[Marinir] RE: TNI ngaku terima duit dari freeport.

[Ari Daryata Singgih]

Mas Hong Gie,

 

Saya ada masukan sedikit barangkali berguna untuk menjawab all this
nonsense, Lets go back to basic, Pemerintah Indonesia sejak lama
mengundang para investor asing khususnya di sector perminyakan dan
pertambangan, karena Pemerintah kita tidak mempunyai Dana maupun
expertise untuk melaksanakan eksplorasi yang perlu pendanaan yang besar
(sekarang sudah bisa), karenanya banyak fihak investor asing masuk untuk
ber explorasi di Indonesia, tentunya sebelum mereka akan membuang dana
yang begitu besar certain aspect wajib di garansi oleh pemerintah kita,
i.e. bagi hasil yang acceptable, kemudahan perijinan, dll, termasuk
jaminan KEAMANAN!!,baik bagi proyeknya sendiri maupun personil asingnya
(terutama Western countries), mengingat suhu politik, adanya gerakan
separatis, kelompok fundamentalis, dll di Indonesia masih tinggi.

 

Di Negara maju seperti Amerika maupun Inggris dll, tugas pengamanan
semacam ini dibebankan kepada perusahaan Keamanan Bersenjata swasta
(Armed Security Agency)dan diijinkan pemerintah untuk bersenjata, yang
banyak orang2 barat tidak mengetahui Security Agencies semacam itu tidak
ada disini, bahkan pemilikan senjata saja disini dilarang. Pemerintah
Indonesia hanya memiliki TNI dan POLRI untuk mengemban tugas pengamanan
bentuk apapun.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia, yang bertanggung jawab atas keamanan
maupun keselamatan jiwa khususnya tenaga asing, di dalam melaksanakan
misi ini , tidak begitu saja mengalokasi pasukanya untuk menjaga proyek2
tsb, tentunya dinilai dari berbagai sudut, how important is this project
dikaitkan dengan pemasukan Negara?, berapa tenaga asing khusunya barat
yang perlu dijaga?, bagaimana situasi kemanan di daerah tsb?, apakah
sudah ada unit2 pertahanan/keamanan (Kodam,Korem,Kodim,Polda,Polres
dst)ditempat tsb?etc,etc

Maka berdasarkan evaluasi tersebut, pemerintah memutuskan untuk
membentuk SATUAN TUGAS PENGAMANAN PROYEK VITAL (SATGASPAMPROVIT), dan
ditugaskan di proyek2 yang rawan, mis: Arun, Freeport dsb.

Freeport di TIM, sebelumnya tidak termasuk dalam proyek SATGASPAM,
tetapi perusahaan raksasa ini, menjelang pertengahan 90, terjadi
berbagai gangguan dan perusakan yang mengakibatkan hilangnya ratusan
juta dollar,  tentunya juga merugikan pemerintah/Negara,

Secara pertahanan di Timika tahun 1990 tidak ada apa2, tidak ada
Kodim/Polres dll, karena 90% struktur/wilayah Timika adalah milik
Freeport, belum lagi terjadinya gangguan OPM dengan sandera orang
Asingnya (Peristiwa Cartens), Penculikan karyawan Jayanti Timber yg
terjadi hanya 2 km dari wilayah Freport, adanya sniper yang selalu
menggangu setiap tahun di pertengahan tahun-90 dan peristiwa2 lainya,
yang mengakibatkan Pemerintah memutuskan untuk membentuk SATGASPAM bagi
kegiatan Freeport, yang terdiri dari unsur AD,AU,AL dan Polisi, karena
wilayah yang dijaga begitu luas dari wilayah pertambangan Gunung Es
sampai ke Bandar Udara dan Pelabuahn kapal di pantai.

Pada saat SATGASPAM dibentuk hampir 900 personil terlibat dalam
SATGASPAM, dan sejalan dengan makin ramainya pembangunan kota TIMIKA,
sebagai Kabupaten termasuk dibentuknya KODIM/POLRES/LANUD/LANAL dsbnya,
personil tsb sudah banyak mulai dikurangi jumlahnya.dan tentunya pada
waktunya tugas2 pengamanan tsb akan diambil alih oleh Badan TER.TNI
maupun POLRI.

