir-akhir ini yang menuntut perubahan mendasar dalam paradigma dan sistem hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Konferensi merekomendasikan pokok-pokok berikut ini : 1. Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu disusun program aksi yang mampu menghadapi kemajuan teknologi dan era globalisasi, mendorong pertumbuhan dunia usaha secara sehat dan kompetitif dan selanjutnya mampu membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya, memberikan perlindungan, serta peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 2. Pelaksanaan hubungan industrial harus dilandasi oleh persamaan kepentingan dan kemitraan yang setara antara pengusaha dan pekerja/buruh, rasa saling menghormati, jujur, saling mempercayai, melakukan dialog dan perundingan dengan itikad baik dan menolak keterlibatan pihak-pihak yang tidak terkait. 3. Untuk dapat secara efektif menerapkan hubungan industrial, pelaksana ketiga unsur tripatit yaitu pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah, harus meningkatkan peran, fungsi, dan kompetensi masing-masing. 4. Pelaksanaan hubungan industrial perlu didukung oleh satu Lembaga Kerjasama Tripartit/Bipartit yang terstruktur secara berjenjang mulai tingkat perusahaan hingga tingkat nasional/global berdasarkan sistem keterwakilan mitra sosial secara proposional. 5. Melalui perundingan kolektif antara wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh didukung oleh Lembaga Kerjasama Bipartit di setiap perusahaan, perlu diwujudkan syarat-syarat kerja yang non diskriminatif, pengupaha yang adil berdasarkan produktivitas bekerja, sistem jaminan sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, pengembangan karier dan kualitas pekerja/buruh serta kesejahteraan buruh/pekerja serta keluarganya. 6. Program aksi pelaksanaan hubungan industtrian dalam bentuk konvensi akan mebahas masalah- maslah berikut : a. Mekanisme negiosasi upah dan penetapan upah minimum b. Daya saing usaha, biaya produksi dan sistem upah c. Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja/buruh d. Masalah corporate social responsibility hubungan industrial global e. Mengeliminasi segala bentuk yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) 7. Menyelenggarakan pertemuan Nasional Tripartit (Tripartite Summit) setiap tahun dengan memilih topik agenda tertentu. 8. Mengkaji kembali berbagai peraturan perundangan khususnya peraturan di bidang ketenagakerjaan Yang dirasakan dapat menghalangi penciptaan situasi yang kondusif bagi pemulihan ekonomi Indonesia. NAMA & TANDA TANGAN: TIM PERUMUS KTT NASIONAL TRIPARTIT 1. Muzni Tambusai 2. Myra M. Hanartani 3. Payaman J. Simanjuntak 4. S. Lumban Gaol 5. Masri Masyar 6. Syukur Sarto 7. Rustam Aksam 8. Syaiful DP 9. Rekson Silaban 10. Idin Rosidin 11. Hasanuddin Rachman 12. Anthony Hilman ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Get to your groups with one click. Know instantly when new email arrives http://us.click.yahoo.com/.7bhrC/MGxNAA/yQLSAA/yR.olB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/nasional-list/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: nasional-list-unsubscribe@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ SPONSORED LINKS Conservative politics Bali indonesia Indonesia hotel Organizational politics ------------------------------------------------------------------------------ YAHOO! GROUPS LINKS a.. Visit your group "nasional-list" on the web. b.. To unsubscribe from this group, send an email to: nasional-list-unsubscribe@yahoogroups.com c.. Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service. ------------------------------------------------------------------------------ -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: http://gate.polarhome.com/pipermail/marinir/attachments/20060509/a102a4e0/attachment-0001.html From SADAR at netvigator.com Tue May 9 09:35:34 2006 From: SADAR at netvigator.com (ChanCT) Date: Tue May 9 12:41:34 2006 Subject: [Marinir] Re:YapHG ==> Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, 19 Jan '06 References: <006301c6730d$c9ff03e0$a36549ca@userbqh63ufuge> Message-ID: <005301c6733b$28a674a0$7900a8c0@p4d2800> Bung YapHG yb, Tak usah bingung, pertemuan tripatit setelah mentok, masing-masing mempertahankan pendapatnya dan belum ada kesepakatan untuk melahirkan kesimpulan bersama. Sedang demo 1 May Buruh juga tegas menentang revisi UU no.13/2002, Pihak Pemerintah, dalam hal ini wapres JK, tidak seharusnya berkeras menantang kaum Buruh, untuk merevisi UU No.13/2003 itu. Inilah pemicu demo 3 May yang menimbulkan kerusuhan, yang seharusnya tak usah terjadi. Dan, perhatikan berita dibawah, yang melaporkan wapres JK ke polisi ternyata bukan PRD juga bukan PDIP (Tjiptaning) yang lebih dahulu menuding wapres JK provokator, tapi PB HMI, mahasiswa Islam yang tampil didepan. Jusuf Kalla Dilaporkan Ke Polisi Senin, 08 Mei 2006 | 13:37 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla dilaporkan ke Kepolisian Metro Jakarta Raya hari ini (8/5). Pelapornya Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam- Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI - MPO) menuduh Jusuf Kalla memprovokasi buruh pada aksi 3 Mei lalu. "Wakil Presiden diakui atau tidak menjadi aktor utama pemicu kemarahan buruh akibat pernyataannya, "kata Sekretaris Jenderal PB HMI,Ilham Munajat di Polda Metro Jaya hari ini. Dalam laporan polisi, Jusuf Kalla dianggap melanggar KUHP pasal 406 jo 375 mengenai pernyataan yang memicu perusakan. Menurut Ilham, aksi buruh pada 1 Mei 2006 yang menolak revisi UU No 13/2003 berlangsung damai setelah Komisi IX menyatakan tak akan melakukan revisi terhadap peraturan tersebut. Namun, pada 2 Mei 2006 , Jusuf Kalla mengeluarkan pernyataan di beberapa media massa bahwa pemerintah akan melakukan revisi, tetapi itu setelah ada kajian dari perguruan tinggi. "Pernyataan itu memicu aksi ricuh pada demo buruh 3 Mei lalu,"katanya. Yuliawati Salam, ChanCT ----- Original Message ----- From: Yap Hong Gie To: Posting X-PPI '77-'87 ; Posting Wahana-news ; Posting Tionghoa-net ; Posting Nasional ; Posting Marinir TNI/AL ; Posting IndoUsaMil ; Posting Hankam ; Post PPIIndia ; Post MediaCare Sent: Tuesday, May 09, 2006 10:09 AM Subject: [nasional-list] Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, 19 Jan '06 Bagi yang tidak mengikuti, sebenarnya Pemerintah sudah men-fasilitasikan dialog dan perundingan kolektif antara wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh, sejak tahun lalu Awal tahun ini pertemuan Tripartit yang diwakili oleh pihak Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha, yang menghasilkan sebuah rekomendasi untuk menyusun program yang menekankan sistem hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Entah bagaimana dan oleh siapa kesepakatan Tripartit ini dirusak, sehingga apa-apa yang sudah dicapai mundur kembali ke titik nol, bahkan sekarang nampak ikut bermain unsur-unsur kepentingan politik. Untuk lebih jelasnya silahkan simak kutipan "Rekomendasi KTT Tripartit Nasional." REKOMENDASI KONVERENSI TINGKAT TINGGI TRIPARTI NASIONAL (NATIONAL JAKARTA SUMMIT) JAKARTA, 19 JANUARI 2005 Bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan belas Januari Tahun 2005 telah diselenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Nasional (Nastional Tripartite Summit) dihadiri oleh unsur-unsur yang terlibat dalam acara hubungan internasional yaitu pimpinan serikat pekerja/serikat buruh, pimpinan organisasi pengusaha (Apindo/KADIN) dan wakil pemerintah serta dihadiri oleh lembaga ketenagakerjaan internasional, para pengusaha penerima penghargaan Anugrah Lembaga Kerjasama Bipartit Tahun 2005 dan sejumlah peninjau. Para peserta konferensi telah mendengarkan dan mempelajari secara seksama pidato pembukaan konferensi yang disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, pidato Direktur ILO di Jakarta, serta paparan yang disampaikan oleh unsur tripartite (wakil delegasi pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, dan pengusaha) kemudian melakukan dialog secara intensif melalui proses komunikasi yang terbuka, setara dan dilandasi oleh kesadaran atas tanggung jawab bersama demi kepentingan bersama juga telah membahas pengalaman-pengalaman masa lampau dalam melaksanakan Hubungan Industri Pancasila (HIP) serta perubahan-perubahan mendasar yang terjadi akhir-akhir ini yang menuntut perubahan mendasar dalam paradigma dan sistem hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Konferensi merekomendasikan pokok-pokok berikut ini : 1. Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan perlu disusun program aksi yang mampu menghadapi kemajuan teknologi dan era globalisasi, mendorong pertumbuhan dunia usaha secara sehat dan kompetitif dan selanjutnya mampu membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya, memberikan perlindungan, serta peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 2. Pelaksanaan hubungan industrial harus dilandasi oleh persamaan kepentingan dan kemitraan yang setara antara pengusaha dan pekerja/buruh, rasa saling menghormati, jujur, saling mempercayai, melakukan dialog dan perundingan dengan itikad baik dan menolak keterlibatan pihak-pihak yang tidak terkait. 3. Untuk dapat secara efektif menerapkan hubungan industrial, pelaksana ketiga unsur tripatit yaitu pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah, harus meningkatkan peran, fungsi, dan kompetensi masing-masing. 4. Pelaksanaan hubungan industrial perlu didukung oleh satu Lembaga Kerjasama Tripartit/Bipartit yang terstruktur secara berjenjang mulai tingkat perusahaan hingga tingkat nasional/global berdasarkan sistem keterwakilan mitra sosial secara proposional. 5. Melalui perundingan kolektif antara wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh didukung oleh Lembaga Kerjasama Bipartit di setiap perusahaan, perlu diwujudkan syarat-syarat kerja yang non diskriminatif, pengupaha yang adil berdasarkan produktivitas bekerja, sistem jaminan sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, pengembangan karier dan kualitas pekerja/buruh serta kesejahteraan buruh/pekerja serta keluarganya. 6. Program aksi pelaksanaan hubungan industtrian dalam bentuk konvensi akan mebahas masalah- maslah berikut : a. Mekanisme negiosasi upah dan penetapan upah minimum b. Daya saing usaha, biaya produksi dan sistem upah c. Pengembangan sumber daya manusia, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja/buruh d. Masalah corporate social responsibility hubungan industrial global e. Mengeliminasi segala bentuk yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) 7. Menyelenggarakan pertemuan Nasional Tripartit (Tripartite Summit) setiap tahun dengan memilih topik agenda tertentu. 8. Mengkaji kembali berbagai peraturan perundangan khususnya peraturan di bidang ketenagakerjaan Yang dirasakan dapat menghalangi penciptaan situasi yang kondusif bagi pemulihan ekonomi Indonesia. NAMA & TANDA TANGAN: TIM PERUMUS KTT NASIONAL TRIPARTIT 1. Muzni Tambusai 2. Myra M. Hanartani 3. Payaman J. Simanjuntak 4. S. Lumban Gaol 5. Masri Masyar 6. Syukur Sarto 7. Rustam Aksam 8. Syaiful DP 9. Rekson Silaban 10. Idin Rosidin 11. Hasanuddin Rachman 12. Anthony Hilman ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Get to your groups with one click. Know instantly when new email arrives http://us.click.yahoo.com/.7bhrC/MGxNAA/yQLSAA/yR.olB/TM --------------------------------------------------------------------~-> Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/nasional-list/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: nasional-list-unsubscribe@yahoogroups.com <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/ -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: http://gate.polarhome.com/pipermail/marinir/attachments/20060509/5d3acd1d/attachment.html From mendaratmenang at yahoo.com Wed May 10 08:37:59 2006 From: mendaratmenang at yahoo.com (Thomy Setiawan) Date: Wed May 10 08:38:30 2006 Subject: [Marinir] Komentar Muladi meresahkan In-Reply-To: <019f01c6734d$9b07bf10$44023156@bismo> Message-ID: <20060510063759.86297.qmail@web60118.mail.yahoo.com> Sehubungan dengan kaburnya terpidana mati Gunawan Santosa dari LP Cipinang, di beberapa media massa sempat dimuat komentar Gubernur Lemhanas Muladi yang "mencurigai" lolosnya Gunawan adalah berkat peran oknum-oknum Marinir. Entah mungkin pers yang salah meliput , mungkin juga Muladi yang bicaranya kebablasan , atau mungkin karena terinspirasi oleh kisah sukses Suud Rusli yang berhasil kabur 2x dari penjara militer, yang jelas, di Metro TV Selasa 9 Mei lalu, Kadispen Kormar Letkol ( Mar ) Deddy Susanto secara terang-terangan membantah sinyalemen tersebut, sekaligus "menyayangkan" komentar dari seseorang yang memegang jabatan begitu strategis seperti Muladi yang telanjur membuat statement yang "kurang bijak" . Terlepas dari fakta bahwa latar belakang penembakan Serka ( Inf ) Edi Siyep sesunggunya memuat kisah yang begitu "dalam" , lebih dari sekedar beking vs beking, nama MARINIR yang saat ini jauh lebih baik dan lebih "besar" dibanding era Soeharto, membawa konsekuensi banyaknya sorotan-sorotan dan komentar sinis yang tentunya harus disikapi dengan bijak. Salut untuk Dispen Kormar atas jerih payahnya mempublikasikan image Marinir dan sangat tanggap terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat. Salam --------------------------------- Get amazing travel prices for air and hotel in one click on Yahoo! FareChase -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: http://gate.polarhome.com/pipermail/marinir/attachments/20060509/ace36377/attachment.html From irengsemut at yahoo.com Wed May 10 03:20:49 2006 From: irengsemut at yahoo.com (semut ireng) Date: Wed May 10 11:33:07 2006 Subject: [Marinir] info Message-ID: <20060510012049.1624.qmail@web35806.mail.mud.yahoo.com> Aku baru saja membaca tulisan di mailist marinir soal kutipan kata-kata bung Karno ......"berkenaan amanat dirapat raksasa ultah ke-45 PKI di Stadion Utama Senayan, dimana Presiden Sukarno sekali lagi menandaskan bahwa PPKI adalah "ya sanak ya kadang, yen mati melu kelangan". Seingat dans etahu saya yang benara adalah "dudu sanak dudu kadang, yen mati melu kelangan". bagaimana ini? Apa Bung Karno mengubah jargon jawa itu? Atau penulis yang kurang teliti? Atau ada maksud lain di balik itu? Mohon penjelasan. Aku cinta bangsa dan tanah airku maka ku ingin mengenalnya lebih dalam. Send instant messages to your online friends http://uk.messenger.yahoo.com -------------- next part -------------- An HTML attachment was scrubbed... URL: http://gate.polarhome.com/pipermail/marinir/attachments/20060510/3bb29611/attachment-0001.html From ouwehoer at centrin.net.id Wed May 10 05:05:29 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Wed May 10 11:33:09 2006 Subject: [Marinir] [KCM] Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB; SELAMAT! Message-ID: <006801c673de$ac715400$a36549ca@userbqh63ufuge> SELAMAT KEPADA R.I.! Selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB di New York, secara mutlak diputaran pertama, dengan mendapat 165 dari 191 suara negara anggota PBB. Dari grup Asia, Indonesia mendapatkan suara terbanyak setelah India. Pada akhirnya dunia menyadari bahwa Indonesia selama ini menjadi korban fitnahan dan black campaign oleh musuh-musuh NKRI, dimana hasil pemilihan anggota Dewan HAM dilaksanakan Majelis Umum PBB, merupakan bukti konkrit yang dicatat buku sejarah HAM Internasional. Wassalam, yhg. ------------------- http://www.kompas.com/utama/news/0605/10/074305.htm Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB New York, Selasa Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui pemungutan suara yang dilaksanakan Majelis Umum PBB di New York, Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Sebanyak 63 negara mencalonkan diri untuk menjadi kandidat untuk memperebutkan 47 kursi di Dewan HAM, badan baru dibawah Majelis Umum PBB yang resolusinya disahkan 15 Maret lalu. Pemilihan yang dipimpin Presiden Majelis Umum PBB Jan Eliasson tersebut, dimulai pukul 10.00 pagi. Masing-masing negara menerima kertas suara yang berisi negara-negara kandidat anggota Dewan HAM untuk dipilih. Indonesia langsung terpilih pada putaran pertama setelah mendapat 165 dari 191 suara negara anggota PBB. Perolehan suara bagi Indonesia tersebut merupakan yang terbesar kedua di antara calon dari grup Asia, setelah India yang memperoleh 173 suara. Negara lainnya dari grup Asia yang terpilih adalah Bangladesh (160 suara), Jepang (158), Malaysia (158), Pakistan (149), Korea Selatan (148), China (146), Jordania (137), Filipina (136), Bahrain (134), Arab Saudi (126), dan Sri Langka (123). Untuk