[Marinir] Re: [t-net] [KCM] TAJUK RENCANA: Dilema Demokrasi-> Yap Hong Gie (versi Psikologi)

Wed Oct 12 04:09:08 CEST 2005

Yth. Bung Hong Gie,

Artikel dalam Tajuk Rencana koran Kompas ini meninjau masalah cara / pendekatan penanggulangan terorisme, utamanya teror bom bunuh diri, dari sudut pandang konsep Demokrasi. 

Lalu bagaimana jika pendekatannya diteropong melalui konsep Psikologi? Hemat den suta, mungkin artikel Limas Sutanto, seorang Psikiater di Malang ini, relevan untuk juga disajikan dan dicermati seperlunya. 

Tentunya pemikiran kritis Limas Sutanto ini sangat layak dipertimbangkan dan dilaksanakan dengan konsisten tanpa terus2an dikaitkan dengan aspek HAM yang secara sempit ditafsirkan sebagai konsekwensi pilihan sistem Demokrasi oleh para penyelenggara Negara  kita, terutama oleh aparat keamanannya!

Berikut inilah pemikiran /rekomendasi tentang cara penanggulangan terror bom bunuh diri dipandang melalui kacamata seorang Psikiater tersebut.

Terimaksih, dan salam,

den suta

Psikopat Teror Bom 

LIMAS SUTANTO

Kemalasan dan kelambanan jiwa kita benar-benar merisaukan dan membuat kita begitu saja melupakan luka mendalam akibat tragedi Bom Bali tiga tahun lalu.

Kemalasan dan kelambanan jiwa itu pula yang memungkinkan pemerintah dan aparat keamanan negara ”kecolongan” sehingga bom meledak kembali di Kuta dan Jimbaran, 1 Oktober lalu. Jika jiwa kita tetap malas dan lamban, kita bakal kecolongan lagi, kecolongan lagi, dan seterusnya.

Kurun tiga tahun terakhir terorisme dan peledakan bom banyak diwacanakan. Nama-nama orang yang dianggap sebagai pentolan teroris sering muncul di media massa, disebut-sebut oleh pejabat dan aparat keamanan, bahkan foto-fotonya dipasang di tempat-tempat umum. Namun, itu semua ternyata tidak menandai adanya kesadaran jiwa untuk lebih waspada terhadap kemungkinan peledakan bom berikutnya. Itu semua juga tidak cukup mengondisikan suasana yang memperpanjang keprihatinan terhadap masalah terorisme di Indonesia. 

Terorisme hanya diingat di seputar titik peristiwa teror dan setelah itu dilupakan begitu saja.

Ada cukup alasan untuk mengatakan bahwa bangsa Indonesia, terutama pemerintah dan aparat keamanan, perlu mencapai dataran kesadaran jernih (insight) untuk bisa melihat dan meyakini, bahwa para psikopat yang merencanakan dan melaksanakan peledakan bom di tempat-tempat umum itu tidak bisa dihadapi secara efektif dan efisien dengan cara apa pun, kecuali dengan kerja sama intelijen dan penjagaan keamanan yang amat ketat, serta penindakan hukum yang sungguh tegas dan radikal.

Para psikopat adalah manusia yang menikmati kesakitan, penderitaan, perlukaan, kematian orang-orang lain yang menjadi korban tindakan kekerasan mereka. Para ilmuwan bisa saja mengadakan berbagai analisis psikologis, sosial, kultural atas perilaku dan sejarah perkembangan para psikopat teror bom. Namun, satu hal hakiki tidak pernah bisa dimungkiri: Para psikopat itu sangat tidak gampang disembuhkan, mereka sangat sulit dibantu untuk mengubah tata pandang dan perilaku mereka. 

Karena itu, jalan paling efektif dan efisien untuk menyelamatkan kehidupan serta kepentingan masyarakat luas dari kerusakan-kerusakan yang akan ditimbulkan oleh para psikopat adalah menindak mereka secara tegas-radikal dan menjaga keamanan secara amat ketat dan terus-menerus.

Setelah sekian banyak kerusakan ditimbulkan oleh ulah para psikopat teror bom, akankah pemerintah dan masyarakat Indonesia kembali pada kemalasan dan kelambanan lama yang menggiring mereka untuk segera melupakan luka-luka amat menyakitkan yang pernah mereka alami berulang di masa lampau? Apakah terus berulangnya teror bom tidak cukup kuat untuk menyentak jiwa mereka semua buat menyadari bahwa para psikopat teror bom mesti ditindak tegas- radikal dan keamanan dijaga te- rus-menerus secara amat ketat?

