From nasional-a@polarhome.com Sun Feb 2 23:48:01 2003 From: nasional-a@polarhome.com (nasional-a@polarhome.com) Date: Sun Feb 2 23:48:01 2003 Subject: [Nasional-a] [Fwd: [Nasional] Harus Waspada dan Pandai Menghadapi Segala Intrik dan Tipu Daya Politik] Message-ID: <3E3D8EA5.D26CB3E6@brd.de> -------- Original Message -------- Betreff: [Nasional] Harus Waspada dan Pandai Menghadapi Segala Intrik dan Tipu Daya Politik Datum: Wed, 29 Jan 2003 13:47:40 +0100 Von: manuk Rückantwort: national@mail2.factsoft.de An: nasional ----------------------------------------------------------------------- Mailing List "NASIONAL" Diskusi bebas untuk semua orang yang mempunyai perhatian terhadap Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ----------------------------------------------------------------------- BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA RUNTUH ----------------------------------------------------------------------- Harus Waspada dan Pandai Menghadapi Segala Intrik dan Tipu Daya Politik Burhan, A. Tanggal 2 Januari 2003, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, TDL dan Telepon. Pengumuman ini telah menyulut kenaikan harga berbagai jenis komoditi lainnya, terutama komoditi kebutuhan masyarakat umum sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, kelapa, daging dan beaya trasportasi, sehingga menimbulkan aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga tersebut. Gelombang unjuk rasa yang dipelopori oleh mahasiswa, diikuti oleh kaum buruh, para profesional, pengusaha dan rakyat miskin kota menentang kenaikan harga BBM, TDL dan Telepon makin hari makin membesar dan tuntutan-tuntutannyapun meningkat. Yang semula hanya menuntut penurunan kembali harga BBM, TDL dan Telepon bertambah dengan: hentikan divestasi PT. Indosat dan kebijakan Release & Discharge terhadap konglomerat, dan bermuara pada tuntutan mengganti pemerintah yang sah dengan suatu pemerintahan Presidium. Penghapusan subsidi yang dilakukan serentak ini sangat menyinggung rasa keadilan. Masyarakat mempertanyakan kalau untuk menyehatkan APBN, mengapa pemerintah tidak menghentikan subsidi yang sekarang telah mencapai lebih dari Rp 700 triliun (berupa BLBI dan Obligasi Rekapitulasi perbankan) kepada konglomerat yang nyata-nyata telah berbuat kejahatan perbankan dengan melanggar BMPK (Batas Maksimun Pemberian Kredit) dan membangkang tidak mau membayar semua hutang-hutang mereka kepada pemerintah. Mengapa si konglomerat besar yang jumlahnya hanya beberapa puluh orang itu, sudah mangkir janji, masih saja diberi hutang ratusan triliun yang bunga obligasinya membebani dan memberatkan APBN kita ? Bahkan diterbitkan Inpres Release dan Discharge agar mereka terbebas dari tuntutan hukum atas kejahatan yang mereka lakukan. Bukankah pelanggaran perbankan yang mereka lakukan tersebut merupakan salah satu penyebab krisis yang membenani seluruh bangsa Indonesia hingga sekarang ? Dilihat dari sudut pengelolaan ekonomi makro, subsidi merupakan hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar. Tetapi dalam keadaan krisis berkepanjangan dimana daya beli masyarakat merosot tajam dan jumlah angkatan kerja yang menganggur bertambah dari tahun ketahun, adalah kurang bijaksana menghentikan secara bersamaan subsidi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti BBM dan TDL. Warisan kesalahan pengelolaan ekonomi makro yang dilakukan oleh orde baru ini hendaknya diperbaiki selangkah demi selangkah sejalan dengan perbaikan hidup rakyat banyak. Perlu kiranya digarisbawahi sinyalemen-sinyalemen, bahwa aksi-aksi mahasiswa menuntut pembatalan kenaikan harga BBM, listrik dan telepon telah dan sedang terus dicampuri dan diusahakan untuk dapat dikendalikan oleh berbagai kekuatan politik yang ada, yang oleh sdr. Denny J.A. PhD disebut sebagai ¡§penumpang gelap¡¨. Ditengah-tengah gejolak demonstrasi, Menko Polkam, berdasarkan