[Marinir] Jakob Oetama: Warisan Soeharto

[Yap Hong Gie]

Dr (HC) Jakob Oetama, lahir di Magelang, 27 September 1931, adalah wartawan 
dan salah satu pendiri Surat Kabar Kompas. Saat ini ia merupakan Presiden 
Direktur Kelompok Kompas-Gramedia, Pembina Pengurus Pusat Persatuan Wartawan 
Indonesia, dan Penasihat Konfederasi Wartawan ASEAN.

Jakob adalah putra seorang pensiunan guru di Sleman, Yogyakarta. Setelah 
lulus SMA (Seminari) di Yogyakarta, ia mengajar di SMP Mardiyuwana (Cipanas, 
Jawa Barat) dan SMP Van Lith Jakarta. Tahun 1955, ia menjadi redaktur 
mingguan Penabur di Jakarta. Jakob kemudian melanjutkan studinya di 
Perguruan Tinggi Publisistik Jakarta dan Fakultas Sosial Politik UGM 
Yogyakarta.
Bersama P.K. Ojong, ia mengelola majalah Intisari pada tahun 1963, Tahun 
1965, bersama Ojong, Jacob mendirikan harian Kompas, dan dikelolanya hingga 
kini.

~~~~~~~~~~~~~~~~


http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.kompascetak.xml.2008.01.28.02044658&channel=2&mn=2&idx=2

/Home/Berita Utama
Warisan Soeharto
Senin, 28 januari 2008 | 02:04 WIB
Jakob Oetama


Haji Muhammad Soeharto, presiden kedua RI, menghadap Sang Khalik.
Persiapannya cukup panjang disertai dengan terganggunya kesehatan dan
tinggal menyendiri. Itu memberi kesan sengaja mengasingkan diri dari
masyarakat ramai. Ia berhenti dari kursi kekuasaan setelah mengemban tugas
kepresidenan selama 31 tahun disertai pergolakan politik.

Serupa seperti yang dialami Presiden Soekarno yang adalah sang proklamator
kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Soekarno juga telah cukup lama
memimpin pemerintahan dari tahun 1945 sampai tahun 1965 meskipun dalam
periode sistem pemerintahan yang berbeda.

Presiden pertama wafat setelah menderita sakit dan diisolasi dari bakat
serta kebetahan kepribadiannya, yakni berada di tengah rakyat banyak. Ada
persamaan jalan hidup antara presiden pertama dan presiden kedua. Keduanya
memerintah dalam waktu lama dan sama-sama jatuh dari kekuasaannya. Sama-sama
pula disertai pergerakan dalam kericuhan proses suksesi mereka. Suatu
koinsidensi yang masuk akal jika menimbulkan pertanyaan dan pelajaran
sejarah yang bermanfaat bagi perikehidupan kita selanjutnya sebagai bangsa
dan negara.

Dalam 20 tahun periode pemerintahan Soekarno berlaku beragam sistem sosial
politik. Ada periode kebersamaan dan kedaruratan selama dua dasawarsa itu.
Berlaku beragam sistem pemerintahan, sebut saja demokrasi liberal dan
demokrasi terpimpin. Agenda sentral kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan
disertai pancaroba pencarian, pergumulan, dan pemantapan pembangunan negara
dan pembangunan bangsa.

Terjadi dikotomi antara faham politik dan kebangsaan yang mengacu kepada UUD
1945 dan berbagai ideologi partisan yang, misalnya, melahirkan gerakan Darul
Islam (DI) dan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memuncak pada
gerakan 30 September 1965. Terjadi proses pemantapan negara kesatuan berikut
keutuhan teritorialnya. Kerangka internasional yang dipelopori dan
dibangkitkan Bung Karno adalah antikolonialisme dan neokolonialisme serta
kebangkitan Asia-Afrika. Indonesia pelopor dari New Emerging Forces.
Perikehidupan sosial-ekonomi terabaikan dan hal itu kemudian merupakan
kekuatan kontraproduktif dan kejatuhan presiden pertama ketika
berkoinsidensi atau berinteraksi dengan G30S.

Jenderal Soeharto ditempatkan oleh perubahan drastis dan disertai kekerasan
pada posisi kepemimpinan. Berlatar belakang militer, memegang komando tetapi
sekaligus juga cerdas dan tegas. Estafet kepemimpinan nasional jatuh
kepadanya. Represi Bung Karno terutama karena dibuat ganas, keras, dan kejam
oleh PKI membuahkan kekuatan dan gerakan kontraproduktif yang sekaligus
menjatuhkan kedudukannya. Masuk akal alias logis jika perubahan besar
terjadi. Beruntunglah TNI berideologi negara Pancasila, bersendikan UUD
1945, membela negara kesatuan dan berakar sejarah laskar rakyat. Itu latar
