[Marinir] [SP] Kampanye Negatif Calon Presiden

[Hong Gie]

http://www.suarapembaruan.com/News/2004/06/21/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY
----------------------------------------------------------------------------
----
Last modified: 21/6/04
Kampanye Negatif Calon Presiden

Denny JA

TIGA minggu sudah berlangsung kampanye pemilu presiden. Kian hari kian
terasa kerasnya pertarungan dalam meraih simpati publik. Para kandidat
umumnya menunjukkan politik yang elegan, tak ingin mengkeritik secara
terbuka kepada para kompetitornya. Namun tim pendukung sang kandidat, baik
resmi maupun tidak, terbuka maupun tersembunyi, terlibat dalam "perang
opini".

Publik luas sepenuhnya tak dapat mengerti, siapa yang menggerakkan perang
opini itu. Apakah ia bagian dari strategi yang memang disetujui sang
kandidat sendiri, tapi harus dimainkan secara tersembunyi dan rahasia.
Ataukah perang opini itu sepenuhnya insiatif pendukung rahasia yang bergerak
tanpa persetujuan dan pengetahuan sang kandidat.

Demaikianlah perang SMS, selebaran gelap, desas-desus dan rumors mewarnai
kampanye pemilu presiden. Dilihat dari corak informasi yang disebar, perang
opini itu mengambil dua bentuk. Sebagian dapat diklasifikasikan sebagai
kampanye negatif. Baik SMS maupun selebaran dibuat untuk menunjukkan data
dan fakta negatif calon presiden tertentu. Namun data dan fakta itu masuk
akal dan sangat mungkin memang benar adanya.

Sebagian lagi dapat diklasifikasikan sebagai propaganda hitam. Istilah itu
merujuk kepada informasi yang tujuannya memang untuk membunuh karakter
saingan. Dalam propaganda hitam, hampir pasti informasi yang disebarkan itu
hanya berupa fitnah dan kebohongan saja. Persoalannya, sebagian segmen
publik mungkin tak bisa memisahkan mana yang kampanye negatif, mana yang
propaganda hitam.

Mulai dari Wiranto, SBY, Megawati, Amien Rais dan Hamzah Haz terkena objek
"perang opini". Bahkan orang dekat capres itu terkena pula serangan serupa.
Seberapa besar pengaruh perang opini tersebut bagi pemilih dan apa fungsinya
bagi terpilihnya kandidat yang paling kurang bermasalah?


Amerika Serikat

Amerika Serikat sudah berpengalaman lebih dari seratus tahun dengan
pemilihan presiden langsung. Memang propaganda hitam yang penuh fitnah akan
mendapatkan antipati dari masyatakat justru kepada penyebar fitnah. Namun
kampanye negatif justru diapresiasi sebagai upaya publik mengenal sisi lemah
sang kandidat. Karena kandidat akan menjadi orang nomor satu yang menentukan
bulat dan lonjong negara, publik sejak masa kampanye justru harus tahu
kelemahan dan rekor negatifnya.

Justru di masa kampanye, publik tahu Clinton ternyata di masa mudanya pernah
mengisap mariyuana. Publik juga mengetahui ternyata Clinton juga seorang
womenizers yang punya banyak "kawan wanita." George Bush yunior yang saat
ini menjadi Presiden AS juga terungkap bahwa ia pernah mabuk-mabukan di masa
mudanya.

Yang menarik, daftar data negatif calon presiden itu kadang tak hanya
diungkap oleh lawan politiknya. Tim pendukung capres itu sendiri juga kadang
mengungkapkannya lebih dulu sebelum lawan sempat menginvestigasinya. Jika
tim suksesnya sendiri yang mengungkapkan ke publik, tim itu sudah siap pula
dengan manuver jawabannya. Sebelum isu itu merusak karakter capres, aneka
latar belakang dan alasan sudah disiapkan untuk mengurangi dampak
negatifnya.

Bahkan terdengar kabar CIA dan FBI sendiri tak jarang menyuplai informasi
mengenai karakter negatif dan data buruk capres di masa lalu. Itu dilakukan
bukan karena CIA dan FBI memihak, tapi sepenuhnya untuk kepentingan negara.
Di negara yang sudah sangat transparan, di mana kebebasan pers dan keahlian
investigasi publik sudah sedemikian canggih, rahasia apa pun mengenai
pemimpin nasional akan terkuak.

Jauh lebih baik jika publik sudah mengetahui hal buruk soal capres mereka
sebelum sang kandidat itu terpilih. Dengan pemaparan dan kampanye negatif,
publik mendapatkan informasi lengkap mengenai capresnya, baik yang bagus
maupun yang buruk. Seandainya publik tetap memilih sang capres, maka pilihan
itu sudah diambil termasuh menerima kelemahan sang capres itu di masa lalu.

Akan buruk bagi negara jika data negatif dari sang pemimpin terungkap
setelah ia dilantik. Presiden terpilih tak akan dapat memerintah secara
efektif. Legitimasinya akan turun. Publik merasa dibohongi. Mereka memilih
sang calon dengan asumsi bahwa sang calon itu tidak melakukan hal negatif
yang baru saja diketahui justru setelah ia terpilih.

