Subject: [Nusantara] "MTI" <mti@> : Apakah Indonesia Sejelek Laporan UNDP

From: "Ra Penak" <[email-masked]>
Date: Fri Sep 13 11:12:41 2002

"MTI" <mti@> : Apakah Indonesia Sejelek Laporan UNDP

RADIO NEDERLAND Wereldomroep
Oleh: Junito Drias, 25 Juli 2002

Apakah Indonesia Sejelek Laporan UNDP

Indonesia dalam laporan pembangunan sumber daya manusia UNDP menempati
peringkat 110 dari 173 negara. Sedangkan di ASEAN sendiri duduk di posisi
tujuh dari 10 negara. Laporan itu menyangkut masalah kemiskinan,
demokratisasi dan korupsi. Untuk pemerintahan yang bersih Indonesia hanya
mendapatkan nilai satu koma sembilan dari nilai tertinggi sepuluh. Nizar
Suhendra, direktur operasional LSM Masyarakat Transparansi Indonesia tidak
sepenuhnya setuju dengan laporan itu. Namun ia mengakui Indonesia memang
memiliki pemerintah yang tidak bersih.

Secara Prosedural: Baik
Nizar Suhendra [NS]: "Pertama dari proses demokratisasi di Indonesia yang
dinilai mengalami perbaikan, salah satu indikasinya adalah pemilu tahun
1999. Kami menilai bahwa iya, secara prosedur atau proses demokrasi pemilu
1999 merupakan tonggak bersenjarah dari proses demokratisasi di Indonesia.
Dinilai oleh banyak pihak pelaksanaannya cukup baik secara prosedural."

Secara Substansi: Harus Dibenahi
"Tapi kalau kita lebih jauh lagi menilai secara substansi sebenarnya proses
pemilu yang lalu pun harus dibenahi di berbagai sisi. Misalkan proses
keperwakilan yang harus dibuat lebih penuh dibandingkan terdahulu yang kita
hanya memilih gambar, kaum pendatang. Harus ada lebih perbaikan di mana
konstituan memilih individu secara langsung."

Dalam Tahap Belajar
"Kemudian kalau dilihat peran TNI yang dikatakan masih cukup kuat di bidang
politik, kami menilainya bahwa Indonesia saat ini, artinya seluruh elemen
bangsa di Indonesia masih pada tahap belajar. Proses demokratisasi ibarat
sebuah pendulu."

Konsensus Soal TNI
"Mengenai keterlibatan TNI yang masih kuat saat ini kita hendaknya
menilainya jangan hanya pada potret saat ini. Tapi kita juga harus mengacu
kepada konsensus yang sudah kita tetapkan bahwa 2009 yang akan datang peran
TNI akan dikembalikan kepada peran sesungguhnya. Dia akan kembali kepada
barak. Artinya kita lihat saja prosesnya dan kita jaga prosesnya agar
konsensus ini bisa disepakati oleh semua pihak termasuk dalam hal ini TNI."

Pemerintah Belum Serius Soal Korupsi
Radio Nederland [RN]: "Hambatan yang juga berpengaruh besar terhadap proses
demokratisasi di Indonesia yang disebutkan oleh UNDP adalah korupsi yang
begitu meluas. Bagaimana menurut pendapat Bapak tentang korupsi di Indonesia
ini? Seberapa besar akan mempengaruhi proses demokratisasi?"

NS: "Kami dari MTI, Masyarakat Transparan Indonesia yang memang fokus dan
sangat concern [prihatin, red.] terhadap upaya pemberantasan korupsi masih
menilai bahwa pemerintahan saat ini belum memiliki kesungguhan dalam hal
penegakan good government atau dalam upaya pemberantasan korupsi."

"Sebagai contoh misalkan rencana dibentuknya komisi independen anti korupsi
yang seharusnya berdasarkan undang-undang 31 itu lahir setahun yang lalu,
Agustus 2001. Tapi sampai saat ini ternyata rancangan undang-undangnya baru
dalam proses pembahasan. Artinya ini sebuah keterlambatan yang teramat
sangat, lebih dari 11 bulan. Tidak salah akhirnya kalau publik berspekulasi
bahwa tidak ada keinginan kuat baik di pemerintah maupun di parlemen dalam
menangani upaya-upaya pemberantasan korupsi."

Alat Ukur Utama Demokratisasi
"Kami sepakat bahwa korupsi menjadi alat ukur utama bagi proses
demokratisasi. Ketika praktek korupsi masih merajalela akan sulit buat kita
menegakkan demokrasi. Jadi mestinya ini menjadi prioritas utama gitu."

Komisi Independen
RN: "Kalau tadi masalah TNI dan Polri bapak masih memiliki harapan itu
sebuah proses, tapi sejauh mana bapak optimis tentang pemberantasan korupsi
di Indonesia?"

NS: "Titik krusialnya adalah kalau misalkan pemerintah dan parlemen mampu
melahirkan sebuah komisi independen anti-korupsi yang sesuai dengan harapan
publik, di mana memiliki kewenangan yang cukup dan integritasnya, kemudian
juga memiliki pendanaan yang memadai, kami berfikir kita akan menghadapi
masa depan yang lebih baik. Tapi kalau pemerintah, parlemen gagal melahirkan
komisi yang independen, komisi yang memiliki kewenangan luas dalam
pemberantasan korupsi, mungkin masa-masa mendatang kita akan sangat sulit
dalam pemberantasan korupsi."

Harus Dalam Kerangka Proses
RN: "Secara global saja dari apa yang kita bicarakan, bagaimana kesan bapak
tentang laporan UNDP ini?"

NS: "Sulit kiranya menilai Indonesia pada potret hanya saat ini saja.
Mestinya penilaian yang dilakukan oleh UNDP melihat proses yang tengah
terjadi. Artinya banyak konsensus-konsensus yang sudah dibentuk dan
disepakati seperti misalkan peran TNI yang 2009 akan kembali ke barak. Itu
mesti dilihat dalam kerangka proses, bukan potret saat ini. Nah, itu yang
mungkin perlu juga disajikan oleh UNDP dalam menilai Indonesia."  Demikian
Nizar Suhendra, direktur operasional LSM Masyarakat Transparansi Indonesia.
(25/07/2002)

Rindik ASU digitik

_________________________________________________________________
MSN Photos is the easiest way to share and print your photos: 
http://photos.msn.com/support/worldwide.aspx