belakang doktrin dwifungsi dan didirikannya organisasi politik baru yang
berupa kekaryaan.

Dengan pemahaman yang diasumsikan bahwa masalah ideologi telah selesai dan
solid disertai pula pandangan dan sikap pragmatis terjadilah perubahan
orientasi dan prioritas agenda dan program nasional. Sebutlah dari politik
dan berpolitikan ke kerja nyata untuk memperbaiki perikehidupan sosial
ekonomi rakyat, kerangka dan arah sosial ekonomi negara dan masyarakat dan
mengambil sikap terbuka sehingga bisa memanfaatkan sumber hubungan, bantuan,
dan kerja sama internasional. Adalah kecerdasaan Presiden Soeharto dan
keterbukaannya yang tahu diri sehingga dapat direkrut para pembantu pada
tingkat menteri yang dalam bidang ekuin dan bidang lain memberikan kualitas
kompetensi profesional dan teknokratis. Perbaikan dalam perikehidupan sosial
ekonomi rakyat dan negara berubah pesat secara positif. Jika pemerintah dan
pemerintahan waktu itu adalah otokratis, otokrasi itu sekaligus teknokratis
dan kompeten.

Sayang pola, semangat, dan praksis otokrasi yang
"tercerahkan"-enlightened-itu
tidak bertahan. Kekuasaan tumbuh dan berkembang dalam suasana berlakunya
kembali budaya feodalisme, terutama feodalisme kekuasaan. Pemerintah mulanya
diusung oleh idealisme kekayaan bagi kemakmuran orang banyak dan untuk
melayani orang banyak, tersendat dan akhirnya terjatuh pada budaya feodal
kekuasaan yang minta dilayani. Karena kekuatan yang mengontrol lemah dan
semakin melemah, muncullah fenomena yang mewabah sebagai korupsi, kolusi,
dan nepotisme (KKN). Wibawa dan efektivitas kekuasaan tergerogoti dan lemah.
Tidak ada lagi tempat untuk kekuatan kontrol yang efektif. Pemerintah ikut
melemah dan ketika badai krisis ekonomi menjalar juga ke Indonesia,
muncullah casus belli-dadakan-untuk jatuhnya presiden kedua dan rezimnya.

Masuklah Indonesia ke babak baru, periode Reformasi. Dilakukan pembaruan
terhadap tafsir UUD 1945. Bukan otokrasi, tetapi demokrasi. Kekuasaan dari
rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat melalui pemimpin pemerintahan yang
dipilih dalam pemilu serta DPR yang juga hasil pemilihan umum.

Sejarah berulang, terutama yang menyangkut posisi dan nasib Presiden
Soeharto. Meskipun berbeda, ia menjalani nasib serupa dengan presiden
pertama. Diberhentikan dari jabatan presiden, diisolasi dan menjalani proses
panjang menyangkut penilaian publik terhadap kinerja dan praksis kekuasaan
selama menjabat.

Masuk akal dan logis jika hukuman dijatuhkan, politik pasti, perdata dan
pidana tergantung. Namun, terutama terhadap presiden kedua bukan saja
disentuh, tetapi menempati agenda sentral. Beruntunglah dalam periode
Reformasi berlaku asas praduga tak bersalah, berlaku asas dan proses hukum.
Meskipun terjemahannya dalam politik sama, yakni diturunkan dan diisolasi,
perlakuan terhadap presiden kedua lebih manusiawi daripada presiden pertama.

Presiden pertama jatuh. Nasib serupa menimpa presiden kedua. Masuk akal jika
kedua kasus historis itu kita ambil pengalaman dan pelajarannya. Kekuasaan
yang melampaui batas kewajaran-dua periode saja. Budaya kekuasaan feodal
yang melekat kuat dan menaklukkan kekuasaan demokrasi.

Ketika pengalaman itu mulai menjadi sejarah, bahkan sejarah yang berulang,
masuk akal jika kita dalami dan selami pelajarannya yang diberikan oleh
jatuhnya presiden pertama dan kedua. Kita mengambil pelajaran dari kelebihan
dan keberhasilannya dan kita hargai. Kita mengambil pelajaran dari
kegagalan, kealpaan, dan kesalahannya. Dalam konteks itu, patut kiranya juga
dalam sikap kritis, kita berpegang pada kebajikan mikul dhuwur, mendhem
jero, tetap menghormati secara sepantasnya dan tetap menghargai kebaikan dan
keberhasilannya. Cukuplah presiden pertama dan presiden kedua yang mengalami
akhir yang tragis.

Dengan kata lain, Reformasi yang juga menimba dari periode presiden pertama
dan presiden kedua itu kita usahakan seoptimal mungkin keberhasilannya.