[Marinir] [KCM] Pengamanan Freeport dan ExxonMobil Diserahkan ke Polisi

[Yap Hong Gie]

http://www.kompas.com/utama/news/0601/23/163032.htm

Updated: Senin, 23 Januari 2006, 16:29 WIB
NASIONAL
Pengamanan Freeport dan ExxonMobil Diserahkan ke Polisi
Laporan : Angelina Maria Donna
Jakarta, KCM

Berita Terkait:
. Masa Transisi Pengamanan Objek Vital Nasional Satu Tahun
. Pengamanan Objek Vital Tergantung pada Perusahaan Bersangkutan

Pengamanan objek-objek vital seperti Freeport di Papua dan ExxonMobil di
Nanggroe Aceh Darussalam akan lebih diserahkan kepada polisi. Hal itu
diungkapkan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto usai mengikuti rapat
koordinasi terbatas (rakortas) mengenai pengamanan objek-objek vital di
Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (23/1).

Hadir dalam rapat itu Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal
Sutanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar, dan Penjabat
Gubernur Papua Sodjuangon Sitomorang.

"Saya ingin ada kepastian mengenai keberadaan TNI di objek-objek vital
seperti Freeport dan ExxonMobil," kata Endriartono.

Lebih lanjut, jelas Endriartono, pada prinsipnya, pengamanan objek vital
dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Tetapi, apabila ada ancaman di luar
batas kemampuan perusahaan untuk mengatasi,  perusahaan bersangkutan bisa
meminta bantuan kepolisian.

Kemudian, jika dianggap perlu, kepolisian bisa meminta bantuan kepada TNI.
Maka dari itulah, harus ada pengajuan secara resmi kepada TNI untuk
pengamanan tersebut. Dengan demikian, keberadaan TNI, menurut Endriartono,
menjadi jelas legalitasnya.

Menurut Endriartono, yang terjadi adalah permintaan bantuan pengamanan
secara lisan kepada TNI. "Ini untuk menghilangkan image bahwa keberadaan TNI
di sana sebagai tentara bayaran. Jadi, keberadaan TNI di sana karena memang
adanya permintaan kepada TNI untuk membantu mengamankan," katanya.

Diungkapkan Endriartono, ExxonMobil juga telah meminta bantuan kepada TNI
untuk pengamanan objek vital mereka. "Hal itu akan dibicarakan lebih dahulu
dengan kepolisian. Jadi, nanti polisi yang menilai apakah memang dibutuhkan
bantuan dari TNI," kata Endriartono.

Dana kemitraan
Sementara, menjawab pertanyaan soal dana kemitraan, Endriartono
mengatakan,"Dana itu tidak pernah ada."

Dipaparkan Endriartono, dana yang dikeluarkan adalah pada saat awal TNI
mendapat perintah pengamanan. Tetapi, negara tidak mempunyai biaya untuk
menyiapkan akomodasi bagi TNI.

Maka dari itu, atas dasar kesepakatan antara perusahaan dan pemerintah,
perusahaan bersedia menyiapkan semua fasilitas dan akomodasi untuk pasukan
TNI yang mengamankan objek-objek vital tersebut. "Jadi tidak dengan TNI,
tapi dengan pemerintah (kesepakatannya-red)," kata Endriartono.

Perusahaan-perusahaan itu, lanjut Endriartono, bersedia membangun fasilitas
yang ada. Perusahaan-perusahaan itu pun bersedia memelihara semua fasilitas.
Termasuk, memberikan bantuan operasional kepada satuan TNI yang bertugas
mengamankan.

"TNI tidak pernah tahu berapa angkanya. Ketika bangunan bocor dilaporkan.
Lalu, diperbaiki oleh mereka (perusahaan-red). Ongkosnya berapa, kita tidak
pernah tahu," kata Endriartono.

Dijelaskan Endriartono, jumlah prajurit TNI yang ditugaskan menjaga Freeport
dan ExxonMobil kurang dari satu batalion. "Dulu, jumlahnya besar. Sekarang
sudah kita turunkan. Nah, waktu diturunkan, ExxonMobil ketakutan. Lalu,
mereka minta bantuan lagi," demikian Endriartono Sutarto.

=======================

http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/01/23/brk,20060123-72801,id.html

Panglima TNI: Kami Bukan Tentara Bayaran
Senin, 23 Januari 2006 | 18:48 WIB
TEMPO Interaktif,

Jakarta: Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutartomenyatakan bahwa kehadiran
pasukan TNI untuk menjaga obyek vital bukansebagai tentara bayaran. "Kami di
sana bukan karena kehendak TNI, tapi karena ada permintaan dankebutuhan
untuk mengamankan obyek vital tersebut," katanya kepada wartawanseusai rapat
koordinasi terbatas obyek vital nasional di kantor KementerianKoordinator
Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, Senin (23/1).

Untuk itu, Sutarto meminta kepastian kepada pemerintah mengenai perlu atau
tidaknya keberadaan pasukan TNI untuk menjaga obyek vital. "Sehingga
peranTNI di sana legal," ujarnya.

Saat ini ExxonMobil di Aceh telah mengirimkan permintaan untuk bantuan
pengamanan kepada kepolisian. Kepolisian, kata dia, sedang menilai
apakahperlu meminta bantuan TNI.

Saat terjadi konflik, kata Sutarto, jumlah pasukan TNI yang dikerahkan
untukmenjaga Exxon cukup besar. Namun kini pasukan itu sudah dikurangi.
Begitupula dengan jumlah pasukan yang menjaga pertambangan emas Freeport
McMorandi Papua.Menurut Sutanto, keberadaan pasukan TNI untuk pengamanan
objek vital seperti Freeport dan ExxonMobil hanya berdasarkan perintah yang
tertuang dalam kontrak karya.

Dia juga menjelaskan bahwa pada dasarnya dana kemitraan antara TNI dan
Freeport tidak pernah ada.
Pada awalnya Freeport ingin dilakukan pengamanandi daerah operasinya kepada
pemerintah. Namun, pemerintah tidak mempunyai dana untuk menyiapkan
akomodasi dan pembangunan pos-pos penjagaan bagi prajurit TNI. Akhirnya
dibuat kesepakatan antara perusahaan dan pemerintah bahwaperusahaan
pertambangan berbasis di Amerika Serikat itu bersedia menyediakan fasilitas
bagi prajurit.

Freeport, kata dia, juga bersedia memelihara semua fasilitas termasuk
bantuan untuk biaya operasionalnya.
TNI, kata Sutanto, tidak pernah mengetahui jumlah biaya yang telah
dikeluarkan oleh Freeport.
Eko Nopiansyah