[Marinir] [SH] Menjaga Perbatasan dengan Nasi Rames Utangan

[Yap Hong Gie]

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0504/11/sh05.html

Senin, 11 April 2005 ; No.  4971
Menjaga Perbatasan dengan Nasi Rames Utangan
Oleh Wartawati SH: Emmy Kuswandari

SEBATIK-Beberapa tentara berjaga di pos perbatasan yang diresmikan Mayor
Jenderal TNI Hadi Waluyo 10 November 2002 lalu. Dari 33 personel yang
berjaga hanya ada 29 senjata jenis SS I dan empat pucuk Minimi. Peralatan
ini sudah tergolong kuno. Tidak ada lagi peralatan modern. Di samping rumah
yang dijadikan pos jaga, tenda tentara tergelar di sebelahnya. Di samping
belakang tenda, ada jembatan kecil di atas sungai yang menjadi pemisah
Indonesia-Malaysia.


Meskipun sungai tersebut menjadi penanda batas, di daratan seberang sungai
berdiri satu rumah. Dan ternyata milik orang Indonesia. "Biasalah begitu.
Berkebun di Malaysia dan berumah di Indonesia, atau sebaliknya," kata
penduduk setempat.

Semerbak tumis makanan mengurai udara yang terik siang itu. Beberapa
prajurit rupanya tengah masak untuk makan siang. Menu sederhana. Beras yang
lumayan keras untuk ditelan, dan lauk ala kadarnya. Dengan uang makan yang
tidak lebih dari Rp 15.000 per hari, prajurit-prajurit muda ini tidak
mempunyai pilihan.


"Manalah cukup Kak, uang segitu untuk makan tiga kali sehari. Apalagi di
sini semua serba mahal," ucap salah seorang prajurit yang berbincang dengan
kami siang itu. Selain uang makan, mereka hanya mendapatkan uang saku Rp
6.000 ditambah beras 0,5 kilogram per harinya. Di Sebatik sendiri, kurang
lebih 200 tentara berjaga di sana.
Bukan hanya prajurit di perbatasan yang mengalami nasib seperti ini. Awak
kapal KRI Karel Satsuit Tubun pun menceritakan hal yang sama. Mereka hanya
mendapatkan uang lauk pauk sebesar Rp 13.000 per hari. Untuk tambahan
seorang awak berjualan mie instan atau rokok pada sesama awak kapal. Tapi
lagi-lagi karena sama-sama tidak punya uang, bayarnya pun kalau sudah
gajian. "Ya sudah nasib mau bagaimana lagi," katanya getir pada dingin
malam, ketika KRI Karel Satsuit Tubun melintas di Laut Sulawesi.

Cerita sedih ini bukan hanya monopoli prajurit. Komandan Pangkalan Udara
Balikpapan Letnan Kolonel (Pnb) Imron Nasution juga menyampaikan kegundahan
yang sama. Bersama anak buahnya, mereka harus tambal sulam mencukupi
logistik pasukan yang menjaga perbatasan udara Indonesia.


"Uang makan prajurit sehari hanya Rp 15.300. Itu pun tidak turun langsung,
sehingga kami harus ngutang nasi rames di warung Padang. Kalau uang sudah
turun dari pusat, baru kami bayar," papar Imron di hadapan anggota Komisi I
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melakukan kunjungan kerja di daerah
tersebut minggu lalu.
Jatah tersebut termasuk untuk sejumlah anggota Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU
yang ditugaskan menjaga tiga dari empat pesawat tempur F-16 Fighting Falcon
maupun para penerbangnya yang ditempatkan di Balikpapan.

Meskipun mereka penerbang pesawat tempur yang cukup bergengsi, kalau malam
harus puas tidur di ruang pertemuan yang disulap kamar tidur velbet.

"Kalau malam mereka tidur di ruang pertemuan yang sekarang kita pakai. Meski
harus puas dengan velbet, tetapi ruangan ini ber-AC. Kalau harus tidur di
luar, kami tidak sanggup untuk menambah biaya lagi," tutur Imron.
Meskipun begitu, buru-buru Imron menambahkan, semangat mereka untuk menjaga
perbatasan tidak luntur karena minimnya kesejahteraan yang tersedia. "Mereka
siap mati demi mempertahankan setiap jengkal wilayah RI," tegasnya.
Ketika kami ke Karang Unarang, salah satu anggota Komando Pasukan Katak
(Kopaska) TNI AL Benny Dirham, mengungkapkan hal serupa. "Kami siap mati,
Bang. Tidak peduli siapa pun, kami sikat kalau masuk ke wilayah kita,"
ujarnya gagah. Namun, kondisi ini mengundang keprihatinan Komisi I DPR. "
Mati konyol kalau berjuang seperti itu. Masak untuk makan saja harus
ngutang?" kata Happy Bone Zulkarnain, Ketua Pokja Anggaran Komisi I DPR.

