[Marinir] [liputan6] TPF Munir Menyerahkan Laporan Kerja ke SBY

[Yap Hong Gie]

http://www.liputan6.com/fullnews/104117.html

25/06/0500:54 WIB
Kasus Munir
 TPF Munir Menyerahkan Laporan Kerja ke SBY

24/6/2005 20:26 - TPF Munir mengakhiri masa kerja dengan menyerahkan laporan
dan rekomendasi penyelidikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hasil
temuan TPF menunjukkan tak ada anggota TNI yang terlibat kematian Munir.

TNI tak terlibat kasus Munir
>>>

Liputan6.com, Jakarta: Tim Pencari Fakta Kasus Munir menyerahkan laporan dan
rekomendasi hasil kerjanya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di
Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (24/6) sore. Dalam pertemuan itu, tujuh
anggota TPF hadir. Sedangkan Presiden Yudhoyono didampingi Menteri
Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan Juru Bicara Kepresidenan Andi
Mallarangeng. Penyerahan dokumen itu sekaligus mengakhiri masa kerja TPF
yang selesai 23 Juni kemarin.

Usai pertemuan, baik TPF maupun pemerintah belum bersedia menyampaikan
secara rinci temuan-temuan yang didapat TPF terkait pelaku dan motif di
balik kematian aktivis hak asasi manusia itu. Yang pasti, Sudi mengatakan,
hasil temuan TPF menunjukkan tak ada anggota TNI yang terlibat pembunuhan
Munir.

Seperti yang disampaikan kemarin, TPF merekomendasikan sepuluh nama untuk
diperiksa lebih lanjut. TPF juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses
untuk penyelidikan jika berkaitan dengan militer, intelijen, dan Polri
[baca: TPF Munir Merekomendasikan 10 Nama untuk Diselidiki].
(MAK/Devina Oktora dan Muhammad Guntur)

---------------------------------

http://www.mediaindo.co.id/

HUKUM-KRIMINAL
Jum'at, 24 Juni 2005 21:15 WIB
Tidak Ada Anggota TNI Terlibat Pembunuhan Munir

Penulis: Sitria Hamid
JAKARTA--MIOL: Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi menyebutkan, bahwa temuan
Tim Pencari Fakta (TPF) Munir melaporkan tidak adanya anggota TNI yang
terlibat baik institusi maupun oknum-oknum dalam organisasi TNI.

Presiden akan memimpin rapat untuk mengolah temuan TPF bersama dengan
Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, serta Panglima
TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) pada Senin (27/6) mendatang.

Keterangan itu disampaikan Sudi usai mendampingi presiden menerima tujuh
anggota TPF di Istana Merdeka, Jumat sore (24/6).
"Dilaporkan juga oleh tim (TPF) samasekali tidak ada keterlibatan institusi
TNI maupun oknum-oknum dalam organisasi TNI, sama sekali tidak ada yang
terlibat, presiden menyampaikan apresiasinya bahwa TNI ternyata memang
betul-betul sangat clear dalam hal ini, tidak ada sangkut pautnya dengan
keadaan ini, itu bagian yang dilaporkan (TPF), TNI clear tidak ada
keterlibatan," jelas Sudi dalam konferensi persnya didampingi oleh Juru
Bicara Presiden Andy Malarangeng dan Ketua TPF Marsudi Hanafi, serta
Anggota  TPF Asmara Nababan.

Menurut Sudi, sama sekali tidak ada TNI yang terlibat dalam kasus itu, tapi
Sudi tidak menjawab ketika dikejar soal kemungkinan keterlibatan TNI yang
sudah purnawirawan.

Asmara juga menyebutkan bahwa TNI/Polri aktif tidak ada yang terlibat dalam
kasus kematian Munir itu, tapi ketika ditanyakan soal BIN aktif, Asmara
menyebutkan bahwa BIN aktif terlibat.

Sudi menambahkan, bahwa Presiden akan segera mengolah laporan dan
rekomendasi TPF tersebut, bersama dengan para pejabat terkait, terutama
mem-follow up dan mengambil langkah-langkah berdasarkan hukum.
Presiden, lanjut Sudi, secara tegas mengingatkan bahwa meskipun TPF telah
selesai masa tugasnya pada Kamis (23/6) lalu, tetapi agenda pengungkapan
kasus meninggalnya Munir itu akan terus berjalan sesuai kasus yang ada, dan
diselesaikan secepatnya.

"Laporan dan rekomendasi akan dievaluasi pejabat terkait bersama presiden,
analisis akan ada alternatif langkah, termasuk rekomendasai langkah yang
akan ditempuh, beliau (presiden) memanggil semua pejabat terkait untuk
membahas laporan TPF itu, presiden tidak bisa menargetkan sekian bulan,
tapi kalau bisa seminggu atau tiga hari (selesai) yang tercepat, kenapa
harus
satu bulan," jelas Sudi lagi.

Asmara juga menyebutkan, bahwa dalam pertemuan yang berlangsung sekitar
satu jam itu, presiden mengingatkan bahwa laporan TPF itu menjadi agenda
yang
akan diselesaikan pemerintah dalam upaya penegakan hukum yang adil.
"Saya pikir ini suatu pendefinisian yang bisa merefleksikan komitmen
presiden untuk tidak lagi menambah draft kejahata, itu secara jelas kami
tangkap, dalam kasus mengungkpakan kematian Munir itu, menegakkan keadilan,"
ujar Asmara.

Sementara, Sekretaris TPF Usman Hamid menyatakan bahwa Kepolisan dan
BIN harus mendorong mengungkap kasus kematian Munir itu. Dan kondisi ini,
menurut dia, merupakan ujian bagi otoritas presiden.

"Di tingkat presiden, saya kira tidak perlu diragukan lagi, (tapi) pejabat
tinggi Polri, saya kira upaya untuk mengungkap ini pasti mendapat banyak
perlawanan. Mendapatkan hambatan-hambatan yang ditujukan untuk menutup
kasus ini.
Kami yakin Polri pun ditekan atau ada factor eksternal yang membuat Polri
tidak dapat bekerja sepenuhnya untuk mengungkap kasus ini, Institusi
lain yang relevan mendorong pengungkapan kasus ini BIN, saya kira Pak Samsir
itu patut memberikan dukungan yang perlu untuk mendorong kasus ini dapat
terungkap, terkait dengan dugaan keterkaitan antar akasus ini dengan BIN.

Ini ujian otoritas Presiden.
Semua pejabat yang dibawah harus mendrong terungkapnya kasus ini, kalau
komitmen ini diikuti pembantu presiden, komtmen itu akan dapat terwujud
dalam waktu yang tidak terlalu lama di tingkat penyelidikan," jelas Usman.
Sementara, menyinggung isi laporan dan rekomendasi yang disampaikan kepada
presiden itu, Asmara mengaku tidak berhak untuk memberitahukannya. Karena,
yang memiliki otoritas itu adalah pemerintah. (Tia/Hnr/OL-1)