kawasan Afrika, negara yang terpilih adalah Ghana, Zambia, Senegal, Afsel, Mali, Mauritania, Maroko, Gabon, Jibouti, Kamerun, Tunisia, Nigeria dan Aljazair. Grup Amerika Latin dan Karibia negara yang terpilih adalah Brazil, Argentina, Meksiko, Peru, Guatemala, uruguay, Kuba dan Ekuador. Pada grup Eropa Barat dan kawasan lainnya yang terpilih adalah Jerman, Perancis, Inggris, Swiss, Belanda, Finlandia dan Kanada. Untuk grup Eropa Timur hingga berita ini diturunkan belum diketahui kandidat yang terpilih karena harus melalui putaran kedua. Wakil Tetap RI untuk PBB Rezlan Ishar Jenie dalam pernyataan berkaitan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM mengatakan bahwa hal tersebut mencerminkan kepercayaan dan apresiasi masyarakat internasional terhadap peran Indonesia untuk pemajuan dan perlindungan HAM secara global. "Hal ini juga menandai pengakuan terhadap komitmen dan kemajuan yang telah dicapai Indonesia dalam upaya demokratisasi dan pemajuan budaya penghormatan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara", katanya. Sebagai anggota Dewan HAM yang pertama, Indonesia akan tetap memegang teguh komitmennya untuk memainkan peran yang konstruktif guna memastikan agar Dewan HAM dapat bekerja lebih efektif dibandingkan Komisi HAM yang digantikannya, dan bermanfaat bagi semua negara anggota PBB tanpa kecuali. Indonesia akan melanjutkan peran yang penting dalam merumuskan kerangka kerja Dewan HAM, terutama menerjemahkan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama ke dalam operasionalisasi Dewan HAM. Hal-hal yang menjadi perhatian RI dalam kerja Dewan HAM adalah pendekatan dialogis dan kerja sama, penghindaran penerapan standar ganda, selektifitas dan praktek politisasi, perlakuan yang sama untuk hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, termasuk hak untuk pembangunan. Indonesia juga akan terus mengupayakan agar pembahasan mengenai hak asasi manusia memperhatikan sepenuhnya keberagaman nilai-nilai budaya dan agama dari semua masyarakat dan negara. "Keanggotaan Indonesia pada Dewan HAM ini juga membawa kewajiban bagi Pemerintah Indonesia untuk bersama-sama semua pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya memperkuat upaya pemajuan dan perlindungan HAM di dalam negeri," katanya. Dewan HAM merupakan badan subsider Majelis Umum PBB yang akan berkedudukan di Jenewa, Swiss. Sidang pertama Dewan HAM akan dimulai pada tanggal 19 Juni 2006. Setiap tahunnya, Dewan HAM akan bersidang paling tidak dalam 3 sesi persidangan untuk tidak kurang dari 10 minggu. Sumber: Ant Penulis: Nik ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ http://www.kompas.com/utama/news/0605/06/093800.htm Updated: Sabtu, 06 Mei 2006, 09:37 WIBNASIONAL Sejumlah Negara Dukung Pencalonan RI untuk Dewan HAM PBB New York, Jumat Sejumlah negara anggota PBB menyatakan dukungannya terhadap Indonesia dalam pencalonan anggota Dewan Hak Asasi Manusia yang pemilihannya akan dilakukan 9 Mei mendatang. "Menurut saya dari sudut apa pun, Indonesia pantas duduk dalam keanggotaan Dewan HAM, saya yakin negara lainnya juga sependapat dengan saya," kata Dubes Papua Niugini untuk PBB Robert Guba Aisi di New York, Jumat (5/5). Ditemui saat jamuan makan malam yang diselenggarakan Perwakilan Tetap RI untuk PBB-New York, Dubes Papua Niugini tersebut melihat kepatutan Indonesia bukan hanya soal jumlah penduduknya yang merupakan ketiga terbesar di Asia dan sebagai negara Muslim terbesar di dunia. "Kami melihat komitmen pemerintah Indonesia di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penegakan hukum juga cukup kuat, itu yang juga perlu menjadi pertimbangan," kata Wakil Tetap Papua Niugini di PBB tersebut. Sementara itu Dubes Myamnar untuk PBB Kyaw Tint Swe mengatakan bahwa ia percaya Indonesia akan dapat berperan dalam memperbaiki situasi HAM di dunia dengan menjadi salah satu anggota Dewan HAM. "Selain itu, dukungan kami kepada Indonesia juga sebagai solidaritas sesama negara ASEAN dan kedua negara memiliki hubungan bilateral yang kuat," katanya. Perwakilan negara-negara lainnya seperti Turki, Pantai Gading, Selandia Baru, Suriah dan India yang hadir dalam jamuan tersebut umumnya sependapat bahwa Indonesia patut didukung dalam pencalonan anggota Dewan HAM tersebut. Untuk kawasan Asia yang mendapat jatah 13 kursi, hingga kini sudah 18 negara yang resmi mendaftar sebagai kandidat. Dewan HAM merupakan badan baru di bawah Majelis Umum PBB yang resolusinya disahkan bulan lalu sebagai pengganti Komisi HAM. Dewan HAM nantinya beranggotakan 47 negara dengan pembagian dari kawasan Afrika 13 kursi, Asia 13 kursi, Eropa Timur enam kursi, Amerika Latin dan Karibia delapan kursi, serta Eropa Barat dan grup lainnya tujuh kursi. Selain Indonesia, dari kawasan Asia, negara yang sudah mengajukan diri adalah Bangladesh, Bahrain, China, India, Iran, Irak, Jepang, Thailand, Jordania, Kyrgyzstan, Lebanon, Malaysia, Pakistan, Filipina, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Srilangka. Untuk seluruh kawasan, total sudah 65 negara yang tercatat sebagai kandidat. Sumber: Ant Penulis: Mbk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Updated: Selasa, 18 April 2006, 14:39 WIB NASIONAL Timor Leste Dukung Pencalonan Indonesia di PBB Laporan : Heru Margianto Jakarta, KCM Timor Leste mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). "Saya katakan kepada Pak Hassan Wirajuda bahwa Timor Leste mendukung Indonesia sebagai kandidat anggota Komisi HAM PBB," kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Timor Leste Ramos Horta usai bertemu Menlu Hassan Wirajuda di Jakarta, Selasa (18/4). ------------- c u t ---------------- From endeha at gmx.de Wed May 10 17:34:37 2006 From: endeha at gmx.de (Naek Djaoloan Hutabarat) Date: Wed May 10 18:46:35 2006 Subject: [Marinir] Re: [mediacare] [KCM] Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB; SELAMAT! References: <006801c673de$ac715400$a36549ca@userbqh63ufuge> Message-ID: <18112.1147275277@www014.gmx.net> NDH: INFO KOMPAS / AGUS HAMONANGAN / YHG> ------------------------------------------------------------------------ KONVERGENSI: ----------- 1.Terimakasih pd 1.1.PemBeritaan 1.2.Tuhan memberi Manusia Memahamai PANCASILA HAM HAA (Hak Azasi Alam) 1.3.Kepada Indonesia 1.3.1.Tahan dikoloni 350 tahun laten 1.3.2.Bisa aktuil Jaya memproklamirkan 1.6.1945 Pancasila HAM HAA 1.3.3.Indonesia Merekemondasi: 1.3.3.1.PS pd RI Merdeka Proklamasi 17.8.1945 1.3.3.2.PS pd Dunia. sehingga antara 1945-1949: 1.3.3.2.1.Terbentuk PBB/HAM PBB/Pengadilan Internasional HAM PBB Den Haag 1.3.3.2.2.Berdiri Dunia Tiga Bandung 1955 1.3.3.3.3.Segera Merdeke Ghana 1955 oleh DR Ntumah 1.3.3.3.4.Dan Jubileum HUR-50 Dunia III Bandung 2005 dan KTT Bisnis Asia Afrika Jakartra 2005 >Wirausaha Ekonomi Tipe Warga Horizontal 1.3.3.3.5.Dahn ujabarannaya Dunia Tiga terima BBB (Bersama BDG Kusumo References: <006301c6730d$c9ff03e0$a36549ca@userbqh63ufuge><005301c6733b$28a674a0$7900a8c0@p4d2800> <019f01c6734d$9b07bf10$44023156@bismo> Message-ID: <009101c6744d$ae348860$a36549ca@userbqh63ufuge> Wah, kalau Dewa Eropa Timur sudah turun gunung berarti tidak main-main lagi! Apakabarnya Bung Bismo, semoga Anda sekeluarga sehat dan sejahtera. Kita tidak bisa membandingkan situasi & kondisi negara yang satu dengan di negara lain. Jangankan dengan negara Eropa dengan sesama negara Asia saja sudah jauh beda. Ambil Filipina misalnya, walaupun beberapa kali mengalami pertikaian politik, bahkan upaya kudeta kelompok militer yang dipimpin oleh Kol. Gringo Honasan, namun aksi oposisi apakah itu dari kalangan militer atau peoples power tidak pernah berdarah-darah dan biasanya selalu berakhir "happy ending". Berbeda dengan pertentangan politik dinegara kita, dimana konflik sejarah selalu berlanjut menjadi bentrok massa berkepanjangan dan habis-habisan. Sejak beberapa tahun trakhir sering terjadi pertikaian massa, antar kampung atau RW, hanya karena urusan sepele bisa berkembang menjadi bakar-bakaran rumah. Akhir-akhir ini, "hawa" disini sedang panas. Semangat superior suku, kelompok dan agama sudah ditingkat yang sangat extrim sekali, menjurus ke fundamentalisme radikal. Ditambah lagi dengan faktor krisis sosial-ekonomi dan law enforcement yang lemah, kelompok masyarakat mudah ikut turun kejalan untuk maksud dan tujuan yang berbeda. Saya kira semua pihak sudah bisa mengkalkulasi risk