Subject: [Nusantara] IBRAHIM ISA : MENGAPA PERLU MENDORONG, MENCERMATI DAN MENGAWAL PDI-P?

From: Gigih Nusantara <[email-masked]>
Date: Thu Sep 19 05:48:22 2002

IBRAHIM ISA : MENGAPA PERLU MENDORONG, MENCERMATI DAN
MENGAWAL PDI-P?
 
Bung Hudoyo y.b.,
<Trima kasih atas tanggapan Anda.>
 
Memang, tanggungjawab PDI-P dalam pemerintahan
sekarang ini adalah yang paling besar. Sebabnya
sederhana saja. Mengenai masalah penanganan  KKN,
lebih kongkrit lagi  m e m b e r a n t a s  KKN , itu
sudah diprogramkan PDI-P untuk dilaksanakan oleh
pemerintah ini.  Betul,  untuk memberantas samasekali
KKN, itu merupakan suatu tugas yang sulit dibayangkan
akan bisa  betul-betul tuntas dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Karena,  dalam negara
yang sudah lebih seabad punya konstitusi,  punya
serentetan uu, memiliki pemerintah yang bisa
digolongkan "good governance", di negeri-negeri yang
sudah maju itupun,  KKN dari waktu ke waktu  terjadi
dan terungkap. Seperti yang bisa disaksikan  belum
lama di AS (skandal Enron dan WorldCom, dll) ,
Perancis,  negeri-negeri maju lainnya seperti Jepang.
Dan Belanda sekarang ini, dengan  terbongkarnya
korupsi dan manipulasi  di bidang pembangunan, yang
mencakup ratusan juta Euro; sampai untuk  itu parlemen
Belanda khusus membentuk Panitia Enquet Tweede Kamer. 
 
 - - -Sekalipun, tugas ini merupakan tugas "seumur
hidup", betapapun ia sudah jadi program pemerintah.
Dan pemerintah ini dikepalai oleh  Presiden Megawati
Sukarnoputri, Ketua Umum PDI-P .  Program penanganan
KKN itu, juga adalah program PDI-P  yang  sudah
diumumkan dan dijanjikan kepada rakyat, khususnya 
janji kepada para pemilih PDI-P  dalam pemilu. Ini
janji kepada rakyat, yang dianggap sungguhan dan
serius. Maka tidak heran bahwa  selain janji akan
meneruskan reformasi dan demokratisasi, a.l. adalah
janji ini, yang menyebabkan banyak pemilih menusuk
tanda gambar PDI-P dalam pemilu y.l. Karena rakyat
sudah bosan dan muak terhadap kultur KKN  yang
berdominasi negeri ini.
 
Yang kiranya perlu dicermati, didorong dan dikawal ,
ialah,  agar betul-betul ditegakkan di dalam PDI-P dan
pemerintah, suatu "political will", suatu tekad  untuk
 -- at least memulai penanganan KKN  dengan
sungguh-sungguh!
 
Tidaklah keliru bila  ada anggapan, bahwa PDI-P
termasuk titik penting yang perlu didorong, dicermati
dan dikawal terus. Bukan saja karena partai ini dasar
falsafah dan politiknya adalah kesatuan dan persatuan
bangsa, yang  berjanji untuk menegakkan masyarakat
madani yang berkeadilan sosial,  yang hendak
mempertahankan sifat sekular dari negara Indonesia;
tetapi, memang,  karena PDI-P sebagai kelanjutan dari
PDI Sayap-Megawati, punya latar belakang pro-demokrasi
dan pro-reformasi sejak Suharto masih kuasa. Karena
PDI-P dalam Rakernasnya baru-baru ini, mengambil
keputusan untuk membela  dan memulihkan nama baik Bung
Karno, dan hendak melaksanakan ajaran-ajaran Bung
Karno. <Catatan:  Tentu harus dilihat dalam kenyataan
prakteknya nanti, bagaimana PDI-P akan melaksanakan
keputusan-keputusan tsb> 
 
Popularitas PDI-P dan  Mega di kalangan masyarakat,  -
- - - diperolehnya dukungan yang cukup luas, bukan
hanya karena Mega putrinya Bung Karno. Tetapi, juga
karena Mega ada keberanian, punya nyali untuk secara
terang-terangan bertentangan dengan mantan presiden
Suharto yang ketika itu masih kuat. 
 
