Subject: [Nusantara] Kelompok Nasionalis serukan untuk Tolak seluruh hasil Amandemen UUD 1945

From: Gigih Nusantara <[email-masked]>
Date: Thu Aug 29 09:00:04 2002

"akang" <[email-masked]>
Kelompok Nasionalis serukan untuk Tolak seluruh hasil
Amandemen UUD 1945 
29 Aug 2002 00:40:55 +0200 

Politik & Pemerintahan: Kelompok Nasionalis Serukan
Untuk Tolak
Seluruh Hasil Amandemen 1945
Oleh : Kramadipa

-aspirasikaltim- 
Hasil Amandemen UUD 1945 yang baru saja disahkan
pada ST MPR 2002 kemarin, ternyata belumlah
mencerminkan aspirasi
dari seluruh rakyat Indonesia. Belum saja berumur satu
bulan,
penolakan atas hasil amandemen itu telah disuarakan
oleh berbagai
keolmpok politik yang tergabung dalam "rumpun" aliran
nasionalis.
Mereka terdiri dari : Presidium GMNI, PP Pemuda
Demokrat, Keluarga
Besar Marhaen, dan Kesatuan Buruh Marhaen.

Dalam Konferensi persnya, yang berlangsung siang tadi
di wisma
Marinda (23/08/02), yang terletak di Jl. Percetakan
Negara, Jakarta.
Dalam Konferensi persnya itu yang bertindak sebagai
juru bicara
dilakukan oleh para jubir dari masing-masing
organisasi.

Inti dari konferensi persnya itu mereka menyatakan
menolak semua
hasil amandemen terhadap UUD 1945. Mereka
berkeinginan, jika hendak
melakukan perubahan terhadap konstitusi (UUD 1945)
haruslah melalui
Referendum, begitu kata Yulianto yang berasal dari
keluarga besar
Marhaen.

Pendapat serupa juga dilontarkan oleh ketua presidium
GMNI, Bambang
Ramadhan yang mengatakan, "Perubahan yang terjadi pada
UUD 1945 tidak
jelas segala-galanya, baik itu Prosedurnya, prosesnya,
dan juga hasil
yang terjadi, dimana banyak pasal-pasal yang saling
bertentangan.
Pertentangan itu tidak saj pasal per pasal, tetapi
juga telah
mencapai pertentangan antara pembukaan dengan
pasal-pasal." Untuk itu
Bambang Ramadha menyerukankan agar segenap komponen
bangsa untuk
menolak hasil amandemen, kemudian segera mengadakan
referendum untuk
membentuk lembaga Konstituante yang nantinya bertugas
untuk melakukan
amandemen terhadap UUD 1945.

Disela-sela penolakan terhadap Hasil amandemen itu,
para organisasi
yang ikut dalam konferensi pers itu, juga menyatakan
kekecewaannya
terhadap rencana pemberian Bintang Mahaputra terhadap
para kader PDI
Perjuangan yang duduk dalam PAH I.

Dengan Nada Geram, Yulianto mengatakan, hal tersebut
harus ditimbang
ulang oleh Presiden Megawati, karena mereka
mendapatkan Bintang
Mahaputra itu dengan alasan telah sukses mengawal ST
MPR 2002 yang
sangat bersejarah karena telah berhasil dengan mulus
dalam
mengamandemen UUD 1945.
Padahal, sambung Yulianto, hasil amandemen itu sangat
bertentangan
dengan Pembukaan UUD 1945 yang merupakan pemberi Ruh,
Jiwa, Karakter,
dan semangat pada tatanan yang ada di negeri ini.

Yulianto yang juga ternyata adalah kader PDI
Perjuangan juga,
menyatakan tindakan yang dilakukan itu juga
bertentangan Piagam
Perjuangan Partai, dan AD/ART partai. Jadi sangat
tidak pantas jika
ada kader PDI-P yang duduk dalam PAH I MPR RI untuk
menerima
penghargaan Bintang Mahaputra.

=====
Milis bermoderasi, berthema 'Mencoba Bicara Konstruktif Soal Indonesia', rangkuman posting terpilih untuk ikut berpartisipasi membangun Indonesia Baru, Damai, dan Sejahtera. http://nusantara2000.freewebsitehosting.com/index.html
Juga mampirlah untuk ketawa ala Suroboyoan di
http://matpithi.freewebsitehosting.com

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Finance - Get real-time stock quotes
http://finance.yahoo.com