faktor dan collateral damage, apabila terjadi khaos. Saya yakin, pada saat ini untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan, bukanlah dengan cara peoples power, class action atau aksi massa turun kejalan. Tapi ini semua cuma pendapat pribadi sebagai orang awam, mari kita tunggu saja dan lihat perkembangan selanjutnya. Wassalam, yhg. ------------------- ----- Original Message ----- From: BDG Kusumo To: nasional-list@yahoogroups.com ; HKSIS-Group ; Post MediaCare ; Post PPIIndia ; Posting Hankam ; Posting IndoUsaMil ; Posting Marinir TNI/AL ; Posting Tionghoa-net ; Posting Wahana-news ; Posting X-PPI '77-'87 Cc: sastra-pembebasan@yahoogroups.com Sent: Tuesday, May 09, 2006 4:47 PM Subject: [Marinir] Re: [nasional-list] Re:YapHG ==> Rekomendasi KTTTripartit Nasional, 19 Jan '06 Sebelumnya mohon maaf untuk nimbrung diantara dua pendekar "langitan" di jagad maya yang perbincangannya selalu bersifat inspiratif. Menurut saya pertemuan Tripartite memang telah macet, details nya saya tidak tahu, karena kurang info. Terimakasih untuk Bung YHG untuk Rekomendasi yg dilampirkannya, namun menurut saya rekomendasi itu sangat umum sifatnya. Dan terasa memihak pada kelompok majikan dan juga pemerintah, sebagai wakil negara yang seharusnya netral dalam mengatur ranah yang pelik ini. Kepemihakan itu mencuat di ad 2 dlm formulasi "menolak keterlibatan pihak-pihak yang tidak terkait". Sebagai bukan pakar ketenagakerjaan, saya belum lama ini di Eropa mau tak mau mengikuti demo jutaan mahasiswa, buruh dan massa partai-partai kiri, terutama sosialis dibanyak kota besar Prancis. Pasalnya, pemerintah terkini yang kanan, dlm kaitan Eropa terutama yang pro-majikan dan konservatif, berulah untuk mengubah UU terkait dengan ketentuan bahwa karyawan muda yang mulai bekerja dapat di PHK segera tanpa tenggang waktu yg biasa. Ini menurunkan jutaan (dlm satu hari pernah berjumlah 5 juta, menurut media). Sangat banyak melihat pendudukk Prancis yg "hanya" 80 juta, dibanding dengan Indonesia. Akhirnya pemerintah MUNDUR dari usulnya tsb, PM nya "linglung" karena pemilu sudah tidak jauh lagi. Demikian juga di Rep Ceko, tahun yang lalu sebuah "gebrakan" kelompok majikan bersama partai-partai kanan supaya karyawan, jadi bukan hanya buruh, dapat di PHK tanpa disebut alasannya, dapat digagalkan RUU nya di DPR oleh aliansi partai-partai kiri, terutama sosialis. Pemerintah, yg telah 8 thn dipimpim oleh Partai Sosdem, dalam tripartite tentu harus netral. Singkatnya, dalam level nasional industrial relations adalah "politicum" par exellence, urusan politik 100%, karena ini menyangkut penyelenggaraan negara dalam ranah urusan-urusan umum (publik) dimana hubungan kerja sangat penting supaya negara dan rakyatnya itu bisa hidup nyaman. Memisahkan industrial relations dari politik sangat tidak bijaksana, dan kontra-produktif. Sangat mungkin setelah dapat melalui DPR dibuat UU Kerja yang modern, adil dan mutually beneficial, dan tentu berlaku untuk seluruh negara, lalu di masing-masing perusahan industrial relations itu dapat bersifat 100% urusan terkait. Tetapi kalau terjadi sengketa, ini dapat merembet juga ketingkat nasional dengan segala dampaknya. Saya setuju dengan pendapat Dr. Arief Budiman bahwa dua hal itu memang saling terkait, dan betul juga bahwa seharusnya sudah ada parpol di DPR yang langsung menyatakan komitmennya untuk berpihak pada kaum buruh dalam arti membereskan secara adil UU dan segala peraturan yang diperlukan. Masalah besar sekarang ialah kenyataan "kooptasi" DPR oleh pemerintah, sehingga jalur demokrasi pun macet, prinsip dalam sistem check and balance dihapus, lalu industrial relations, dan mungkin banyak masalah lagi, akan harus "turun kejalan" untuk mencari solusinya. Situasi begini dapat menjurus seperti yang baru terjadi di Thailand, sampai PM nya mundur, atau seperti dulu Marcos di Filipina harus lengser juga. Sekian dulu, dengan salam tabik, Bismo DG From bdgkusumo at volny.cz Wed May 10 21:18:22 2006 From: bdgkusumo at volny.cz (BDG Kusumo) Date: Thu May 11 17:24:33 2006 Subject: [Marinir] Re: [nasional-list] Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, => BDG Kusumo References: <006301c6730d$c9ff03e0$a36549ca@userbqh63ufuge><005301c6733b$28a674a0$7900a8c0@p4d2800> <019f01c6734d$9b07bf10$44023156@bismo> <009101c6744d$ae348860$a36549ca@userbqh63ufuge> Message-ID: <007001c67466$8158e250$44023156@bismo> Bung YHG yb., terimakasih, kami sekeluarga okey, musim semi telah "berkuasa", tak kurang sedang berkembang banyak bunga tulip, spt di negeri alma mater Anda. Yang saya tidak bisa lupa ialah apa yg tempo doeloe sering di pinjam oleh Presiden Soekarno dari kata-katanya Madame Sun Ching Ling, satu dari dua putrinya Sun Yat Sen, yang pernah menjabat semacam Wkl Presiden RRT, bahwa "The Stomach Cannot Wait!", ketika beliau mengkomentari jalannya Revolusi Tiongkok. Ketika beban sosial ekonomis tidak tertahan lagi, massa akan dapat mengambil alih "the show" dari the political elite, dan risk factors maupun colleteral damage bisa dilupakan. Terimakasih untuk info yg fresh dari Tanah Air, Wass., Bismo DG ----- Original Message ----- From: "Yap Hong Gie" To: "Posting X-PPI '77-'87" ; "Posting Wahana-news" ; "Posting Tionghoa-net" ; "Posting Marinir TNI/AL" ; "Posting IndoUsaMil" ; "Posting Hankam" ; "Post PPIIndia" ; "Post MediaCare" ; "HKSIS-Group" ; Cc: "BDG Kusumo" ; Sent: Wednesday, May 10, 2006 6:20 PM Subject: Re: [nasional-list] Rekomendasi KTT Tripartit Nasional, => BDG Kusumo > Wah, kalau Dewa Eropa Timur sudah turun gunung berarti tidak main-main > lagi! > Apakabarnya Bung Bismo, semoga Anda sekeluarga sehat dan sejahtera. > > Kita tidak bisa membandingkan situasi & kondisi negara yang satu dengan di > negara lain. Jangankan dengan negara Eropa dengan sesama negara Asia saja > sudah jauh beda. > Ambil Filipina misalnya, walaupun beberapa kali mengalami pertikaian > politik, bahkan upaya kudeta kelompok militer yang dipimpin oleh Kol. > Gringo Honasan, namun aksi oposisi apakah itu dari kalangan militer atau > peoples power tidak pernah berdarah-darah dan biasanya selalu berakhir > "happy ending". > > > Berbeda dengan pertentangan politik dinegara kita, dimana konflik sejarah > selalu berlanjut menjadi bentrok massa berkepanjangan dan habis-habisan. > Sejak beberapa tahun trakhir sering terjadi pertikaian massa, antar > kampung atau RW, hanya karena urusan sepele bisa berkembang menjadi > bakar-bakaran rumah. > Akhir-akhir ini, "hawa" disini sedang panas. Semangat superior suku, > kelompok dan agama sudah ditingkat yang sangat extrim sekali, menjurus ke > fundamentalisme radikal. > Ditambah lagi dengan faktor krisis sosial-ekonomi dan law enforcement yang > lemah, kelompok masyarakat mudah ikut turun kejalan untuk maksud dan > tujuan yang berbeda. > > Saya kira semua pihak sudah bisa mengkalkulasi risk faktor dan collateral > damage, apabila terjadi khaos. > Saya yakin, pada saat ini untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan, > bukanlah dengan cara peoples power, class action atau aksi massa turun > kejalan. > > Tapi ini semua cuma pendapat pribadi sebagai orang awam, mari kita tunggu > saja dan lihat perkembangan selanjutnya. > > > Wassalam, yhg. > ------------------- > > > > ----- Original Message ----- > From: BDG Kusumo > To: nasional-list@yahoogroups.com ; HKSIS-Group ; Post MediaCare ; Post > PPIIndia ; Posting Hankam ; Posting IndoUsaMil ; Posting Marinir TNI/AL ; > Posting Tionghoa-net ; Posting Wahana-news ; Posting X-PPI '77-'87 > Cc: sastra-pembebasan@yahoogroups.com > Sent: Tuesday, May 09, 2006 4:47 PM > Subject: [Marinir] Re: [nasional-list] Re:YapHG ==> Rekomendasi > KTTTripartit Nasional, 19 Jan '06 > > Sebelumnya mohon maaf untuk nimbrung diantara dua pendekar "langitan" di > jagad maya yang perbincangannya selalu bersifat inspiratif. > > Menurut saya pertemuan Tripartite memang telah macet, details nya saya > tidak tahu, karena kurang info. Terimakasih untuk Bung YHG untuk > Rekomendasi yg dilampirkannya, namun menurut saya rekomendasi itu sangat > umum sifatnya. Dan terasa memihak pada kelompok majikan dan juga > pemerintah, sebagai wakil negara yang seharusnya netral dalam mengatur > ranah yang pelik ini. > > Kepemihakan itu mencuat di ad 2 dlm formulasi "menolak keterlibatan > pihak-pihak yang tidak terkait". Sebagai bukan pakar