[Marinir] KCM : Setelah TNI Lengser dari Politik Praktis

[Hong Gie]

http://www.kompas.com/index.htm
KCM
Berita Utama
Selasa, 09 Desember 2003
Setelah TNI Lengser dari Politik Praktis

TEATER politik Indonesia akan memasuki babak baru. Setelah TNI lengser,
sekarang pilar politik Indonesia hanya bertumpu pada dua kekuatan, yakni
golongan agama dan nasionalis/sekuler. Suatu perimbangan yang sesungguhnya
rawan.

Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) berpikir strategis, tahu saat mana
harus lengser. Di sisi lain, elite partai politik (parpol) melihatnya dengan
kacamata formal.

Politik diartikan sebatas lembaga legislatif. Dengan demikian, politik minus
TNI tidak akan mendistorsi proses yang berjalan. Tetapi, peristiwa yang akan
menentukan perubahan bukanlah mundurnya TNI dari lembaga legislatif,
melainkan pidato Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto pada Hari
Ulang Tahun (HUT) TNI, 5 Oktober lalu. Dalam kesempatan itu Jenderal
Endriartono menyatakan TNI mundur dari arena politik praktis.

Sejauh politik menyangkut aktivitas untuk memengaruhi proses pengambilan
keputusan, sejak tahun 1950-an TNI telah mengartikulasikan kepentingannya
diluar lembaga legislatif. Melalui organisasi teritorial maupun intelijen,
TNI
berhasil membentuk-langsung atau tidak-kendaraan politiknya.
Termasuk beragam organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya,
pusat kajian strategis, dan kelompok profesional lainnya.
Lobi-lobi penting maupun tekanan politik jauh lebih efektif melalui kelompok
ini. Institusi formal, seperti MPR/DPR, sekadar mengesahkannya.

Lengsernya TNI dari politik praktis haruslah diletakkan dalam perspektif
demikian. Dalam arti berakhirnya pertalian politik dengan beragam ormas,
termasuk organisasi pemuda dan agama yang militan. Atau dalam bahasa
Jenderal Endriartono, TNI akan berkonsentrasi pada masalah pertahanan
dan profesionalisme.

Pada tahap ini memang muncul keraguan banyak pihak. Sebab, melepaskan
semua aset politik tersebut, berikut berbagai bentuk kegiatan
terselubungnya,
akan membuat TNI mirip rakyat jelata.

Singkatnya, siapkah TNI menerima degradasi status sosialnya dari kasta
ksatria menjadi rakyat biasa? Atau bahkan mungkin menjadi paria, mengingat
gajinya tidak cukup menghidupi keluarga selama sebulan?

PANGLIMA Jenderal Endriartono Sutarto masih menggarisbawahi
pernyataannya agar elite politik jangan lagi menarik-narik TNI kembali ke
gelanggang politik praktis.
Suatu peringatan yang pasti sulit dijawab elite politik secara jujur.

Masalahnya bukan sekadar mengatakan ya atau tidak. Tetapi, proses yang
menggerakkan dinamika politik Indonesia selama ini belum beranjak dari
sekitar dialektika sipil-militer. Proses itulah yang berlangsung sejak
Indonesia merdeka hingga era reformasi.

Diawali pembentukan laskar pemuda oleh ragam partai politik. Laskar yang
sarat ideologi ini bersatu hanya dalam kondisi tertentu ketika menghadapi
Belanda. Di luar itu, baku hantam menjadi lazim di antara mereka.
Klimaksnya pada Peristiwa Madiun yang menewaskan ribuan manusia.

Pada masa itu laskar bentukan Pesindo sangat dominan. Salah satu produknya
adalah kelompok Eks Pemuda Pathok yang bermarkas di Yogyakarta.
Jenderal (Purn) Soeharto dan Sam Kamaruzaman, tokoh sentral dalam
peristiwa G3S, dua di antara sekian banyak Eks Pemuda Pathok.

Perpecahan dalam tubuh TNI di era demokrasi parlementer tahun 1950-an
juga merupakan refleksi pertarungan antarparpol. Tetapi, setelah Pemilu 1955
peran TNI mulai menggeser kekuasaan parpol. Awal tahun 1960, Jenderal
Nasution memerintahkan penangkapan Aidit dan sejumlah anggota politbiro
PKI. Aktivitas PKI dibekukan di beberapa provinsi.

