[Marinir] Fw: TNI ngaku terima duit dari freeport.

[Yap Hong Gie]

Rekan-rekan Netters Yth,

Kiriman tulisan ini berasal dari kawan senior saya Erlangga Suyadarma; putra 
Menteri/KSAU Suryadarma di zaman BungKarno. Bung Erlangga sendiri seorang 
(mantan) pilot, dimana Irian merupakan "taman bermain" beliau dan beberapa 
kali ikut membantu operasi Search & Rescue pembebasan penyanderaan di Irian, 
sehingga penguasaan "teritorial" beliau cukup dapat dipertanggung jawabkan.

Wassalam, yhg.
-------------------


----- Original Message ----- 
From: "Ari Daryata Singgih" <arisinggih at airfastindonesia.com>
To: "Yap Hong Gie" <ouwehoer at centrin.net.idSent: Wednesday, January 04, 2006
1:28 PM
Subject: RE: TNI ngaku terima duit dari freeport.

Mas Hong Gie,

Saya ada masukan sedikit barangkali berguna untuk menjawab all this
nonsense, Lets go back to basic, Pemerintah Indonesia sejak lama
mengundang para investor asing khususnya di sector perminyakan dan
pertambangan, karena Pemerintah kita tidak mempunyai Dana maupun
expertise untuk melaksanakan eksplorasi yang perlu pendanaan yang besar
(sekarang sudah bisa), karenanya banyak fihak investor asing masuk untuk
ber explorasi di Indonesia, tentunya sebelum mereka akan membuang
dana yang begitu besar certain aspect wajib di garansi oleh pemerintah
kita, i.e. bagi hasil yang acceptable, kemudahan perijinan, dll, termasuk
jaminan KEAMANAN!!, baik bagi proyeknya sendiri maupun personil
asingnya (terutama Western countries), mengingat suhu politik, adanya
gerakan separatis, kelompok fundamentalis, dll di Indonesia masih tinggi.


Di Negara maju seperti Amerika maupun Inggris dll, tugas pengamanan
semacam ini dibebankan kepada perusahaan Keamanan Bersenjata swasta
(Armed Security Agency)dan diijinkan pemerintah untuk bersenjata, yang
banyak orang2 barat tidak mengetahui Security Agencies semacam itu tidak
ada disini, bahkan pemilikan senjata saja disini dilarang.
Pemerintah Indonesia hanya memiliki TNI dan POLRI untuk mengemban
tugas pengamanan bentuk apapun.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia, yang bertanggung jawab atas keamanan
maupun keselamatan jiwa khususnya tenaga asing, di dalam melaksanakan
misi ini , tidak begitu saja mengalokasi pasukanya untuk menjaga proyek2
tsb, tentunya dinilai dari berbagai sudut, how important is this project
dikaitkan dengan pemasukan Negara?, berapa tenaga asing khusunya barat
yang perlu dijaga?, bagaimana situasi kemanan di daerah tsb?
apakah sudah ada unit2 pertahanan/keamanan (Kodam, Korem, Kodim,
Polda, Polres dst) ditempat tsb? etc,etc

Maka berdasarkan evaluasi tersebut, pemerintah memutuskan untuk
membentuk SATUAN TUGAS PENGAMANAN PROYEK VITAL
(SATGASPAMPROVIT), dan ditugaskan di proyek2 yang rawan,
mis: Arun, Freeport dsb.

Freeport di TIM, sebelumnya tidak termasuk dalam proyek SATGASPAM,
tetapi perusahaan raksasa ini, menjelang pertengahan 90, terjadi
berbagai gangguan dan perusakan yang mengakibatkan hilangnya ratusan
juta dollar,  tentunya juga merugikan pemerintah/Negara,

Secara pertahanan di Timika tahun 1990 tidak ada apa2, tidak ada
Kodim/Polres dll, karena 90% struktur/wilayah Timika adalah milik
Freeport, belum lagi terjadinya gangguan OPM dengan sandera orang
Asingnya (Peristiwa Cartens), Penculikan karyawan Jayanti Timber yg
terjadi hanya 2 km dari wilayah Freport, adanya sniper yang selalu
menggangu setiap tahun di pertengahan tahun-90 dan peristiwa2 lainya,
yang mengakibatkan Pemerintah memutuskan untuk membentuk
SATGASPAM bagi kegiatan Freeport, yang terdiri dari unsur AD, AU,
AL dan Polisi, karena wilayah yang dijaga begitu luas dari wilayah
pertambangan Gunung Es sampai ke Bandar Udara dan Pelabuahan
kapal di pantai.