Malas bertindak tuntas

Selama ini memang kita semua sedemikian lembam (malas dan lamban) dan amat kurang memiliki kegigihan untuk bertindak sampai titik tuntas, yaitu menangkap dan menindak tegas-radikal para psikopat teror bom serta terus-menerus menjagai keamanan secara sangat ketat. Bagian dari kegigihan itu niscaya berupa upaya serius yang tak henti-henti untuk menangkap para psikopat teror bom dan membubarkan jaringan mereka. 

Argumen bahwa jejaring mereka tidak bisa dibubarkan karena memang jejaring itu tidak pernah diakui pemerintah, seperti disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam tayangan Seputar Indonesia, Minggu sore, 9 Oktober lampau, sama sekali tidak menolong keadaan kita yang telah berulang kali diporak-porandakan para psikopat.

Di tengah kesulitan sosial ekonomi yang sedang serius, bangsa Indonesia sungguh membutuhkan kegigihan dan ketuntasan dalam penangkapan dan penindakan tegas-radikal para psikopat teror bom. 

Pada perspektif lain kita boleh memandang tragedi Bom Bali II sebagai peringatan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia, untuk mengatasi sindrom kemalasan dan kelambanan jiwa yang melanda kita semua. 

Kita perlu memiliki kegigihan dan ketekunan untuk bekerja hingga titik tuntas, bukan sekadar bekerja sebentar lalu kembali malas dan lamban dan akhirnya tidak berbuat apa-apa.

LIMAS SUTANTO Psikiater di Malang

Sumber: Kompas Cyber Media, Selasa, 11 Oktober 2005

den suta's collection

Hong Gie <ouwehoer at centrin.net.id> wrote:http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0510/07/opini/2107983.htm

Opini
Jumat, 07 Oktober 2005
TAJUK RENCANA
Dilema Demokrasi

Ketika tahu orang yang dihadapi Komandan Korps Marinir, seorang duta besar
segera bertanya, apa yang bisa dilakukan marinir untuk melawan aksi
terorisme.

Sang duta besar pantas bertanya karena enam warganya menjadi korban aksi
teror 1 Oktober 2005 di Bali.
Ia paham tentang arti demokrasi karena negaranya juga menerapkan sistem
demokrasi. Tetapi ia tidak paham mengapa di Indonesia, karena alasan
demokrasi, tidak semua kekuatan yang dimiliki bisa dipakai untuk menghadapi
aksi terorisme, yang jelas-jelas merenggut nyawa begitu banyak orang yang
tidak berdosa.
Inilah yang kita namakan sebagai dilema demokrasi.

Kita rupanya baru memahami demokrasi sekadar sebagai sebuah kebebasan.
Kita memaknai demokrasi sekadar dari sudut hak asasi manusia.
Kita seperti tidak peduli bahwa demokrasi bukan sekadar itu saja.
Demokrasi seharusnya juga menjadi alat untuk membuat perikehidupan rakyat
menjadi lebih baik. Dengan demokrasi, keamanan dan ketenteraman hidup
masyarakat harus bisa lebih terjamin.

Memang demokrasi yang kita rasakan masihlah baru. Berulang kali kita
mengatakan bahwa demokrasi kita masih dalam tahap transisi. Kita juga masih
belum melupakan trauma masa lalu, di mana berbagai kekuatan dipakai untuk
kepentingan represi dari penguasa.

Namun sekarang kita dihadapkan kepada kenyataan bahwa kehidupan masyarakat
berada dalam ancaman. Berbagai aksi teror dengan menggunakan bom terus
mengguncang negeri ini sejak tahun 2000. Puncaknya adalah aksi teror 12
Oktober 2002 di Bali yang menewaskan hampir 200 orang dan terulang kembali
hampir tiga tahun kemudian di tempat yang sama.

Cukup rasanya aksi teror yang kejam dan biadab itu terjadi. Enough is
enough. Saatnya bagi kita untuk bangkit dan menggunakan semua kekuatan yang
dimiliki untuk menghadapi aksi teror itu.
Termasuk tentunya untuk menggunakan kekuatan Tentara Nasional Indonesia
(TNI). Tepatlah perintah yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
agar TNI ikut aktif mencegah tindak terorisme.

Keterpaduan dari kita semua sangatlah dibutuhkan karena aksi terorismeâ?"
seperti dipahami semua negaraâ?"bukanlah tindak kejahatan yang biasa.
Ini merupakan tindak kejahatan yang luar biasa, yang menuntut cara
penanganan yang juga luar biasa.
Kita memahami kekhawatiran akan terjadinya ekses. Penggunaan kekuatan
militer dalam memerangi tindak terorisme bisa memancing munculnya tindakan
represif seperti di zaman dulu.

