[Marinir] Re: Fakta-Fakta Keterlibatan PKI Dalam Peristiwa G30S

[Hong Gie]

Herr Tchaniago,

Terima kasih atas email Anda, yang baru bisa saya tanggapi karena computer
saya sempat mengalami kerusakan.

Munculnya badut-badut; mereka yang menamakan dirinya sejarawan, pakar
sosial-politik, pengamat dan petualang politik, yang ingin mencari
polpularitas atau yang bermimpi untuk memutar kembali jarum jam ke masa
lalu, dengan melemparkan versi memanipulasi fakta-kejadian sejarah, membuat
saya bergairah untuk mengirim beberapa posting artikel seputar G30S/PKI
sebagai perimbangan atas dis- & mis-informasi, yang akhir-akhir ini sedang
marak diedarkan.

Namun, akhirnya berpulang pada masyarakat sendiri, untuk menggunakan naluri
dan akal sehatnya, untuk memilih dan mempercayai mana yang fakta sejarah
yang benar dan mana versi sejarah yang dikorup.


Khususnya mengenai flashback perkembangan politik RI yang Anda sampaikan,
ada hal-hal yang perlu dikoreksi dan dipertanyakan:

1.)
[Tragedi Nasional 30 September '65 adalah satu bagian matarantai dari
aktivitas kaum Kolonial, terutama kaum Kolonial Belanda, dalam usaha untuk
mempertahankan dan merehabilitasi kembali kekuasaan Kolonialisme diatas
wilayah Republik Indonesia.]

YHG:
Jika kegagalan pembrontakan PKI dilimpahkan pada "kaum Kolonial" Belanda,
selain adalah sikap yang tidak sportif, itu merupakan excuse yang sulit
diterima
orang.
-----------------


2.)
[Kolonial Belanda dengan bantuan antek-antek mereka dalam kekuasaan RI,
kemudian mengorganisasi DII & TII Kartosuwiryo di Jawa-Barat dan DII & TII
Daud Bereuh di Aceh yang berfungsi menterror/membunuh Pimpinan-Pimpinan
Serikat Buruh dan Tani di Perkebunan-Perkebunan Teh, Karet,etc., karena kaum
Kolonial Belanda masih beranggaban bahwa Perkebunan-Perkebunan tsb. adalah
hakmilik mereka.]

YHG:
Mohon ditunjukan referensi mana yang Anda pakai untuk menyimpulkan bahwa
Pemerintah Belanda berada dibelakang pergerakan DII & TII Kartosuwiryo
(Jawa-Barat) dan DII & TII (Daud Bereuh di Aceh)?
---------------------


3.)
[Anehnya, Kementerian Pertahanan atau TNI AD tak pernah berhasil menangkap
Kartosuwiryo atau Daud Bereuh.]

YHG:
Jadi menurut Anda, siapa dan bagaimana proses penangkapan Sekarmadji
Maridjan Kartosuwiryo dan Daud Bereuh?
---------------------


4.)
[Jendral A.H. Nasution sebagai Perwira TNI didikan kaum Kolonial Belanda di
Breda]

YHG:
KOREKSI:
Jendral A.H. Nasution tidak pernah mengikuti pendidikan militer di Breda.
-----------------------


5.)
[Provokasi dan Provokasi - apakah dikalangan Partai-Partai Politik dalam
NASAKOM, ataukah dikalangan ABRI, pun dikalangan Mahasiswa/Pemuda di
organisasi oleh CIA bersama dengan para Jendral TNI AD dan puncaknya yang
mentukan adalah 30 September'65, ketika konflikt terbuka didalam intern TNI
AD, diantara Perwira Tinggi TNI AD/para Jendral dengan Perwira Menengah
TNI AD.]


