[pdiperjuangan] Harus Waspada dan Pandai Menghadapi Segala Intrik dan Tipu Daya Politik

[meilono]

Menurut saya anda membabi buta membela pdip dan Mega. Bahwa kenaikan BBM
itu harus dilaksanakan, saya setuju. Golongan kanan yang melakukan
intrik2, saya juga setuju. Kalau release and discharge, penjualan aset
dan lain2nya anda menyalahkan hanya menteri, itulah membabi butanya
kita. Keputusan tertinggi tentunya presiden. Mari kita kritisi siapapun
pemimpin kita, agar tidak terjerumus kejurang yang lebih dalam. 

-----Original Message-----
From: pdiperjuangan-admin@polarhome.com
[mailto:pdiperjuangan-admin@polarhome.com] On Behalf Of bhineka@brd.de
Sent: Wednesday, January 29, 2003 7:14 PM
To: pdiperjuangan
Subject: [pdiperjuangan] Harus Waspada dan Pandai Menghadapi Segala
Intrik dan Tipu Daya Politik


Harus Waspada dan Pandai Menghadapi Segala Intrik dan Tipu Daya Politik
Burhan, A.


Tanggal 2 Januari 2003, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM, TDL
dan Telepon. Pengumuman ini telah menyulut kenaikan harga berbagai jenis
komoditi lainnya, terutama komoditi kebutuhan masyarakat umum
sehari-hari, seperti beras, minyak goreng, kelapa, daging dan beaya
trasportasi, sehingga menimbulkan aksi unjuk rasa menentang kenaikan
harga tersebut. Gelombang unjuk rasa yang dipelopori oleh mahasiswa,
diikuti oleh kaum buruh, para profesional, pengusaha dan rakyat miskin
kota menentang kenaikan harga BBM, TDL dan Telepon makin hari makin
membesar dan tuntutan-tuntutannyapun meningkat. Yang semula hanya
menuntut penurunan kembali harga BBM, TDL dan Telepon bertambah
dengan: hentikan divestasi PT. Indosat dan kebijakan Release & Discharge
terhadap konglomerat, dan bermuara pada tuntutan mengganti pemerintah
yang sah dengan suatu pemerintahan Presidium.

Penghapusan subsidi yang dilakukan serentak ini sangat menyinggung rasa
keadilan. Masyarakat mempertanyakan kalau untuk menyehatkan APBN,
mengapa pemerintah tidak menghentikan subsidi yang sekarang telah
mencapai lebih dari Rp 700 triliun (berupa BLBI dan Obligasi
Rekapitulasi perbankan) kepada konglomerat yang nyata-nyata telah
berbuat kejahatan perbankan dengan melanggar BMPK (Batas Maksimun
Pemberian Kredit) dan membangkang tidak mau membayar semua hutang-hutang
mereka kepada pemerintah. Mengapa si konglomerat besar yang jumlahnya
hanya beberapa puluh orang itu, sudah mangkir janji, masih saja diberi
hutang ratusan triliun yang bunga obligasinya membebani dan memberatkan
APBN kita ? Bahkan diterbitkan Inpres Release dan Discharge agar mereka
terbebas dari tuntutan hukum atas kejahatan yang mereka lakukan.
Bukankah pelanggaran perbankan yang mereka lakukan tersebut merupakan
salah satu penyebab krisis yang membenani seluruh bangsa Indonesia
hingga sekarang ?

Dilihat dari sudut pengelolaan ekonomi makro, subsidi merupakan hal yang
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi pasar. Tetapi dalam keadaan
krisis berkepanjangan dimana daya beli masyarakat merosot tajam dan
jumlah angkatan kerja yang menganggur bertambah dari tahun ketahun,
adalah kurang bijaksana menghentikan secara bersamaan subsidi yang
menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti BBM dan TDL. Warisan
kesalahan pengelolaan ekonomi makro yang dilakukan oleh orde baru ini
hendaknya diperbaiki selangkah demi selangkah sejalan dengan perbaikan
hidup rakyat banyak.

Perlu kiranya digarisbawahi sinyalemen-sinyalemen, bahwa aksi-aksi
mahasiswa menuntut pembatalan kenaikan harga BBM, listrik dan telepon
telah dan sedang terus dicampuri dan diusahakan untuk dapat dikendalikan
oleh berbagai kekuatan politik yang ada, yang oleh sdr. Denny J.A. PhD
disebut sebagai ¡§penumpang gelap¡¨.