ketenagakerjaan, saya > belum lama ini di Eropa mau tak mau mengikuti demo jutaan mahasiswa, buruh > dan massa partai-partai kiri, terutama sosialis dibanyak kota besar > Prancis. Pasalnya, pemerintah terkini yang kanan, dlm kaitan Eropa > terutama yang pro-majikan dan konservatif, berulah untuk mengubah UU > terkait dengan ketentuan bahwa karyawan muda yang mulai bekerja > dapat di PHK segera tanpa tenggang waktu yg biasa. Ini menurunkan jutaan > (dlm satu hari pernah berjumlah 5 juta, menurut media). Sangat banyak > melihat pendudukk Prancis yg "hanya" 80 juta, dibanding dengan Indonesia. > Akhirnya pemerintah MUNDUR dari usulnya tsb, PM nya "linglung" karena > pemilu sudah tidak jauh lagi. > > Demikian juga di Rep Ceko, tahun yang lalu sebuah "gebrakan" kelompok > majikan bersama partai-partai kanan supaya karyawan, jadi bukan hanya > buruh, dapat di PHK tanpa disebut alasannya, dapat digagalkan RUU nya di > DPR oleh aliansi partai-partai kiri, terutama sosialis. Pemerintah, yg > telah 8 thn dipimpim oleh Partai Sosdem, dalam tripartite tentu harus > netral. > > Singkatnya, dalam level nasional industrial relations adalah "politicum" > par exellence, urusan politik 100%, karena ini menyangkut penyelenggaraan > negara dalam ranah urusan-urusan umum (publik) dimana hubungan kerja > sangat penting supaya negara dan rakyatnya itu bisa hidup nyaman. > Memisahkan industrial relations dari politik sangat tidak bijaksana, dan > kontra-produktif. Sangat mungkin setelah dapat melalui DPR dibuat UU Kerja > yang modern, adil dan mutually beneficial, dan tentu berlaku untuk seluruh > negara, lalu di masing-masing perusahan industrial relations itu dapat > bersifat 100% urusan terkait. Tetapi kalau terjadi sengketa, ini dapat > merembet juga ketingkat nasional dengan segala dampaknya. > > Saya setuju dengan pendapat Dr. Arief Budiman bahwa dua hal itu memang > saling terkait, dan betul juga bahwa seharusnya sudah ada parpol di DPR > yang langsung menyatakan komitmennya untuk berpihak pada kaum buruh dalam > arti membereskan secara adil UU dan segala peraturan yang diperlukan. > Masalah besar sekarang ialah kenyataan "kooptasi" DPR oleh pemerintah, > sehingga jalur demokrasi pun macet, prinsip dalam sistem check and balance > dihapus, lalu industrial relations, dan mungkin banyak masalah lagi, akan > harus "turun kejalan" untuk mencari solusinya. > > Situasi begini dapat menjurus seperti yang baru terjadi di Thailand, > sampai PM nya mundur, atau seperti dulu Marcos di Filipina harus lengser > juga. > > Sekian dulu, dengan salam tabik, > Bismo DG > > From ouwehoer at centrin.net.id Thu May 11 17:57:25 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Thu May 11 17:58:05 2006 Subject: [Marinir] [detik.com] PDIP: Tutup Buku Saja Kasus Soeharto Message-ID: <005401c67513$a0447ff0$a36549ca@userbqh63ufuge> Untuk kedua kalinya Ibu Megawati membuat pernyataan tentang perlakuan terhadap Pak Harto, yang sangat tidak populis; dengan resiko mengecewakan hati banyak massa pendukungnya. (kutipan): " .... Pramono mengatakan, Pak Harto sebagai pemimpin bangsa harus diberikan penghormatan. "Ibu Megawati juga menyatakan kita harus memberikan pengajaran kepada para pemimpin bangsa. Terhadap kesalahan yang dilakukan, kita harus memberi catatan terhadap hal itu ..." Seingat saya, diawal massa Reformasi atau ketika baru menjabat sebagai Presiden, Bu Mega juga pernah mengatakan hal serupa. Selaku Ketua Umum PDI-P, apalagi sebagai putrinya Bung Karno, semangat dan itikat beliau menggambarkan karakter yang luhur dari seorang pemimpin yang berjiwa besar. Salut dengan penuh rasa hormat kepada Megawati Sukarnoputri! Wassalam, yhg. ------------------- http://www.detik.com/indexberita/indexfr.php PDIP: Tutup Buku Saja Kasus Soeharto Gede Suardana - detikcom Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) setuju dengan rencana pemerintah untuk menutup kasus hukum mantan Presiden Soeharto. Namun, penutupan tersebut harus disertai catatan, kesalahan Soeharto tetap diungkapkan ke publik. "Untuk masalah Pak Harto, PDIP berpandangan bahwa sudahlah untuk persoalan Pak Harto kita tutup buku saja. Walau Pak Harto punya kesalahan, tetapi kesalahan itu harus menjadi catatan anak bangsa. Tindakan yang dilakukan Pak Harto, seperti sikap represif dan persoalan KKN yang dilakukan pada waktu itu juga harus diungkapkan ke masyarakat dan publik," kata Sekjen PDIP Pramono Anung. Pramono Anung menyampaikan hal ini dalam jumpa pers usai Rapimnas DPP PDIP di Hotel Bali Sani Sweet, Gerobokan, Kuta, Bali, Kamis (11/5/2006). Lebih lanjut, Pramono mengatakan, Pak Harto sebagai pemimpin bangsa harus diberikan penghormatan. "Ibu Megawati juga menyatakan kita harus memberikan pengajaran kepada para pemimpin bangsa. Terhadap kesalahan yang dilakukan, kita harus memberi catatan terhadap hal itu," kata Pramono. Dikatakan Pramono, Pak Harto sudah tua dan sakit-sakitan. "Sehingga tidak elok kalau kita mempertontonkan kepada masyarakat dunia, memperlakukan mantan pemimpinnya seperti ini," tandasnya. (jon) From elite_navyseal at yahoo.com Fri May 12 08:55:52 2006 From: elite_navyseal at yahoo.com (aditya kusuma wardhana) Date: Thu, 11 May 2006 23:55:52 -0700 (PDT) Subject: [Marinir] "weekend joke" sorry OOT... Message-ID: <20060512065552.78137.qmail@web33009.mail.mud.yahoo.com> Not a Play (Balada Wakidjan) Selasa, 18 April 06 - oleh : admin Wakidjan begitu terpesonanya dengan permainan piano Nadine. Sambil bertepuk tangan, ia berteriak, "Not a play! Not a play!" Nadine bengong. "Not a play?" "Yes. Not a play. Bukan main." Tukidjo yang menemani Wakidjan terperangah. "Bukan main itu bukan not a play, Djan." "Your granny (Mbahmu). Humanly I have check my dictionary kok. (Orang saya sudah periksa di kamus kok)" Lalu berpaling ke Nadine. "Lady, let's corner (Mojok yuk). But don't think that are nots (Jangan berpikir yang bukan-bukan). I just want a meal together." "Ngaco kamu, Djan," Tukidjo tambah gemes. "Don't be surplus (Jangan berlebihan), Djo. Be wrong a little is OK toch.?" Nadine cuman senyum kecil. "I would love to, but ..." "Sorry if my friend make you not delicious (Maaf kalau teman saya bikin kamu jadi nggak enak)" sambut Wakidjan ramah. "Different river, maybe (Lain kali barangkali). I will not be various kok (Saya nggak akan macam-macam kok)." Setelah Nadine pergi, Wakidjan menatap Tukidjo dengan sebal. "Disturbing aja sih, Djo. Does the language belong to your ancestor (Emang itu bahasa punya moyang lu)?" Tukidjo cari kalimat penutup. "Just itchy Djan, because you speak English as delicious as your belly button." (Gatel aja, Djan, soalnya kamu ngomong Inggris seenak udelmu dewe). Wakidjan cuman bisa merutuk dalam hati, "His name is also effort." (Namanya juga usaha) wakakakaka.....(ora ono terjemahane...hahahaha..- river thing - barang kali.) --- (Daniel Sabirin) Hehe, sebelum menikmati hidup di cafe masih ingatkan di awal karir Wakidjan ngomel2 ke atasan expat-nya? little little to me, salary no up up, you speak zero only (omong kosong aja lu) !...? __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com From ouwehoer at centrin.net.id Fri May 12 23:26:10 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Sat, 13 May 2006 04:26:10 +0700 Subject: [Marinir] [BBC] "Status cekal Soeharto dicabut" Message-ID: <006f01c6760a$b13bbab0$a36549ca@userbqh63ufuge> http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2006/05/060511_suhartocase.shtml Diperbaharui pada: 11 Mei, 2006 - Published 09:09 GMT "Status cekal Soeharto dicabut" Kejaksaan Agung masih meneliti lebih lanjut kasus hukum Soeharto Kejaksaan Agung Abdul Rahman Saleh mencabut status cekal mantan presiden Soeharto, di saat pemerintah akan memutuskan kelanjutan kasus tersebut. Abdul Rahman Saleh mengatakan pihaknya masih menunggu hasil konsultasi tim dokter RSCM dan tim dokter kepresidenan yang merawat Soeharto. Abdul Rahman Saleh menegaskan Kejaksaan Agung tidak akan menangani masalah amnesti atau abolisi karena bukan wewenang lembaga tersebut. Hal yang menjadi wewenang Kejaksaan Agung, menurut Jaksa Agung hanyalah penghentian kasus, SP3 dan penghentian penuntutan. Namun, Kejaksaan Agung masih meneliti lebih lanjut kasus hukum Soeharto. 