Subject: [Nusantara] Umur 40 Tahun & SLTA Bisa Menjadi Capres

From: Gigih Nusantara <[email-masked]>
Date: Wed Aug 28 08:03:07 2002

"Ambon" <[email-masked]>
27 Aug 2002 22:14:04 +0200 
Umur 40 Tahun & SLTA Bisa Menjadi Capres 

Umur 40 Tahun & SLTA Bisa Menjadi Capres 
JAKARTA, (PR).-

Warga negara yang berusia 40 tahun ke atas dan
berpendidikan 
serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
(SLTA) atau sederajat bisa 
mengajukan diri sebagai calon presiden dalam Pemilu
2004 mendatang. Hal 
itu merupakan syarat minimal yang tertuang dalam draft
rancangan 
undang-undang (RUU) Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden yang Selasa (27/8) 
kemarin dibahas dalam rapat koordinasi khusus
(Rakorsus) bidang politik 
dan keamanan di Kantor Menko Polkam Jakarta.

Syarat minimal calon presiden dan wakil presiden itu
diungkapkan 
Mendagri Hari Sabarno kepada wartawan usai mengikuti
Rakorsus. Dalam 
kesempatan itu, Mendagri memaparkan draft RUU
Pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden dan RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR
dan DPRD untuk 
dibahas bersama. Menurut rencana, dalam waktu dekat,
Mendagri akan memaparkan 
draft yang sama dalam sidang kabinet untuk mendapatkan
persetujuan. 
Selanjutnya, bila disetujui presiden akan mengeluarkan
amanat presiden 
(Ampres) sebagai pengantar pengajuan RUU inisiatif
pemerintah ke DPR.

"Syarat calon Presiden dalam RUU yang kami ajukan
dalam Rakorsus 
tadi adalah WNI dengan usia minimal 40 tahun dengan
pendidikan terendah 
SLTA atau sederajat," ujar Mendagri Hari Sabarno.

Perihal digabung atau tidaknya RUU Pemilihan Presiden
dengan RUU 
Pemilihan Umum sebagaimana banyak diusulkan oleh
anggota DPR, Hari 
Sabarno menilai bahwa digabung atau tersendiri tidak
menjadi masalah buat 
pemerintah.

"Bagi kami yang penting adalah bagaimana substansinya.
Kita tidak 
membicarakan apakah secara terpisah atau menjadi satu.
Yang penting 
adalah substansi itu tidak terlewatkan," ujar
Mendagri.

Ditanya tentang pelaksanaan pemilihan presiden/wakil
presiden, 
Hari mengatakan ada dua alternatif yang kini sedang
dipertimbangkan yakni 
dilakukan bersamaan dengan pemilihan DPR, DPRD
Provinsi dan 
Kabupaten/Kota atau dilakukan secara terpisah. 

"Keduanya ada keuntungan dan kerugiannya. Jika
dilakukan 
bersamaan, calon harus diusulkan oleh partai politik
atau gabungan parpol 
sebelum pemilu. Sedangkan bila dilakukan secara
terpisah bisa diusulkan 
setelah pelaksanaan pemilu," katanya. 

Sedangkan bila pemilihan Presiden bersamaan dengan
DPD, bila 
dalam satu putaran sudah ada yang memenuhi 50 persen
plus satu, maka 
pemilihan cukup dilaksanakan sekali. "Tapi, jika belum
ada yang memenuhi 
syarat akan ada pemilihan lanjutan dengan calon yang
mendapat suara 
terbanyak pertama dan kedua berhak mengikuti putaran
kedua," jelasnya.

Kalsel

Ditanya tentang usulan DPRD Kalimantan Selatan yang
meminta agar 
pemerintah secepatnya membentuk caretaker untuk
mempersiapkan pemilihan 
Gubernur Kalsel yang baru karena gubernur lama
dipecat, Mendagri 
menolaknya. Menurut Hari, sampai hari ini Gubernur
Darham masih bisa 
menjalankan fungsinya. 

"Jika DPRD tidak mengakui (Darham sebagai gubernur,
red) lagi, 
ya, terserah saja," ujarnya.

Menurut Hari Sabarno, kasus ini akan ditindaklanjuti
oleh tim 
klarifikasi yang dipimpin Direktur Jenderal Otonomi
Daerah Oentarto. Tim 
ini akan meneliti proses penghentian Gubernur Kalsel
karena penghentian 
tersebut dinilai tidak sesuai dengan prosedur. 

"Keputusan Dewan tidak jelas alasannya apa. Cuma
menghentikan 
begitu saja. Jadi, ini kan perlu kita klarifikasikan,"
tutur Hari 
Sabarno.(A-83)***

=====
Milis bermoderasi, berthema 'Mencoba Bicara Konstruktif Soal Indonesia', rangkuman posting terpilih untuk ikut berpartisipasi membangun Indonesia Baru, Damai, dan Sejahtera. http://nusantara2000.freewebsitehosting.com/index.html
Juga mampirlah untuk ketawa ala Suroboyoan di
http://matpithi.freewebsitehosting.com

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Yahoo! Finance - Get real-time stock quotes
http://finance.yahoo.com