[Marinir] [SP] TNI AL Siapkan Dua Kapal Perang untuk Mudik

[YapHongGie]

SUARA PEMBARUAN DAILY
Last modified: 3/11/04
TNI AL Siapkan Dua Kapal Perang untuk Mudik

JAKARTA - Dua kapal perang TNI AL dengan tarif murah disiapkan untuk
mengantisipasi lonjakan penumpang mudik dari wilayah DKI Jakarta. Arus mudik
dari wilayah Jakarta tahun ini diperkirakan 2,25 juta orang atau naik
sekitar 10 persen dari 2003 sebanyak 2,055 juta orang.

Kepala Pelaksana Harian Arus Mudik Lebaran Tahun 2004 Dinas Perhubungan DKI
Jakarta, Hendah Sunugroho, di Jakarta, Rabu (3/11), mengatakan, selain kapal
perang, Dinas Perhubungan menyiapkan 10 unit kapal barang yang bisa
digunakan dalam kondisi darurat.
''TNI AL dalam rapat koordinasi kemarin sudah menyatakan bersedia kapan saja
diperlukan," ujar Sunugroho.

Menurut dia, sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kapal perang TNI AL
hanya akan melayani jalur ke arah barat, yakni beberapa wilayah di sepanjang
pulau Sumatera.
Ketika ditanya tentang tarif mudik menggunakan kapal perang, Sunugroho
menjawab, kebijakan itu bergantung sepenuhnya pada TNI AL. Namun, biasanya
tarif yang dikenakan jauh di bawah biaya kapal penumpang karena memperoleh
subsidi dari TNI AL.

Mengenai kesiapan angkutan darat dan udara, Sunugroho memastikan, Dinas
Perhubungan telah siap 100 persen. Untuk angkutan darat, disediakan 6.532
bus yang melayani 1. 008 juta penumpang dan angkutan udara 171 pesawat.

Bus-bus yang berpartisipasi melayani arus mudik tahun ini antara lain, bus
PPD, bus dalam kota sebanyak 125, Mayasari 200, Pahala Kencana 30, Bianglala
Metropolitan 25, Steady Safe 40, AJA 50, dan Jasa Utama 8.
Selain itu bus pariwisata disiapkan meliputi Arion 5 bus, Blue Bird 50,
Fajar Cemerlang 50, Sinar Jaya 50, Safari 4, Lorena 10, dan Safari Eka Sakti
5.
Untuk memudahkan koordinasi dan keteraturan penumpang bus Dinas Perhubungan
menyiapkan empat terminal utama dan sembilan terminal bantuan. Terminal
utama itu, Terminal Lebak Bulus (selatan), Kampung Rambutan (timur), Pulo
Gadung (timur), dan Kali Deres (barat).

Sedangkan sembilan terminal bantuan, yaitu Rawamangun, Grogol, Pinang Ranti,
Tanjung Priok, Rawa Buaya, Safari Dharma Raya, Jalan Kapten Tendean, Pool
DAMRI Kemayoran, dan Tanah Merdeka, Jakarta Utara.

Protes
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memprotes langkah pemerintah yang
tidak mengakomodasikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Koordinasi Angkutan Lebaran Terpadu.
"Saya protes keras! Ini membuktikan petinggi-petinggi negara ini tidak
mengakomodir seluruh dimensi perlindungan masyarakat konsumen. Sungguh
menyedihkan unsur kenyamanan dan keselamatan konsumen yang menjadi jantung
keberhasilan angkutan Lebaran tidak dipandang penting," kata Ketua Pengurus
Harian YLKI Indah Suksmaningsih kepada Pembaruan di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, Inpres No 3/2004 mengakomodasi sebelas UU dan satu
Keputusan Presiden. Sebelas UU itu yakni UUD 1945, UU No 6 tahun 1984
tentang Pos, UU No 13/1992 tentang Perkeretaapian, UU No 14/1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No 15/1992 tentang Penerbangan, UU No
21/1992 tentang Pelayaran, UU No 36/1999 tentang Telekomunikasi. Kemudian UU
No 2/2002 tentang Kepolisian, UU No 32/2004 tentang Pemda, UU No 33/2004
tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemda, UU No 38/2004
tentang Jalan, dan Keputusan Presiden No 102/2001 tentang Kedudukan Fungsi,
Kewenangan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
Indah memastikan, dengan tidak diakomodasikannya UU Perlindungan Konsumen
segala keluhan masyarakat akan sulit dipenuhi.

Calo Tiket
Kapolri Jenderal Polisi Da`i Bachtiar memerintahkan jajarannya hingga Polsek
untuk mencari dan mewaspadai teror bom pada masa angkutan Lebaran tahun ini.
"Polisi terus mengejar pelaku pengeboman, apakah mereka sekarang masih di
Pulau Jawa atau tidak, karena itu seluruh Kapolda sampai jajaran Polsek
telah diperintahkan untuk terus mencari dan tetap waspada terhadap aksi
teror bom," kata Kapolri ketika mengunjungi Pelabuhan Merak (Banten) dan
Bakauheni (Lampung) bersama Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, Menteri Dalam
Negeri M Ma'ruf, dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Selasa (2/11).

Dinas Perhubungan Jawa Timur akan menurunkan timnya guna mengawasi
beroperasinya calo tiket di terminal-terminal angkutan penumpang di daerah
ini. Praktik percaloan harus diberantas untuk memberikan kenyamanan bagi
penumpang umum.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Sudjono, ketika
mendampingi anggota Komisi D (Bidang Pembangunan ) DPRD Jatim, melakukan
inspeksi mendadak (sidak) di Stasiun Pasar Turi, Pelabuhan Tanjung Perak,
Bandara Juanda, serta Terminal Purabaya Surabaya, Selasa.
(E-7/Y-4/080/149)