[Marinir] Rakor Polkam Sepakat Perpanjang Darurat Militer di Aceh

[Hong Gie]

Rakor Polkam Sepakat Perpanjang Darurat Militer di Aceh
Reporter : M. Rizal Maslan

 detikcom - Jakarta,
Rapat koordinasi bidang politik dan keamanan (Rakor Polkam) sepakat untuk
memperpanjang Darurat Militer (DM) di Aceh. Alasannya, target yang
diinginkan pemerintah sampai saat ini belum tercapai.
Demikian ditegaskan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra kepada
wartawan usai mengikuti Rakor Polkam di kantor Menko Polkam, Jl. Medan
Merdeka Barat, Jakarta, Senin (3/11/2003).
"Dalam Rakor Polkam disepakati akan memperpanjang DM di Aceh. Sebab evaluasi
di lapangan menunjukkan bahwa apa yang ingin dicapai (pemerintah) belum
dicapai sepenuhnya. Jadi perlu perpanjangan lagi selama 6 bulan," kata
Yusril.
Namun lanjut Yusril, hal ini belum menjadi sebuah keputusan resmi
pemerintah. Jajaran Polkam sendiri, kata Yusril, masih akan membawa hasil
Rakor Polkam tersebut ke Sidang Kabinet.
"Minggu depan akan diadakan Sidang Kabinet Paripurna. Dalam sidang itu
presiden akan memutuskan perpanjangan itu. Jadi bukan hari ini diputuskan,"
tegas Yusril.
Yusril juga mengungkapkan, kesepakatan untuk memperpanjang DM tersebut
diambil secara bulat. Dari segi hukum, kata Yusril, keputusan tersebut juga
tidak ada masalah.
"Pada tingkat Polkam semua pendapatnya sama. Kalau saya melihatnya dari segi
hukum tidak ada masalah. Ini semua adalah keputusan politik. Segi hukumnya
ya Keputusan Presiden untuk memperpanjang itu," unkap Yusril.
"Dalam rapat juga diputuskan masalah HAM juga akan dibicarakan. Minggu depan
Depkeh dan HAM akan mengundang Komnas HAM. Kami ingin meminta pendapat
bagaimana sikap mereka," tambah Yusril.
Soal belum tercapainya target pemerintah di Aceh, Yusril memaparkan, hal
terlihat dari jumlah kelompok-kelompok GAM yang berhasil ditangani.
Menurutnya, jumlah tersebut masih jauh dari yang diharapkan.
"GAM itu ada beberapa kelompok. Kelompok militer, politisi dan ideologis.
Kita tahu tentara GAM ada ribuan dan baru 30 persen yang berhasil ditangani.
Jadi baru setengah sehingga masih jauh dari target yang diharapkan. Apalagi
untuk menangani kelompok GAM ideologis yang tidak bisa ditangani secara
militer. Meskipun mereka minoritas dan di luar negeri," papar Yusril.
Ditanya soal adanya adanya keberatan dari Komisi I DPR, Yusril mengatakan,
hal itu terlalu menjadi persoalan. "Komisi I boleh saja keberatan, tapi
pemerintah juga punya sikap sendiri," demikian Yusril. (djo)