YHG:
Bukan konflik didalam tubuh ABRI atau TNI-AD, tetapi yang terjadi adalah
pengkhianatan dan insubordinasi dari beberapa oknum perwira tinggi dan
menengah ABRI, dimana pelaksanaan operasi "Dewan Jenderal" (G30S/PKI)
dilaksanakan oleh gabungan satuan ABRI dan satuan Tjakrabirawa.
------------------------


6.)
[Para Perwira Menengah seperti nama-nama yang sering disebut, seperti
Col.Sabur, Col.Untung, Col.Latief, yang menolak permainan CIA dengan Jendral
A.H.Nasution dan para Jendral TNI AD lainnya, untuk menjatuhka Presiden
Soekarno.]


YHG:
Statement ini mirip dengan siaran pengumuman Dewan Revolusi melalui RRI,
pada tanggal 1 Oktober 1965, pukul 07.20 pagi.

KOREKSI:
Kepangkatan perwira-perwira yang Anda sebutkan tidak tepat.
- Brigjen Sabur (Komandan Resimen Tjakrabirawa, merangkap Ajudan Senior
   Presiden Soekarno).
- Letkol Untung Samsuri; (Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa) sebagai
   Komandan Gerakan 30 September).

- Brigjen Sabur tidak terlibat G30S, tetapi beliau dianganggap bertanggung
   jawab karena sebagian jajaran perwira Tjakrabirawa terlibat.
-----------------------


7.)
[Dalam tempo tigabulan pertama para Jendral TNI AD menjagal manusia
Warganegara RI. dari Mentri s/d orang awam hampir 750.000 manusia; dan
selanjutnya, dalam Pemerintahan Jendral Suharto-Golkar dengan nama ORDE-BARU
hampir 1,7 juta Warganegara Republik Indonesia yang dijagal/dibunuh oleh TNI
AD.]

YHG:
KOREKSI: Pernyataan ini tidak sesederhana dan sepenuhnya benar.

Siang hari (01/10/'65) pada pukul 14.00, pimpinan G30S/PKI mengumumkan
melalui RRI, Dekrit tentang pembentukan Dewan Revolusi, yang
anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung
G30S, juga pembentukan Dewan Revolusi Daerah, seperti Dewan Revolusi
Provinsi, Kecamatan dan Desa, yang dibantu oleh Pimpinan Front Nasional
setempat, yang terdiri dari orang-orang yang mendukung G30S tanpa reserve.

Kekuatan masa dan onderbouw PKI didaerah, khususnya di Jawa Tengah masih
cukup kuat, ini terbukti dengan menyingkirnya DN Aidit ke Yogyakarta dan
hilangnya Kamaruzzaman (Syam) ke daerah.

Pembantaian yang terjadi bukan saja dilakukan oleh pihak militer, akan
tetapi merupakan konflik horizontal di Jawa Tengah, Jawa Timur dan di Bali.
Spontanitas gerakan melawan kekuatan PKI oleh sebagian besar rakyat
menghadapi tirani PKI dan ormas-ormasnya.
Sementara bukti-bukti PKI terlibat G-30-S/PKI terus diungkapkan di
mana-mana, massa rakyat yang menuntut pembubaran PKI, tetapi tidak
memperoleh keputusan dari Presiden Soekarno, di daerah-daerah konflik antara
kekuatan Pancasilais dan PKI juga semakin meluas, konflik di masyarakat
menjadi semakin tidak menentu sasarannya.
---------------------------


8.)
[Legislative -Para Jendral TNI AD meletakkan seratus orang mereka dalam MPR.
Mereka inilah sesungguhnya yang menguasai kekuasaan Negara RI]

YHG:
Merebut kekuasaan politik di MPR merupakan strategi yang tepat bagi pihak
yang telah berhasil menumpas pembrontakan PKI. Tindakan itu diperlukan dalam
rangka membersihkan dan menguasai kembali lembaga legislatif, yang selama
itu dikuasai oleh PKI dan para elemen pendukungnya.
----------------------------


9.)
[Amsterdam puas, karena Jendral Suharto mengembalikan kepada "Pemiliknya"
Perusahaan-Perusahaan dan Perkebunan-Perkebunan, etc. yang dinasionalisasi
oleh Pemerintah NASAKOM.]

