Subject: [Nusantara] Fw: Komnas HAM akan selidiki peristiwa 1965

From: "Olga nebo Sylvie Gondokusumo" <[email-masked]>
Date: Wed Jan 8 03:36:06 2003

----- Original Message ----- 
From: WAHANA 
To: [email-masked] ; [email-masked] ; [email-masked] ; [email-masked] ; [email-masked] ; [email-masked] ; [email-masked] ; [email-masked] 
Cc: [email-masked] ; [email-masked] ; [email-masked] ; [email-masked] ; [email-masked] 
Sent: Monday, January 06, 2003 2:38 PM
Subject: Komnas HAM akan selidiki peristiwa 1965

Komnas HAM akan selidiki peristiwa 1965

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyelidiki peristiwa berdarah tahun 1965 , yang diduga kuat paling banyak mengandung pelanggaran HAM berat. Penyelidikan kasus ini menjadi bagian dari sejumlah kasus dugaan pelanggaran berat HAM lainnya di bawah rezim Soeharto. 
Demikian dikemukakan  ketua Tim Ad Hoc Kasus Dugaan Pelanggaran HAM berat yang dilakukan Soeharto, MM Billah , di  kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (3/1).
Menurut dia, dari sejumlah peristiwa semasa rezim Soeharto peristiwa berdarah yang terjadi di tahun 1965 itulah yang diduga paling banyak mengandung unsur pelanggaran HAM berat.
Peristiwa Linnya yang juga akan diselidiki oleh Tim yang dipimpinnya adalah peristiwa Pemilu 1971 yang diduga diwarnai unjuk kekerasan aparat terhadap warga, penembakan misterius (petrus) awal tahun 1980-an, Peristiwa Tanjung Priok tahun 1980-an , Tragedi Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh, Penculikan Aktivis, Peristiwa 27 Juli1996, dan Kerusuhan Mei 1998.
Tanggal 19 Desember yang lalu Rapat Pleno Komnas HAM memutuskan membentuk Tim Ad Hoc HAM Berat kasus dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan Soeharto. Tim akan beranggotakan 15 orang. 
"Mereka harus orang orang yang tidak pernah terlibat Pemerintahan Soeharto, menjadi bawahan atau menjadi orang dekat Soeharto. " tutur wakil ketua Komnas HAM Zoemrotin ketika itu. 
Dituturkan oleh MM Billah , dari 30 calon anggota yang telah dihubungi Komnas HAM , sebanyak 25 orang di antaranya bersedia menerimz pencalonan.
"Seharusnya hari ini kami melakukan seleksi dan menetapkan 15 anggota Tim , tetapi karena anggota Komnas HAM yang akan menyeleksi para calon belum lengkap maka kami tunda Selasa depan, tutur Billah. 
Menanggapi kemungkinan Tim yang akan dipimpinya bakal bernasib sama dengan Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM kasus Trisakti, Billah mengatakan , "Yang penting Komnas HAM sudah bekerja maksimal sebatas wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki". 
"Komnas HAM sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, tetapi bila kemudian terhenti di tengah jalan  terutama karena keputusan politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  maka tanggung jawab moral dan institusional bukan lagi pada Komnas HAM , tetapi pada para wakil rakyat itu "ujarnya
(sumber Kompas 5/1)