Hubungan sipil-militer mencapai puncaknya pada waktu menggulingkan
kekuasaan Bung Karno. Atas dukungan dan kesepakatan elite parpol, tokoh
agama, organisasi mahasiswa, dan beragam kesatuan aksi lainnya, Jenderal
Soeharto duduk di singgasana kekuasaan dan berakhir 32 tahun kemudian.

Setelah Presiden Soeharto lengser, TNI menjadi gamang, mirip ayam kehilangan
induk. Dari kasta yang sangat berkuasa, tiba-tiba dicaci maki.

Akan tetapi, ini tidak berarti punahnya pengaruh TNI dalam politik.
Terbukti, Presiden BJ Habibie copot setelah TNI menarik dukungannya.
Nasib Presiden Abdurrahman Wahid kurang lebih sama. Sama sulitnya
membayangkan Presiden Megawati Soekarnoputri bertahan sampai masa akhir
jabatannya jika tidak merangkul TNI.

JENDERAL Endriartono menangkap fakta perpolitikan di atas. Ia tahu persis
bahwa keadaan saat ini sangat berisiko bagi TNI bermain di arena politik.
Isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa Orde Baru, misalnya, masih
dapat digunakan memojokkan TNI.

Itu sebabnya, pimpinan TNI tidak mengikuti langkah Panglima TNI sebelumnya
yang tetap ngotot bertahan di legislatif, hingga menimbulkan gelombang
protes dan unjuk rasa. Sekarang yang dilakukan justru mempercepat lengser,
dengan mengosongkan sendiri kursinya di lembaga legislatif hasil Pemilu
2004.

Lantas ketika elite parpol "bertengkar" soal persyaratan calon presiden,
Jenderal Endriartono menyatakan, TNI tidak akan menggunakan hak pilihnya.
Alasannya masuk akal, TNI harus netral.

Namun, sikap demikian harus dibaca monggo bagi sipil untuk sepenuhnya
mengelola politik negara.

Begitu juga ketika elite politik mulai heboh soal revisi Undang-Undang
Pemilu dan kesiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkaitan dengan
pelaksanaan Pemilu 2004.
Tiba-tiba saja Jenderal Endriartono menyatakan dalam pidato HUT TNI
tanggal 5 Oktober lalu bahwa TNI mundur dari politik praktis.

Semua pernyataan itu tampak berjenjang dan sistematis. Berangkat dari
pemikiran strategis mengenai peran TNI dan masa depan Indonesia. Namun,
sejauh mana pun kompleksitas masalah yang menyangkut tantangan Indonesia
dimasa depan, tetap saja akan kembali pada pertanyaan klise yang berkisar
pada: sanggupkah sipil mengelola politik negara?

MASYARAKAT internasional menyaksikan, sekarang Indonesia berada di
urutan keenam sebagai negara paling korup di dunia.
Kegiatan bajak laut Indonesia di Selat Malaka malah urutan teratas di dunia.
Sementara dalam menjarah dan merusak hutan tidak ada tandingannya.
Meyangkut masalah terorisme, Indonesia kini merupakan salah satu negara
yang dianggap rawan di dunia.

Di Orde Reformasi, penjarahan uang dan kekayaan negara telah berubah menjadi
kejahatan terorganisasi. Preman-preman politik bersekutu dengan bromocorah
jalanan. Mereka meneror, mengacaukan ketertiban, merusak gedung pemerintah,
menculik, dan membakar rumah lawan politiknya.

Sekarang keamanan dan ketertiban menjadi sangat mahal. Begitu juga lowongan
pekerjaan bagi lebih dari 40 juta penganggur di Indonesia.

Di tengah situasi buram ini tiba-tiba saja masyarakat mulai membicarakan Pak
Harto. Mereka merasakan Orde Reformasi ternyata tidak lebih baik dari Orde
Baru.

Kita tidak tahu apakah keadaan ini nantinya akan mendorong elite parpol
menarik TNI kembali ke arena politik, atau mungkin seperti di Pakistan tahun
1977. Pada waktu itu pemilu ternyata tidak menyelesaikan krisis politik dan
ekonomi. Jenderal Zia ul-Haq mengambil alih kekuasaan.

Dalam pidato pertamanya ia mengatakan, "Kudeta militer bukanlah tindakan
yang menyenangkan. Tetapi, akan merupakan dosa yang tidak terampuni jika
angkatan bersenjata berdiam diri ketika negara terjerumus menuju
kehancuran."(*)

 Design By KCM
Copyright © 2002 Harian KOMPAS