Tak seperti yang diduga publik dan politisi Indonesia, kampanye negatif
justru bermanfaat. Jika kandidat dan team suksesnya hanya boleh menyatakan
visi dan misinya saja, yang terungkap di publik luas hanya yang baik-baik
saja. Lalu dari mana publik akan mengetahui sisi negatif sang capres yang
akan menjadi pemimpin nasional?


Fitnah

Karena kampanye negatif di Indonesia dilarang, perdebatan mengenai sisi
buruk capres tidak berlangsung terbuka. Sisi buruk capres akibatnya
tersebarkan melalui media bawah tanah, baik dalam bentuk SMS, selebaran
gelap maupun aneka desas-desus. Publik justru lebih sulit memisahkan mana
data negataif capres yang memang benar, dan mana yang hanya fitnah.

Setiap capres akhirnya harus melakukan klarifikasi atas isu yang tak jelas
asal-usulnya. Capres pun serba salah. Jika ia diam saja, publik mungkin
makin percaya kepada isu itu. Namun jika sang capres menjawab, akan aneh
juga. Bagamana mungkin capres menghabiskan waktu hanya untuk menanggapi isu
yang tak jelas asal-usulnya itu?

Siswono Yudhohusodo akhirnya harus bicara juga. Menurutnya isu negara Islam
hanya fitnah belaka. Ia menolak rumor yang luas beredar bahwa jika Amien
Rais dan dirinya terpilih, Indonesia segera menerapkan negara Islam. Bagi
kami, negara Pancasila dan NKRI sudah final.

Amien Rais bahkan memberikan reaksi yang lebih keras lagi. Ia diisukan akan
melarang beberapa ritual Islam yang biasa dilakukan warga NU. Isu itu meluas
di Jawa Timur. Ujar Amien Rais, hanya orang sinting yang mau melarang ritual
itu. Ia adalah seorang muslim yang menghormati pluralisme.

Kubu Wiranto tak kalah kerepotan. Sebagian dari isu negatif itu memang punya
alamat penyerang yang jelas. Kivlan Zein dan Fadli Zon secara terbuka
menyebut keterlibatan Wiranto soal Tragedi Mei dan Pamswakarsa. Bahkan
mereka menyebut tokoh lain yang diharapkan dapat menjadi saksi keterlibatan
Wiranto.

Namun tak kalah banyak gosip negatif atas Wiranto yang sumbernya tak jelas.
Ia dituduh menerima dana dari konglomerat hitam. Ia pula dituduh berada di
belakang black propaganda atas capres lain.

Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi kasus serupa. Lebih aneh lagi, serangan
atas Yudhoyono sangat kontradiktif. Di kalangan kristen dan minoritas, ia
dituduh ingin menerapkan syariat Islam di Indonesia. Jika terpilih,
Indonesia diisukan akan menjalankan Piagam Jakarta yang menakutkan kelompok
minoritas.

Namun di kalangan pemilih muslim, isu sebaliknya dikembangkan. Susilo
Bambang Yudhoyono justru akan melakukan kristenisasi. Disebarkan informasi
yang salah mengenai komposisi caleg terpilih Partai Demokrat. Seolah-olah
lebih banyak orang kristen dibandingkan muslimnya. Untuk kasus Yudhoyono,
propaganda hitam itu sangat terasa. Bagaimana mungkin satu kandidat dapat
menerapkan Piagam Jakarta sekaligus kristenisasi? Bukankah dua isu itu
saling bertentangan?

Hamzah Haz terkena isu serupa. Bahkan kehadirannya dalam pemilu capres
diisukan hanya untuk mengambil suara Amien Rais. Jika Hamzah tidak
mencalonkian diri, Amien Rais akan menjadi satu-satunya capres dengan latar
belakang Islam yang kental. Dengan adanya Hamzah Haz, dukungan pemilih
muslim ke Amien Rais terbagi. Hamzah Haz juga sudah mengklarifikasi isu itu.

Nasib Megawati juga tidak berbeda. Beredar SMS yang banyak sekali mengenai
dana yang dikucurkan Megawati bagi pondok pesantren. Dalam rangka perebutan
suara warga NU, money politics digosipkan telah dimainkan melalui Hasyim
Muzadi. Tim Megawati juga diisukan di balik pembunuhan karakter calon dari
kalangan militer. Pihak Megawati juga sudah menjelaskan dan membatah gosip
itu.

Menjelang 5 Juli 2004, kampanye negatif dan propaganda hitam para capres
akan semakin ramai. Di masa datang, kampanye negatif itu sebaiknya
dibolehkan walau propaganda hitam dilarang. Jika kampanye negatif
dibolehkan, publik diuntungkan untuk dua hal. Pertama, publik berkesempatan
mengetahui capres secara lebih lengkap, termasuk sisi negatifnya. Kedua,
debat sisi negatif capres akan berlangsung dalam format terbuka, tidak lagi
tersembunyi. Publik juga akan lebih dapat membedakan mana data negatif yang
benar, dan mana yang fit- nah.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI).
----------------------------------------------------------------------------
----