[Marinir] [Nasional] Fw: Pemerintah Akan Cegah Aksi 4 Desember di Aceh

[Hong Gie]

----- Original Message -----
From: "BDG Kusumo" <bdgkusumo@volny.cz>
To: "National" <National@mail2.factsoft.de>
Sent: Friday, November 28, 2003 4:33 AM
Subject: [Nasional] Fw: Pemerintah Akan Cegah Aksi 4 Desember di Aceh

-----------------------------------------------------------------------
Mailing List "NASIONAL"
-----------------------------------------------------------------------
----- Original Message -----
From: HKSIS
To: Undisclosed-Recipient:;
Sent: Thursday, November 27, 2003 2:13 AM
Subject: Pemerintah Akan Cegah Aksi 4 Desember di Aceh

http://www.kompas.com/index.htm
Kamis, 27 November 2003

KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu:
Keamanan di Aceh Membaik
Jakarta, Kompas - Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Jenderal Ryamizard Ryacudu mengungkapkan, kondisi keamanan di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam semakin membaik sejak status darurat militer
diterapkan. Di sejumlah wilayah, aktivitas masyarakat berlangsung hingga
malam dan sejumlah warga Aceh yang merantau ke luar provinsi telah berani
kembali ke tempat asal melalui jalan darat untuk merayakan Idul Fitri 1424
Hijriah.
"Selama tiga hari kami di Aceh, di sejumlah daerah seperti Meulaboh dan
Banda Aceh, aktivitas masyarakat berlangsung hingga pukul 24.00," ujar KSAD
Jenderal Ryamizard Ryacudu di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD)
Gatot Subroto Jakarta, Rabu (26/11).
Ryamizard berkunjung ke RSPAD Gatot Subroto untuk bersilaturahmi dengan
puluhan prajurit TNI yang menjadi korban konflik bersenjata di Aceh dan saat
ini menjalani perawatan di RS itu. Ryamizard didampingi Panglima Komando
Cadangan Strategis TNI AD (Kostrad) Letjen Bibit Waluyo, Komandan Jenderal
Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen Sriyanto, dan Komandan Pusat
Polisi Militer (Puspom) Mayjen Sulaiman AB.
Di daerah konflik bersenjata itu terpantau juga dari keberanian warga Aceh
yang merantau pulang ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri
1424 H.

Terkait dengan perubahan pola operasi militer di Aceh enam bulan ke depan,
Ryamizard mengatakan saat ini sedang disusun taktik dan strategi sesuai
kondisi di lapangan. Penyusunan taktik dan strategi dilakukan, terkait
dengan rencana pergantian 30 batalyon TNI yang saat ini bertugas di Aceh
dengan 10 batalyon Raider.
Dengan taktik dan strategi baru tersebut diharapkan operasi militer akan
berjalan efektif untuk melumpuhkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan
menangkap para petingginya. Sampai saat ini, TNI belum bisa menangkap para
petinggi GAM itu. "Ada sejumlah anggota dan petinggi GAM yang melarikan diri
dan berjuang di luar Aceh seperti di Medan dan Jakarta," katanya.
Karena anggota dan petinggi GAM saat ini terpencar, TNI sampai saat ini
tidak yakin GAM akan melakukan perayaan hari ulang tahunnya pada 4 Desember
2004 mendatang. "Tidak ada indikasi ada peringatan 4 Desember. Sepi-sepi
saja. Kalaupun ada, akan lebih baik bagi kami untuk menangkapi mereka," ujar
Ryamizard.
Selain operasi untuk menangkap petinggi GAM, TNI juga berkonsentrasi menjaga
kondisi keamanan Pemilihan Umum 2004 di Aceh. "Prinsipnya, ketertiban umum
adalah urusan polisi. Namun, karena aparat polisi terbatas dan jika situasi
membahayakan, TNI akan turun. TNI wajib menjaga keselamatan bangsa," tegas
Ryamizard.(INU)