Bahwa PDI-P  sekarang banyak disusupi elemen dari
partai Golkar dan militer,  yang sering disebut
sebagai orang-orang "indekosan",  memang kenyataannya
begitu. Hal itu adalah  soal tersendiri ,  soal
serius, yang juga harus dicermati dan dikawal terus.
Banyak pihak yang bersimpati kepada PDI-P dan Mega,
mengkhawatirkan bahwa akhirnya PDI-P dan Mega akan
menjadi tawanan dari orang-orang "indekosan"  yang
punya banyak dana dan punya dukungan sementara
birokrasi itu. Maka mereka menganggap tidak tepat bila
PDI-P dan Mega, meremehkan canang tsb. Karena, 
kemungkinan berubahnya PDI-P menjadi suatu partai yang
tidak beda dengan Golkar, yang hanya bisa memberikan
janji-janji kepada rakyat,  hanya peduli agar bisa
kuasa terus untuk kepentingan sendiri yang sempit, itu
bukanlah hal yang mustahil. Bukankah,  kekuasaan dan
korupsi  (KKN) itu seperti "saudara kembar"  di dalam
kehidupan ini.
 
Baik Golkar maupun kalangan militer, sudah dikenal
sebagai kekuatan yang paling besar tanggungjawab dan
keterlibatannya dalam tegaknya Orba. Bahwa
mereka-mereka itu  adalah  kekuatan penyangga rezim
yang paling otoriter dan anti demokratis, dan anti
HAM. Mereka juga bertanggung jawab atas membudayanya
KKN di negeri kita.  Bahwa kekuatan Orba lama itu
masih beraspirasi untuk menegakkan kembali Orba baru
dengan wajah "reformasi", itu juga tak bisa dibantah.
Banyaknya susupan dari Golkar dan militer inilah yang
menyebabkan  banyaknya kritik keras terhadap PDI-P,
bahwa PDI-P sudah tidak  ada bedanya lagi dengan
Golkar; bahwa pemerintah yang sekarang sudah sama saja
dengan Orba. 
 
Kritik-kritik itu mungkin berkelebihan, tetapi
sebaiknya didalami mengapa sampai timbul kritik-kritik
semacam itu.  Jangat kaget, bahkan  di dalam
masyarakat  sekarang ini terdengar celetukan
"nyelekit" yang mengatakan bahwa sesudah "banteng itu,
ditambat di bawah pohon beringin,   ia lalu jadi
gemuk".  
 
Amat disayangkan bila di kalangan  PDI-P  dan
pandukungnya, terkena penyakit  lekas tersinggung,
cepat "alergis" terhadap celetukan-celetukan  seperti
itu.  Jangan lupa bahwa sekarang ini mereka adalah
penguasa. Dan adalah wajar bahwa penguasa, pemerintah,
 akan terus disorot dan dikritik atas segala tindak
tanduknya yang dinilai keliru, yang dinilai merugikan
rakyat kecil. 
 
Mereka (PDI-P) seyogianya  bercermin pada Kwik Kian
Gie, yang notabene adalah salah seorang Ketua PDI-P, 
yang sering melakukan kritik terbuka terhadap beleid
politik dan ekonomi pemerintah, yang sebenarya adalah
suatu kritik terhadap politik PDI-P sendiri. Apa yang
dilakukan Kwik itu, kiranya baik dijadikan bahan
pertimbangan serius, oleh kader-kader pimpinan PDI-P
sendiri. Kritik-kritik yang tajam dan terbuka dari
kalangan intern PDI-P sendiri,  apalagi dari kalangan
pimpinannya, tidak akan membikin partai itu retak atau
buyar, tapi akan melahirkan suatu langgam demokratis
dan transparansi yang akan memperkuat partai itu. Akan
mengikis langgam otoriter di kalangan pimpinannya. 
 
