[Marinir] [KCM] Koalisi Kebangsaan di DPR Abaikan Surat Presiden Susilo

[YapHongGie]

http://www.kompas.com/utama/news/0410/27/153742.htm

Updated: Rabu, 27 Oktober 2004, 15:37 WIB
NASIONAL
Koalisi Kebangsaan di DPR Abaikan Surat Presiden Susilo
Laporan : Heru Margianto
Jakarta, KCM

Berita Terkait:
. Presiden Jelaskan Penolakan Permintaan Mundur Panglima TNI
. Presiden Susilo Tolak Pengunduran Diri Panglima TNI
. Kalangan Anggota DPR Persoalkan Surat Presiden Susilo


Fraksi-fraksi DPR yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan ditambah Fraksi
Kebangkitan Bangsa (F-KB) sepakat mengabaikan surat Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono yang menarik surat mantan Presiden Megawati Soekarnoputri soal
pergantian Panglima TNI.

Fraksi Partai Golkar (F-PG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
(F-PDIP), Fraksi Partai Bintang Reformasi (F-PBR), Fraksi Partai Damai
Sejahtera (F-PDS), dan F-KB dalam rapat paripurna, Rabu (27/10), di Gedung
DPR/MPR, Jakarta, akan tetap membahas surat Presiden Megawati di Komisi I
DPR.

Kelima fraksi ini berpendapat, pembahasan pengunduran diri Panglima TNI
sudah disepakati melalui Komisi I berdasarkan keputusan rapat paripurna
tanggal 15 Oktober lalu. Keputusan itu dinilai sebagai jalan tengah dari dua
pendapat yang muncul yakni antara yang menginginkan dibentuknya panitia
khusus dan dibahas di komisi I DPR.

Manuver Koalisi Kebangsaan ini tidak mendapat "perlawanan" dari
fraksi-fraksi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tergabung
dalam Koalisi Kerakyatan. Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Fraksi Partai
Amanat Nasional (F-PAN), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) dan Fraksi
Bintang Pelopor Demokrasi (F-BPD) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
(F-PPP), memboikot rapat paripurna.

Awalnya ada usulan agar DPR mengajukan hak interpelasi (hak meminta
penjelasan) dengan memanggil Presiden Susilo . "Kalau interpelasi repot
karena secara teknis harus pleno dulu," ujar Wakil Ketua DPR Soetardjo
Soerjogoeritno.

Surat mantan Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 8 Oktober mengajukan
pemberhentian Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan mengusulkan
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai
penggantinya. Presiden Susilo menarik kembali surat ini melalui surat
tanggal 26 Oktober kepada pimpinan Dewan.(Nik)

---------------------------------------

http://www.kompas.com/utama/news/0410/27/152015.htm

Updated: Rabu, 27 Oktober 2004, 15:20 WIB
NASIONAL
Presiden Jelaskan Penolakan Permintaan Mundur Panglima TNI
Laporan : Glori K. Wadrianto
Jakarta, KCM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan latar belakang mengapa
dirinya menolak pengunduran diri Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto.
Surat Presiden Susilo tertanggal 26 Oktober yang menarik surat mantan
Presiden Megawati Soekarnoputri tanggal 8 Oktober tentang pergantian
Panglima TNI dan mengusulkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal
Ryamizard Ryacudu, dilakukan karena alasan pemerintah sedang melakukan
konsolidasi dan penataan pemerintahan.

Demikian penjelasan Presiden Susilo seperti dikemukakan Sekretaris Kabinet
Sudi Silalahi dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana
Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/10).
Sudi menyatakan, Presiden Susilo telah memutuskan bahwa dalam waktu dekat
ini belum ada pergantian Panglima TNI alias tetap mempertahankan Jenderal
Endriartono Sutarto.
"Sekarang presiden tengah melakukan konsolidasi pemerintahan, termasuk
penataan dan perencanaan ke depan berkaitan dengan pergantian
pejabat-pejabat teras TNI. Tidak elok tergesa-gesa mengambil keputusan,"
ujar Sudi.
Keputusan untuk tidak mengganti Panglima TNI, menurut Sudi, didasari hasil
konsultasi antara Presiden Susilo dan Jenderal Endriartono Sutarto.
Seperti diberitakan sebelumnya, hari Senin (25/10) lalu, Endriartono secara
khusus menemui Presiden Susilo.
"Dengan pandangan Panglima TNI dan rekomendasi itulah
pertimbangan-pertimbangan yang diambil untuk selanjutnya menyampaikan surat
kepada ketua DPR," ujar Sudi.

Sudi membantah bahwa Endriartono mengajukan pengunduran diri kepada Presiden
Megawati terkait dengan masalah pribadi.
Sudi membenarkan surat Presiden Megawati didasari surat pengunduran Panglima
TNI.
"Tapi kemudian ada pergantian kepemimpinan, presiden yang baru dilantik
dimana diperlukan konsolidasi dan penataan.
 Presiden lalu meminta dalam waktu segera belum ada pergantian, pada saatnya
presiden akan mengajukan surat permintaan pergantian menyeluruh di
lingkungan TNI baik kepala staf maupun Panglima TNI, tapi itu pada saatnya
nanti," demikian Sudi.(Nik)