Subject: [Nusantara] Media Indonesia : Politik Uang Politik Sesat

From: Gigih Nusantara <[email-masked]>
Date: Wed Sep 18 06:36:12 2002

Media Indonesia : Politik Uang Politik Sesat

GAUNG pemilihan Gubernur DKI Jakarta belum juga surut.
Setelah 
ribut-ribut
soal pencalonan kembali Sutyoso oleh PDIP melalui
surat resmi Presiden
Megawati Soekarnoputri, kini kemenangan Bang
Yos--Sutiyoso senang 
dipanggil
seperti itu--belum membuat tenang. Pasalnya, seorang
calon yang kalah,
Mahfudz Djaelani, mengaku telah menghabiskan Rp200
juta untuk melobi 40
anggota DPRD agar berpihak padanya.
Masa uji publik selama tiga hari berakhir kemarin.
Menurut panitia
pemilihan, tidak ada satu pun pengaduan yang
mengindikasikan telah 
terjadi
politik uang. Tetapi, di saat yang sama sejumlah
organisasi mendatangi 
DPRD.
Mereka mendesak agar hasil pemilihan Gubernur DKI
dibatalkan karena 
besarnya
gelagat permainan uang.
Dua pernyataan yang bertolak belakang tentang penyakit
kronis yang 
diyakini
ada, tetapi sulit dibuktikan. Menurut versi panitia,
money politics 
dianggap
sah kalau ada yang mengaku memberi dan ada yang
mengaku menerima. 
Syarat
yang dianggap mustahil bisa dipenuhi karena
membutuhkan para martir 
yang
rela menggorok leher sendiri.
Di sisi yang lain, menurut kalangan organisasi massa,
keyakinan tentang
money politics bisa dijadikan dasar untuk membuktikan
kecurangan. 
Karena
itu, pengakuan seorang Mahfudz Djaelani harus diterima
sebagai 
informasi
berharga.
Kalau mengikuti jalan pikiran panitia, pemilihan
gubernur pasti bersih.
Karena sudah pasti tidak akan ada kuitansi, tidak akan
ada bukti 
transfer
uang. Semuanya rapi. Jalan pikiran ini mengandalkan
pengakuan, bukan
pengusutan.
Inilah jalan pikiran yang menyuburkan korupsi. Fakta
dikalahkan 
kecerdikan
proses. Seharusnya aparat kejaksaan dan polisi
berpegang pada asas
pembuktian terbalik. Bukan pembuktian yang bisa
menyeret seorang 
menjadi
terdakwa, tetapi orang-orang yang berpura-pura bersih
harus dikejar 
sampai
dia kehilangan akal untuk menutupi penipuannya. Ini
yang tidak pernah 
diberi
kesempatan dalam sistem berpikir hukum kita. Mengapa?
Karena para 
legislator
ketakutan membuka borok sendiri.
Pemilihan gubernur di berbagai provinsi, diakui atau
tidak, adalah 
arena
permainan uang. Pemilihan bupati di banyak daerah
adalah kesempatan 
emas
bagi anggota Dewan menggelembungkan pundi-pundinya.
Persekongkolan 
jahat ini
mendapat persemaian subur dalam sistem pemilihan
melalui perwakilan.
Wabah yang menerpa cita dan rasa secara nasional ini
tetap saja 
dibantah
sebagai kebohongan. Politik uang lama kelamaan
dianggap sebagai 
khayalan
orang iseng, hanya karena kita tidak mampu
membuktikannya. Kalau secara
sistemik kita menyerah pada cara berpikir seperti ini,
berarti kita 
telah
mematikan kehendak untuk memerangi korupsi dan kolusi
serta nepotisme.
Karena itu, sebuah penyakit yang berurat akar harus
diperangi secara
sistemik. Artinya, harus ditemukan sistem baru yang
mencegah kebohongan 
dan
kecurangan.
Kita sebenarnya telah menemukan sistem itu, yaitu
pemilihan langsung 
dari
presiden sampai bupati. Inilah jalan emas untuk
mengakhiri money 
politics.
Karena sang calon, entah presiden, entah gubernur,
entah bupati, tidak 
bakal
mampu membayar puluhan bahkan ratusan juta pemilih
untuk berpihak 
padanya.
Pada 2004 kita akan memilih presiden secara langsung.
Tetapi, 
wakil-wakil
rakyat tetap berharap ada satu proses (pemilihan tahap
kedua) yang 
mengatur
agar pemilihan presiden bisa dilakukan anggota MPR dan
DPR. Ini adalah
pikiran korup, pikiran sesat.

=====
Milis bermoderasi, berthema 'mencoba bicara konstruktif soal Indonesia' dapat diikuti di http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/
Juga mampirlah untuk ketawa ala Suroboyoan di
http://matpithi.freewebsitehosting.com

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! News - Today's headlines
http://news.yahoo.com