[Marinir] [SP] Imlek, Kebangkitan Etnis Tionghoa Indonesia

[Yap Hong Gie]

http://www.suarapembaruan.com/News/2006/01/26/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY
Last modified: 26/1/06

Imlek, Kebangkitan Etnis Tionghoa Indonesia

Bakti Sosial - Sejumlah dokter dari kalangan etnis Tionghoa memeriksa 
kesehatan warga saat bakti sosial yang digelar Perhimpunan Indonesia 
Tionghoa (INTI), di Jakarta Barat, beberapa waktu lalu. Keterlibatan etnis 
Tionghoa dalam kegiatan sosial kemasyarakatan sangat membantu upaya 
pembauran.

DIHAPUSNYA sejumlah peraturan yang bersifat rasis dan diskriminatif oleh 
Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), maupun penetapan Tahun Baru Imlek 
sebagai hari libur nasional oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, boleh 
dikata sebagai suatu kebangkitan yang diperjuangkan oleh seluruh masyarakat 
etnis Tionghoa di Indonesia. Bayangkan, selama lebih 700 tahun kehadiran 
etnis Tionghoa di Tanah Air, mereka selalu menjadi kambing hitam dan 
mendapat perlakuan tidak adil atau diskriminatif.

''Saya berharap tahun baru Imlek dapat menjadi momentum bagi seluruh elemen 
dan komponen bangsa ini, khususnya masyarakat etnis Tionghoa, untuk 
membangun habitus baru. Dengan membuang egoisme dan mengarahkan seluruh 
perilaku yang berbasis pada hati nurani, moral, budi pekerti, dan etika yang 
luhur, sehingga seluruh penyakit sosial dan kriminal dapat dihindari. Dan 
tahun baru Imlek dapat menjadi kemenangan etnis Tionghoa Indonesia,'' ujar 
Ketua Komisi Hubungan Antar Agama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), 
Benny Susetio Pr kepada Pembaruan di Jakarta, Selasa (24/1).

Menurut Romo Benny, gereja Katolik sangat menghargai dan menghormati 
kebudayaan masyarakat yang juga merupakan hasil akal serta budi pekerti 
manusia untuk menjaga tatanan kehidupan dan peradaban. ''Sesuai dengan 
semangat inkulturasi, gereja melihat budaya merupakan salah satu anugerah 
Allah kepada manusia. Gereja menghargai seluruh bentuk manifestasi serta 
pernak-pernik kebudayaan yang ditampilkan selama pesta Tahun Baru Imlek, 
sehingga menjadi lebih semarak,'' katanya.

Perlakuan Tidak Adil
Hal senada diungkapkan Ketua Perhimpunan Indonesia Tionghoa DKI Jakarta, 
Benny G Setiono, yang menilai Imlek boleh dibilang sebagai bentuk kemenangan 
etnis Tionghoa Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak 
adil yang sebelumnya sempat dialami.

''Peristiwa 13-14 Mei 1998 yang telah meluluhlantakkan ribuan ruko, toko, 
rumah tinggal, pusat pertokoan, bengkel, apartemen, supermarket, kendaraan 
bermotor, baik roda empat maupun roda dua, bahkan juga perkosaan terhadap 
perempuan-perempuan Tionghoa di Jakarta dan Solo, merupakan puncak 
kehancuran martabat dan jati diri etnis Tionghoa di Indonesia,'' ujar Benny 
mengenang peristiwa yang menandai berakhirnya rezim Orde Baru tujuh tahun 
silam.

Selama pemerintahan Orde Baru, secara terus-menerus terjadi kerusuhan 
anarkis anti- Tionghoa. Kerusuhan Mei 1998 seakan adalah puncak dari aksi 
kerusuhan tersebut.

Banyak orang sebelumnya berpendapat bahwa kerusuhan anti-Tionghoa tidak 
mungkin terjadi di Jakarta. Tetapi ternyata, menjelang keruntuhan rezim Orde 
Baru, puncak kerusuhan tersebut justru dibiarkan berlangsung oleh aparat 
keamanan di ibu kota.

Dengan kasat mata seluruh dunia dapat menyaksikan bagaimana kerusuhan yang 
berlangsung selama dua hari penuh, dibiarkan aparat keamanan tanpa melakukan 
suatu tindakan apapun. Jadi terbukti apa yang selama ini dikhawatirkan, 
etnis Tionghoa memang dijadikan bumper dan tumbal keruntuhan rezim Orde Baru 
pimpinan Presiden Soeharto.

Sungguh menyedihkan melihat etnis Tionghoa demikian tidak berdaya menghadapi 
segala penindasan terhadap dirinya. Yang bisa dilakukan hanya menyelamatkan 
diri untuk sementara waktu ke luar negeri, atau ke Bali dan Kalimantan Barat 
bagi mereka yang masih mempunyai uang. Sebaliknya bagi mereka yang tidak 
mempunyai uang, sudah tentu hanya bisa pasrah atas semua kekerasan dan 
penderitaan yang menimpa diri dan keluarganya.