 

Diatas sudah saya bahas bahwa dinegara2 maju, keamanan sejenis dapat di
berikan kepada Security Agencies Swasta, tentunya badan keamanan tsb
akan menjadi SUB-Contractor Perusahaan Minyak/Tambang tsb, sehingga
segala sesuatu yang diperlukan Security Agency tsb, jelas diadakan/di
support oleh Perusahaan yang memerlukanya, 

Bedanya di Indonesia karena tidak adanya/belum diijinkanya Badan
Security Swasta yang lengkap bersenjata, mengakibatkan dibentuklah
SATGASPAMPROVIT, dan masuklah TNI dan POLRI ke TIMIKA.

 

Bagaimana dengan di Timika? Dimana satu2nya struktur yang ada adalah
milik Freeport, dari mulai pengadaan Akomodasi,makan,transport,
klinik,bensin,dll

 

Pertanyaanya pada saat SATGASPAM dibentuk di Timika, SATGASPAM harus
berdiri sendiri, dari mana cari makan, wong di wilayah pertambangan yang
begitu luas tidak ada Restoran, warung, kedai? Bagaimana mau patroli
kalau tidak menggunakan kendaraan-Turbo jenis yang dimiliki Freeport
yang bisa naik ke ketinggian , dimana Land Rover saja tidak mampu
beroperasi di ketinggian tsb. Bagaimana dengan Bahan bakar
kendaraan,Dimana pasukan2 yang tersebar dari Grassberg sampai pelabuhan
akan mencari atap,bagaimana menjaga tambang yang suhunya sampai dibawah
0 derajat kalo tidak pakek mantel khusus kalo tidak disediakan Freeport,
Dimana pasukan akan menjaga kesehatan mereka karena tidak ada Puskesmas?
Yang ada adalah Rumah Sakit Freeport, berapa banyak personil TNI/POLRI
yang terserang Malaria sejak bertugas disana? Bagaimana beli rokok
/sabun/odol,dll,dll....dst

 

Karenanya jelas Freeport mengadakan bantuan2 tsb, because they are the
only game in town?? Apa ini salah? Bukankah Freeport setor sebagian
keutunganya maupun royalty kepada Pemerintah Indonesia, jelas operating
cost SATGASPAM di potongkan dari setoran ke Pemerintah?, so actually the
government is funding its own troop secara tidak langsung. Jadi kalau
pasukan dikasi uang makan,bensin untuk patroli, tempat berteduh,
salahnya dimana? Pandangan fihak Barat yang tentunya sudah dicekoki
masukan LSM-LSM yang anti TNI khususnya, hanya melihat kalau itu harus
seperti dinegara Barat pakek Security Agencies swasta, itu boleehhh,
kalau Military is a NO NO!!itu kan di Barat?

 

Hal Hal lain, yg perlu dikemukakan bahwa sejak dulu jaman Sukarno, kalau
ada investasi fihak Barat mereka terganggu , otomatis Armada ke 7 AS,
sudah meluncur masuk laut Jawa?

Liat peristiwa PRRI, dimana Dumai/Caltex diduduki PRRI, langsung Armada
ke-7 mampir dengan alasan untuk evakuasi warganya.,padahal jelas CIA ada
dibelakang pemberontakan PRRI/Permesta (Baca : Documen CIA di buku Feet
on the fire)  Sekarang kita sudah jagain asset sama warganya bukanya
terima kasih malahan dihujat? Sama juga pandangan bahwa Indonesia adalah
sarang teroris?, dan minta kita melakukan all effort terhadap terorisme,
tapi kita minta embargo kesenjataan dibuka justru untuk berperan actif
dalam menghadapi terorisme, nggak dikasi?