YHG:
Kegagalan pemberontakan G30S/PKI tidak ada hubungannya dengan Den Haag
(maaf, kota pemerintahan Belanda bukan di Amsterdam). Lagi pula, tidak ada
satu pun perusahaan maupun perkebunan yang dikembalikan Presiden Suharto
kepada Pemerintah Belanda.
-----------------------------


10.)
[Sebagai Sarjana Tinggi adalah sangat menyedihkan. Penarik Beca di
Tanjungperiok, di Manggarai, di Bukitduri,etc. dengan pengalaman pengamatan
mereka, mereka mengerti sangat, bahwa Militer melakukan coup d'etat dan
untuk itu membunuh ribuan manusia, tetangga dan anggota keluarga mereka.]

YHG:
Sungguh meragukan hasil survey tentang opini rakyat kecil yang mengatakan
bahwa Militer melakukan coup d'etat!
--------------------



Dari sekian banyak fakta dan persepsi Anda tetang sejarah politik RI yang
tidak akurat bahkan dimanipulir, namun ada satu statement Anda yang sangat
benar dan yang saya dukung sepenuhnya, yaitu:
"Dan pemutar balikkan sejarah Rakyat Indonesia, takkan membawa akhir yang
baik".


Wassalam, yhg.
---------------




----- Original Message -----
From: sally salido
To: ouwehoer at centrin.net.id
Cc: titikapi at email.com
Sent: Tuesday, October 04, 2005 3:20 AM
Subject: Re: Fakta-Fakta Keterlibatan PKI Dalam Peristiwa G30S


Mr.Yap Hong Gie,

Siapa saja yang ingin mencari "kebersihan Tragedi Nasional 30 September'65"
harus berusaha menjelujuri seluruh sejarah perkembangan Republik Indonesia,
dari hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. s/d terjadinya Tragedi Nasional
tersebut dan sampai hari ini.

Dibawah ini sedikit flashback:
Tragedi Nasional 30 September '65 adalah satu bagian matarantai dari
aktivitas kaum Kolonial, terutama kaum Kolonial Belanda, dalam usaha untuk
mempertahankan dan merehabilitasi kembali kekuasaan Kolonialisme diatas
wilayah Republik Indonesia.
Semenjak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tidak henti-hentinya
serangan dan subversi kaum Kolonial Belanda, menyerang dan melakukan
subversi untuk menghancurkan Republik Indonesia. Agresi Belanda I dan ke-II.

Pengkhianatan kekuatan politik yang pro kaum Kolonial Belanda didalam RI,
seperti "joint venture" Pemerintahan Hatta-Sukiman dengan kaum Kolonial
Belanda yang diwakili oleh van Mook yang melahirkan Red drive proposal, dan
kemudian dikenal dengan apa yang dinamakan Peristiwa Madiun, dimana
Pemerintahan Hatta-Sukiman dan bersama dengan Perwira TNI AD di Kementerian
Pertahanan menterror/membunuh pada Pejuang, Pendiri dan Pembela RI, karena
mereka adalah aktivis dan anggota Partai Komunis Indonesia.

Republik Indonesia dengan aksi yang demikian dilemahkan, baiknya Presiden
RI. Soekarno masih berada dalam kekuasaan Negara, sebagai Presiden RI.,
karena Presiden Soekarno mendapat kepercayaan Rakyat Indonesia yang tapa
batas. justru itu, kaum Kolonial Belanda dengan bantuan antek-antek mereka
dalam kekuasaan RI, kemudian mengorganisasi DII & TII Kartosuwiryo di
Jawa-Barat dan DII & TII Daud Bereuh di Aceh yang berfungsi
menterror/membunuh Pimpinan-Pimpinan Serikat Buruh dan Tani di
Perkebunan-Perkebunan Teh, Karet,etc., karena kaum Kolonial Belanda masih
beranggaban bahwa Perkebunan-Perkebunan tsb. adalah hakmilik mereka.
Anehnya, Kementerian Pertahanan atau TNI AD tak pernah berhasil menangkap
Kartosuwiryo atau Daud Bereuh.