Janganlah menggunakan argumentasi , misalnya sbb:
"jangan selalu menghujat", "jangan menjelek-jelekkan
nama Indonesia", "harus tunduk pada disiplin partai" ,
"right or wrong my country", yang itu semua 
sebenanryna hanya untuk membungkam adanya
kritik-kritik yang tulus.  Pengalaman kehidupan
parpol-parpol  menunjukkan bahwa, kritik-kritik tidak
akan melemahkan atau membuyarkan partai. Yang
melemahkan dan membuyarkan partai adalah politik 
partai yang keliru, yang menyalahi janji-janji kepada
rakyat. Politik dan perangai kader-kadernya, terutama
kader-kader pimpinannyam,  yang merugikan rakyat
kecll,  yang telah menjadi mangsa "money politics" , 
- - - itulah yang akan melemahkan dan membikin pecah
partai yang tadinya punya kepedulian terhadap nasib
rakyat kecil. 
 
Kritik-kritik  yang tulus seyogianya disambut, ini
adalah salah satu bentuk dari transparansi yang amat
diperlukan oleh sesuatu parpol yang serius hendak
mengabdikan fikiran dan usahanya, demi kesatuan dan
persatuan bangsa, demi keadilan sosial. Maka
seyogianyam, janganlah  alergi terhadap kritik. Jangan
muram bila pers banyak mengajukan pendapat, kecaman
dan kritik. Itu adalah pertanda masyarakat
memperhatikan soal-soal yang dihadapi negeri ini.
Partisipasi masyarakat dalam urusan negeri, adalah
sesuatu yang perlu disambut.
 
Kiranya jangan sampai dilupakan kenyataan bahwa, sejak
gerakan Reformasi yang dimulai ketika Suharto masih
kuasa, PDI sayap Mega, merupakan harapan banyak orang,
bahkan  harapan kalangan rakyat yang luas, khususnya
yang disebut Wong Cilik, baik yang nasionalis, Islamis
maupun yang Marxis atau Kiri.
 
Tidak ada saran yang lebih diperlukan kiranya untuk
PDI-P , yang sekarang  memegang kekuasaan negara ini,
untuk tidak melupakan janji-janji dan komitmennya
kepada rakyat, khusunya kepada rakyat kecil. Untuk
tidak melupakan janji-janji dan programnya untuk
membangun suatu Indonesia yang demokratis dan
berkeadilan sosial. 
 
Cukup panjang tanggapan saya atas tanggapan Bung
Hudoyo.
 
* * * * * *
-----Original Message-----
From: Hudojo [mailto:[email-masked]]
Sent: Wednesday, September 18, 2002 9:28 AM
To: [email-masked]
Subject: AW: [apakabar] IBRAHIM ISA -- RE: [cari]
Kwik: Upaya Pemberantasan KKN Hanya Sebatas Retorika

Saya juga ikut menggarisbawahi apa yang dicanangkan
oleh KKG. Memang sungguh menherankan, padahal presiden
Mega sudah mencanangkan berantas KKN pada ulang tahun
PDIP tahun ini di Semarang selaku ketua umum PDIP.
Tapi dalam kenyataannya PDIP menolak Pansus Bulog gate
II. Padahal pansus itulah kuncinya untuk memberantas
KKN. Jadi ya saya benarkan ucapan KKG bahwa
pemberantasan KKN yang dicanangkan oleh Pemerintah
memang benar hanya Retorika belaka.Siapakah yang harus
bertanggung jawab? Sehubungan dengan malah ini saya
sokong uraian pak Ibrahim Isa dalam postingnya seperti
dibawahini.

Salam.

Hudojo.

=====
Milis bermoderasi, berthema 'mencoba bicara konstruktif soal Indonesia' dapat diikuti di http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/
Juga mampirlah untuk ketawa ala Suroboyoan di
http://matpithi.freewebsitehosting.com

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
New DSL Internet Access from SBC & Yahoo!
http://sbc.yahoo.com