 

Hal2 yang selalu dilupakan juga adalah bahwa Freeport, tentunya
mempunyai banyak saingan2 di dunia yang jelas iri atas kandungan
Emas/Tembaga di Indonesia, liat saja Tambang Anaconda di Chili, pada
waktu pemilihan umum dinegara tsb, terpilih seorang presiden Salvador
Allende, yang dianggap anti Amerika, maka terjadi Kudeta oleh
Jenderal.Pinochet dan Allende ditembak mati, sejarah membuktikan di
kemudian hari, dari dokumen2 CIA yang dibuka untuk umum, bahwa
Perusahaan Tambang tersebut turut mendanai/membantu jalanya Kudeta tsb,
bayangkan perusahaan2 saja bisa menggulingkan suatu pemerintahan, kalau
saja perusahaan semacam Anaconda atau saingan Freeport Tambang copper di
Australia mendanai berbagai LSM di Indonesia untuk merubuhkan Freeport,
(otomatis pemerintah kena getahnya!)dengan dalih HAM.,Pencemaran
lingkungan, Derita Papua, Tentara jadi centengnya Freeport!

Apa conspiracy semacam ini tidak mungkin terjadi?? Yang jelas Indonesia
lagi butuh butuhnya duit, kok ada orang2 yang kepingin: Lets Kill the
Hen that lay golden eggs? Ada apa sih dibelakang semua rame-rame itu?
Who is behind it? 

 

Misalnya Freeport punya masalah dengan pembuangan limbah, akhirnya di
tuding pencemaran sungai Aijakwa, dan no matter how hard Freeport
menanggulangi masalah environment ini, tetap dibawa kemana-mana, katanya
banyak penduduk tercemar???, padahal di JAWA, jutaan orang JAWA, yang
saban hari mandinya masih di kali-kali, yang notabene sudah penuh dengan
polusi dari begitu banyak pabrik dan industri, kok pada diem aja tu
LSM-LSM dll? Kenapa ada standard ganda diantara kita? Kalau puluhan
orang Papua kena, berteriak, kalau jutaan Jawa adem ayem aja, ada
konspirasi apa toh? Who is behind it?

 

Yang penting untuk tidak berlarut-larut masalah ini, Its about time
Pemerintah membuka ke Amerika dan lain2nya bahwa, back to basic: The
Indonesian Government is responsible to safeguard all foreign investment
Assets and personnel(which is also an ASSET for the country), therefore
it is the Government policy to develop a Security Task Force to protect
and safeguard any Gov. considered Vital project from any threat, any
civil unrest or anti Government, seperatis, insurgance movement, anti
western movement, any fundamentalis and terroris movement.etc. and the
Task Force Operation Funding is taken off from the Government
earning/share/royalty from the Oil or Mining industries. 

 

Catatan: Dalam perjalanan SATGASPAM di Timika, tidak kita pungkiri ada
saja terjadinya excess2 yang negative, oleh oknum2 Militer/Polri, akan
tetapi hal tsb, untuk tidak dicampur adukan dengan pendanaan dan
fasilitas yang memang diperlukan untuk menghidupi dan operasi SATGASPAM
ber-tahun2.

 

Dalam menulis ini jangan salah, saya bukan membela Freeport, tapi
sebagai warga Negara Indonesia yang sadar bahwa Negara sangat
membutuhkan dana dari mana saja khususnya sector ESDM, what is best for
the country we should safeguard it!! 

Thanks Broer

ERS

 

 

 

 

 

-----Original Message-----
From: Ari Daryata Singgih
Sent: Tuesday, January 03, 2006 9:56 AM
To: Erlangga Suryadarma (erlangga at airfastindonesia.com)
Subject: FW: TNI ngaku terima duit dari freeport.

 

 

 

-----Original Message-----

From: Yap Hong Gie [mailto:ouwehoer at centrin.net.id] 

Sent: Sunday, January 01, 2006 1:53 PM

To: Posting Hankam; Post PPIIndia; Posting IndoUsaMil; Posting KIAD;
Posting Marinir TNI/AL; Posting Nasional; Posting Tionghoa-net; Posting
Wahana-news; Posting X-PPI '77-'87

Subject: TNI ngaku terima duit dari freeport.