bahan-bahan dari BIN mensinyalir adanya tiga kekuatan yang mencoba mendalangi aksi protes, yaitu kelompok post power syndrome, barisan sakit hati, dan kalangan radikal. Lebih jauh lagi Menko Polkam melaporkan bahwa ada skenario politik yang ingin menjadikan mahasiswa sebagai martir. Jika ada mahasiswa yang terbunuh, maka gerakan protes akan meluas dan skenario matinya mahasiswa Trisakti yang kemudian berujung kepada jatuhnya Soeharto dapat terulang dalam bentuk lain. Sebenarnya ada 2 kelompok kekuatan politik besar yang ikut menjadi penumpang gelap dalam aksi mahasiswa kali ini. Pertama : kelompok kekuatan yang ingin mengganti pemerintahan RI yang sah dengan sebuah presidum/dewan rakyat. Dalam kelompok ertama tersebut, ada dua kelompok kekuatan yang mempunyai agenda serupa: 1) kekuatan orde baru yang telah dilengserkan oleh gerakan reformasi atau dengan kata yang lebih halus oleh Menko Polkam disebut sebagai ¡§kelompok post power syndrome¡¨. Kelompok ini terdiri dari pensiunan para jenderal yang dipimpin oleh Jend. Purn. Kemal Idris yang memang sejak semula mempunyai agenda mengganti pemerintahan RI yang sah dengan sebuah pemerintahan Presidium. Konsep ini sudah dijajakan oleh mereka semenjak pemerintahan Habibie. Walaupun membantah ide presidium hanya sekedar wacana, mantan Menko Polkam pada masa pemerintahan presiden Habibie, Jend. Wiranto memang ikut dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh Hariman Siregar untuk menggalang kekuatan menggulingkan pemerintahan Mega-Hamzah dan membentuk pemerintahan Presidium. Agenda ini sebenarnya adalah suatu agenda perbuatan makar terhadap pemerintah RI yang sah, karena itu juga mendapat tantangan dari ketua MPR Amien Rais yang menyindir bahwa ¡§presidium itu makhluk misterius¡¨ dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Endriartono Sutarto memperingatkan agar ¡§ide presidium jangan dilanjutkan¡¨. Selain itu, dalam kelompok ini termasuk pula mantan pejabat sipil orde baru yang korup, misalnya Fuad Bawazir - mantan Dirjen Pajak dan mantan menteri Keuangan orde baru, yang diketahui umum sebagai salah satu koruptor besar Indonesia. Mengenai motif mengapa Fuad Bawasir berkepentingan adanya kekacauan, silakan baca apa yang dikatakan oleh juru bicara BIN, Muchyar Yahya ¡§Karena saat ini sedang diburu oleh proses penegakan hukum, soal perpajakan, mereka sangat berkepentingan adanya suasana yang tidak stabil terus. Kalau sekarang dia mau ditangkap, wah, orang akan bilang, ¡§Dia ditangkap karena mendukung demonstrasi.¡¨ Dari opini publik dia akan menang.¡¨ 2) kelompok yang berangan-angan akan adanya perubahan radikal dalam waktu dekat. Kelompok kekuatan ini terbagi dua, yaitu, kekuatan radikal ¡§kanan¡¨ dan kekuatan radikal ¡§kiri¡¨, dengan agenda yang berseberangan satu sama lainnya. Kekuatan radikal kanan ini yang sejak semula berusaha menimbulkan kekacauan dan ketakutan, sangat terpojok setelah aparat keamanan mengambil tindakan tegas terhadap jaringan teroris pelaku pemboman Bali dan aksi-aksi pemboman sebelumnya. Bahkan pelindung kekuatan ini yang selama ini menyangkal bahwa tidak ada teroris di Indonesia juga tak mau-malu berbalik arah. Mereka berusaha keras agar Indonesia selalu berada dalam keadaan kacau sehingga dapat mencapai tujuannya dengan cara ¡§menangguk di air keruh¡¨. Yang disayangkan adalah kekuatan ¡§kiri¡¨ seperti PRD dan beberapa partai kecil beraliran nasionalis lainnya, yang juga ikut dalam usaha menumbangkan pemerintahan RI yang sah. Tidakkah mereka mengerti bahwa dengan berbuat seperti itu, secara sengaja atau tidak, mereka telah menempatkan diri sebagai ¡§sukarelawan¡¨ kekuatan orde baru untuk came back? Mengapa ? Karena mereka masih merupakan kekuatan kecil, yang bila pemerintahan yang sah dapat ditumbangkan, yang akan naik ke panggung kekuasaan pastilah kekuatan ex-orde baru yang masih terpelihara dengan