[Marinir] [Detiknews] Syamsir Siregar Bantah Isu-isu Miring Soal SBY
Hong Gie
ouwehoer at centrin.net.id
Fri Apr 16 21:16:59 CEST 2004
SBY mulai menghadapi serangan pembusukan atau character assassination, dari
mulai punya istri simpanan, beragama Katholik, terlibat kasus 27 Juli dan
orang HBB Centre, mengingat ini baru awalnya dari perjalanan Capres sampai 5
Juli nanti, maka masih banyak kisah-kisah seram yang menanti SBY.
Yang lebih menarik adalah, mulai turunnya figur-figur seperti Dita Indah
Sari; biasanya ngurusi buruh dan Munir tokoh Kontras, yang ikut bermain di
arena Pemilu.
Wassalam, yhg.
http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2004/bulan/04/tgl/16/tim
e/182859/idnews/127859/idkanal/10
Syamsir Siregar Bantah Isu-isu Miring Soal SBY
Reporter: Suwarjono
detikcom - Jakarta, Berbagai isu miring yang menerpa calon presiden Partai
Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibantah oleh Syamsir Siregar,
salah seorang anggota tim sukses SBY. Baik seputar keterlibatannya dalam
kasus 27 Juli, soal dominasi caleg Partai Demokrat (PD) beragama Kristen,
soal istri simpanan dan lain-lain.
"Semua itu adalah isu-isu yang sengaja dibuat untuk menurunkan kredibilitas
SBY," kata Syamsir Siregar, saat dihubungi detikcom malam ini, Jumat
(16/04/2004).
Kasus terakhir, sore tadi, usai menghadiri acara sebuah diskusi Dita Indah
Sari menuding SBY terlibat kasus penyerangan kantor PDI pada tanggal 27 Juli
1996. Karena saat itu, SBY menjadi Kasdam Jaya dan secara administrasi jelas
terlibat. Mendapat tudingan tersebut, Syamsir Siregar yang juga mantan
Kabakin menyatakan bahwa penanggungjawab pengerahan pasukan adalah Panglima
Kodam Jaya.
"Keberadaan Kapala Staff Kodam (Kasdam) dalam operasi digerakkan oleh
Panglima Kodam. Demikian juga dari segi organisasi, apapun yang terjadi
merupakan tanggungjawab Panglima Kodam Jaya, bukan Kasdam" kata Syamsir.
Mantan Kabakin ini balik menuduh, bahwa orang yang menuding SBY terlibat
kasus 27 Juli sengaja untuk menurunkan kredibiltas Partai Demokrat dan SBY
sebagai calon presiden.
Selain SBY dituding terlibat kasus 27 Juli, banyak isu miring lainnya yang
menerpa mantan Menko Polkam ini. Tuduhan terhadap SBY lainnya yang cukup
gencar dan santer di masyarakat adalah SBY mempunyai istri simpanan dan SBY
beragama Katolik. Terhadap tuduhan ini, Syamsir mengaku sudah mengetahui
adanya berbagai macam tuduhan itu.
"Mereka yang ingin menjatuhkan SBY menuduh macam-macam. Ada yang bilang
SBY mempunyai istri simpanan, ada yang bilang beragama Katolik, ada tuduhan
calon legislatif Partai Demokrat dikuasai orang-orang Kristen dan
lain-lain," katanya.
Dan Syamsir mengaku yakin, berbagai isu tidak akan berhenti sampai di sini.
"Percayalah, nanti akan terus ada berbagai tuduhan dan isu kepada SBY.
Semua ini adalah untuk menurunkan kredibilitas SBY. Percayalah," kata
Syamsir
Siregar.
(jon)
Baca juga:
Dita Indah Sari:
SBY Terlibat Kasus 27 Juli 1996
3 Hambatan Jika SBY Jadi Presiden
Tolak 'Forum Bersama' Tak Berarti Koalisi Amien-SBY Tamat
Ormas Deklarasikan Gerakan Dukung SBY
http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2004/bulan/04/tgl/16/tim
e/17330/idnews/127851/idkanal/10
Dita Indah Sari:
SBY Terlibat Kasus 27 Juli 1996
Reporter: Astrid Felicia Lim
detikcom - Jakarta, Aktivis buruh Dita Indah Sari mengingatkan kalau Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) terlibat kasus penyerbuan Kantor DPP PDI jalan
Diponegoro Jakpus pada 27 Juli 1996. Saat itu, SBY menjabat sebagai Kepala
Staf Komando Daerah Militer (Kasdam) Jaya.