Ditengah-tengah gejolak demonstrasi, Menko Polkam, berdasarkan
bahan-bahan dari BIN mensinyalir adanya tiga kekuatan yang mencoba
mendalangi aksi protes, yaitu kelompok post power syndrome, barisan
sakit hati, dan kalangan radikal. Lebih jauh lagi Menko Polkam
melaporkan bahwa ada skenario politik yang ingin menjadikan mahasiswa
sebagai martir. Jika ada mahasiswa yang terbunuh, maka gerakan protes
akan meluas dan skenario matinya mahasiswa Trisakti yang kemudian
berujung kepada jatuhnya Soeharto dapat terulang dalam bentuk lain.

Sebenarnya ada 2 kelompok kekuatan politik besar yang ikut menjadi
penumpang gelap dalam aksi mahasiswa kali ini.

Pertama : kelompok kekuatan yang ingin mengganti pemerintahan RI yang
sah dengan sebuah presidum/dewan rakyat.

Dalam kelompok ertama tersebut, ada dua kelompok kekuatan yang mempunyai
agenda serupa:

1) kekuatan orde baru yang telah dilengserkan oleh gerakan reformasi
atau dengan kata yang lebih halus oleh Menko Polkam disebut sebagai
¡§kelompok post power syndrome¡¨. Kelompok ini terdiri dari pensiunan
para jenderal yang dipimpin oleh Jend. Purn. Kemal Idris yang memang
sejak semula mempunyai agenda mengganti pemerintahan RI yang sah dengan
sebuah pemerintahan Presidium. Konsep ini sudah dijajakan oleh mereka
semenjak pemerintahan Habibie. Walaupun membantah ide presidium hanya
sekedar wacana, mantan Menko Polkam pada masa pemerintahan presiden
Habibie, Jend. Wiranto memang ikut dalam suatu pertemuan yang
diselenggarakan oleh Hariman Siregar untuk menggalang kekuatan
menggulingkan pemerintahan Mega-Hamzah dan membentuk pemerintahan
Presidium. Agenda ini sebenarnya adalah suatu agenda perbuatan makar
terhadap pemerintah RI yang sah, karena itu juga mendapat tantangan dari
ketua MPR Amien Rais yang menyindir bahwa ¡§presidium itu makhluk
misterius¡¨ dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal
Endriartono Sutarto memperingatkan agar ¡§ide presidium jangan
dilanjutkan¡¨. Selain itu, dalam kelompok ini termasuk pula mantan
pejabat sipil orde baru yang korup, misalnya Fuad Bawazir - mantan
Dirjen Pajak dan mantan menteri Keuangan orde baru, yang diketahui umum
sebagai salah satu koruptor besar Indonesia. Mengenai motif mengapa Fuad
Bawasir berkepentingan adanya kekacauan, silakan baca apa yang dikatakan
oleh juru bicara BIN, Muchyar Yahya ¡§Karena saat ini sedang diburu oleh
proses penegakan hukum, soal perpajakan, mereka sangat berkepentingan
adanya suasana yang tidak stabil terus. Kalau sekarang dia mau
ditangkap, wah, orang akan bilang, ¡§Dia ditangkap karena mendukung
demonstrasi.¡¨ Dari opini publik dia akan menang.¡¨

2) kelompok yang berangan-angan akan adanya perubahan radikal dalam
waktu dekat. Kelompok kekuatan ini terbagi dua, yaitu, kekuatan radikal
¡§kanan¡¨ dan kekuatan radikal ¡§kiri¡¨, dengan agenda yang
berseberangan satu sama lainnya. Kekuatan radikal kanan ini yang sejak
semula berusaha menimbulkan kekacauan dan ketakutan, sangat terpojok
setelah aparat keamanan mengambil tindakan tegas terhadap jaringan
teroris pelaku pemboman Bali dan aksi-aksi pemboman sebelumnya. Bahkan
pelindung kekuatan ini yang selama ini menyangkal bahwa tidak ada
teroris di Indonesia juga tak mau-malu berbalik arah. Mereka berusaha
keras agar Indonesia selalu berada dalam keadaan kacau sehingga dapat
mencapai tujuannya dengan cara ¡§menangguk di air keruh¡¨.

Yang disayangkan adalah kekuatan ¡§kiri¡¨ seperti PRD dan beberapa
partai kecil beraliran nasionalis lainnya, yang juga ikut dalam usaha
menumbangkan pemerintahan RI yang sah. Tidakkah mereka mengerti bahwa
dengan berbuat seperti itu, secara sengaja atau tidak, mereka telah
menempatkan diri sebagai ¡§sukarelawan¡¨ kekuatan orde baru untuk came
back? Mengapa ? Karena mereka masih merupakan kekuatan kecil, yang bila
pemerintahan yang sah dapat ditumbangkan, yang akan naik ke panggung
kekuasaan pastilah kekuatan ex-orde baru yang masih terpelihara dengan
baik, dan kekuatan ¡§kiri¡¨ ini pasti akan tersingkir dengan sendirinya.