'Hukum tak jalan' Tanggapan beragam mengemuka di masyarakat tentang masa depan perkara mantan Presiden Soeharto. Kalau pemerintah bijaksana kasus ini harus diselesaikan secara hukum. Jangan memandangnya karena dia sudah tua. Kalau begitu hukum tidak bisa dijalankan Ibu Widaningsih, korban tragedi Lampung 1989 Sebagai korban tragedi Talangsari, Lampung tahun 1989, Ibu Widaningsih mengatakan: "Kalau pemerintah bijaksana kasus ini harus diselesaikan secara hukum. Jangan memandangnya karena dia sudah tua. Kalau begitu hukum tidak bisa dijalankan." Menurutnya hukum seharusnya tidak pandang bulu, rakyat jelata ataupun presiden harus dihadapkan pada hukum yang sama apabila melakukan pelanggaran. Sri Bintang Pamungkas, yang pernah dipenjara akibat penghinaan terhadap Soeharto, berpendapat serupa. Dia menulis buku berjudul "Saya musuh politik Soeharto" dan menilai dengan menggunakan alasan kesehatan, Soeharto telah berhasil lolos dari jerat hukum. "Itu dicari-cari. Nyatanya dia masih sehat. Kita tidak ingin hanya sekedar menghukum dia tetapi ingin Indonesia tidak mengalami hal-hal seperti ini lagi," tutur Sri Bintang. Tetapi di mata Yap Hong Gie, putra Yap Thiam Hien yang banyak membela para tapol PKI, tindakan pemerintah menghentikan perkara Soeharto sudah tepat. Yap menilai kasus Suharto saat ini lebih kental dengan nuansa sakit hati dan balas dendam atas kesalahan-kesalahan Suharto. From ouwehoer at centrin.net.id Sat May 13 00:03:43 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Sat, 13 May 2006 05:03:43 +0700 Subject: [Marinir] "Selamat Merayakan Trisuci Waisak" Message-ID: <00de01c6760f$f03ceef0$a36549ca@userbqh63ufuge> Kepada rekan-rekan yang beragama Buddha: "Selamat Merayakan Trisuci Waisak!" Jakarta, Waisak 2550 (13 Mei 2006) Wassalam, yhg. ------------------- From ouwehoer at centrin.net.id Sun May 14 07:51:51 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Sun, 14 May 2006 12:51:51 +0700 Subject: [Marinir] Kasus hukum Pak Harto didasari "Azas Praduga Bersalah" ! Message-ID: <005901c6771a$839457f0$a36549ca@userbqh63ufuge> Dalam kasus hukum Pak Harto, yang berlaku adalah "Azas Praduga Bersalah" atau "Guilty Before Proven Innocent"! Kembali kita menjadi saksi pemberlakukaan standard ganda HAM, Hukum dan Keadilan, yang gugur oleh kepentingan politik, khususnya dendam politik! Selama 8 tahun perjalanan era Reformasi ini, tidak satupun lembaga maupun perorangan yang sanggup membuktikan atau membawa data faktual tentang kasus korupsi Pak Harto secara konkrit, yang ada cuma istilah: indikasi ..., dianggap ..., konon ..., menurut ..., katanya ..., katanya ..., katanya ..., yang kemudian dirangkai menjadi kisah fitnah dan penistaan murahan saja. Wassalam, yhg. ------------------- From ouwehoer at centrin.net.id Sun May 14 20:23:27 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Mon, 15 May 2006 01:23:27 +0700 Subject: [Marinir] [Kompas] PB NU: Bangsa Indonesia Harus Maafkan Soeharto Message-ID: <00c601c67783$817bc070$a36549ca@userbqh63ufuge> http://www.kompas.com/utama/news/0605/12/010644.htm Updated: Jumat, 12 Mei 2006, 01:06 WIB NASIONAL PB NU: Bangsa Indonesia Harus Maafkan Soeharto Jakarta, Jumat Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi menyatakan, bangsa Indonesia harus memaafkan mantan Presiden Soeharto, meski hal itu tidak menghilangkan kesalahan yang pernah dibuat mantan penguasa Orde Baru tersebut. "Menurut saya, sebaiknya bangsa Indonesia harus memaafkan Pak Harto. Artinya, dia (Soeharto) memang salah, sehingga perlu dimaafkan bangsa ini," kata Hasyim, di sela-sela persiapan penerimaan kunjungan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (11/5). Bagaimanapun, kata Hasyim, di samping kesalahan yang pernah diperbuat Soeharto, mantan pemimpin bangsa Indonesia yang kini berusia 85 tahun itu, memiliki jasa yang besar, yang tentu tidak boleh dilupakan. "Selain itu, bangsa Indonesia juga harus mau memaafkan para mantan presiden lainnya, mulai dari Soekarno hingga mantan Presiden Megawati," ujarnya. Ia mengaku miris melihat kenyataan pemimpin bangsa, setiap lengser dari jabatannya selalu dihujat oleh rakyat, padahal mereka telah berbuat sesuatu untuk bangsanya. Oleh karena itu, PBNU berharap pemerintah sebagai wakil bangsa, dapat berbuat sesuatu sehingga hal serupa tidak berulang di kemudian hari. "Kalau terus begini, maka setiap pemimpin hanya menunggu waktu untuk dihujat," kata bekas calon wakil presiden pada Pemilu 2004 lalu. Sebelumnya Hasyim juga pernah menyatakan agar kasus pengadilan Soeharto dihentikan dengan alasan kemanusiaan. Terkait status hukum mantan Presiden Soeharto itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dan pimpinan lembaga tinggi negara, Rabu malam (10/5), melakukan pertemuan guna membahas keputusan sikap yang akan diambil pemerintah. Turut dalam pertemuan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, dan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, setelah Jaksa Agung mengeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan terhadap mantan Presiden Soeharto, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan merehabilitasi nama Soeharto. "Dalam waktu dekat Jaksa Agung akan mengeluarkan keputusan penghentian penuntutan perkara dan kemungkinan besar setelah itu Presiden akan mengumumkan rehabilitasi terhadap Pak Harto," kata Yusril. Hingga kini mantan Presiden RI masih dirawat di RS Pertamina, dengan kondisi yang berangsur membaik pasca operasi usus, meski masih tergolong kritis, terutama pada organ-organ tubuh lain yang kemungkinan dapat mengalamai gangguan. Penulis: Dna -- ---------------------------------------- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 438 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Try www.SPAMfighter.com/pro for free now! From ouwehoer at centrin.net.id Sun May 14 21:34:59 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Mon, 15 May 2006 02:34:59 +0700 Subject: [Marinir] [WSWS] Pemilu di Indonesia & Perjuangan untuk Demokrasi (21-05-'99) Message-ID: <010e01c6778d$800827b0$a36549ca@userbqh63ufuge> Adakah yang bisa menjelaskan sikap "kemesraan" kaum revolusioner kiri dengan PDI-P? Atau ini yang sikap sementara "The enemy of my enemy is my friend? Nantinya sih kelompok Nasionalis dilibas juga ... he he he ... Wassalam, yhg. ------------------- (Kutipan 1.): [Arahan politis para pemimpin burjuis seperti Sukarno, ayah Megawati, presiden pertama Indonesia, tidaklah pernah untuk memobilisasi rakyat untuk melawan Belanda, sebaliknya menggunakan kebencian yang meluas terhadap kekuasaan kolonial, untuk mencapai sebuah perjanjian dengan pemerintahan Belanda.] (kutipan 2.): [Jika pemilu yang mendatang mendapat kepercayaan sedikitpun di mata rakyat jelata Indonesia itu hanya karena Habibie dapat mengandalkan dukungan dari para tokoh oposisi burjuis seperti Megawati, Rais dan Abdurrahman Wahid. Pada tiap saat penentuan selama setahun lalu, para orang yang dipanggil demokrat ini telah bertindak sebagai pengerem oposisi terhadap rejim yang didukung oleh ABRI ini-hasil dari ketakutan naluri mereka bahwa pergerakan semacam itu akan mengancam posisi-posisi mereka sebagai anggota-anggota golongan atas dan sistem profit itu sendiri.] (Kutipan 3.): [Para pemimpin ini telah terilhami secara mendalam dengan ideologi anti-komunis sayap-kanan rejim militer ini. Rais dan Wahid memimpin dua organisasi Islam yang terbesar di Indonesia-Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU)-yang mendukung atau berpartisipasi secara langsung dalam pembantaian-pembantaian yang diorganisir oleh Suharto dan angkatan bersenjata di tahun-tahun 1965-66, yang mengakibatkan terbunuhnya sedikitnya 500,000 pekerja, petani dan anggota-anggota PKI. Salah satu komponen utama PDI, yaitu PNI, terlibat dalam pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Bali.] (Kutipan 4.): [Meskipun menyebut Megawati, Rais dan Wahid sebagai "demokrat" atau "kaum oposisi" merupakan sebuah kesalahan istilah. Mereka semua mempunyai tali-tali hubungan yang tak dapat dihitung dengan junta itu dan melangsungkan hubungan yang dekat dengan eselon-eselon atas ABRI dan aparatus negara. Di bawah Suharto, mereka hanya memegang kursi kepemimpinan di partai-partai mereka dengan restu pribadinya dan dengan secara ketat berjalan di atas jalur resmi. Dalam keadaan di mana kecaman-kecaman secara umum, meskipun mengenai hal-hal kecil, sering mengakibatkan hukuman keras, tidak satupun di antara mereka yang ditahan ataupun dipenjara.] (Kutipan 