Pada saat SATGASPAM dibentuk hampir 900 personil terlibat dalam
SATGASPAM, dan sejalan dengan makin ramainya pembangunan kota
TIMIKA, sebagai Kabupaten termasuk dibentuknya KODIM/POLRES/
LANUD/LANAL dsbnya, personil tsb sudah banyak mulai dikurangi
jumlahnya dan tentunya pada waktunya tugas2 pengamanan tsb akan
diambil alih oleh Badan TER.TNI maupun POLRI.


Diatas sudah saya bahas bahwa dinegara2 maju, keamanan sejenis dapat
di berikan kepada Security Agencies Swasta, tentunya badan keamanan
tsb akan menjadi SUB-Contractor Perusahaan Minyak/Tambang tsb,
sehingga segala sesuatu yang diperlukan Security Agency tsb, jelas
diadakan/di support oleh Perusahaan yang memerlukanya,

Bedanya di Indonesia karena tidak adanya/belum diijinkanya Badan
Security Swasta yang lengkap bersenjata, mengakibatkan dibentuklah
SATGASPAMPROVIT, dan masuklah TNI dan POLRI ke TIMIKA.


Bagaimana dengan di Timika? Dimana satu2nya struktur yang ada adalah
milik Freeport, dari mulai pengadaan Akomodasi,makan,transport,
klinik,bensin,dll


Pertanyaanya pada saat SATGASPAM dibentuk di Timika, SATGASPAM
harus berdiri sendiri, dari mana cari makan, wong di wilayah pertambangan
yang begitu luas tidak ada Restoran, warung, kedai? Bagaimana mau patroli
kalau tidak menggunakan kendaraan-Turbo jenis yang dimiliki Freeport yang
bisa naik ke ketinggian, dimana Land Rover saja tidak mampu beroperasi di
ketinggian tsb.
Bagaimana dengan Bahan bakar kendaraan,Dimana pasukan2 yang tersebar dari
Grassberg sampai pelabuhan akan mencari atap, bagaimana menjaga tambang
yang suhunya sampai dibawah 0 derajat kalo tidak pakek mantel khusus kalo
tidak disediakan Freeport, Dimana pasukan akan menjaga kesehatan mereka
karena tidak ada Puskesmas?
Yang ada adalah Rumah Sakit Freeport, berapa banyak personil TNI/POLRI
yang terserang Malaria sejak bertugas disana? Bagaimana beli rokok
/sabun/odol, dll, dll....dst


Karenanya jelas Freeport mengadakan bantuan2 tsb, because they are the
only game in town?? Apa ini salah? Bukankah Freeport setor sebagian
keutunganya maupun royalty kepada Pemerintah Indonesia, jelas operating
cost SATGASPAM di potongkan dari setoran ke Pemerintah?, so actually
the government is funding its own troop secara tidak langsung.
Jadi kalau pasukan dikasi uang makan,bensin untuk patroli, tempat berteduh,
salahnya dimana? Pandangan fihak Barat yang tentunya sudah dicekoki
masukan LSM-LSM yang anti TNI khususnya, hanya melihat kalau itu harus
seperti dinegara Barat pakek Security Agencies swasta, itu boleehhh,
kalau Military is a NO NO!! itu kan di Barat?


Hal Hal lain, yg perlu dikemukakan bahwa sejak dulu jaman Sukarno, kalau
ada investasi fihak Barat mereka terganggu , otomatis Armada ke 7 AS,
sudah meluncur masuk laut Jawa?