Kedua, kelompok kekuatan politik yang berada dalam kekuasan seperti
partai Golkar, dan partai-partai Islam di pemerintahan dan di DPR/MPR.

Semenjak semula telah kelihatan bahwa kekuatan ini tidak menginginkan
PDI-Perjuangan berkembang menjadi partai besar yang memimpin Indonesia
menuju masyarakat adil dan makmur. Merekalah yang mengganjal Megawati
untuk menjadi presiden, padahal PDI Perjuangan adalah partai yang
memperoleh kepercayaan terbesar dari rakyat dalam pemilu 1999. Beberapa
tokoh partai Islam bahkan memanipulasi dalil-dalil agama untuk menentang
Megawati yang perempuan itu menjadi presiden. Tokoh-tokoh ini telah
mempertontonkan kepada kita suatu etika berpolitik yang sangat buruk,
ketika mereka mencampakkan begitu saja dalil-dalil agama bila tidak
sesuai dengan kepentingan politik mereka. Mereka tidak segan-segan
menjilat ludahnya sendiri, ketika menjatuhkan presiden Abdurrahman Wahid
dan meminta dengan sangat agar Megawati yang nota bene tetap perempuan
itu bersedia menjadi presiden.

Dalam aksi mahasiwa kali ini, kelompok ini juga menjadi ¡§penumpang
gelap" dengan agenda untuk melemahkan posisi Megawati dan PDI-Perjuangan
dalam pemilu 2004, seperti apa yang dilontarkan oleh juru bicara BIN,
Muchyar Yahya ketika ditanya wartawan mengenai Amien Rais : ¡§Dia
perhitungannya hanya menggunakan ini untuk menambah peluru kampanye.
Tidak lebih dari itu. Dia nggak mau mengambil (kekuasaan
¡Vred.) sekarang.¡¨ Demikian juga kelakuan sebagian fungsionaris partai
Golkar yang ikut nimbung sebagai "penumpang gelap" dalam aksi mahasiswa
menuntut pembatalan kenaikan harga BBM, TDL dan Telepon. Padahal
orang-orang dari partai Golkar yang duduk di DPR/MPR ikut aktif
merekomendasikan kenaikan harga tersebut. Ketika melihat reaksi
masyarakat begitu kerasnya, mereka, termasuk Amien Rais bersikap tak
terpuji dengan mengambil taktik ¡§lempar batu sembunyi tangan¡¨, dan
setelah itu bersikap sebagai ¡§maling berteriak maling¡¨.

Kita tidak mempunyai bukti-bukti yang cukup, karena amat sulit menerka
apa yang ada dalam pikiran seseorang. Tetapi dari beberapa kejadian
terdahulu, terlihat adanya "gejala aneh" yang menyangkut kebijakan tim
ekonomi pemerintah yang dipimpin oleh Dorodjatun Kuncorojakti. Pertama,
ketika negara sedang kekurangan dana untuk menutupi APBN, pada bulan
Desember 2001 yang lalu, KKSK (Komite Kebijakan Sektor
Keuangan) yang dipimpin oleh Dorodjatun dengan seperangkat teori yang
sudah usang malah merekomendasikan agar para konglomerat diberi
perpanjangan waktu pengembalian hutang sampai 10 tahun lagi dan bunga
hutangnya diturunkan dari bunga bank yang umum berlaku. Untung saja,
ketika itu, presiden Megawati segera membatalkan keputusan KKSK yang
tidak masuk akal tersebut pada awal tahun 2002. Kemudian tim ekonomi
menyetujui divestasi PT. Indosat, sebuah BUMN yang sehat, yang
sebenarnya tanpa menjualnya, BUMN ini dapat berperan meringankan beban
hutang pemerintah dan APBN dari keuntungan perusahaan yang disetorkan
oleh BUMN ini kepada Departemen Keuangan. Lalu mengapa pula tim ekonomi
merekomendasikan pembebasan tuntutan hukum (Release &
Discharge) terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan para konglomerat
selama ini ?. Bukankah penegakkan hukum secara konsisten tanpa pandang
bulu merupakan salah satu agenda reformasi kita ? Dan anehnya, tim
ekonomi Dorodjatun tidak pantas meminta agar kebijakan release &
discharge ini dikeluarkan dalam bentuk Inpres, kalau bukan untuk lepas
tangan dan mengarahkan sasaran kriritk kepada presiden Megawati ? Lalu,
mengapa pula harga BBM, TDL dan Telepon dinaikkan bersamaan, padahal
sebelumnya selalu diambil langkah hati-hati berupa kenaikan harga
sebagian dan bertahap ? Semua kejadian ini dengan sendirinya menimbulkan
pertanyaan kepada kita, bukankah tim ekonomi pimpinan Dorodjatun yang
kebanyakan merupakan orang-orang Golkar ex-orde baru itu ¡§sengaja¡¨
membuat kebijakan ekonomi yang kontroversial agar presiden Megawati dan
PDI-Perjuangan berada dalam kedududukan yang serba salah ? Salahkah bila
ada yang menduga-duga bahwa semua ini adalah sebuah konspirasi dan
kerjasama antara tokoh-tokoh Golkar yang berada dalam kabinet dengan
yang duduk di DPR/MPR untuk menjatuhkan kredibilitas/martabat Megawati
dan PDI Perjuangan dalam pemilu tahun 2004 mendatang ? Lalu terpikir
kembali, bukankah usaha menjatuhkan presiden Abdurrahman Wahid dalam
sidang umum MPR 2001 dan meminta agar Megawati bersedia menjadi presiden
juga merupakan suatu jebakan apik lawan-lawan politik PDI Perjuangan ?
Karena siapapun yang menjadi presiden RI saat itu maupun sekarang ini,
pasti tidak mungkin memenuhi harapan rakyat agar perubahan besar dapat
terjadi dalam waktu singkat, sehingga ketidakpuasan massa ini dapat
dieksploitir untuk menjatuhkan wibawa dan pengaruh Megawati dan PDI
Perjuangan di kalangan rakyat ?