 

Rekan-rekan T-net, Selamat Tahun Baru!

 

Semoga Tuhan yang Pengasih memberkati Anda sekeluarga dengan Kesehatan,

Keberhasilan dan Kebahagiaan sepanjang tahun 2006, dan seterusnya.

 

 

Menyimak kutipan berita Jakarta Post yang bersumber dari Asosiated Press

(AP), terlihat bahwa antara judul dengan isi terjadi pemlintiran yang
cukup

manipulatif.

 

Judul menghebohkan: "TNI admits to accepting cash from Freeport", kalau

ditelusuri seluruh artikel tidak ditemui satupun pernyataan TNI yang

menerima uang tunai dari Freeport.

Yang dinyatakan adalah: "The Indonesian Military (TNI) acknowledged for
the

first time Thursday that its commanders in West Papua had received
"support"

from a U.S. gold-mining giant ..."

Kapuspen TNI Mayjen Kohirin Suganda, juga menambahkan penjelasannya:

"But we have heard that Freeport provides support such as vehicles, fuel
and

meals directly to the units in the field," Suganda said. "That's the

company's

policy. It was not done because we requested it."

 

 

Daripada membahas isu yang faktanya tidak (belum) jelas  --seperti
halnya

senjata pemusnah massal Irak--  ada beberapa pertanyaan yang perlu saya

ajukan:

 

 

1.) Seandainya, saya ulangi, seandainya benar bahwa TNI menerima uang
tunai

dengan jumlah "US.$20 millions", mengapa audit tahunan perusahaan multi

national seperti Freeport, berlangsung mulus-mulus saja tanpa
permasalahan?

Mengapa pimpinan Freeport Indonesia tidak pernah diperiksa oleh lembaga
AS?

 

 

2.) Rumors mengenai uang panas Freeport kepada TNI, sebenarnya sudah
beredar

cukup lama. Tapi mengapa sekarang baru diblow-up kembali, khususnya

menjelang kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza
Rice ke

Indonesia?

 

 

3.) Apakah lemparan "bom" The New York Times ini dimaksudkan untuk

mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang lebih prinsip seperti:
"CIA

terror flights in Europe" :

 < http://www.timesonline.co.uk/article/0,,13509-1930059,00.html >

 

dan kebijakan pemerintah AS tentang "outsourcing torture" :

 < http://www.cbsnews.com/stories/2004/05/25/opinion/main619513.shtml >

 

 

Saya berharap para "TNI Watch" di LN, bisa memberikan pencerahan
pertanyaan

diatas, khususnya mengenai tradisi kontroversi tentang double standards
atas

nilai-nilai moral seperti Korupsi, Demokrsi, HAM dll.

 

 

Wassalam, yhg.

-------------------

 

 

 

http://www.thejakartapost.com/detaillatestnews.asp?fileid=20051229144403

&irec=2

 

TNI admits to accepting cash from Freeport

 

JAKARTA (AP): The Indonesian Military (TNI) acknowledged for the first

time Thursday that its commanders in West Papua had received "support"

from a U.S. gold-mining giant -- responding to allegations that

Freeport-McMoran Co. gave the army millions ofdollars to protect its

facilities in the remote province.

 

TNI spokesman Maj. Gen. Kohirin Suganda said the armed forces "as an

institution" had never received donations from the New Orleans-based

company.

 

"But we have heard that Freeport provides support such as vehicles, fuel

and meals directly to the units in the field," Suganda said. "That's the

company's policy. It was not done because we requested it."

 

Kohirin was responding to an article published Tuesday in The York Times

that detailed Freeport-McMoran's alleged payments of US$20 million to

military commanders in the area in the last seven years.