Serba Minim
Itu baru soal anggaran makan prajurit, belum lagi soal anggaran untuk
kesejahteraan lain bagi prajurit yang meliputi rumah komandan, mess
prajurit, personel, persenjataan, dan dukungan lainnya.

Padahal paling tidak untuk kebutuhan minimal Satlakopsud Balikpapan antara
lain diperlukan truk angkutan personel, mobil patroli pangkalan, mobil
tangki BBM, mobil tangki air untuk suplai sehari-hari, tenda peleton enam
buah, 150 set velbet dan sepuluh buah meja lapangan. Selain itu, yang juga
mendesak untuk disediakan adalah 60 pucuk senjata organik laras panjang SS-1
beserta amunisi lengkap.


"Yang kita pertanyakan bagaimana mekanisme anggaran ini sampai ke
bawah.Sangat tidak masuk akal kalau untuk kebutuhan logistik saja mereka
harus utang," tambah Happy. Melihat kondisi lapangan ini, Komisi Pertahanan
ini akan mengundang Departemen Pertahanan, Panglima TNI dan kepala staf
angkatan sesegera mungkin.
Menurut Happy, DPR telah menyetujui alokasi anggaran khusus untuk pertahanan
di wilayah-wilayah perbatasan sebesar Rp 246,99 miliar di luar anggaran TNI
secara keseluruhan, yakni Rp 21,9 triliun.

Dari Rp21,9 triliun anggaran TNI, sebanyak Rp9,10 triliun untuk TNI AU,
Rp9,75 triliun untuk pengembangan matra TNI AD dan Rp1,02 triliun untuk TNI
AL. Sedangkan untuk Markas Besar (Mabes) TNI, DPR telah menyetujui anggaran
sebanyak Rp500 miliar, dan untuk Departemen Pertahanan (Dephan) Rp4,55
triliun plus kredit ekspor.
"Dari jumlah itu, dengan semua komponen anggaraan yang tertuang dalam Satuan
3, jumlah rata-rata yang harus diterima prajurit sekitar Rp135.000 per hari.
Tapi baru saja kita lihat bersama bagaimana kenyataannya di lapangan,"
ujarnya.

Ubah Paradigma
Bukan hanya di wajah Happy saja kebingungan itu ada. Wakil Ketua Komisi I
Effendy Choirie juga menampakkan hal yang sama. Ia juga mempertanyakan
kecilnya kesejahteraan prajurit yang bertaruh nyawa di perbatasan.
"Kecilnya porsi anggaran untuk daerah-daerah perbatasan menunjukkan
paradigma berpikir orang-orang di pusat harus diubah. Persoalan pertahanan
negara tidak bisa dilihat dari fenomena masalah yang ada di Jakarta saja,
tapi dari persoalan dan kondisi nyata yang dialami prajurit-prajurit di
lapangan," kata Effendy.

Temuan dari 22 anggota Komisi I di bawah pimpinan Theo L. Sambuaga itu
melengkapi catatan yang sebelumnya sudah didapat dari Panglima Kodam VI
Tanjung Pura Mayjen TNI Heri Cahyana. Heri mengatakan sebagian besar alat
utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki Kodam ini sebagian besar
sudah tua dan banyak yang rusak. Berulangkali radar diperbaiki, tetapi tetap
rusak lagi.


Sedangkan Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang harusnya menjadi ujung
tombak pengamanan di wilayah tersebut, kini hanya memiliki dua kapal untuk
operasi rutin di laut. Star N panjangnya 12,5 meter yang sudah jauh
tertinggal dengan kapal Malaysia. "Kapal itu kalau ombak agak besar saja,
kita milih kembali," ujar Kapolda Kaltim Irjen Pol Budi Utomo.
Buruknya kondisi ini, menurut Happy, akan menjadi pelecut bagi Komisi I
untuk mengupayakan peningkatan anggaran bagi TNI. Total anggaran TNI untuk
tahun 2004 sudah mencapai Rp 21,978 triliun. Dibandingkan departemen lain,
anggaran TNI juga paling besar. Anggaran ini masih ditambah dengan Anggaran
Pengamanan Daerah Perbatasan sebesar Rp 246,952 miliar dan Anggaran
Pengamanan Daerah Rawan sekitar Rp 612 miliar.

"Belum bicara soal senjata, untuk makan saja masih utang. Saya malu kalau
semangat prajurit berapi-api, tetapi kesejahteraan mereka tidak
diperhatikan," kata Ketua Pokja Pertahanan Komisi I Effendy Simbolon. ***

Copyright © Sinar Harapan 2003