Untuk keluar dari situasi defensif-pasif ini, presiden Megawati dapat
bersikap tegas sebagaimana ia membatalkan keputusan KKSK awal tahun
lalu, dengan tidak segan-segan mencabut keputusan tim ekonomi pimpinan
Dorodjatun yang menaikkan harga BBM, TDL dan Telepon secara serentak dan
kembali ketentuan yang berlaku sebelumnya. Bahkan Dana Moneter
Internasional (IMF) dan Bank Dunia mendukung langkah Pemerintah RI untuk
menunda kenaikan harga beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM), seperti
yang diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia
Andrew Steer dan Wakil Direktur IMF untuk Asia Pasifik Daniel Citrin,
sebelum dimulainya sidang Consultative Group on Indonesia (CGI) di Nusa
Dua, Bali, Selasa , tanggal 21 Januari yang lalu. Dengan memperhatikan
tuntutan massa rakyat, diharapkan situasi sulit yang dihadapi pemerintah
Megawati dan PDI Perjuangan dapat diatasi.

Oleh karena itu, sudah seharusnya kita, kaum nasionalis yang tergabung
dalam PDI Perjuangan dan juga partai-partai nasionalis kecil lainnya,
bersama rakyat banyak mempelajari segala bentuk intrik dan tipu daya
politik yang dilakukan oleh kekuatan orde baru, baik yang telah lengser
maupun yang masih berada dalam kekuasaan sekarang ini dan bersatu bahu
membahu mengahadapinya, demi mensukseskan agenda reformasi yang sedang
berjalan. Hendaknya kita mampu bersikap cerdas, arif dan bijaksana
seperti yang diungkapkan pepatah kita ¡§terkilat ikan di dalam air,
sudah tahu jantan-betinanya¡¨. Bukankah harapan ¡§jangan menjauhkan
Megawati dari rakyat¡¨ yang diucapkan oleh suami Megawati, Taufik Kiemas
dalam peringatan ulang tahunnya yang ke-60 di Bali itu, merupakan
sinyalemen atas usaha-usaha untuk memisahkan Megawati dan PDI Perjuangan
dari massa pendukungnya ? Bila tidak waspada dan cerdas, ada kemungkinan
kekuatan ex-orde baru yang berpengalaman memerintah selama 32 tahun itu,
kembali berkuasa di Indonesia. Dan sistem politik otoriter dan sistem
ekonomi konglomerasi yang telah mendatangkan malapetaka bagi bangsa
kita, kembali menguasai Indonesia untuk kedua kalinya. Suatu restorasi
yang selama ini ditentang habis-habisan oleh semua kekuatan reformasi
termasuk gerakan mahasiswa.

Amsterdam, 28 Januari 2003.

Burhan, A.


_______________________________________________
pdiperjuangan mailing list
pdiperjuangan@polarhome.com
http://www.polarhome.com/mailman/listinfo/pdiperjuangan