[Nusantara] Pengalihan monopoli telekomunikasi

[Gigih Nusantara]

Pengalihan monopoli telekomunikasi 

Divestasi 41,94 persen saham PT Indonesian Satellite
Corporation Tbk (Indosat) akhirnya selesai. Singapore
Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) memenangkan
divestasi itu dengan penawaran Rp 5,62 triliun atau Rp
12.950 per saham. Saham pemerintah kini tinggal 16,1
persen sehingga tak lagi memegang kendali Indosat. 

Melihat prosesnya, divestasi ini berlangsung cukup
bagus. Harga penawaran Rp 12.950 itu merupakan harga
premium yang sangat baik. Sebab, harga itu adalah 50,6
persen di atas harga pasar pada hari terakhir
perdagangan sebelum keputusan, yaitu Rp 8.600. Harga
itu juga sudah jauh di atas book value Indosat, Rp
10.400. 

Satu hal lagi, pemenang divestasi, STT, adalah pelaku
bisnis telekomunikasi yang tak perlu diragukan lagi
masa depannya. Dengan begitu, prospek Indosat akan
semakin cerah dan itu berarti akan memberikan
keuntungan bagi konsumen Indonesia. 

Meski begitu, ada satu hal yang mengkhawatirkan.
Kemenangan STT itu membuat Singapura -pemerintah
Singapura sebagai pemilik saham induk STT- bakal
memonopoli industri telekomunikasi Indonesia. Ini
sangat ironis di tengah upaya pemerintah menghapus
monopoli dengan menerbitkan UU No 36 Tahun 1999
tentang Pertelekomunikasian. 

Dalam UU itu ditegaskan bahwa monopoli PT Telkom di
bidang fixed line dihapus dan Indosat diberi hak untuk
mengembangkan bisnis fixed line tersebut. Begitu juga,
monopoli Indosat-Satelindo di bidang pengembangan
bisnis sambungan langsung internasional (SLI) dihapus
dan Telkom diberi hak yang sama. 

Selain kepemilikan STT di Indosat, lewat Singapore
Telecommunication (SingTel) , pemerintah Negeri Singa
itu kini memang menguasai 35 persen saham PT
Telkomsel. Setelah jadi pemegang saham mayoritas
Indosat, Singapura juga praktis mengontrol penuh PT
Satelindo dan PT Indosat Mobile Multi Media (IM3).
Jadi, praktis, industri telekomunikasi Indonesia
dikuasai Singapura. 

Satu hal lagi yang agak mengkhawatirkan, yakni STT
ternyata akan lebih memfokuskan diri pada bisnis
telepon seluler. Jika demikian, harapan masyarakat
untuk mendapatkan pelayanan fixed line yang lebih baik
dan lebih murah bakal jauh dari kenyataan. Sebab,
dengan tak mau menerjuni fixed line yang akhir-akhir
ini memang tidak tumbuh pesat, Telkom tak akan
memiliki pesaing. Padahal, persaingan itulah yang akan
membuat pelayanan Telkom lebih baik. 

Padahal, tujuan duopoli di bidang telekomunikasi itu
adalah melahirkan persaingan -meskipun tak sempurna-
yang membuat penyelenggara jasa telekomunikasi fixed
line tak lagi bisa sewenang-wenang dalam membuat harga
dan memberikan standar pelayanan. Selama ini,
masyarakat tidak memiliki pilihan dalam penggunaan
telepon tetap. Akibatnya, bagaimanapun, pelayanan
Telkom harus diterima apa adanya. Begitu juga soal
harga. Pemerintah mendasarkan harga telepon tetap pada
HPP (harga pokok produksi) dari Telkom. Padahal, bisa
jadi, HPP yang tinggi itu lebih disebabkan oleh
ketidakefisienan manajemen Telkom sendiri. 

Selain itu, diharapkan tak ada lagi konsumen yang
sulit mendapatkan pelayanan telepon karena
ketakmampuan Telkom menyediakan infrastrukturnya,
seperti yang selama ini banyak terjadi. Artinya,
penetrasi telepon akan semakin kuat daripada yang saat
ini hanya 3,4 persen. 

Itu semua, tentu saja, tak akan bisa diharapkan jika
STT sendiri sudah ogah-ogahan menekuni bisnis fixed
line yang pertumbuhannya memang jauh dibanding
pertumbuhan telepon seluler.(*) 


=====
Milis bermoderasi, berthema 'mencoba bicara konstruktif soal Indonesia' dapat diikuti di http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/
Tulisan Anda juga ditunggu di http://www.mediakrasi.com (jadilah editor untuk koran online ini)
Juga mampirlah untuk ketawa ala Suroboyoan di
http://matpithi.freewebsitehosting.com

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail Plus - Powerful. Affordable. Sign up now.
http://mailplus.yahoo.com