From wahana@polarhome.com Sat Jan 11 00:59:03 2003 From: wahana@polarhome.com (wahana@polarhome.com) Date: Sat, 11 Jan 2003 01:59:03 +0100 Subject: [Wahana] Unjuk Rasa Minta Mega-Hamzah Mundur Ditunggangi Orba Message-ID: <3E1F6C57.52880F54@brd.de> Sat Jan 11 02:57:01 2003 Unjuk Rasa Minta Mega-Hamzah Mundur Ditunggangi Orba Jumat, 10 Januari 2003, 21:44 WIB Sekjen PDI-P: Unjuk Rasa Minta Mega-Hamzah Mundur Ditunggangi Orba Surabaya, Jumat Sekjen DPP PDI Perjuangan Sutjipto mengemukakan, aksi unjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), tarif telepon,dan listrik disinyalir sudah ditunggangi kekuatan orde baru menyusul munculnya tuntutan untuk meminta Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz mundur. Ia mengemukakan hal itu kepada wartawan usai menghadiri rapat internal Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur di Surabaya, Jumat (10/1), menanggapi maraknya aksi unjuk rasa berbagai kalangan masyarakat menolak keputusan pemerintah menaikkan BBM, listrik dan telepon. "Tadi saya mendapat laporan dari Fraksi PDIP DPRD Jatim bahwa saat berlangsung demo pengusaha di DPRD Jatim kemarin (9/1), ada pengunjuk rasa yang meneriakkan yel-yel kekuatan rezim sebelumnya. Itu berarti kan ada kekuatan orba yang sudah masuk dalam aksi-aksi kali ini," katanya. Sutjipto mengatakan selama aksi unjuk rasa dilakukan murni untuk menolak kenaikan BBM, listrik dan telepon, PDI-P tidak akan mempermasalahkan dan menilai hal itu wajar. "Tapi kalau sudah ditunggangi pihak lain dan berusaha menjatuhkan pemerintah, PDI-P tidak akan tinggal diam," ujarnya. Dijelaskan, pemerintah dibawah kepemimpinan Mega-Hamzah mewarisi kebobrokan ekonomi rezim orba sehingga saat ini harus bekerja keras untuk mengembalikan perekonomian negara dari keterpurukan. Keputusan menaikkan harga BBM, listrik dan telepon pada awal Januari lalu juga tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi merupakan rangkaian dari keputusan sebelumnya yang dilakukan secara bertahap dan telah mendapat persetujuan dari DPR. "Jadi kalau sekarang DPR juga ikut mempermasalahkan keputusan kenaikan BBM, listrik dan telepon, berarti ya tidak benar," tambahnya. DPP PDI-P, lanjut Sutjipto, juga telah mengintruksikan kepada seluruh jajaran mulai DPD hingga DPC untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai latar belakang dan tujuan keluarnya keputusan pemerintah tersebut. Dukung kenaikan Di tengah maraknya aksi unjuk rasa menentang keputusan pemerintah menaikkan harga bahan minyak (BBM), tarif listrik dan telepon, sekitar 200 massa PDI Perjuangan di Surabaya justru melakukan aksi demo mendukung keputusan pemerintah itu. Massa PDI-P yang tergabung dalam "Kaukus Rakyat Pendukung Megawati" (KRPM) itu memulai aksi demo dari Taman Bungkul di Jalan Darmo dan kemudian melakukan "long march" menuju gedung DPRD Surabaya. Dalam aksi itu, massa dan simpatisan pendukung Megawati yang mengenakan atribut PDI-P berwarna dan bendera partai, juga membawa poster dan spanduk berisi dukungan terhadap pemerintahan Presiden Megawati. Di sepanjang jalan yang dilewati, beberapa massa melakukan orasi yang intinya meminta masyarakat mendukung kebijakan pemerintah menaikkan BBM, tarif listrik dan telepon. "Keputusan menaikkan BBM, listrik dan telepon tidak semata-mata untuk menyengsarakan rakyat, karena itu masyarakat harus mendukung keputusan itu," kata salah seorang pengunjuk rasa. Salah seorang koordinator KRPM Rony Aritonang mengakui aksi yang mereka lakukan untuk menandingi gelombang aksi unjuk rasa menentang kenaikan BBM, listrik dan telepon. Aksi itu juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Megawati masih memiliki banyak pendukung. "Kami ingin menunjukkan kalau Ibu Megawati masih banyak pendukungnya," katanya. Wahyu Budiono, salah seorang pengurus DPC PDI-P Surabaya, dalam kesempatan sama menilai demo yang dilakukan massa antikebijakan pemerintah sudah melenceng karena mengarah pada tuntutan untuk menggulingkan pemerintahan Megawati-Hamzah Haz. Menurutnya, keputusan menaikkan harga BBM, listrik dan telepon memiliki tujuan untuk memperbaiki ekonomi negara yang saat ini terpuruk akibat menumpuknya hutang-hutang sebagai warisan pemerintahan Soeharto. "Untuk menutupi hutang-hutang yang cukup besar itu, pemerintahan Mega-Hamzah harus berjuang keras. Keputusan menaikkan BBM, listrik dan telepon bukan keputusan sepihak karena telah mendapat persetujuan dari DPR," ujarnya.(Ant/nik)