[Karawang] [Fwd: [Nasional] PDIP Akan Calonkan Kembali Mega, Calon Wapres Terserah Mega]

Sun Feb 2 23:24:02 2003

-------- Original Message --------
Betreff: [Nasional] PDIP Akan Calonkan Kembali Mega, Calon Wapres Terserah Mega
Datum: Sun, 2 Feb 2003 20:33:19 +0100
Von: "Ambon" <sea@swipnet.se>
Rückantwort: national@mail2.factsoft.de
An: <@mail2.factsoft.de;>

-----------------------------------------------------------------------
Mailing List "NASIONAL"
Diskusi bebas untuk semua orang yang mempunyai perhatian terhadap
Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-----------------------------------------------------------------------
BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA RUNTUH
-----------------------------------------------------------------------
SIB 2/2/2003

PDIP Akan Calonkan Kembali Mega, Calon Wapres Terserah Mega

Jakarta (SIB)
Pemilihan umum 2004 memang masih lama, tapi para politisi mulai
berancang-ancang mempersiapkan jagonya sebagai calon Presiden. PDIP,
misalnya, akan mencalonkan kembali Megawati sebagai Presiden. Tapi, siapa
pendampingnya, ini yang belum ditentukan.

"Itu kewenangan calon (Presiden) yang telah dipilih PDIP, yaitu Ibu
Megawati," kata Wakil Sekjen DPP PDIP Pramono Anung usai Diskusi Bulanan
Pimpinan Pusat GP Anshor Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (30/1)
malam.

Siapa yang dijodohkan, katanya, akan diputuskan dengan memperhitungkan
respons masyarakat. Ada kemungkinan PDIP akan menggaet partai yang
merepresentasikan Islam tradisional, Islam modern, partai yang
merepresentasikan kewilayahan Barat-Timur, atau partai yang memiliki
pandangan yang sama.

"Karena ini menyangkut dukungan dari rakyat, kita tentunya menghitung kalau
kita berkoalisi dengan siapa, tentunya dengan harapan masyarakat akan
merespon lebih baik," katanya.

Di tempat yang sama, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Radjasa,
juga mengaku partainya belum bisa menentukan siapa yang akan mendampingi
Amien Rais dalam pemilihan Presiden 2004 nanti.

Namun dalam sudut pandangnya, kabinet yang terbentuk 2004 nanti sebaiknya
dihilangkan pikiran untuk membentuk kabinet koalisi. "Tidak ada kewajiban
untuk melakukan koalisi," kata Menteri Riset dan Teknologi ini.

Demo Goyang Mega

Sedang terkait upaya menggoyang kursi Megawati, Pramono mengkritik para
penyerang Mega yang menggunakan demonstran. "Kalau ada pemerintahan yang
dianggap gagal bukan dijatuhkan dengan demonstransi. Tapi nanti dalam pemilu
rakyat tidak memilih kembali," tandasnya.

Dijelaskan, pergantian yang cepat dalam pemerintahan tidak membuat
pemerintahan penggantinya lebih solid. Ia pun membayangkan sistem pemilihan
Presiden dan penyusunan kabinet yang ideal dimana pemilihan Presiden
berlangsung dalam suasana dialogis, dan bukan atas banyaknya demonstrasi
yang bisa dikerahkan.

Lontaran Pramono ini disambut baik Ketua Partai Golkar, Slamet Effendy
Yusuf. Pihaknya juga tidak sependapat jika Megawati diturunkan sekarang.
"Kita harus bersabar dalam hal ini (pergantian Presiden)," ujarnya.

PDIP UTAMAKAN JALUR HUKUM BAGI AKBAR

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap mengutamakan jalur
hukum untuk memproses kasus Ketua DPR Akbar Tandjung.

Hasil rapat DPP PDIP memutuskan mengutamakan penegakan hukum dalam persoalan
Akbar Tandjung, ujar Wakil Sekjen PDIP, Pramono Anung di Jakarta, Kamis,
menanggapi keputusan Bamus DPR yang menyerahkan usulan penonaktifan Akbar
kepada fraksi-fraksi DPR.

Pramono yang ditemui di acara Serial Diskusi Bulanan di Pimpinan Pusat GP
Ansor itu mengatakan, Fraksi PDIP tidak akan mengintervensi proses hukum
yang sedang berlaku menjadi masalah politik dan tetap menunggu penyelesaian
secara hukum.

"Jangan sampai kita tidak sabar sehingga mengintervensi persoalan hukum
menjadi persoalan politik. PDIP akan menunggu proses hukum selesai,"
katanya.

Namun, tambahnya, Fraksi PDIP tidak membatasi anggotanya untuk memberi
apresiasi terhadap masalah tersebut karena aturan main dalam persoalan
tersebut tidak jelas, yang apabila masuk ke wilayah politik menjadi sulit
diselesaikan.

"Tetapi di sini adalah wilayah hukum, kita harus menghormati dan
mengutamakannya sehingga tidak terpancing untuk menyelesaikan persoalan
hukum dengan persoalan politik. Karena ini bahaya bagi ‘law enforcement’
(penegakan hukum)," tegasnya. (dtc/Ant/w)

-------------------------------------------------------------
Info & Arsip Milis Nasional: http://www.munindo.brd.de/milis/
Anggota Nasional: http://mail2.factsoft.de/mailman/roster/national
Netetiket: http://www.munindo.brd.de/milis/netetiket.html
Nasional-m: http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/
Nasional-a:  http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-a/
Nasional-e:  http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-e/
------------------Mailing List Nasional------------------