"Sebagai Kasdam, SBY memiliki otoritas, paling tidak dari segi administratif
di tingkat intern pasukan. Jadi dia terlibat," tukas Dita selaku koordinator
Barisan Oposisi Bersatu (BOB).
Hal itu dikatakan Dita usai acara dialog publik 'Konfigurasi politik pasca
Pemilu dan implikasinya terhadap demokratisasi' di Kantor Pusat Dakwah
Muhammadiyah, Menteng, Jakpus, Jumat (16/4/2004).
Dita menjawab pertanyaan wartawan soal keterkaitan SBY dalam kasus 27 Juli.
"Kasus 27 Juli itu merupakan konspirasi antara militer dengan Soeharto.
Sehingga seluruh kekuatan yang terlibat tidak patut lagi diberi
kepercayaan," ujar Dita.
Dia menegaskan pernyataannya itu tidak terkait pencalonan SBY sebagai
presiden. Dia hanya menyayangkan pihak yang terlibat selama ini tidak pernah
diadili dan dibongkar, tapi malah diberi posisi penting.
"Saya yakin SBY terlibat. Salah satu buktinya, pada saat demo sebelum 27
Juli, di depan Gambir, di mana massa dipukuli oleh aparat, SBY yang saat itu
menjabat Kasdam berada di sana," tukas Dita.
Bertolak belakang dengan keyakinan Dita, pada kesempatan yang sama, Direktur
Imparsial Munir terlihat enggan mengomentari kemungkinan keterlibatan SBY
dalam kasus 27 Juli.
"Dilihat secara kronologis peristiwa itu, SBY berada dalam kondisi
demisioner dalam jabatannya sebagai Kasdam, sedangkan sebagai Pangdam belum
dilantik," katanya.
Sekadar catatan, SBY dilantik menjadi Pangdam Sriwijaya pada 31 Juli 1996.
Menurut Munir, pada saat peristiwa 27 Juli, SBY sedang berada dalam tahap
persiapan pelantikan Pangdam di Palembang.
"Kalau dilihat dari pendekatan formal, sulit menyebutkan SBY terkait
langsung dengan peristiwa itu," ujar Munir. (sss)
http://www.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2004/bulan/04/tgl/16/tim
e/17847/idnews/127845/idkanal/10
3 Hambatan Jika SBY Jadi Presiden
Reporter: Astrid Felicia Lim
detikcom - Jakarta, Jika SBY jadi presiden, maka pertanggungjawaban operasi
militer di Aceh, pengusutan pelanggaran HAM, dan reformasi militer
terhambat.
"Dia diragukan bisa mengendalikan militer. Hal ini terkait dengan latar
belakangnya yang juga militer," kata Direktur Imparsial Munir usai acara
dialog publik 'Konfigurasi politik pasca Pemilu dan implikasinya terhadap
demokratisasi' di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakpus,
Jumat (16/4/2004). Dia dimintai prediksinya oleh wartawan jika SBY menjadi
presiden.
Dituturkan dia, hambatan pertama adalah tidak akan ada pertanggungjawaban
operasi militer di Aceh. Karena pengusutannya akan mengalami kesulitan yang
sangat serius. Hal ini disebabkan oleh kemampuan alat penegakan hukum untuk
mengusut sangat tergantung pada presiden.
"Saya meragukan akan ada pengusutan lebih lanjut tentang darurat militer di
Aceh jika SBY jadi presiden. Kecuali SBY sebelum Pilpres menunjukkan sikap
tegas mengenai hal ini," ujar Munir.
Hambatan kedua, lanjut dia, pelanggaran HAM di masa lalu akan sulit untuk
dibawa ke pengadilan. Pasalnya, untuk membawa kasus pelanggaran HAM ke
pengadilan harus melalui Keppres.
"Nah, pengusutan ini akan mengalami hambatan di Keppres. Kecuali SBY
menunjukkan posisi yang jelas mengenai hal ini," ujar Munir lagi.
Hambatan ketiga, sambung dia, adanya masalah dalam reformasi militer. Karena
SBY akan merepresentasikan posisinya sebagai sipil. Tetapi dengan
representasi dia sebagai sipil pasti akan ada ketegangan politik dengan
militer.
"Dan kemungkinan besar untuk mengurangi ketegangan, dia akan memperlambat
reformasi militer, sehingga akan tidak jelas posisi TNI berada di mana,"
demikian prediksi Munir. (sss)
More information about the Marinir
mailing list