<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1">
<META content="MSHTML 6.00.2900.3086" name=GENERATOR>
<STYLE></STYLE>
</HEAD>
<BODY bgColor=#ffffff>
<DIV>Kolonel (L) M. Haryono, yang lahir dan dibesarkan di daerah Grati,
Pasuruan, <BR>merupakan saksi sejarah proses penjualan tanah tersebut,
mengungkapkan bahwa <BR>penduduk setempat telah menjual tanah tersebut ke TNI AL
sekitar tahun 1960 <BR>senilai total Rp77.658.210.<BR></DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT><BR>Namun, pasca-reformasi tahun 1998, telah
memunculkan keinginan warga yang <BR>semula hanya sebagai penggarap untuk
memiliki lahan. Mereka menganggap bahwa <BR>lahan itu milik leluhur
mereka.<BR></DIV><FONT face=Arial size=2></FONT>
<DIV><BR>Pada tanggal 19 Agustus 1998 terjadi unjuk rasa para warga pemukim
non-TNI<BR>AL di Desa Alastlogo, Sumberanyar dan Pasinan yang dikoordinir
Pengacara <BR>Probolinggo atas nama MS Budi Santoso, SH dan Pengacara Madang
atas nama <BR>Ismail Modal, SH., dengan memberikan surat terbuka menuntut
pengembalian <BR>tanah yang telah dibeli TNI AL. Mereka menggugat PN
Pasuruan.</DIV>
<DIV><BR><BR>Setelah kalah di Pengadilan, warga mulai melakukan tindakan
anarkhis dan<BR>perusakan-perusakan, antara lain pada 23 September 2001 menebang
12.000<BR>pohon mangga siap panen, pengerusakan pompa dan jaringan
pengairan<BR>perkebunan, penutupan jalan pantura, penyerobotan lahan secara liar
yang<BR>dikoordinir oleh oknum kepala desa dengan menjual per
kapling-kapling.<BR></DIV><FONT face=Arial size=2></FONT>
<DIV><BR>Kasus itu diperparah lagi lantaran ternyata banyak praktik sewa tanah
secara <BR>tidak sah di lahan milik TNI AL, penyewa ditarik ratusan ribu rupiah
oleh <BR>oknum tertentu.<BR><BR><BR>Tanah sengketa di area Puslatpur TNI AL
ditempati 5.702 rumah warga, sudah <BR>mencapai 11 desa; yakni Alastlogo, Wates,
Semedusari, Jatirejo, Pasinan, <BR>Balunganyar, Branang, Gejugjati, dan Tampung
di Kecamatan Lekok, serta Desa <BR>Sumberanyar, dan Sumberagung di Kecamatan
Nguling.<BR><BR><BR>Pada pertemuan 22 Maret lalu antara Pangarmatim bersama
Bupati Pasuruan; <BR>Jusbakir Aldjufri dengan para kepala desa dan perwakilan
warga, TNI AL telah <BR>menyatakan bersedia untuk merelokasi warga yangi masih
tinggal di kawasan <BR>pusat pelatihan, ke daerah diluar pusat
pelatihan.<BR>Setiap pemilik rumah akan diberi lahan seluas 500 meter2, plus
tambahan <BR>lahan sebesar 20 persen untuk pemenuhan fasilitas umum. Itu berarti
lahan <BR>relokasi dan fasilitas umum yang harus disiapkan sekitar 385
hektar.<BR>Namun semua ini ditolak oleh para kepala desa dan sebagian warga,
dengan <BR>alasan dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan warga.<BR><BR>.<BR>PT
Rajawali Nusantara (Holding) melalui anak perusahaannya, PT Kebun Grati
<BR>Agung, memiliki kontrak kerja sama dengan TNI-AL, melalui Induk Koperasi
<BR>Angkatan Laut (Inkopal) yang dimulai sejak 1981 hingga 2018, dengan
<BR>pembagian keuntungan 80 persen PT KGA dan 20 persen Inkopal.</DIV>
<DIV><BR>Kerjasama ini adalah menggarap areal yang sebelumnya tandus dan kering
<BR>ekstrim, menjadi area perkebunan yang menghasilkan ditunjang dengan irigasi
<BR>pengairan yang baik, dan juga mampu menyerap pekerja dari penduduk
<BR>sekitarnya.<BR><BR><BR>Lagi-lagi rakyat dibenturkan dengan TNI, untuk
keuntungan para juragan dan <BR>calo tanah !<BR><BR><BR><BR>Wassalam,
yhg.<BR>----------------<BR><BR><BR><BR></DIV></BODY></HTML>