Etnis Tionghoa yang semasa pemerintahan rezim Orde Baru tampak seolah-olah 
demikian ''gagah'', ternyata hanya dalam waktu sekejap dapat dibuat tidak 
berdaya.

Ini yang tidak pernah disadari oleh kebanyakan etnis Tionghoa di Indonesia. 
Mereka selama ini terlampau dininabobokan, seolah-olah rezim Orde Baru 
adalah segala-galanya, yang memberikan kemakmuran, keamanan, dan kemapanan 
atas dirinya. Mereka selalu berusaha menghindari wilayah politik, 
seolah-olah politik adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Mereka tidak 
menyadari bahwa tanpa turut berpartisipasi di wilayah politik, sebesar 
apapun kekuatan mereka di bidang ekonomi, akan dengan mudah dibuat tidak 
berdaya.

Memang oleh rezim Orde Baru, peluang etnis Tionghoa untuk terjun ke wilayah 
politik sangat dibatasi, terutama dengan melekatkan stigma Badan 
Permusyawatan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), yang hasilnya terbukti 
sungguh-sungguh sangat ampuh. Sebaliknya segelintir etnis Tionghoa 
''dirayu'' agar mau menjadi kroni untuk menyuburkan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme (KKN), yang sangat menyengsarakan rakyat, dan akibatnya kita 
tanggung sampai saat ini.

''Sebagai perantau yang mencari kehidupan baru di Indonesia, selama ratusan 
tahun, etnis Tionghoa selalu menjadi pelengkap penderita. Walaupun 
kedatangan mereka di negara- negara yang menjadi pilihannya semata-mata 
bertujuan mencari kehidupan baru atau memajukan perdagangan, tanpa sedikit 
pun melakukan kekerasan, apalagi dengan tujuan- tujuan untuk menjajah, 
seperti yang dilakukan bangsa-bangsa kulit putih,'' ujar Benny G Setiono.

Tumbuhnya Kesadaran
Setelah Presiden Soeharto jatuh pada 21 Mei 1998 dan Indonesia memasuki era 
reformasi, tumbuh kesadaran di kalangan etnis Tionghoa bahwa kedudukan 
mereka sangat lemah dan menyedihkan. Kesadaran ini membangkitkan keberanian 
mereka untuk menolak kesewenang-wenangan yang menimpa diri mereka dan 
membela keadilan.

Dengan segera berbagai organisasi dideklarasikan oleh orang-orang peranakan 
yang peduli pada keadaan tersebut, antara lain Partai Reformasi Tionghoa 
Indonesia (Parti), Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI), Solidaritas Nusa 
Bangsa (SNB), Formasi, Simpatik, Gandi, PSMTI dan Perhimpunan Indonesia 
Tionghoa (INTI). Demikian juga berbagai penerbitan seperti harian, tabloid 
dan majalah, antara lain Naga Pos, Glodok Standard, Suar, Nurani, Sinergi, 
Suara Baru serta sejumlah lainnya bermunculan.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, beberapa organisasi tersebut 
berguguran, dan beberapa media cetak telah hilang dari peredaran. Masalah 
utama yang dihadapi organisasi-organisasi tersebut adalah masalah klasik, 
tidak adanya program yang jelas, semangat yang mengendur, dan terjadinya 
perpecahan di kalangan pemimpinnya.

Masalah yang dihadapi media cetak yang pada umumnya dikelola golongan 
peranakan adalah masalah finansial dan sumber daya manusia. Hampir tidak ada 
dukungan dari masyarakat Tionghoa akan kelangsungan hidup media cetak 
tersebut.

Hasil-hasil apakah yang diperoleh dengan berdirinya organisasi-organisasi 
yang menghimpun etnis Tionghoa baik peranakan maupun totok? Walaupun sangat 
lamban, kesadaran politik mereka mulai tampak meningkat. Namun trauma masa 
lalu dan stigma Baperki masih menghantui sebagian besar etnis Tionghoa, 
sehingga mereka selalu berusaha menghindari wilayah politik.

Meski demikian, perjuangan organisasi-organisasi peranakan dalam membela 
hak-hak etnis Tionghoa dan menuntut penghapusan peraturan-peraturan yang 
diskriminatif telah banyak menunjukkan kemajuan. Dihapusnya segala 
peraturan-peraturan yang bersifat rasis dan diskriminatif oleh Presiden 
Abdurrahman Wahid maupun Tahun Baru Imlek yang dijadikan hari libur nasional 
oleh Presiden Megawati merupakan suatu kemenangan yang diperjuangkan oleh 
seluruh organisasi Tionghoa tersebut. *