Namun, kita tentunya tidak mungkin terus terkungkung pada ketakutan itu.
Apalagi ada sebuah kejahatan yang jauh lebih menakutkan terjadi di depan
kita, yang bisa merenggut jiwa siapa saja di antara kita.
Dengan demokrasi yang kita terapkan, kita masih mempunyai alat untuk
mengendalikan eksesnya. Proses checks and balances bisa kita manfaatkan
untuk mengendalikan itu. Dan itu pulalah esensi dari demokrasi, yakni
membangun kehidupan yang lebih baik.

Masukan dari Australia
Perdana Menteri Australia John Howard, Kamis (6/10), mengatakan akan
melobi dan mendesak Indonesia agar melarang Kelompok Jemaah Islamiyah.
Sebagai alasannya disebutkan, kelompok ini diduga terlibat dalam peledakan
bom di Bali 1 Oktober lalu. Disebutkan oleh PM Australia, Pemerintah RI
hingga kini masih menolak untuk melarang KJI karena kelompok ini bukan
organisasi formal. Pemimpin Australia ini menyadari negaranya tidak bisa
mendesak Indonesia untuk mengubah sistem hukum dan peradilannya.

Seperti terdengar agak putus asa, PM Howard juga lalu menyadari, kalaupun
akhirnya KJI dilarang, hal itu juga tetap bukan jaminan bahwa situasi akan
membaik dan aksi terorisme akan menghilang.

Mungkin saja permintaan PM Howard di atas bernuansa campur tangan. Tetapi
kita pun bisa memahami mengapa pihaknya amat berkepentingan dengan sikap
yang lebih tegas dari Pemerintah Indonesia. Kekhawatiran Australia jelas tak
bisa dilepaskan dari peledakan bom di Bali 12 Oktober 2002, juga peledakan
bom di Kedutaan Besar Australia September 2004, dan yang terakhir peledakan
bom di Bali akhir pekan silam. Banyak warga dan kepentingan Australia
menjadi korban dalam rangkaian aksi teror di Indonesia.

Khususnya aksi peledakan bom di Bali, boleh jadi tidak ada bangsa di dunia
selain Indonesia yang memiliki kedekatan emosional terhadap pulau ini dengan
segenap seni budayanya seperti halnya bangsa Australia. Dilihat dari
kacamata sebaliknya, denyut turisme di Bali sendiri pun mendapat darah
segarnya yang penting dari wisatawan Australia yang tak henti-hentinya
mengunjungi Pulau Dewata.
Dengan demikian, sebenarnya ada kepentingan dua pihak yang benar-benar
harus dilindungi dan dibela oleh kedua negara. Selain itu, kita juga yakin,
sebagai tetangga yang baik, Australia pun ingin Indonesia menjadi lebih
baik, tidak menjadi bulan-bulanan serangan teroris. Kita percaya ada
ketulusan dari Pemerintah Australia mengenai hal ini.

Selain perlu dilakukan dengan cara yang lebih tegas, upaya memerangi
terorisme juga harus dilakukan secara lebih cerdik. Tidak saja dengan
memburu dan menghukum pelakunya, tetapi juga dengan membongkar akar
dan infrastrukturnya.

Menggalang kerja sama dan dukungan yang luas dari seluruh warga masyarakat
Indonesia, juga negara-negara tetangga regional dan masyarakat internasional
yang lebih luas, merupakan keharusan. Selebihnya, ketegasan sikap tetap satu
faktor penting dan pemimpin Australia telah dengan gamblang menyampaikannya
kepada kita.

# Mohon bersikap bijak dan pakailah selalu bahasa yang santun dalam berpendapat #

Subscribe : tionghoa-net-subscribe at yahoogroups.com, Unsubscribe : tionghoa-net-unsubscribe at yahoogroups.com

Motto : Persahabatan, Perdamaian dan Harmoni 

SPONSORED LINKS 
Dari Bahasa indonesia 

---------------------------------
YAHOO! GROUPS LINKS 

    Visit your group "tionghoa-net" on the web.

    To unsubscribe from this group, send an email to:
 tionghoa-net-unsubscribe at yahoogroups.com

    Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service. 

---------------------------------

---------------------------------
 Yahoo! Music Unlimited - Access over 1 million songs. Try it free.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://gate.polarhome.com/pipermail/marinir/attachments/20051011/05c1be47/attachment-0001.html