5.): [Megawati adalah anggota DPR untuk PDI selama lebih dari satu dekade, bersama dengan suami usahawannya. Ia menjadi pemimpin partai di tahun 1993 setelah Suharto menggulingkan ketua PDI Suriyadi dan setelah itu diturunkan di tahun 1996-bukannya karena membuat kecaman secara umum tetapi karena Suharto tidak tahan atas kemungkinan mendapatkan seorang saingan. Dalam berlangsungnya peristiwa-peristiwa yang menggemparkan di bulan Mei 1998, ketika ratusan ribu demonstran menuntut pemecatan Suharto, Megawati tidak dapat ditemukan di mana-mana-ia tetap tinggal di rumah dan tidak mengatakan apa-apa.] ==================================== http://www.wsws.org/id/1999/mei1999/stat-m21.shtml (World Sosialist Web Site) Tugas-tugas politik kaum pekerja Pemilihan Umum di Indonesia dan perjuangan untuk demokrasi Oleh Dewan Redaktur 21 Mei 1999 Satu tahun setelah penggulingan diktatur militer Suharto, pemilihan umum nasional Indonesia akan diadakan tanggal 7 Juni. Usaha-usaha keras sedang dilaksanakan oleh pemerintah dan partai-partai oposisi, pejabat-pejabat negara dan media massa untuk menciptakan sebuah ilusi bahwa pemilu ini merupakan sebuah langkah menuju demokrasi. Kampanye itu sendiri saat ini sedang menghimpun momentum dengan poster-poster jalanan, spanduk-spanduk dan bendera-bendera partai, rapat-rapat, perdebatan dan pidato-pidato umum. Tetapi, untuk semua yang telah beserta dalam perjuangan untuk hak-hak demokratis selama 12 bulan yang lalu, itu adalah sangat penting untuk mempelajari secara kritis hal-hal politik yang mendasari situasi ini dan bahaya-bahaya yang sangat nyata yang menghadapi kaum pekerja. ~~~~~~~~~~~~ c u t ~~~~~~~~~~~ -- ---------------------------------------- I am using the free version of SPAMfighter for private users. It has removed 438 spam emails to date. Paying users do not have this message in their emails. Try www.SPAMfighter.com/pro for free now! From ouwehoer at centrin.net.id Sun May 14 20:21:18 2006 From: ouwehoer at centrin.net.id (Yap Hong Gie) Date: Mon, 15 May 2006 01:21:18 +0700 Subject: [Marinir] Indonesia Digest No: 15.06 ; 14 - 05 - '06 Message-ID: <00b901c67783$3b6df1c0$a36549ca@userbqh63ufuge> INDONESIA DIGEST Indonesia's complex Issues in a Nutshell By: Ms. Wuryastuti Sunario Published by: TBSC-Strategic Communication No.: 15.06 - Dated: 14 May 2006 We wish all our Buddhist readers Peace and Happiness at Vesak Day In this issue: MAIN FEATURE: ECONOMIC MACRO INDICATORS UP, SO WHY ARE PEOPLE'S INCOMES DOWN? NEWS AND BACKGROUND: 1. Tourism and Transportation Yogyakarta to attract Middle East tourists flying via Malaysia Misinformation to cost Asia tourism billions, says PATA-Visa Study INACA calls to Limit Foreign Shares in Domestic Airline companies 2. Health, Culture and the Environment Indonesia still awaits pledged funds in fight against Avian Flu 3. The Economy, Trade and Industry Bill on Regional Taxes limits levies raised for Regional Revenue -------------------------------------------------------- MAIN FEATURE: ECONOMIC MACRO INDICATORS UP, SO WHY ARE PEOPLE'S INCOMES DOWN? Indonesia's macro economy has grown impressively. The Rupiah has strengthened from over Rp. 9,500 to the US Dollar and - defiying the odds - the Rupiah today stands at Rp. 8,735 to the US Dollar. Meantime, the Jakarta Stock Exchange Index has broken two psychological barriers, first the 1,400 index, and today it has passed the second barrier of 1,500 to reach 1,532.62, proving that foreign investors have restored confidence in Indonesia as they invest in Jakarta stocks. Several days ago Bank Indonesia decided to lower interest rate with 25 base points from 12.75% to 12.5%, while the Inflation rate is also slowly declining. On the other hand, Coordinating Minister for the Economy, Boediono, conceded that this year the country counts an addition of 1.9 million unemployed, whereas the government estimates that only 1.4 million jobs will be available, thus leaving a deficit of half a million people jobless. While, economic analyst, Didik Rachbini, says that accumulatively, there are already 10 million people in open unemployment, not yet counting disguised unemployment. Meanwhile, the total number of poor has increased from 36 million to 40 million. Sample surveys made by LSI, Kompas, and other research institutions have shown that economic conditions of the people are declining. Although sampling was done based on a limited number of people, yet these findings are reliable and are representative of general conditions felt overall by the public. These surveys further indicate that the general public is far from satisfied with present economic conditions, which are mostly caused through lack of employment and a drop in purchasing power, says Didik Rachbini in his article in the Kompas daily of 11 May entitled : " Macro Positive, but Micro Problematic". Data of the last two years have shown that problems related to unemployment have increased. Many who were once employed have now been thrown into the informal sector, which is less productive and offer minimal returns. This dismal situation has again resulted in an increase in the number of poor people. This fact again reveals that collective efforts made so far towards democratization of the country have yet to solve the problems of poverty. Public purchasing power has also declined significantly, caused by government's decision to increase fuel prices with 100% in December of last year, resulting in double digit inflation. Nonetheless, although inflation has been controlled, today the public is again faced with soaring world oil prices. For the above reasons, the gap between Indonesia's relatively bullish macro economic conditions on the one hand, and worsening micro-economic conditions on the other, is widening. Which is surprising, since theories mention that improved macro indicators are initial indicators to a stabilizing economy. This in turn should raise micro economic conditions. However, this is not happening in Indonesia today, says Rachbini, because economic institutions are malfunctioning, involving the banking system, large corporations, the bureacracy involved, and others. Additionally, the high interest rate that has been maintained for months by the Central Bank has indeed attracted foreign investors, but has stifled the growth of corporations to increase production. This means that the government has opted to attract foreign investors over and above strengthening of the productive sector. Nonetheless, since investments into the Stock Exchange are for the majority in short term portfolios that can be transferred elsewhere within minutes, this may result in an economic upheaval. Such a situation had caused the collapse of Indonesia's economic crisis in 1997. To complete this dismal picture, continues Rachbini, government spending that was planned to fuel and boost circulation of money into the economy, has not been effective. In 2005, until the end of the fiscal year, government agencies had succeeded to spend only two-thirds of available budgets. While, in the first quarter of 2006, agencies have spent only 15% - 17% of the targeted 25% budgets available. Finance Minister, Sri Mulyani complains that despite the fact that the government has made funds available, yet government agencies as well as the private sector are unable to implement planned projects in their determined timeframes. This means that there must be major drawbacks in implementing projects. One major reason surmised is that, as corruption probes intensefy, both at national and regional levels, officials are reluctant to be appointed project directors lest they will be dragged into corruption cases. In order to reduce the gap between macro and micro conditions, therefore, Didik Rachbini recommends a number of actions. These are, firstly, the macro-economic policy in the financial sector must be maintained to remain conducive. This includes the continued strengthening of the Rupiah exchange rate, and reducing bank interest rates to be more favourable to the private sector. Banks should also increase loans to the business sector, especially to the production sector, while maintaining prudence, since increased production will allow increased employment. Positive developments in the stock exchange should also be maintained, while