[Marinir] [KCM] TAJUK RENCANA: Dilema Demokrasi

[Hong Gie]

http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0510/07/opini/2107983.htm

Opini
Jumat, 07 Oktober 2005
TAJUK RENCANA
Dilema Demokrasi


Ketika tahu orang yang dihadapi Komandan Korps Marinir, seorang duta besar
segera bertanya, apa yang bisa dilakukan marinir untuk melawan aksi
terorisme.

Sang duta besar pantas bertanya karena enam warganya menjadi korban aksi
teror 1 Oktober 2005 di Bali.
Ia paham tentang arti demokrasi karena negaranya juga menerapkan sistem
demokrasi. Tetapi ia tidak paham mengapa di Indonesia, karena alasan
demokrasi, tidak semua kekuatan yang dimiliki bisa dipakai untuk menghadapi
aksi terorisme, yang jelas-jelas merenggut nyawa begitu banyak orang yang
tidak berdosa.
Inilah yang kita namakan sebagai dilema demokrasi.

Kita rupanya baru memahami demokrasi sekadar sebagai sebuah kebebasan.
Kita memaknai demokrasi sekadar dari sudut hak asasi manusia.
Kita seperti tidak peduli bahwa demokrasi bukan sekadar itu saja.
Demokrasi seharusnya juga menjadi alat untuk membuat perikehidupan rakyat
menjadi lebih baik. Dengan demokrasi, keamanan dan ketenteraman hidup
masyarakat harus bisa lebih terjamin.

Memang demokrasi yang kita rasakan masihlah baru. Berulang kali kita
mengatakan bahwa demokrasi kita masih dalam tahap transisi. Kita juga masih
belum melupakan trauma masa lalu, di mana berbagai kekuatan dipakai untuk
kepentingan represi dari penguasa.

Namun sekarang kita dihadapkan kepada kenyataan bahwa kehidupan masyarakat
berada dalam ancaman. Berbagai aksi teror dengan menggunakan bom terus
mengguncang negeri ini sejak tahun 2000. Puncaknya adalah aksi teror 12
Oktober 2002 di Bali yang menewaskan hampir 200 orang dan terulang kembali
hampir tiga tahun kemudian di tempat yang sama.

Cukup rasanya aksi teror yang kejam dan biadab itu terjadi. Enough is
enough. Saatnya bagi kita untuk bangkit dan menggunakan semua kekuatan yang
dimiliki untuk menghadapi aksi teror itu.
Termasuk tentunya untuk menggunakan kekuatan Tentara Nasional Indonesia
(TNI). Tepatlah perintah yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
agar TNI ikut aktif mencegah tindak terorisme.

Keterpaduan dari kita semua sangatlah dibutuhkan karena aksi terorismeâ?"
seperti dipahami semua negaraâ?"bukanlah tindak kejahatan yang biasa.
Ini merupakan tindak kejahatan yang luar biasa, yang menuntut cara
penanganan yang juga luar biasa.
Kita memahami kekhawatiran akan terjadinya ekses. Penggunaan kekuatan
militer dalam memerangi tindak terorisme bisa memancing munculnya tindakan
represif seperti di zaman dulu.

Namun, kita tentunya tidak mungkin terus terkungkung pada ketakutan itu.
Apalagi ada sebuah kejahatan yang jauh lebih menakutkan terjadi di depan
kita, yang bisa merenggut jiwa siapa saja di antara kita.
Dengan demokrasi yang kita terapkan, kita masih mempunyai alat untuk
mengendalikan eksesnya. Proses checks and balances bisa kita manfaatkan
untuk mengendalikan itu. Dan itu pulalah esensi dari demokrasi, yakni
membangun kehidupan yang lebih baik.


Masukan dari Australia
Perdana Menteri Australia John Howard, Kamis (6/10), mengatakan akan
melobi dan mendesak Indonesia agar melarang Kelompok Jemaah Islamiyah.
Sebagai alasannya disebutkan, kelompok ini diduga terlibat dalam peledakan
bom di Bali 1 Oktober lalu. Disebutkan oleh PM Australia, Pemerintah RI
hingga kini masih menolak untuk melarang KJI karena kelompok ini bukan
organisasi formal. Pemimpin Australia ini menyadari negaranya tidak bisa
mendesak Indonesia untuk mengubah sistem hukum dan peradilannya.

Seperti terdengar agak putus asa, PM Howard juga lalu menyadari, kalaupun
akhirnya KJI dilarang, hal itu juga tetap bukan jaminan bahwa situasi akan
membaik dan aksi terorisme akan menghilang.

Mungkin saja permintaan PM Howard di atas bernuansa campur tangan. Tetapi
kita pun bisa memahami mengapa pihaknya amat berkepentingan dengan sikap
yang lebih tegas dari Pemerintah Indonesia. Kekhawatiran Australia jelas tak
bisa dilepaskan dari peledakan bom di Bali 12 Oktober 2002, juga peledakan
bom di Kedutaan Besar Australia September 2004, dan yang terakhir peledakan
bom di Bali akhir pekan silam. Banyak warga dan kepentingan Australia
menjadi korban dalam rangkaian aksi teror di Indonesia.

Khususnya aksi peledakan bom di Bali, boleh jadi tidak ada bangsa di dunia
selain Indonesia yang memiliki kedekatan emosional terhadap pulau ini dengan
segenap seni budayanya seperti halnya bangsa Australia. Dilihat dari
kacamata sebaliknya, denyut turisme di Bali sendiri pun mendapat darah
segarnya yang penting dari wisatawan Australia yang tak henti-hentinya
mengunjungi Pulau Dewata.
Dengan demikian, sebenarnya ada kepentingan dua pihak yang benar-benar
harus dilindungi dan dibela oleh kedua negara. Selain itu, kita juga yakin,
sebagai tetangga yang baik, Australia pun ingin Indonesia menjadi lebih
baik, tidak menjadi bulan-bulanan serangan teroris. Kita percaya ada
ketulusan dari Pemerintah Australia mengenai hal ini.

Selain perlu dilakukan dengan cara yang lebih tegas, upaya memerangi
terorisme juga harus dilakukan secara lebih cerdik. Tidak saja dengan
memburu dan menghukum pelakunya, tetapi juga dengan membongkar akar
dan infrastrukturnya.

Menggalang kerja sama dan dukungan yang luas dari seluruh warga masyarakat
Indonesia, juga negara-negara tetangga regional dan masyarakat internasional
yang lebih luas, merupakan keharusan. Selebihnya, ketegasan sikap tetap satu
faktor penting dan pemimpin Australia telah dengan gamblang menyampaikannya
kepada kita.