Selanjutnya, diorganisasi Gerakan Separatisme hampir diseluruh wilayah RI,
seperti apa yang dinamakan PRRI, PERMESTA, RMS, dan lain-lain seperti itu,
untuk menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibawah Pimpinan
Presiden Soekarno.
Fungsi utama dari Perwira-Perwira TNI AD pada Gerakan Separatisme tsb. yalah
menterror/membunuh Pimpinan-Pimpinan dan Anggota-Anggota PKI,
Pimpinan-Pimpinan dan Anggota-Anggota Serikat Buruh, Pimpinan-Pimpinan dan
Anggota Barisan Tani Indonesia, Pimpinan-Pimpinan dan Anggota-Anggota Pemuda
Rakyat, etc.
Kita kenal pembunuhan massal terhadap Pimpinan-Pimpinan dan Anggota-Anggota
tersebut diatas seperti di Situjuh-Payakumbuh Sumatra-Barat atas perintah
Perwira TNI AD Co. Ahmad Hussen, dan yang seperti itu, ratusan banyaknya
disepanjang wilayah RI.
Mereka tidak memberontak, mereka tidak melakukan Gerakan Separatisme melawan
RI., tapi mereka di terror, dibunuh tanpa prozes apapun.

Hak Azasi Manusia? Convention Geneva yang ,mengatur Hak-Hak Azasi Manusia?
Atau "Bill of Right" dari PBB yang menyatakan, bahwa "dignity of the people
is inviolable?".
Jendral A.H.Nasution sebagai Perwira TNI didikan kaum Kolonial Belanda di
Breda dan para Perwira TNI AD lainnya, tidak pernah mengenal/mendengar
mengenai Hak Azasi Manusia.

Komando Militer didaerah KODAM menentukan hidup atau mati
seseorangwarganegara RI, terutama kalau person tsb. angota PKI, maka Hak-
Kewarganegaraannya dirampas, diperkosa, ditahan tanpa prozes apapun, atau
ditembak mati dan hilang taktentu rimbanya.
Col.Ahmad Husen, Col.Simbolon dan yang lain-lainnya seperti itu, yang
memberontak, mengadakan Gerakan Separatisme melawan RI. dianugrahi "Bintang
Jasa" - kehidupan mewah dibawah Menteri Pertahan di Jakarta.

Para Gubernur di Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Komando
Militer -KODAM-setempat.
Bupati diangkat dan diberhentikan oleh Perwira KODIM, pun Camat dan Lurah
ditentukan Komando Distrik Militer setempat.
Status ini dinamakan Jendral A.H.Nasution sebagai SOB.
Jendral A.H.Nasution harus mempergunakan istilah bahasa Breda (bahasa VOC).
Penujang kekuatan politik Presiden Soekarno, terutama PKI menjadi lemah,
kendatipun demikian Presiden Soekarno, sebagai jawaban RI terhadap subversi
asing, terutama subversi Belanda, men-Dekrit-kan penasionalisasian asset
asing, terutama Modal Monopol Belanda di Indonesia dan dijadikan hakmilik
RI, guna memperkuat Perekonomian Sektor Negara.

Dengan mempergunakan SOB (istilah VOC) Jendral A.H.Nasution menempatkan para
Jendral TNI AD untuk mengambil Management disemua Perusahaan-Perusahaan,
Perkebunan-Perkebunan dan system per-Bank-an, yang telah dijadikan PN-PN
Negara RI.
Dimulai Business Militer dalam sejarah RI, dan Jendral A.H.Nasution
mengeluarkan Doctrin apa yang dinamak "Dwi Fungsi ABRI", untuk melegalisasi
kekuasaan Militer tersebut. Militer bukan lagi Aparat Negara, melainkan
Badan Exekutive dalam Tatanegara RI, hanya masih "Dualisme" dengan Presiden
Soekarno, dengan Manipol dan USDEK yang ditunjang oleh kekuatan politik
NASAKOM, terutama oleh Partai Nasional Indonesia dan Partai Partai Komunis
Indonesia.