limiting sudden capital outflows. Secondly, the government must devise policies that will reduce unemployment and poverty. Indirectly this can be done through the creation of a more conducive business climate, more attractive investments policies, a more progressive export policy, and improved public purchasing power through productive businesses. Meanwhile, the labour issue should be settled soon through the tripartite approach in order to break the present impasse. Thirdly, with increased poverty, the government should create programs and policies that are pro poor. This can be done through direct spending from the Budget, and indirectly through policies and growth. Fourthly, the implementation of programs funded by the national budget must be accelerated and become more effective in their implementation. Fifth, there must be a more effective economic leadership in the cabinet to coordinate the various government departments, while State Enterprises should be strengthened to boost investments and add revenues to the national budget. (Source: Kompas daily 11/05/06) (Tuti Sunario) -------------------------------------------------------------- NEWS AND BACKGROUND: Tourism and Transportation Yogyakarta to attract Middle East tourists flying via Malaysia The Special Region of Yogyakarta on Java is confident that it can attract tourists from the Middle East, having recently attended two travel exhibitions there, namely the Indonesia Tourism Exhibition in Jeddah, Saudi Arabia from 26-29 April, and the Arabian Travel Mart at the Dubai World Trade Centre last month. Attractions Yogyakarta can ofer to the Middle East Market are, among others, the Amanjiwo overlooking the ancient monument of Borobudur, the Cangkringan Resort, the Rumah Sleman, the Tosari plantations at Ambarawa and at Tlogo, or the Wind of the South resort at Parangtritis which has a magnificent view of the Indonesian Ocean. Director of Grand Java Tour & Travel, Anny Yulianti, informed that Arab tourists and their tour operators are looking for new destinations where they can bring the whole family on holiday. This market wants a destination with a cool climate, beautiful scenic, lush green panoramas, where resorts must be equipped with recreation facilities for children, or with theme parks. For this purpose, Yogyakarta plans to take optimum advantage of the direct Kuala Lumpur-Yogyakarta flights, since Malaysia already attracts large numbers of tourists from the Middle East, says Yulianti. ? Misinformation to cost Asia tourism billions, says PATA-Visa Study Tourism in Asia may lose billions this year due to misconceptions on travelers' safety, a report released by Pacific Asia Travel Association (PATA) and VISA International has revealed, says E-TurboNews. The PATA report claims that despite visitors willing to visit Asia, Asia stands to lose billions in tourism revenue because of wrong information on travelers' safety. The report, named the Asia Travel Intentions Survey 2006, is based on a survey on the attitudes of potential travelers to Asia from 10 key markets - Australia, Canada, China, France, Germany, Japan, Korea, Sweden, the UK and the US. Travelers voiced their concern over safety, with 1 in 5 being misinformed about locations where terrorist attacks have occurred. Two-thirds of respondents say they are less likely to visit Asia if their government issues travel warnings. Almost 60 percent say terrorism fears and negative media reports would discourage them from traveling to Asia. 80% of those considering Asia as a destination say there is a 50 % chance of them returning. While 43% of individual travelers interviewed are considering Asia as a holiday destination. Therefore, Potential travelers need urgent and accurate access to information, the AC Nielsen-conducted study concluded. INACA calls to Limit Foreign Shares in Domestic Airline companies Allowing foreign companies to own 49% shares in Indonesia's domestic airline companies as specified in Indonesia's Foreign Investment Law, makes Indonesia more liberal than even America, says Tengku Burhanuddin, Secretary General of INACA (the Indonesia National Air Carriers Association) recently to Bisnis Indonesia. The USA limits foreign ownership on airlines to 10% only. There are also no foreign shares in China's airlines, while Singapore's low cost airlines, Tiger Air and SilkAir are, in fact, subsidiaries of Singapore Airlines. Although Indonesia has agreed to an open sky policy within a few years, the fact remains that a foreign company, owning near half of a domestic airline's shares, is now already operating Indonesian domestic routes. This means that air transportation liberalization has, in fact, already begun in Indonesia. Tengku Burhanuddin was referring to the control of Malaysia's Air Asia into Indonesia's once-called AWAIR, whose name has now been changed to Indonesia Air Asia. (See Indonesia Digest 44.05 dated 22/12/2005) If major shares are given to airlines serving international routes from and into Indonesia, then this is a different matter, since they will be responsible for bringing passengers and tourists into the country. In the past five years, Indonesia's home-grown airlines have, through our own efforts multiplied passenger loads from 6 million to 30 million without any foreign assistance. And until today, Indonesia's airlines are still able to serve the domestic market. Therefore, to be fair, and to protect domestic airlines for its hard work, the government should ideally limit foreign shares in Indonesia's airlines to a maximum of 10 percent only, says Tengku Burhanuddin. Health, Culture and the Environment Indonesia awaits pledged funds to fight Avian Flu Indonesia is still waiting for funds that were pledged by international donors to support the country to combat Avian Flu, said Coordinating Minister for Social Welfare in Jakarta recently. $1.9 billion was promised by donors at a conference in Beijing last January. To date nothing has been received by the government. Since the death of the first victims in Jakarta in 2003, Avian flu has killed 25 people in Indonesia. The Indonesian government, in particular the Health Department has spared no efforts to contain the spread of the disease by scouring villages door to door, urging the public to live in hygienic surroundings, and avoid handling affected poultry, it has, on the other hand also limited public fears from eating chicken and other poultry, as long as these are well cooked. Indonesia has also imported doses of Tamiflu and is working with international companies to produce Tamiflu as well as anti-bird flu serum. Nonetheless, in an archipelago of more than 17,000 islands and a population of over 200 million spread across the archipelago, bird flu remains a threat, since the government lacks the necessary funds and resources to effectively deal with the virus. Indonesia needs $300 million a year to fight the spread of the H5N1 avian influenza virus in the vast country, remarked Minister Bakrie. He said this during a handover of a part of the 500,000 Tamiflu treatment courses promised by Japan to the Association of South East Asian Nations (ASEAN), stockpiled in Singapore. At the same event, the World Health Organisation's Western Pacific director, Shigeru Omi, said that culling of affected chickens was absolutely necessary. "This is a minimal requirement. Necessary but not sufficient, particularly if the virus is already entrenched," he said. Indonesia has resisted mass culling of birds, citing lack of compensation funds and the impracticality of it in a country where keeping chickens or ducks in backyards is common. "We cannot just cull all birds which are infected or close to being infected without giving them something," said Bakrie. Culling at selective farms and their immediate surroundings has been the preferred method in Indonesia, where the H5N1 virus has been reported in birds in most of 33 provinces.The world's fourth most populous country has around one billion chickens with 30 percent of them living at backyards, reports Reuters. WHO data reveal that in 2006 Indonesia has reported the most cases and deaths from avian flu. This year alone Indonesia has had 16 cases with 14 deaths. Egypt has reported 13 cases and 5 deaths, Turkey 12 and 4, and China 10