[Karawang] [Fwd: [Nasional] Anggota DPR Saling Tuding Soal Kenaikan Tarif]
karawang@polarhome.com
karawang@polarhome.com
Tue Jan 14 16:24:01 2003
-------- Original Message --------
Betreff: [Nasional] Anggota DPR Saling Tuding Soal Kenaikan Tarif
Datum: Mon, 13 Jan 2003 22:35:31 +0100
Von: akang <garuda9876@yahoo.com>
Rückantwort: national@mail2.factsoft.de
An: nasional <national@mail2.factsoft.de>
-----------------------------------------------------------------------
Mailing List "NASIONAL"
Diskusi bebas untuk semua orang yang mempunyai perhatian terhadap
Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-----------------------------------------------------------------------
BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA RUNTUH
-----------------------------------------------------------------------
Anggota DPR Saling Tuding
Soal Kenaikan Tarif
Jakarta, (Sinar Harapan, Senin, 13 Januari 2003)
Rapat paripurna dewan Senin (13/1) dengan agenda utama pidato Ketua DPR, membuka
rapat persidangan ketiga Tahun Sidang 2002-2003. Tapi rapat itu diwarnai
interupsi para anggota dewan, terutama menyoroti kebijakan pemerintah menaikkan
Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL) dan telepon secara
bersamaan. Bahkan dalam interupsi itu para anggota dewan saling menyalahkan.
Dalam rapat paripurna tersebut juga tampil anggota dari Fraksi Persatuan
Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin membacakan pernyataan sikap 52 anggota dewan
berkenaan dengan kenaikan tarif secara bersamaan tersebut. Pembacaan pernyataan
sikap ini di luar agenda yang ditentukan.
Sejumlah anggota dewan yang memanfaatkan waktu interupsi seperti Ali Masykur
Musa (F-KB), Patrialis Akbar (F-Reformasi), Marwah Daud (F-Partai Golkar), Erman
Suparno (F-KB), mendesak rapat paripurna untuk mengambil keputusan hari ini juga
mengenai sikap dewan atas kebijakan pemerintah menaikkan tarif secara bersamaan
dan pada saat bersamaan mengeluarkan surat pengampunan terhadap obligor besar
bermasalah.
Sementara itu sejumlah anggota lain seperti Panda Nababan (F-PDIP), Irmadi Lubis
(F-PDIP), dan Nindo Sianipar (F-PDIP) dalam interupsinya menyatakan, dewan harus
memperhatikan mekanisme pembahasan sesuai dengan tata tertib dewan dan tidak
bisa begitu saja mengambil sikap tanpa didahului proses-proses yang sudah
diatur.
Pembukaan masa persidangan yang dihadiri seluruh pimpinan dewan, tepat
dibuka pukul 09.50 WIB yang langsung dibuka dengan pidato Ketua DPR.
Sebelumnya, ketua dewan membacakan surat masuk dari Presiden tentang
pengangkatan duta besar, surat dari anggota dewan yang meminta hak
keterangan dari presiden soal lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan.
Suasana rapat paripurna dewan yang dihadiri 239 anggota memang terasa
memanas karena di dalam interupsi-interupsi para anggota terbagi pada dua kubu
yang pertama mendesak rapat paripurna yang meminta penundaan
pelaksanaan kenaikan tarif, dan kubu yang lain menyatakan bahwa kenaikan tarif
itu sudah disetujui oleh DPR. Dengan demikian mereka saling menyalahkan.
Anggota F-KB, Ali Masykur Musa dan Erman Suparno berargumentasi bahwa
situasi sekarang sangat mendesak dan DPR, dalam hal ini rapat paripurna,
seharusnya mengeluarkan sikap meminta pemerintah untuk menunda atau membatalkan
keputusan kenaikan tarif.
Anggota lain yang sepaham seperti Mashadi dan Patrialis Akbar (F-Reformasi)
bahwa mekanisme yang selama ini berlaku bisa saja di-by pass karena keputusan
tertinggi dewan berada pada rapat paripurna.
Sebaliknya, Panda Nababan dan Irmadi Lubis dari F-PDIP dengan tegas
mengatakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah sebenarnya sudah
disetujui oleh dewan sendiri dan mempertanyakan baru sekarang keputusan kenaikan
tarif dipersoalkan.
"Janganlah jadi pahlawan kesiangan dengan mengungkap atau memprotes kenaikan
tarif atas nama kepentingan rakyat, kita sendiri sebelumnya telah menyepakati,"
tandas Panda Nababan.
Panda yang mantan wartawan ini bahkan mengusulkan jika masalah ini
dipaksakan untuk dibahas dalam rapat paripurna lebih baik pimpinan sidang
mengundang seluruh anggota yang terkait dalam hal ini Ketua Panitia Anggaran,
Ketua Komisi IV, Ketua Komisi V, dan Ketua Komisi IX untuk menjelaskan masalah
yang terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut.
"Kalau mau semua dibongkar, silakan saja. Tetapi mereka yang terkait dalam
pengambilan keputusan harus berbicara di depan forum rapat paripurna DPR.
Dan seluruh risalah keputusan harus dibacakan kembali sehingga seluruh pihak
mengetahui proses tersebut," katanya.
Sementara Irmadi, rekan Panda Nababan, juga menambahkan seharusnya anggota dewan
malu dengan fenomena saat ini sebab melakukan protes atas keputusan yang telah
disetujuinya bersama. "Janganlah kita membohongi rakyat, tetapi sebaliknya kita
harus meminta maaf kepada rakyat atas kebijakan yang telah disetujui DPR itu,"
katanya.
Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua Komisi IV DPR, Erman Suparno dalam
interupsinya mengatakan memang secara prinsip dewan menyetujui rencana
kenaikan termasuk juga sejumlah privatisasi sejumlah BUMN. Tetapi yang
dipertanyakan anggota dewan saat ini adalah pada tataran pelaksanaan yang justru
menimbulkan reaksi keras pada masyakarat.
Sedangkan Ketua DPR Akbar Tandjung, mengingatkan dalam rapat konsultasi pimpinan
dewan dan pimpinan fraksi, Jumat lalu, dewan sudah mengemukakan keprihatinan
atas kenaikan berbagai tarif itu yang membebani hidup rakyat banyak. Oleh karena
itu, pimpinan dewan pada hari Rabu lusa, akan membahas masalah kenaikan ini
dengan tiga menko dan tiga menteri terkait. "Bukankah lebih baik jika masalah
kenaikan ini, DPR mengambil sikap setelah melakukan rapat gabungan dengan
unsur-unsur pemerintah tersebut?" katanya.
Sampai berita ini diturunkan, suasana rapat masih diwarnai
interupsi-interupsi para anggota dewan dari fraksi-fraksi terutama
memperdebatkan apakah rapat paripurna harus mengambil keputusan hari ini atau
menunggu rapat gabungan.
Di luar gedung DPR, suasana masih terlihat sepi meski ada informasi kelompok
masyarakat akan mendatangi gedung DPR. Sedangkan pintu gerbang utama DPR sejak
pagi, sudah digembok dan dipasang kawat berduri, sehingga kendaraan dan
orang-orang yang akan memasuki gedung DPR harus melewati pintu belakang DPR.
(sur/emy)
-------------------------------------------------------------
Info & Arsip Milis Nasional: http://www.munindo.brd.de/milis/
Anggota Nasional: http://mail2.factsoft.de/mailman/roster/national
Netetiket: http://www.munindo.brd.de/milis/netetiket.html
Nasional-m: http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/
Nasional-a: http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-a/
Nasional-e: http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-e/
------------------Mailing List Nasional------------------