[Marinir] [KCM] Menhan Akan Jelaskan Kebutuhan Persenjataan RI di Forum PBB

[YapHongGie]

http://www.kompas.com/utama/news/0410/25/171238.htm

Updated: Senin, 25 Oktober 2004, 17:06 WIB
NASIONAL
Menhan Akan Jelaskan Kebutuhan Persenjataan RI di Forum PBB
Laporan : Angelina Maria Donna
Jakarta, KCM

Berita Terkait:
. Embargo Indonesia, AS Bakal Rugi Sendiri
. Juwono Bertekad Pulihkan Hubungan RI-AS


Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono akan menghadiri Forum
Pertahanan yang diselenggarakan PBB guna menjelaskan kebutuhan persenjataan
Indonesia yang bersumber dari industri pertahanan Amerika Serikat (AS). Hal
itu diungkapkan Menhan menanggapi embargo militer yang masih diterapkan oleh
AS terhadap Indonesia. "Kita tidak akan pernah meminta-minta. Teman-teman di
Amerika Serikat memang seringkali memasang rambu-rambu persyaratan," katanya
dalam keterangan pers usai sertijab Menhan di Gedung Depan, Senin (25/10).

Menurutnya, dalam forum pertahanan PBB yang diselenggarakan dua kali dalam
setahun tersebut, Indonesia bisa berdialog dan menjelaskan kepada kalangan
eksekutif, legislatif, maupun dengan LSM-LSM tentang kebutuhan peralatan
persenjataan di Indonesia.
Namun, Juwono tidak bisa memastikan kapan dirinya akan menghadiri forum
tersebut. Jika diizinkan oleh presiden, lanjutnya, barangkali bulan depan
atau pada awal tahun depan.

Ketika ditanya, mengenai belum dicabutnya embargo oleh AS karena masih
adanya pelanggaran HAM di Indonesia, Menhan menjelaskan, seharusnya AS bisa
melihat secara utuh permasalahan HAM di Indonesia. Dalam Piagam PBB
disebutkan, dalam melihat permasalahan, ada lima segi yang harus dilihat
secara utuh, yakni sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Persoalannya, AS hanya melihat HAM dari segi sipil dan politik saja. "Karena
di Amerika Serikat dalam segi sosial, ekonomi, dan budaya mereka lemah. Dan
di dalam negeri mereka pun masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran
HAM," ujarnya.
Untuk melihat kasus pelanggaran HAM di Indonesia, lanjutnya, tidak cukup
hanya dilihat dari segi sipil dan politik saja. Diakuinya, terdapat beberapa
pelanggaran yang dilakukan oleh TNI, tetapi tidak adil jika hanya dilihat
dari sisi sipil dan politik saja. Apalagi jika lima dimensi HAM tadi dilihat
secara berimbang, keadaan HAM di Indonesia tidak terlalu buruk.

Ia menambahkan, saat ini terdapat sekitar 20 negara di mana Indonesia
menjadi pengimpor alutsista. Oleh karena itu, pihaknya akan melihat
kemungkinan kerja sama dengan negara-negara tersebut, apakah layak untuk
mendukung perimbangan kekuatan yang efektif dan efisien. Negara-negara
tersebut diantaranya Inggris, Prancis, dan Eropa Timur. "Kita juga akan
menghitung mudah tidaknya sistem politik mereka, karena banyak negara-negara
terutama Eropa Barat yang mengaitkan penjualan alat-alat militer dengan
masalah HAM," paparnya.

Menhan menjelaskan, dalam waktu dekat Indonesia akan menjajaki kemungkinan
kerja sama dengan Polandia untuk pembelian sejumlah persenjataan. Sementara
untuk Inggris tidak menjadi masalah, karena embargo alat-alat pertahanan
sudah dicabut pada Februari 2002.

Inggris, tambah Juwono, hanya meminta penggunaan alat-alat senjata yang
digelar untuk operasi keamanan di dalam negeri dikurangi. "Itu dipercayakan
kepada Polri, tetapi sebagai Dubes Inggris waktu itu saya menjawab
separatisme adalah tindakan yang menganggu kedaulatan wilayah. Ini juga
salah satu persoalan pertahanan negara," ungkapnya. (Ima)