[Nusantara] Yudi Latif : DPR Lakukan Penghianatan Publik

[Gigih Nusantara]

DPR Lakukan Penghianatan Publik 
  
Canberra, Gusdur.net
Pengamat politik dari LIPI, Yudi Latif, berpendapat
bahwa DPR telah melakukan penghianatan publik karena
tidak konsisten dalam menyikapi kasus manipulasi dana
Bulog yang melibatkan Ketua Umum Golkar Akbar
Tandjung.

Itu tanggung jawab DPR-RI kalau mereka masih memiliki
hati nurani dan konsistensi berpolitik, karena Gus Dur
saja dilengserkan akibat kasus Bulog yang jumlahnya
tidak seberapa dibandingkan Akbar Tandjung, kata dosen
Universitas Paramadina yang akan meraih gelar doktor
di bidang politik dari Universitas National Australia
(ANU) kepada Antara di Canberra, Senin 23/9.

Ketika menangani dugaan kasus korupsi dana Bulog yang
dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid itu, menurut
Yudi, para anggota DPR-RI begitu bersemangat, padahal
dugaan tersebut tidak ada dasar hukumnya dari
pengadilan.

"Mengapa sekarang nampaknya DPR mengalami lesu darah
dalam menangani kasus Akbar yang sudah jelas-jelas
memperoleh kekuatan hukum dalam pengadilan," katanya.

Yudi mengatakan, DPR telah melakukan pengkhianatan
publik dengan alasan tidak melakukan proses politik
terhadap Akbar sebagaimana yang diterapkan terhadap
Gus Dur.

Selain itu, setelah jelas Akbar dinyatakan bersalah
secara hukum, DPR-RI pun masih berpangku tangan saja.
Jadi jelas, DPR-RI sekarang ini sudah melakukan
pengkhianatan publik karena sebagai lembaga perwakilan
rakyat, tidak bertindak sesuai dengan keinginan
rakyat.

Ia menilai, penundaan pembentukan Pansus Buloggate II
oleh DPR-RI memberikan kemenangan bagi Golkar. Kini
kemenangan itu semakin bertambah karena Akbar tidak
mundur dari kursi Ketua DPR.

"Itu kemenangan besar bagi Golkar karena jika kasus
Akbar terbongkar bukan mustahil partai berlambang
pohon beringin itu akan dilarang ikut pemilu
mendatang," katanya.

Keuntungan politik
Yudi memperkirakan upaya tarik-ulur penyelesaian kasus
Akbar secara politis telah dimanfaatkan kelompok
tertentu untuk melakukan taktik dagang-sapi, mengingat
Golkar merupakan partai terbesar kedua pada pemilu
lalu.

Kasus Akbar sengaja dibiarkan mengambang oleh pihak
tertentu untuk mencari keuntungan politik. Misalnya,
PDI Perjuangan mencari konsesi politik dengan Golkar
sebagai persiapan Pemilu 2004, katanya.

Jadi, menurut Yudi, tidak ada satu pun partai politik
yang dominan di DPR berkepentingan menegakkan wibawa
publik karena mereka hanya mencari keuntungan politik
dari kasus Akbar itu.

Padahal, tambahnya, secara eksplisit anggota DPR
mendapat mandat dari MPRI-RI untuk ikut menanggulangi
kejahatan korupsi. "Jadi, saya kira sudah saatnya
DPR-RI melakukan tindakan dan bersikap".

Selain itu Akbar juga harus memberikan pendidikan
politik yang baik bagi kader muda partainya. Sebab,
sikap Akbar untuk tetap bertahan sebagai Ketua DPR-RI
akan dijadikan jurisprudensi bagi pelaku kejahatan
politik lain yang menyangkut lembaga tinggi negara di
masa depan, katanya 


=====
Milis bermoderasi, berthema 'mencoba bicara konstruktif soal Indonesia' dapat diikuti di http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/
Juga mampirlah untuk ketawa ala Suroboyoan di
http://matpithi.freewebsitehosting.com

__________________________________________________
Do you Yahoo!?
New DSL Internet Access from SBC & Yahoo!
http://sbc.yahoo.com