--------------------------- c u t -------------------------------

 

 

 

-----Original Message-----
From: Yap Hong Gie [mailto:ouwehoer at centrin.net.id] 
Sent: Sunday, January 01, 2006 1:53 PM
To: Posting Hankam; Post PPIIndia; Posting IndoUsaMil; Posting KIAD;
Posting Marinir TNI/AL; Posting Nasional; Posting Tionghoa-net; Posting
Wahana-news; Posting X-PPI '77-'87
Subject: TNI ngaku terima duit dari freeport.

Rekan-rekan T-net, Selamat Tahun Baru!

Semoga Tuhan yang Pengasih memberkati Anda sekeluarga dengan Kesehatan,
Keberhasilan dan Kebahagiaan sepanjang tahun 2006, dan seterusnya.


Menyimak kutipan berita Jakarta Post yang bersumber dari Asosiated Press
(AP), terlihat bahwa antara judul dengan isi terjadi pemlintiran yang
cukup
manipulatif.

Judul menghebohkan: "TNI admits to accepting cash from Freeport", kalau
ditelusuri seluruh artikel tidak ditemui satupun pernyataan TNI yang
menerima uang tunai dari Freeport.
Yang dinyatakan adalah: "The Indonesian Military (TNI) acknowledged for
the
first time Thursday that its commanders in West Papua had received
"support"
from a U.S. gold-mining giant ..."
Kapuspen TNI Mayjen Kohirin Suganda, juga menambahkan penjelasannya:
"But we have heard that Freeport provides support such as vehicles, fuel
and
meals directly to the units in the field," Suganda said. "That's the
company's
policy. It was not done because we requested it."


Daripada membahas isu yang faktanya tidak (belum) jelas  --seperti
halnya
senjata pemusnah massal Irak--  ada beberapa pertanyaan yang perlu saya
ajukan:


1.) Seandainya, saya ulangi, seandainya benar bahwa TNI menerima uang
tunai
dengan jumlah "US.$20 millions", mengapa audit tahunan perusahaan multi
national seperti Freeport, berlangsung mulus-mulus saja tanpa
permasalahan?
Mengapa pimpinan Freeport Indonesia tidak pernah diperiksa oleh lembaga
AS?


2.) Rumors mengenai uang panas Freeport kepada TNI, sebenarnya sudah
beredar
cukup lama. Tapi mengapa sekarang baru diblow-up kembali, khususnya
menjelang kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza
Rice ke
Indonesia?


3.) Apakah lemparan "bom" The New York Times ini dimaksudkan untuk
mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang lebih prinsip seperti:
"CIA
terror flights in Europe" :
 < http://www.timesonline.co.uk/article/0,,13509-1930059,00.html >

dan kebijakan pemerintah AS tentang "outsourcing torture" :
 < http://www.cbsnews.com/stories/2004/05/25/opinion/main619513.shtml >


Saya berharap para "TNI Watch" di LN, bisa memberikan pencerahan
pertanyaan
diatas, khususnya mengenai tradisi kontroversi tentang double standards
atas
nilai-nilai moral seperti Korupsi, Demokrsi, HAM dll.


Wassalam, yhg.
-------------------



http://www.thejakartapost.com/detaillatestnews.asp?fileid=20051229144403
&irec=2

TNI admits to accepting cash from Freeport

JAKARTA (AP): The Indonesian Military (TNI) acknowledged for the first
time Thursday that its commanders in West Papua had received "support"
from a U.S. gold-mining giant -- responding to allegations that
Freeport-McMoran Co. gave the army millions ofdollars to protect its
facilities in the remote province.

TNI spokesman Maj. Gen. Kohirin Suganda said the armed forces "as an
institution" had never received donations from the New Orleans-based
company.

"But we have heard that Freeport provides support such as vehicles, fuel
and meals directly to the units in the field," Suganda said. "That's the
company's policy. It was not done because we requested it."

Kohirin was responding to an article published Tuesday in The York Times
that detailed Freeport-McMoran's alleged payments of US$20 million to
military commanders in the area in the last seven years.
--------------------------- c u t -------------------------------