Liat peristiwa PRRI, dimana Dumai/Caltex diduduki PRRI, langsung Armada
ke-7 mampir dengan alasan untuk evakuasi warganya.,padahal jelas CIA ada
dibelakang pemberontakan PRRI/Permesta (Baca : Documen CIA di buku
Feet on the fire)  Sekarang kita sudah jagain asset sama warganya bukanya
terima kasih malahan dihujat? Sama juga pandangan bahwa Indonesia adalah
sarang teroris?, dan minta kita melakukan all effort terhadap terorisme,
tapi kita minta embargo kesenjataan dibuka justru untuk berperan actif
dalam menghadapi terorisme, nggak dikasi?


Hal2 yang selalu dilupakan juga adalah bahwa Freeport, tentunya
mempunyai banyak saingan2 di dunia yang jelas iri atas kandungan
Emas/Tembaga di Indonesia, liat saja Tambang Anaconda di Chili, pada
waktu pemilihan umum dinegara tsb, terpilih seorang presiden Salvador
Allende, yang dianggap anti Amerika, maka terjadi Kudeta oleh
Jenderal.Pinochet dan Allende ditembak mati, sejarah membuktikan di
kemudian hari, dari dokumen2 CIA yang dibuka untuk umum, bahwa
Perusahaan Tambang tersebut turut mendanai/membantu jalanya Kudeta tsb,
bayangkan perusahaan2 saja bisa menggulingkan suatu pemerintahan, kalau
saja perusahaan semacam Anaconda atau saingan Freeport Tambang
copper di Australia mendanai berbagai LSM di Indonesia untuk merubuhkan
Freeport, (otomatis pemerintah kena getahnya!) dengan dalih HAM.,
Pencemaran lingkungan, Derita Papua, Tentara jadi centengnya Freeport!

Apa conspiracy semacam ini tidak mungkin terjadi?? Yang jelas Indonesia
lagi butuh butuhnya duit, kok ada orang2 yang kepingin: Lets Kill the
Hen that lay golden eggs? Ada apa sih dibelakang semua rame-rame itu?
Who is behind it?


Misalnya Freeport punya masalah dengan pembuangan limbah, akhirnya di
tuding pencemaran sungai Aijakwa, dan no matter how hard Freeport
menanggulangi masalah environment ini, tetap dibawa kemana-mana, katanya
banyak penduduk tercemar???, padahal di JAWA, jutaan orang JAWA, yang
saban hari mandinya masih di kali-kali, yang notabene sudah penuh dengan
polusi dari begitu banyak pabrik dan industri, kok pada diem aja tu
LSM-LSM dll? Kenapa ada standard ganda diantara kita? Kalau puluhan
orang Papua kena, berteriak, kalau jutaan Jawa adem ayem aja, ada
konspirasi apa toh? Who is behind it?


Yang penting untuk tidak berlarut-larut masalah ini, Its about time
Pemerintah membuka ke Amerika dan lain2nya bahwa, back to basic:
The Indonesian Government is responsible to safeguard all foreign investment
Assets and personnel(which is also an ASSET for the country), therefore it
is the Government policy to develop a Security Task Force to protect and
safeguard any Gov. considered Vital project from any threat, any civil
unrest or anti Government, seperatis, insurgance movement, anti western
movement, any fundamentalis and terroris movement. etc. and the
Task Force Operation Funding is taken off from the Government
earning/share/royalty from the Oil or Mining industries.


Catatan: Dalam perjalanan SATGASPAM di Timika, tidak kita
pungkiri ada saja terjadinya excess2 yang negative, oleh oknum2
Militer/Polri, akan tetapi hal tsb, untuk tidak dicampur adukan dengan
pendanaan dan fasilitas yang memang diperlukan untuk menghidupi dan
operasi SATGASPAM ber-tahun2.


Dalam menulis ini jangan salah, saya bukan membela Freeport,
tapi sebagai warga Negara Indonesia yang sadar bahwa Negara sangat
membutuhkan dana dari mana saja khususnya sector ESDM,
what is best for the country we should safeguard it!!

Thanks Broer
ERS