[Marinir] NAD: Perpanjangan Operasi Milier Kewenangan Pusat

[Yap Hong Gie]

Rabu, 24 September 2003
NAD: Perpanjangan Operasi Militer Kewenangan Pusat

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno mengatakan, adanya aspirasi
masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang meminta operasi terpadu
dengan tingkat darurat militer di propinsi itu diperpanjang merupakan
kewenangan pemerintah pusat. "Permintaan itu merupakan suatu aspirasi dari
daerah dan nantinya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat,"
katanya di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Rabu (24/9).

Hal itu, katanya, karena yang berhak untuk menetapkan diperpanjang,
dihentikan atau diturunkan status operasinya itu adalah pemerintah pusat.
"Aspirasi itu juga saya terima pada waktu silaturahmi dengan para ulama dan
tokoh masyarakat Aceh Barat," ujarnya.

Menyinggung pelaksanaan Pemilu 2004 yang dikaitkan dengan situasi keamanan,
Hari mengharapkan suasananya tetap aman, tertib dan
terkendali, sehingga masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya tanpa
ada rasa was-was. Dalam sebulan terakhir, arus desakan masyarakat agar
operasi militer diperpanjang semakin kencang karena warga telah merasakan
manfaatnya.

Operasi terpadu dengan tingkat darurat militer yang ditetapkan pemerintah
melalui Keppres No 28/2003 untuk masa enam bulan, sejak 19 Mei 2003 kini
diminta untuk diperpanjang demi mereduksi semua kekuatan Gerakan Aceh
Merdeka (GAM). Operasi terpadu yang meliputi operasi pemulihan keamanan,
operasi kemanusiaan dan pemulihan berjalan baik yang ditandai situasi
keamanan di seluruh wilayah itu kini semakin kondusif.

Tulus

Bupati Aceh Barat H Nasruddin menilai permintaan perpanjangan operasi
militer di Propinsi NAD datang dari masyarakat dengan hati yang tulus
sebagai bentuk keinginan mereka hidup aman dan damai dalam kerangka NKRI.
"Selama digelarnya operasi terpadu, secara umum roda pemerintah sampai pada
tingkat kecamatan dan desa sudah berjalan kembali secara normal serta arus
transporasi darat dan pasokan Sembako untuk kebutuhan masyarakat sudah
lancar," ungkap Nasruddin.

Kapolres Aceh Barat, AKBP Muchtar Harun, mengakui akhir-akhir ini
partisipasi masyarakat dalam membantu aparat TNI/Polri dalam upaya
terciptanya keamanan di wilayah ini dirasakan semakin tinggi.

Tugas aparat TNI/Polri sangat terbantu akibat mulai tumbuhnya kesadaran
masyarakat di Aceh, yakni bukan sekadar melaporkan kepada aparat keamanan,
tetapi mereka juga kini telah berani memburu anggota GAM sampai ke
hutan-hutan. "Kenyataan itu menunjukkan bahwa masyarakat di Aceh tidak
mendukung gerakan anggota pemberontak pimpinan Hasan Tiro itu," demikian
Muchtar Harun. (Ant/ima)

Sumber: kompas.com