Untuk merebut seluruh kekuasaan Negara RI, Jendral A.H.Nasution dan para
Jendral TNI AD lainnya harus menghancurkan NASAKOM, terutama menghancurkan
PKI dan kemudian membunuh Presiden Soekarno. Bantuan untuk itu bukan hanya
dari Amsterdam-Balanda, tetapi dan terutama
dari CIA akan diperoleh oleh Jendral A.H.Nasution dan para Jendral TNI AD
lainnya, karena Pentagon yang sedang bankrupts/bankrott di Perang Vietnam,
membutuhkan "orang Asia untuk membunuh orang Asia di Vietnam" untuk Petagon
(Doctrin Nixon).

Provokasi dan Provokasi - apakah dikalangan Partai-Partai Politik dalam
NASAKOM, ataukah dikalangan ABRI, pun dikalangan Mahasiswa/Pemuda di
organisasi oleh CIA bersama dengan para Jendral TNI AD dan puncaknya yang
mentukan adalah 30 September'65, ketika konflikt terbuka didalam intern TNI
AD, diantara Perwira Tinggi TNI AD/para Jendral dengan Perwira Menengah TNI
AD.
Para Perwira Menengah seperti nama-nama yang sering disebut, seperti
Col.Sabur, Col.Untung, Col.Latief, yang menolak permainan CIA dengan Jendral
A.H.Nasution dan para Jendral TNI AD lainnya, untuk menjatuhkan Presiden
Soekarno.

Kesempatan ini diambil oleh Jendral A.H.Nasution dan para Jendral TNI AD
lainnya untuk melaksanakan Program Red drive Proposal seperti di Madiun,
seperti yang dijalankan oleh DII & TII, seperti yang dilakukan oleh para
Perwira TNI AD yang melakukan Gerakan Separatisme PRRI, PERMESTA, etc.
Dalam tempo tigabulan pertama para Jendral TNI AD menjagal manusia
Warganegara RI. dari Mentri s/d orang awam hampir 750.000 manusia; dan
selanjutnya, dalam Pemerintahan Jendral Suharto-Golkar dengan nama ORDE-BARU
hampir 1,7 juta Warganegara Republik Indonesia yang dijagal/dibunuh oleh TNI
AD.

Presiden Soekarno dibunuh a la Hamlet atau a la Singosari.
Dengan demikian Militer (TNI AD)-Jendral Suharto menguasai sepenuhnya
Exekutive; KOPKAMTIB
sebuah Aparat yang Non-Konstitusionil, menguasai bukan hanya Exekutive untuk
memperkuat
memperkuat kekuasaan Militer, tetapi juga menguasai Yudikative - menjatuhkan
dan melaksanakan
Hukuman atas Warganegara RI yang dituduh PKI atau Soekarnois dan atas
Tahanan Politik.
Legislative -Para Jendral TNI AD meletakkan seratus orang mereka dalam MPR.
Mereka inilah
sesungguhnya yang menguasai kekuasaan Negara RI - Coup d 'etat para Jendral
AD berhasil.
Dan GOLKAR diperlukan untuk applauds.

Amsterdam puas, karena Jendral Suharto mengembalikan kepada "Pemiliknya"
Perusahaan-
Perusahaan dan Perkebunan-Perkebunan, etc. yang dinasionalisasi oleh
Pemerintah NASAKOM.
Modal Asing bisa beroperasi di Indonesia tanpa pajak, dan Prof.Sadli bangga
dengan Konsep
Ekonomi-nya.Pentagon gembira, karena Jendral Suharto-Golkar (Orde-Baru)
tidak menentang
Perang USA di Vietnam. Tetapi Rakyat Indonesia kembali mengalami GLOBALISASI
sebelum
terminology ini populer di Media seperti sekarang. Dan Globalisasi Ekonomi
ini dialami Rakyat
Indonesia/Nusantara hampir 350 Tahun, yang dimulai oleh J.P.Coon,
disempurnakan oleh Jendral
van den Bosch (VOC), dijaga keras oleh Jendral Daendels, dan diteruskan oleh
Jendral Suharto-
Golkar dengan nama ORDE-BARU. Pemerintahan sekarang?
ORDE-BARU dalam bentuk yang diselubungi oleh tabir sutra yang tipis.

