Subject: [Nusantara] Alliq : Ukuran2 Publik ---> Re: Tanggapan thd KKG

From: Gigih Nusantara <[email-masked]>
Date: Mon Aug 26 11:17:15 2002

"Alliq Mc Gellnow" <[email-masked]>
 25 Aug 2002 09:02:33 +0700 
Ukuran2 Publik ---> Re: Tanggapan thd KKG 

Setuju sama uraian sampiyan, Ki!

Pergeseran paradigma pemerintah saat ini tampaknya
memang tidak menampakkan hasil perbaikan apa-apa,
malah tambah nyungsep! Korupsi mengalami eskalasi
besar2an pada hampir semua lini, tidak saja melibatkan
pemain lama (eksekutip, birokrasi, militer dan
swasta), tapi sudah memunculkan pemain2 baru (swasta
baru dan legislatip-kere). Konsep OTDA yang mulanya
memberikan peluang decision-making yg lebih besar kpd
daerah dan memberdayakan perekonomian rakyat, malah
kebablasan dan memunculkan banyak 'raja-kecil' baru,
serta menciptakan egoisme sektoral yang semakin
mengemuka. Dan parah, sedemikian rupa shg sampe2
ngefek ke rakyat kecil. Ada contoh nelayan Pati ngusir
nelayan Pekalongan, hanya gara2 nelayan Pekalongan
nyari ikan sampe ke wilayah Pati! Lha kan salah
ikannya ditangkep kok ndak mau, eh malah mblakrak ke
Pati. :-)

Wilayah public-administration adalah wilayah yang
serba terukur. Ada perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan yang jelas dan outcome yang dapat dirasakan
manfaatnya. Perlunya penegakan hukum dan peraturan
adalah untuk mengatasi segala penyimpangan yang
terjadi di setiap pelaksanaan kebijakan publik yang
ditelurkan. Seorang kawan yg mropesor di sebuah PTN
dan saat ini bekerja 'membantu' birokrasi
kepemerintahan daerah merasakan hal ini, bahwa masalah
yg paling utama adalah penegakan hukum ini.
Penyimpangan tidak dapat segera ditindak, sebab
pelakunya notabene masih 'sedhulur-dhewek' - pengawas
dan yang diawasi sudah sama2 saling memahami. Ada
solidaritas korps yang tidak pada tempatnya disini,
sehingga ukuran2 administratif menjadi tidak lagi
jelas. Dan ini tampaknya menimpa pada hampir semua
level eselon birokrasi.

Kenapa birokrasi yang musti dibenahi terlebih dulu?
Sebab, pihak ini adalah pihak yang paling
bertanggung-jawab pada terselenggaranya kebijakan
publik kepemerintahan - baik perencanaan, pelaksanaan
maupun pengawasannya - dan pengaruhnya baik ke wilayah
publik maupun privat sangatlah besar.

Pendapat lain yang mengatakan bahwa perbaikan harus
dilakukan secara menyeluruh dan massive - tidak hanya
birokrasi, tapi juga swasta, legislatif dan masyarakat
- tidak hanya akan mengakibatkan kita kehilangan skala
prioritas, tapi juga dapat mengaburkan (dan bahkan
meruwetkan) prioritas masalah itu sendiri. Mungkin
pendapat demikian memang dilandasi oleh niat baik,
tapi segala sesuatunya haruslah ada ukuran2. Dan
ukuran2 itu juga menyangkut masalah skala prioritas,
mendahulukan mana yang harus didahulukan, tanpa
mengesampingkan masalah2 yang lain.

Di satu kesempatan lain, seorang kawan mengatakan
bahwa untuk mengatasi krisis multi-dimensi yang
menimpa, adalah dengan jalan kembali kpd nurani kita
masing2. Pendapat model mimbar Jum'at atau mimbar
milis begini memang bagus, tapi seperti yg sudah
dikemukakan bahwa segala sesuatu menyangkut masalah
publik haruslah ada ukurannya. Jika suatu kebijakan
publik yang dihasilkan memiliki keberpihakan kepada
rakyat, itu artinya 'nurani' pembuat kebijakan sudah
lumayan bagus. Namun secara individual, ungkapan2
seperti itu - kembali ke nurani, ikuti suara hati,
ikuti perintah agama, etc - hanya berguna buat
individu itu sendiri. <--- Ente baik, ya banyak kawan,
kalo sakit banyak yang nyambangi, kalo mati banyak
yang melayat - ente jahat, ya ndak punya kawan, kalo
sakit banyak yang ndungo biar cepet mampus, kalo mati
ya budhal o dhewe ke kuburan! 

Efek langsung dari perubahan nurani/hati tadi ke arah
perbaikan publik tidak nyata dan tidak terukur!
Makanya, karep2mu lah!

Tapi, bagaimana mengukur 'nurani-baik' ke dalam
wilayah publik tadi? Bob Hasan menciptakan usaha
pengasahan batu akik bagi para napi di Nusakambangan,
jelas merupakan contoh 'kebijakan publik' yg memiliki
outcome bagi para napi (kabarnya setiap napi dibayar
Rp2,000/hari plus rokok 2 batang). Apakah penciptaan
lapangan kerja demikian dilandasi oleh 'nurani-baik'
BH? Bisa ya, tapi bisa juga tidak. Nurani bisnis BH
bisa jadi lebih berperan disini. Terlepas dari soal
nurani, kebijakan publik BH jelas dirasakan manfaatnya
oleh para napi. Lantas kebijakan demikian apakah
melanggar peraturan LP Nusakambangan? Bukan itu point
saya. Satu hal yang ingin saya garis bawahi, contoh BH
jika kita tarik ke wilayah publik negara adalah contoh
seorang 'pemimpin' (BH) yang memikirkan kesejahteraan
rakyatnya (napi). Mungkin untuk mewujudkan idenya, BH
harus 'bernegosiasi-ketat' dgn pihak LP (dalam contoh
tulisan ki Babat, ya IMF itu!) 

