[Marinir] [Nasional] Fw: Maritim

[Yap Hong Gie]

----- Original Message -----
From: BDG Kusumo <bdgkusumo@volny.cz>
To: National <National@mail2.factsoft.de>
Sent: Tuesday, August 05, 2003 2:59 AM
Subject: [Nasional] Fw: Maritim


-----------------------------------------------------------------------
Mailing List "NASIONAL"
-----------------------------------------------------------------------

KSAL: Ubah kebijakan maritim

JAKARTA (Bisnis): Pemerintah harus segera mengubah kebijakan kemaritiman
untuk mengatasi kepadatan lalulintas kapal di Selat Malaka.
"Perubahan itu mendesak," kata KSAL Laksama Bernard Kent Sondakh pekan lalu.
Sebab, saat ini 72% tanker yang melintas dari Samudra Hindia ke Pacific
memanfaatkan selat itu.
"Indonesia perlu mengubah paradigma kebijakan maritim itu ke depan karena
hanya 28% tanker yang lewat Selat Lombok dan Makassar," ujarnya pada
Konferensi dan Pameran Maritim Asean.
Menurut dia, bila terjadi interdiksi di Selat Malaka dampaknya tidak hanya
dirasakan oleh negara-negara di Asia Tenggara, tapi akan berdampak luar
biasa terhadap negara lain di luar kawasan.
"Pengaruh yang luar biasa adalah terhadap perekonomian Jepang, karena akan
kehilangan 16% pasok minyak bumi dan 80% pasok gas alam."
Kondisi itu, lanjut Sondakh, juga memberi dampak besar terhadap mitra
dagangnya AS, dan secara berantai bisa menggoncang perekonomina dunia.
"Jadi betapa pentingnya stabilitas keamanan di kawasan-kawasan strategik,
terutama di sea lane of communication," tuturnya.
Di kawasan Asia-Pacifik, kata dia, perairan Asia Tenggara punya peran
penting karena merupakan penghubung antara dua samudera (Pacific dan Hindia)
dan jalur terpadat saat ini adalah Selat malaka.
Sondakh mengingatkan potensi Indonesia sektor perikanan laut mencapai 6,4
juta ton per tahun hingga kini belum dapat dimanfaatkan, termasuk potensi
energi gelombang, pasang surut, angin dan panas bumi serta berbagai sumber
daya non hayati lainnya.
"Selama ini kontribusi sumber daya laut terhadap penerimaan devisa negara
sangat kecil karena pembangunan nasional berorientasi pada pengelolaan
wilayah daratan. Jadi, perubahan orientasi pembangunan nasional ke arah
pendekatan maritim harus segera diwujudkan.
Hub port
Sementara Barens Th. Saragih, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners
Association (INSA), menilai pelabuhan di Indonesia sulit menjadi
international hub port (pelabuhan pengumpul internasional) bila jalur kapal
kontainer ke Eropa masih menggunakan Selat Malaka.
"Jangan mimpi pelabuhan kita bisa jadi hub port karena jalur kontainer
melalui Selat Malaka itu sudah mapan."
Dia mengakui pertumbuhan arus kontainer di kawasan Asia-Pacific sangat
pesat. "Tapi bila Selat Malaka masih tetap digunakan untuk jalur kapal
kontainer jangan berharap pelabuhan Indonesia bisa dijadikan hub port."
Dia mengatakan demikian juga untuk jalur ke beberapa pelabuhan di AS meski
bisa menguntungkan pela-buhan Indonesia karena angkutan kontainer melalui
jalur Trans Pacific, tapi tetap saja sulit.
Sebab, kata dia, kini pengapalan kontainer ke AS terpaksa harus melalui
Singapura karena pemerintah AS mewajibkan pemeriksaaan pengapalan kontainer
dilakukan di pelabuhan muat Singapura.
Sementara itu Haryogi, Kepala Litbang Dephub menga-takan untuk hub port
nasional Indonesia sudah punya pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.
"Indonesia belum punya adalah hub port internasional," katanya.
Dia mengakui Dephub hingga belum menetapkan pelabuhan mana yang akan
dijadikan sebagai hub port internasional.
Malaysia, kata dia, memang dengan cara diam-diam membangun Pelabuhan Tanjung
Pelepas sehingga kini sedikitnya delapan MLO (Main Line Operator) pindah
dari Singapura ke Tanjung Pelepas.
"Indonesia belum punya fasilitas pelabuhan yang mampu menampung kapal
kontainer dengan kapasitas 3.500 TEUs," katanya. (ams)