Para Tehnokrat sekarang ini yang berada di Institut-Institut Ilmu
Pengetahuan, seperti LIPI
atau CSIS, etc. sibuk mengobrol "Apakah Jendral Suharto terlibat dalam
melakukan Genoside
30 September'65". Terang-terangan Exekutiv, Yudikative dan Legislative
dikuasai oleh para
Jendral TNI AD, masih ingin mengajukan pertanyaan seperti itu, Sebagai
Sarjana Tinggi adalah
sangat menyedihkan. Penarik Beca di Tanjungperiok, di Manggarai, di
Bukitduri,etc. dengan
pengalaman pengamatan mereka, mereka mengerti sangat, bahwa Militer
melakukan coup d'etat
dan untuk itu membunuh ribuan manusia, tetangga dan anggota keluarga mereka.
Dalam waktu yang sama, sekarang ini para Sarjana CSIS sibuk
mengobrol/Seminar mengenai
"Perahanan Nasional" atau "Kemanan Nasional" atau terminology apalagy, yang
seperti itu.
Hanya para Tehnokrat tsb. dalam Paper mereka tak pernah menyebut, bahwa
masalah Pertahanan Nasional menyangkut erat masalah Perekonomian
Nasional/Sektor Negara yang kuat.

Doctrin Pertahanan Nasional yang bagaimana yang akan bisa dirumuskan oleh
CSIS, kalau Perekonomian Sektor Negara berada ditangan global corporation of
multinational company?
Kalau TNI AD hanya berfungsi untuk menjagal/membunuh para Patriot, Pendiri,
Pembela Republik Indonesia?

Delegasi Kementrian Pertahan RI hari ini membicarakan di Moskow dengan
Pemerintahan R.F.Russia mengenai pembelian senjata (kemungkinan utang jangka
panjang) seperti beberapa biji Pesawat Tempur SU 27, beberapa biji
Helicopter, beberapa biji Peluru-Kendali, beberapa buah Kapal Selam, etc.
Andaikan Delegasi tsb. berhasil mencapai persetujuan dengan Utang Jangka
Panjang pembelian persenjataan tsb. dengan Pemerintah R.F.Russia, bagaimana
Pesawat-Pesawat tsb. bisa terbang tanpa BBM?, karena Minyak telah diberikan
oleh Yusuf Kala/Golkar pada "Majikannya" Exxon dan Txaco.
Dan kalaupun bisa terbang,maka harus ditulis besar-besar dibawah
Pesawat-Pesawat tsb."jangan ditembak, utang belum dibayar".

Justru itu, kalau para Sarjana di CSIS ingin merumuskan Doctrin Pertahan
Nasional, pertama-tama harus menasionalisasi Kapitalmonopol Asing dan
re-nasionalisasi BUMN-BUMN yang di-divertasi dan membantu perkembangan
Industri Nasional untuk memperkuat Perekonomian Sektor Negara, seperti yang
diajukan oleh Program Tuntutan ALIANSI PERJUANGAN RAKYAT.

Also.Mr.Yap Hong Gie, 60 Tahun Sejarah Kemerdekaan RI, tapi Rakyat Indonesia
belum mengenal apa itu Hak Azasi Manusia. Apa itu Demokrasi. Apa itu
Kesejahteraan Sosial.

Dan pemutar balikkan sejarah Rakyat Indonesia, takkan membawa akhir yang
baik.

dr.rer.pol.a.tchaniago

Keine Lust mehr auf Toni998 oder Alex78. Dann jetzt bei MSN Hotmail einen
seriösen Namen anlegen. Anmelden und gewinnen!