[Marinir] [PT FI] Aspek-Aspek Penanganan Keamanan.

[Yap Hong Gie]

http://www.ptfi.com/content.asp?id=3&cid=89

Penanganan Keamanan
ASPEK-ASPEK PENANGANAN KEAMANAN

Sejalan dengan Kontrak Karya kami, tanggung jawab kami selaku warga
korporasi, dan Asas-asas Sukarela mengenai Hak Asasi Manusia dan Keamanan,
serta kewajiban perusahaan untuk melindungi karyawan dan harta-benda, PT
Freeport Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna
menyediakan lingkungan kerja yang aman. Sebagai bagian dari program
pengamanan kami, perusahaan mempunyai departeman pengamanan internal
sendiri, yang bertugas antara lain menjaga sarana perusahaan, memantau
pengiriman barang perusahaan melalui bandara dan terminal, membantu
pengendalian lalu lintas, dan membantu operasi penyelamatan. Petugas satuan
pengamanan (satpam) PT Freeport Indonesia (berjumlah sekitar 700 orang)
tidak bersenjata dan bertugas sesuai dengan perannya sebagai petugas
keamanan internal.

Pada tahun 2004, biaya total untuk departemen pengamanan internal mencapai
13,4 juta dolar AS (12,3 juta dolar AS netto bagian PT Freeport Indonesia).
Departemen pengamanan internal tersebut memperoleh pelatihan mengenai hak
asasi manusia dan setiap anggotanya diwajibkan menandatangani pernyataan
kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan mengenai hak asasi manusia.

PT Freeport Indonesia, sebagaimana halnya perusahaan dan warga Indonesia,
bertumpu kepada Pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ketertiban umum,
penegakan hukum dan perlindungan terhadap orang dan harta-benda. Pemerintah
telah menyatakan bahwa Tambang Grasberg sebagai salah satu obyek vital
nasional Indonesia. Hal ini menyebabkan TNI memegang peran penting dalam
melindungi wilayah operasi perusahaan. Pemerintah bertanggung jawab dalam
menugaskan aparat kepolisian dan militer, serta membiayai dan mengarahkan
operasinya. Sejak awal operasi PT Freeport Indonesia, Pemerintah
mengandalkan perusahaan untuk menyediakan dukungan logistik dan prasarana,
serta pendanaan tambahan bagi pelaksanaan tugas tersebut. Hal ini disebabkan
karena keterbatasan sumberdaya Pemerintah, lokasi proyek yang terpencil
serta keterbatasan pembangunan di Papua. Kebutuhan akan dukungan seperti ini
merupakan hal yang umum, dan tidak hanya bagi perusahaan maupun terbatas
pengamanan wilayah di Indonesia.

Sebelum adanya gangguan sipil di Tembagapura tahun 1996, prasarana bagi
aparat keamanan Pemerintah sangat terbatas dan tidak memadai. Menyusul
pembicaraan antara perusahaan dengan Pemerintah setelah kejadian tersebut,
Pemerintah meninjau ulang secara lengkap terhadap keberadaan wilayah proyek
kami - mencakup area seluas 280.000 hektar dan berpenduduk lebih dari
120.000 jiwa - dan selanjutnya menerapkan pendekatan baru yang menyeluruh
terhadap pengamanan di wilayah tersebut. Di samping itu, status pemerintah
lokal Mimika ditingkatkan menjadi Kabupaten, yang memerlukan lebih banyak
petugas pemerintahan, termasuk aparat kepolisian dan militer. Jumlah pasukan
keamanan pemerintah yang ditugaskan di wilayah tersebut saat ini kurang
lebih 2.400 personil, termasuk di dalamnya Polisi Perairan di pelabuhan,
Angkatan Udara di bandar udara, satuan polisi anti huru-hara untuk menangani
kerusuhan sipil, serta pengamanan lokasi tambang dan pabrik pengolahan.

Jumlah penduduk Timika, pemukiman masyarakat setempat terbesar di daerah
operasi PTFI, telah berkembang dari hanya sekitar 1.000 jiwa di awal tahun
1970an hingga lebih dari 80.000 jiwa saat ini.

Selain mendirikan prasarana terpisah (seperti perkantoran dan perumahan),
dukungan dan bantuan bagi pengamanan yang diberikan Pemerintah di Papua
termasuk bantuan tunjangan biaya hidup dan tunjangan daerah terpencil
sehubungan dengan penugasannya di Papua, sehingga dengan demikian personil
yang bersangkutan dijamin memperoleh makanan dan akomodasi yang layak, dan
mempunyai sarana logistik untuk melakukan patroli dan mengamankan wilayah
operasinya. Pengawasan terhadap permintaan dukungan tersebut dilakukan untuk
memastikan agar hanya permintaan yang tepat dan layak sajalah yang 
diberikan.  Dukungan bagi lembaga keamanan Pemerintah yang ditugaskan di 
wilayah operasi Perusahaan merupakan kebijaksanaan Perusahaan guna
melindungi tenaga kerja dan harta benda miliknya, terutama mempertimbangkan
persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah bagi perusahaan yang menjalankan
usahanya di daerah terpencil di Indonesia.
Selain itu, penyediaan dukungan ini sesuai dengan kewajiban perusahaan dalam
Kontrak Karya, falsafah kewargaan korporasi yang bertanggung jawab,
Asas-asas Sukarela mengenai Hak Asasi Manusia dan Keamanan yang dikeluarkan
bersama antara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris,
serta sejalan dengan tekad kami melakukan praktek-praktek yang menjunjung
tinggi hak asasi manusia.

Untuk tahun 2004, biaya-biaya yang berkaitan dengan pemberian dukungan
bantuan terhadap kegiatan pengamanan yang disediakan Pemerintah bagi
kegiatan operasi mencapai kurang lebih 7,5 juta dolar AS (6,9 juta dolar AS
netto dari PT Freeport Indonesia). Dukungan tersebut terdiri dari
biaya-biaya yang dialokasikan Perusahaan untuk prasarana, makanan,
perumahan, bahan bakar, perjalanan, perbaikan kendaraan, biaya insidentil
dan administrasi, serta program-program bantuan kepada masyarakat yang
diselenggarakan oleh pihak TNI dan Polri. Pada tahun 2004, biaya pokok
keseluruhan untuk prasarana terkait mencapai 0,2 juta dolar AS.