Nah, persis spt pertanyaan ki Babat, apakah KKG telah
melakukan negosiasi-habis2an dgn IMF utk melindungi
kepentingan rakyatnya? Kita lihat saja outcome-nya.
Jelas naif apabila kita mengatakan bahwa outcomenya =
nol! Tapi kembali kpd ukuran2 semula yg digunakan
untuk menilai kinerja publik-administratif pemerintah.
Ada banyak parameter yg dapat kita gunakan untuk
melakukan penilaian. Masalah eselon 1-2 bermental
cicak yang mengaku biawak tidaklah menjadi penting,
sebab ukuran2 keberhasilan tidaklah diukur apakah anda
bermental kyai/pendeta nan ogah duit (?) plus
nurani-ala-Yesus, tapi diukur dari outcome kinerja
anda: bgmn anda melaksanakan tugas anda -
well-performed apa ndak - itu saja. Kalau tugas publik
yg diemban tidak memberi efek berarti bagi publik
(rakyat), itu artinya anda gagal! Jaksa tidak bisa
menyeret koruptor, hakim tidak mampu menghukum orang2
yg jelas2 salah, legislatif yg tidak mampu
menghasilkan hukum yg memadai, pulisi yg tidak bisa
menegakkan hukum (contoh: maling motor dipake bal2an
sama penduduk sampe modiar!), militer yg tidak bisa
menjaga keamanan, birokrat yang tidak mampu melayani
kepentingan umum, presiden tidak mampu mengarahkan
kebijakannya, menteri yang kerjaannya mengeluhkan
departemennya sendiri, etc adalah contoh kegagalan
pengemban wilayah administrasi publik.

Nurani-baik memang perlu (dan harus!), tapi untuk
masalah2 urusan publik, yang dituntut adalah hasil
(outcome) kepada publik. Anda2 bekerja melaksanakan
tugas dgn baik dan dapat diukur kemajuan kinerjanya
secara jelas, itu sudah cukup! Ndak peduli, anda orang
model BH atau kyai atau birokrat insyaf (maupun ndak
insyaf2) sekalipun. Sebab, sudah terlalu banyak orang
bicara soal moral-nurani, tapi blas ndak ada hasil
cuap2nya itu memiliki efek balik positif terhadap
capaian kinerja publik yg memberi hasil kpd rakyat yg
dapat diukur. Artinya, wilayah moral adalah wilayah
individu/privat, yang hanya memberi benefit langsung
kpd individu itu sendiri <--- kerja bener ndak mau
korupsi, ya atimu ayem, kalo mati banyak yg nganterin
ke kuburan!

Anda ndak bisa kerja mengemban tugas negara dgn hanya
bermodal 'Gusti Allah mboten sare' yang serba tidak
jelas dan tidak terukur, sembari membiarkan rekan
kerja anda nyolong2 duit proyek di depan mata anda.
Atau apalagi diam mengutuk2 koruptor yang notabene
temen sebelah ruangan sendiri masuk neraka lapis tujuh
paling dasar! Pengawasan oleh Tuhan harus
dijelentrehkan dalam bahasa manusia, agar bisa diukur.
Misalnya dgn mencabut ketentuan2 yg membatasi
pelacakan kekayaan atau deposito di bank, membuka
seluas2nya akses informasi tsb kpd publik (tentu saja
pihak yang dalam hal ini mewakili kepentingan publik,
mis: kejaksaan, BPK, itjen, bawasda, atau perangkat2
publik sejenis). Mengisi formulir daftar kekayaan atau
SPT pribadi, juga termasuk contoh penterjemahan idiom
'Gusti Allah Maha Melihat' tadi dalam bahasa manusia.

Jadi, menurut saya, nurani-baik perlu dan harus
dimiliki secara individual. Namun yang lebih penting
lagi, bagaimana mengejawantahkan 'nurani-baik' tadi ke
dalam ukuran2 publik administratif shg memberikan efek
positif langsung kpd pelaksanaan tugas dan pekerjaan
anda - ndak peduli anda itu birokrat, legislatip,
militer, atau swasta sekalipun - agar dapat diukur dan
dievaluasi oleh rakyat!

Pesan saya kpd KKG - tolong disampaikan, ya - ente
ndak usah kakehan cangkem, atau saya akan katakan
bahwa cino model BH lebih baik dari cino model ente!

Salam,
Alliq

=====
Milis bermoderasi, berthema 'Mencoba Bicara Konstruktif Soal Indonesia', rangkuman posting terpilih untuk ikut berpartisipasi membangun Indonesia Baru, Damai, dan Sejahtera. http://nusantara2000.freewebsitehosting.com/index.html
Juga mampirlah untuk ketawa ala Suroboyoan di
http://matpithi.freewebsitehosting.com

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Finance - Get real-time stock quotes
http://finance.yahoo.com