[Marinir] [detiknews] Ichlasul Amal: Luar Biasa TNI Mau Menerima MoU RI-GAM

[Yap Hong Gie]

Untuk kesekian kalinya sejarah mencatat kembali bahwa proses reformasi TNI
sudah berjalan baik, dimana TNI tunduk pada keputusan politik yang diambil
oleh Pemerintah.

Mudah-mudahan perdamaian dan kesejahteraan rakyat Aceh bisa tercapai dalam
waktu yang tidak terlalu lama.

Wassalam, yhg.
----------------




http://jkt.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/08/tgl/27/time/232732/idnews/430516/idkanal/10

Ichlasul Amal: Luar Biasa TNI Mau Menerima MoU RI-GAM
Bagus Kurniawan - detikcom

 Yogyakarta - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Dr
Ichlasul Amal mengatakan suatu hal yang luar biasa bila pihak TNI mau
menerima dari nota kesepahaman atau MoU yang ditandatangani antara
pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Sebab bila pihak militer tidak mau menerima kesepakatan maka sudah lain
cerita dan tidak akan ada MoU antara pemerintah RI dan GAM.

"Saya termasuk orang yang optimis dengan adanya MoU. Tetapi yang paling
penting dari MoU itu adalah militer mau menerima. Itu satu hal yang luar
biasa," kata
Ichlasul Amal menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela acara sarasehan '60
Tahun Indonesia Merdeka' di Gedung Magister Administrasi Publik (MAP),
Jl Prof Dr Sardjito, Sekip Yogyakarta, Sabtu (27/8/2005).

Menurut Amal, bila pihak militer tidak mau menerima MoU tersebut maka akan
lain ceritanya dan pasti tidak akan ada MoU. Meski setelah ada penandatangan
MoU itu masih terjadi kontak senjata antara kedua belah pihak, itu adalah
hal
yang biasa dan tidak akan mempengaruhi.

"Jadi kalau militer mau, ini berarti suatu kemajuan dan akan lain lagi kalau
militernya tak mau," kata mantan Rektor UGM itu.

Mengenai beberapa poin dari nota kesepahaman damai itu, Amal mengingatkan
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya masalah
diperbolehkannya
bekas anggota GAM menjadi anggota TNI.

"Maksudnya diperbolehkan itu bagaimana. Sedangkan di keanggotaan GAM,
mereka tak punya pangkat. Hal itu pernah terjadi saat awal republik ini
berdiri tahun 1948. Itu jadi persoalan," katanya.

Amal kemudian menceritakan kasus diawal masa revolusi tahun 1948 ketika
terjadi reorganisasi tentara. Orang-orang yang dulunya musuh yakni menjadi
anak buah dari tentara KNIL kemudian masuk Tentara Republik Indonesia.

Orang-orang bekas KNIL itu mempunyai pangkat lebih tinggi. Sedangkan yang
pernah jadi musuh justru pangkatnya lebih rendah.

"Ini bisa jadi masalah dan harus jelas sejauh mana batasannya. Kalaupun
boleh, bekas GAM tidak akan mau karena mereka pasti tidak akan naik
pangkat," kata Amal sambil tertawa.

Amal mengatakan kehadiran Aceh Military Mission (AMM) sebagai tim pemantau
menunjukkan bila posisi Indonesia lemah karena Indonesia punya utang. Namun
bila Aceh mau damai maka harus menerima kehadiran AMM sebagai syarat.

"Posisi kita memang lemah sekali karena kita punya hutang dan itu jadi salah
satu syarat. Tanpa ada AMM tidak akan mungkin GAM bersedia berunding.
Bagaimanapun juga GAM itu juga punya dukungan internasional," katanya.

Menurut staf pengajar Fisipol UGM itu, Aceh tidak akan lepas dari Indonesia,
sebab yang sangat dibutuhkan bagi rakyat Aceh itu adalah kedamaian. Hal ini
berbeda sekali dengan kasus lepasnya Timor Timur.

Dalam kasus Aceh, orang yang menjadi anggota GAM itu tidak semua, mereka
ingin jadi GAM tapi ada yang dilandasi rasa kekecewaan karena ada DOM atau
faktor lain-lain.

"Jadi mereka mau tak mau harus memilih sebagai counter terhadap hal yang
mengecewakan. Namun dalam prosesnya nanti, orang Aceh tetap akan jadi
orang Aceh," katanya. (ddn)