http://www.kompas.com/index.htm
Kamis, 27 November 2003

Pemerintah Akan Cegah Aksi 4 Desember di Aceh
Jakarta, Kompas - Pemerintah akan berusaha mencegah agar menjelang tanggal 4
Desember, tidak terjadi aksi-aksi yang meresahkan dan mengganggu keamanan di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Tanggal tersebut oleh Gerakan Aceh
Merdeka dianggap sebagai hari proklamasi atau hari jadi GAM.
"Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) yang tahu pasti situasi di Aceh.
Kita berusaha untuk mencegah agar jangan ada aksi-aksi yang tidak betul pada
hari itu," kata Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan Susilo
Bambang Yudhoyono kepada pers di Jakarta, Senin (24/11).
Tanggal 4 Desember dikenal masyarakat Aceh sebagai hari jadi atau Milad GAM.
Sejak awal reformasi, GAM makin berani untuk secara terbuka merayakan hari
jadinya. Ini terasa saat sayap militer GAM, yaitu Teuntara Neugara Aceh
(TNA) dipimpin oleh Tengku Abdullah Syafii. Yang terlibat dalam peringatan
hari jadi itu bahkan bukan cuma warga dan simpatisannya, melainkan juga
mengundang kalangan pers.
Setelah Abdullah Syafii tewas, penggantinya Muzakir Manaf hingga kini tidak
pernah merayakan Milad GAM secara terbuka. Sejak memimpin sayap militer
Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf bahkan hanya sekali terlihat di
muka umum, yaitu ketika dia melantik para panglima wilayah di Aceh Utara,
Desember 2002.
Menko Polkam juga mendukung imbauan Panglima TNI Jenderal Endriartono
Sutarto supaya LSM asing tidak masuk ke Aceh. Imbauan itu, menurut Menko
Polkam, disampaikan karena Panglima TNI, PDMD, Pangkoops TNI di Aceh
mengerti betul bagaimana pengaruh LSM-LSM luar negeri kalau mereka tidak
netral.
Banyak fakta dan kejadian, beberapa LSM luar negeri itu ketika menjalankan
misinya di Aceh sering melakukan intervensi yang tidak tepat, misalnya
menyerukan referendum atau menolak darurat militer.
"Kalau itu berlangsung, kan tidak bagus, sebab itu artinya mencampuri urusan
dalam negeri negara lain. Mereka biasanya tidak merasa perlu bertanggung
jawab akibat dari aktivitasnya itu. Dalam konteks inilah Panglima TNI
melakukan imbauan semacam itu. Kebijakan pemerintah jelas, tidak melarang,
tapi mengatur bagaimana memasuki Aceh," katanya.

Perundingan
Mengenai adanya desakan kepada pemerintah untuk kembali ke meja perundingan
dengan GAM, menurut Yudhoyono, ia sudah memberi penjelasan ketika Komnas HAM
mengeluarkan pernyataan meminta dilakukan gencatan senjata dengan GAM dan
menuju ke meja perundingan.
Yudhoyono mengatakan, selama empat tahun terakhir, pemerintah pada era
reformasi ingin betul menyelesaikan masalah sedamai mungkin.
"Bahkan saya sendiri telah tiga tahun menjalani proses ini sebagai pelaku
dan semua tahu dengan susah payah kita menyepakati penghentian konflik ini
dan melanjutkan prosesnya secara damai dengan tiga pilar: NKRI, Otonomi
Khusus, pelucutan senjata GAM," ujarnya.
Namun, lanjut Menko Polkam, justru GAM yang ternyata mengingkari, melanggar,
dan mengkhianati proses damai itu dan kemudian keadaan memburuk.
Dengan kondisi seperti itu, Yudhoyono mempertanyakan, apakah mungkin kembali
ke meja perundingan atau dialog? Menurut dia, dialog itu harus berangkat
dari tujuan dan sasaran yang jelas. Pemerintah tentu berpegang pada NKRI,
Otonomi Khusus, dan pelucutan senjata GAM.
Adapun pimpinan separatis GAM terutama yang ada di Swedia menuntut
kemerdekaan. "Jadi kalau itu belum klop, tidak mungkin kita habiskan waktu
dan tenaga kita ke meja perundingan ataupun dialog," tambah Yudhoyono.

Konsolidasi GAM
Selain itu, telah menjadi catatan sejarah, setiap kali pemerintah dan GAM
berdialog, apakah dalam rangka jeda kemanusiaan I, jeda kemanusiaan II,
pemberlakuan zona damai maupun masa COHA (The Cessation of Hostilities
Agreement), GAM selalu menggunakan ruang dan waktu untuk konsolidasi,
mobilisasi kekuatan, dan kemudian melancarkan aksi-aksi serangan termasuk
propaganda terhadap rakyat.
"Sedangkan pemerintah, TNI dan Polri patuh pada perjanjian itu. Menurut saya
ini suatu pelanggaran yang luar biasa. Oleh karena itu, saya tetap
berpendapat dan pemerintah tegas dalam hal ini, dialog bisa kita buka
kembali kalau GAM bersedia menerima NKRI, Otonomi Khusus, dan melucuti
senjatanya," tegas Yudhoyono. (LOK)