baik, dan kekuatan ¡§kiri¡¨ ini pasti akan tersingkir dengan sendirinya. Kedua, kelompok kekuatan politik yang berada dalam kekuasan seperti partai Golkar, dan partai-partai Islam di pemerintahan dan di DPR/MPR. Semenjak semula telah kelihatan bahwa kekuatan ini tidak menginginkan PDI-Perjuangan berkembang menjadi partai besar yang memimpin Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur. Merekalah yang mengganjal Megawati untuk menjadi presiden, padahal PDI Perjuangan adalah partai yang memperoleh kepercayaan terbesar dari rakyat dalam pemilu 1999. Beberapa tokoh partai Islam bahkan memanipulasi dalil-dalil agama untuk menentang Megawati yang perempuan itu menjadi presiden. Tokoh-tokoh ini telah mempertontonkan kepada kita suatu etika berpolitik yang sangat buruk, ketika mereka mencampakkan begitu saja dalil-dalil agama bila tidak sesuai dengan kepentingan politik mereka. Mereka tidak segan-segan menjilat ludahnya sendiri, ketika menjatuhkan presiden Abdurrahman Wahid dan meminta dengan sangat agar Megawati yang nota bene tetap perempuan itu bersedia menjadi presiden. Dalam aksi mahasiwa kali ini, kelompok ini juga menjadi ¡§penumpang gelap" dengan agenda untuk melemahkan posisi Megawati dan PDI-Perjuangan dalam pemilu 2004, seperti apa yang dilontarkan oleh juru bicara BIN, Muchyar Yahya ketika ditanya wartawan mengenai Amien Rais : ¡§Dia perhitungannya hanya menggunakan ini untuk menambah peluru kampanye. Tidak lebih dari itu. Dia nggak mau mengambil (kekuasaan ¡Vred.) sekarang.¡¨ Demikian juga kelakuan sebagian fungsionaris partai Golkar yang ikut nimbung sebagai "penumpang gelap" dalam aksi mahasiswa menuntut pembatalan kenaikan harga BBM, TDL dan Telepon. Padahal orang-orang dari partai Golkar yang duduk di DPR/MPR ikut aktif merekomendasikan kenaikan harga tersebut. Ketika melihat reaksi masyarakat begitu kerasnya, mereka, termasuk Amien Rais bersikap tak terpuji dengan mengambil taktik ¡§lempar batu sembunyi tangan¡¨, dan setelah itu bersikap sebagai ¡§maling berteriak maling¡¨. Kita tidak mempunyai bukti-bukti yang cukup, karena amat sulit menerka apa yang ada dalam pikiran seseorang. Tetapi dari beberapa kejadian terdahulu, terlihat adanya "gejala aneh" yang menyangkut kebijakan tim ekonomi pemerintah yang dipimpin oleh Dorodjatun Kuncorojakti. Pertama, ketika negara sedang kekurangan dana untuk menutupi APBN, pada bulan Desember 2001 yang lalu, KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan) yang dipimpin oleh Dorodjatun dengan seperangkat teori yang sudah usang malah merekomendasikan agar para konglomerat diberi perpanjangan waktu pengembalian hutang sampai 10 tahun lagi dan bunga hutangnya diturunkan dari bunga bank yang umum berlaku. Untung saja, ketika itu, presiden Megawati segera membatalkan keputusan KKSK yang tidak masuk akal tersebut pada awal tahun 2002. Kemudian tim ekonomi menyetujui divestasi PT. Indosat, sebuah BUMN yang sehat, yang sebenarnya tanpa menjualnya, BUMN ini dapat berperan meringankan beban hutang pemerintah dan APBN dari keuntungan perusahaan yang disetorkan oleh BUMN ini kepada Departemen Keuangan. Lalu mengapa pula tim ekonomi merekomendasikan pembebasan tuntutan hukum (Release & Discharge) terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan para konglomerat selama ini ?. Bukankah penegakkan hukum secara konsisten tanpa pandang bulu merupakan salah satu agenda reformasi kita ? Dan anehnya, tim ekonomi Dorodjatun tidak pantas meminta agar kebijakan release & discharge ini dikeluarkan dalam bentuk Inpres, kalau bukan untuk lepas tangan dan mengarahkan sasaran kriritk kepada presiden Megawati ? Lalu, mengapa pula harga BBM, TDL dan Telepon dinaikkan bersamaan, padahal sebelumnya selalu diambil langkah hati-hati berupa kenaikan harga sebagian dan bertahap ? Semua kejadian ini dengan sendirinya menimbulkan pertanyaan kepada kita, bukankah