[Karawang] [Fwd: [Nasional] Sebaiknya anggota DPR tidak berbohong kepada rakyat]

[karawang@polarhome.com]

-------- Original Message --------
Betreff: [Nasional] Sebaiknya anggota DPR tidak berbohong kepada rakyat
Datum: Mon, 13 Jan 2003 16:09:11 +0100
Von: akang <garuda9876@yahoo.com>
Rückantwort: national@mail2.factsoft.de
An: national <national@mail2.factsoft.de>

-----------------------------------------------------------------------
Mailing List "NASIONAL"
Diskusi bebas untuk semua orang yang mempunyai perhatian terhadap
Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-----------------------------------------------------------------------
BERSATU KITA TEGUH, BERCERAI KITA RUNTUH
-----------------------------------------------------------------------
SUARA PEMBARUAN DAILY

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III
DPR Desak Kenaikan BBM Dibatalkan

Pembaruan/Alex Suban
RAPAT PARIPURNA DPR - Ketua DPR Akbar Tandjung memimpin Rapat Paripurna DPR di
Ruang Nusantara V, Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/1) pagi.
Dalam rapat yang selain sebagai pembuka masa reses, juga dibacakan
pernyataan sikap 59 anggota DPR yang meminta pemerintah meninjau ulang
kebijakan kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik dan telepon, menolak
kebijakan Release and Discharge, serta meminta pemerintah melepas
ketergantungan pada IMF.
JAKARTA - Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang III DPR 2002-2003, Senin (13/1),
diwarnai perdebatan tentang penentuan sikap DPR terhadap kebijakan kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), tarif telepon, dan
privatisasi Indosat.

Sebanyak 59 anggota DPR yang telah mengumpulkan tanda tangan mendesak
pemimpin dewan agar meminta pemerintah membatalkan kenaikan tersebut.
Pemerintah juga diminta untuk berhenti bergantung kepada IMF dan lembaga
keuangan asing lainnya.
Selain itu, sejumlah anggota dewan mendesak agar sikap DPR dikeluarkan hari ini
juga, dan tidak harus menunggu hasil rapat konsultasi dengan pemerintah yang
akan dilaksanakan Rabu (15/1) mendatang.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPR Akbar Tandjung didampingi Wakil Ketua
Muhaimin Iskandar, dan Tosari Widjaya ini diwarnai sejumlah interupsi dari
anggota dewan, terutama setelah anggota DPR dari F-PPP Lukman Hakim Saifuddin
membacakan usulan tentang penolakan kenaikan harga dan tarif itu.

Dikatakan, kebijakan kenaikan tarif yang dilakukan secara serentak sangat
merugikan rakyat, apalagi kebijakan itu dibarengi dengan pemberian release and
discharge (R & D) kepada sejumlah konglomerat bermasalah.
"Hal ini menimbulkan cemburu sosial di masyarakat. Kebijakan kenaikan tarif dan
harga itu merupakan ketidaktegasan pemerintah terhadap campur tangan asing,"
kata Lukman Hakim.

Tidak Berbohong
Terhadap pernyataan Lukman Hakim itu, anggota DPR dari FPDI-P Panda Nababan
mengatakan, sebaiknya anggota DPR tidak berbohong kepada rakyat. Menurut Panda,
kebijakan kenaikan tarif dan harga BBM itu sudah dibicarakan dengan DPR,
sehingga keputusan itu bukan dikeluarkan secara sepihak oleh pemerintah.
Untuk itu dia meminta agar keputusan tentang sikap DPR sebaiknya menunggu
setelah rapat konsultasi dengan pemerintah pada Rabu mendatang. Karena dari situ
akan diketahui alasan-alasan apa yang dikeluarkan pemerintah, sehingga kebijakan
tentang kenaikan tarif dan harga BBM itu dikeluarkan.
"Pimpinan dewan, komisi dan fraksi di DPR sudah sepakat pada hari Rabu akan
bertemu dengan pemerintah. Sebenarnya DPR paling berkuasa untuk menunda atau
menghentikan kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi ada mekanisme di DPR yang
masih perlu diperbaiki," kata Panda Nababan.
Dia mencontohkan soal divestasi Indosat. Dikatakan bahwa Komisi IX sudah setuju
atas privatisasi sejumlah BUMN, tetapi kenapa komisi lain justru mengatakan
tidak setuju, malah melakukan aksi demonstrasi.
Menanggapi hal itu Katua DPR Akbar Tandjung mengatakan, sampai saat ini tidak
ada satu kalimatpun dari pemerintah yang isinya tentang pembenaran masalah
kenaikan harga. Namun katanya, karena sudah dilakukan oleh pemerintah, sebaiknya
aspirasi rakyat saat ini lebih diperhatikan. Artinya, kebijakan itu lebih baik
dibatalkan.
Sementara itu, Effendi Choiri dari F-KB mengatakan, saat ini rakyat sudah
gelisah sehingga tidak perlu lagi menunggu mekanisme yang ada di DPR. Jadi
menurut dia keputusan tentang sikap DPR terhadap kebijakan pemerintah diambil
hari ini juga.
"Kalau ada anggota yang setuju dengan kebijakan itu kita tolak, lalu kita minta
maaf kepada rakyat. Jadi sebaiknya siang ini kita ambil keputusan," kata Effendi
Choiri.
Mengingatkan Menanggapi berbagai interupsi itu, Ketua DPR Akbar Tandjung
mengingatkan kembali hasil kesepakatan rapat konsultasi pimpinan DPR
fraksi-fraksi dan komisi pada Jumat (10/1) lalu. Dikatakan, pada rapat
konsultasi itu, telah disepakati bahwa DPR akan berkonsultasi dengan pemerintah
pada Rabu mendatang.
Tentang sikap-sikap komisi dan fraksi, sebaiknya diajukan pada rapat
konsultasi dengan pimpinan pada Selasa (14/1) besok. "Kita memang tidak well
inform terhadap semua keputusan yang ada di DPR," kata Akbar.
Hingga berita ini diturunkan rapat paripurna DPR masih berlangsung. Rapat
diwarnai dengan aksi unjuk rasa dari Serikat Pekerja Indosat dan Serikat Pekerja
PT Semen Gresik. (O-1)


Last modified: 13/1/2003
-------------------------------------------------------------
Info & Arsip Milis Nasional: http://www.munindo.brd.de/milis/
Anggota Nasional: http://mail2.factsoft.de/mailman/roster/national
Netetiket: http://www.munindo.brd.de/milis/netetiket.html
Nasional-m: http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-m/
Nasional-a:  http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-a/
Nasional-e:  http://www.polarhome.com/pipermail/nasional-e/
------------------Mailing List Nasional------------------