tim ekonomi pimpinan Dorodjatun yang kebanyakan merupakan orang-orang Golkar ex-orde baru itu ¡§sengaja¡¨ membuat kebijakan ekonomi yang kontroversial agar presiden Megawati dan PDI-Perjuangan berada dalam kedududukan yang serba salah ? Salahkah bila ada yang menduga-duga bahwa semua ini adalah sebuah konspirasi dan kerjasama antara tokoh-tokoh Golkar yang berada dalam kabinet dengan yang duduk di DPR/MPR untuk menjatuhkan kredibilitas/martabat Megawati dan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2004 mendatang ? Lalu terpikir kembali, bukankah usaha menjatuhkan presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang umum MPR 2001 dan meminta agar Megawati bersedia menjadi presiden juga merupakan suatu jebakan apik lawan-lawan politik PDI Perjuangan ? Karena siapapun yang menjadi presiden RI saat itu maupun sekarang ini, pasti tidak mungkin memenuhi harapan rakyat agar perubahan besar dapat terjadi dalam waktu singkat, sehingga ketidakpuasan massa ini dapat dieksploitir untuk menjatuhkan wibawa dan pengaruh Megawati dan PDI Perjuangan di kalangan rakyat ? Untuk keluar dari situasi defensif-pasif ini, presiden Megawati dapat bersikap tegas sebagaimana ia membatalkan keputusan KKSK awal tahun lalu, dengan tidak segan-segan mencabut keputusan tim ekonomi pimpinan Dorodjatun yang menaikkan harga BBM, TDL dan Telepon secara serentak dan kembali ketentuan yang berlaku sebelumnya. Bahkan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia mendukung langkah Pemerintah RI untuk menunda kenaikan harga beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM), seperti yang diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Andrew Steer dan Wakil Direktur IMF untuk Asia Pasifik Daniel Citrin, sebelum dimulainya sidang Consultative Group on Indonesia (CGI) di Nusa Dua, Bali, Selasa , tanggal 21 Januari yang lalu. Dengan memperhatikan tuntutan massa rakyat, diharapkan situasi sulit yang dihadapi pemerintah Megawati dan PDI Perjuangan dapat diatasi. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita, kaum nasionalis yang tergabung dalam PDI Perjuangan dan juga partai-partai nasionalis kecil lainnya, bersama rakyat banyak mempelajari segala bentuk intrik dan tipu daya politik yang dilakukan oleh kekuatan orde baru, baik yang telah lengser maupun yang masih berada dalam kekuasaan sekarang ini dan bersatu bahu membahu mengahadapinya, demi mensukseskan agenda reformasi yang sedang berjalan. Hendaknya kita mampu bersikap cerdas, arif dan bijaksana seperti yang diungkapkan pepatah kita ¡§terkilat ikan di dalam air, sudah tahu jantan-betinanya¡¨. Bukankah harapan ¡§jangan menjauhkan Megawati dari rakyat¡¨ yang diucapkan oleh suami Megawati, Taufik Kiemas dalam peringatan ulang tahunnya yang ke-60 di Bali itu, merupakan sinyalemen atas usaha-usaha untuk memisahkan Megawati dan PDI Perjuangan dari massa pendukungnya ? Bila tidak waspada dan cerdas, ada kemungkinan kekuatan ex-orde baru yang berpengalaman memerintah selama 32 tahun itu, kembali berkuasa di Indonesia. Dan sistem politik otoriter dan sistem ekonomi konglomerasi yang telah mendatangkan malapetaka bagi bangsa kita, kembali menguasai Indonesia untuk kedua kalinya. Suatu restorasi yang selama ini ditentang habis-habisan oleh semua kekuatan reformasi termasuk gerakan mahasiswa. Amsterdam, 28 Januari 2003. Burhan, A. ------------------------------------------------------------- Info & Arsip Milis Nasional: http://www.munindo.brd.de/milis/ Anggota Nasional: http://mail2.factsoft.de/mailman/roster/national Netetiket: http://www.munindo.brd.de/milis/netetiket.html Nasional-m: http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/ Nasional-a: http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-a/ Nasional-e: http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-e/ ------------------Mailing List Nasional------------------