[Marinir] [KCM] M Jusuf, Supersemar, dan Naiknya Soeharto

[Yap Hong Gie]

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0603/11/utama/2500391.htm

Berita Utama
Sabtu, 11 Maret 2006
M Jusuf, Supersemar, dan Naiknya Soeharto
Julius Pour

Hari itu, 40 tahun lalu, Jakarta khususnya dan Indonesia umumnya dilanda
prahara. Dampak pembunuhan sejumlah jenderal TNI AD pada awal Oktober tahun
sebelumnya masih berlanjut, memicu karut-marut di semua sendi kehidupan.

Dalam hiruk pikuk itu muncul surat perintah tertanggal Jakarta 11 Maret
1966. Surat yang kemudian populer sebagai Supersemar (Surat Perintah Sebelas
Maret) ditandatangani Soekarno, Presiden yang waktu itu merangkap Panglima
Tertinggi sekaligus Pemimpin Besar Revolusi.

Surat tersebut kemudian tampil misterius karena keberadaannya sampai
sekarang tak pernah bisa terlacak. Sementara itu, isinya tidak hanya menjadi
penunjang kelahiran rezim Orde Baru, tetapi juga sebuah lonceng penumpasan
terhadap kaum komunis dan siapa saja yang diduga sebagai komunis.

Sejumlah tokoh terkait dalam kelahiran Supersemar. Selain Bung Karno, juga
tercatat tiga jenderal (Basuki Rahmat, Amir Machmud, dan M Jusuf) selaku
pembawa surat sebelum mereka menyampaikannya kepada Soeharto.
Dalam posisi sebagai Panglima Angkatan Darat, lewat Supersemar Bung Karno 
memberi Soeharto tugas, ... mengambil segala tindakan yang dianggap perlu 
untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintahan dan 
revolusi.

Empat puluh tahun berlalu, kini tinggal Soeharto seorang. Berturut-turut,
Basuki Rahmat, Soekarno, Amir Machmud, dan terakhir Jusuf meninggal dunia
tanpa memberi petunjuk jelas mengenai latar belakang Supersemar.
Mengapa surat tersebut menyebutkan Jakarta, sementara dirancang, ditulis, 
serta ditandatangani di Bogor? Salah tulis atau kesengajaan?

Pertanyaan ini bagaikan membuka kotak pandora sebab langsung disusul
rentetan pertanyaan. Apakah tidak mungkin dibikin di Jakarta dan Bogor hanya
dipinjam karena Bung Karno sedang lari ke sana? Mungkinkah Bung Karno
terpaksa atau dipaksa menandatangani surat yang sudah disiapkan?

Sampai Jenderal Jusuf meninggal 7 September 2004, khalayak dikesankan
bahwa almarhum menyimpan kunci misteri sekitar Supersemar. ... di kelak 
kemudian hari, dengan seizin Pak Harto, mudah-mudahan dapat saya himpunkan 
keseluruhan ataupun segala peristiwa dan dialog-dialog sejak sebelum 11 
Maret sampai sekarang, dalam satu buku, begitu janji Jusuf pada 12 Maret 
1973.

Karena itu, terbitnya biografi Jenderal M Jusuf: Panglima Para Prajurit
karya Atmadji Sumarkidjo, yang diluncurkan Jumat (10/3) sore, sangat
ditunggu dan bahkan memberi harapan terkuaknya misteri termaksud.
Apalagi Atmadji mengaku, selama bertahun-tahun dia telah menjadi bagian dari 
inner circle Jusuf.


Dua versi Supersemar
Kericuhan sekitar Supersemar awalnya menyangkut persoalan, seberapa banyak
sebenarnya jumlah tindasan dilakukan?

Atmadji melukiskan, Jusuf punya dua versi yang secara substansial berbeda
jauh. Pada awalnya almarhum menyatakan naskah Supersemar hanya satu kopi,
diketik oleh Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur. Namun, kepada Jusuf Kalla
(sekarang wakil presiden), Jusuf konon pernah menyebutkan, Sabur membikinnya
rangkap tiga. Lembar pertama ditandatangani Bung Karno (kemudian dikirim
kepada Soeharto), tindasan kedua diambil Sabur, tindasan terakhir disimpan
Jusuf. ... tetapi 23 tahun setelah peristiwa itu, Jusuf berusaha tidak
mengungkap lagi sehingga konfirmasi atas versi yang pernah dia ceritakan tak
bisa dilakukan, tulis Atmadji, yang agaknya juga tidak pernah berani meminta
kejelasan kepada Jusuf.

Naskah asli dan juga dua tindasan hasil ketikan Sabur sampai hari ini
lenyap. Pada sisi lain, meski dalam persoalan di atas sikap Jusuf tidak
konsisten, yang tetap dia pegang teguh adalah penegasan, naskah Supersemar
terdiri dari dua lembar.

Satu lembar atau dua lembar bagi Soeharto, yang pada 11 Maret 1966 malam
berada di Jakarta, agaknya bukan masalah. Berdasarkan surat perintah yang
dia terima tersebut, malam itu juga Soeharto mengeluarkan surat keputusan,
di Jakarta, tertanggal 12 Maret 1966. Keputusan Presiden/Pangti ABRI/ KOTI
Nomor 1/3/1966 tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya di seluruh
Indonesia. Disusul 18 Maret, keputusan menahan 15 menteri dan mengangkat
sejumlah menteri ad interim pengisi pos-pos kosong.

Pembubaran PKI adalah soal prinsip, khususnya pascaperistiwa G30S, bahkan
telah menjadi isu tarik-ulur antara Bung Karno dan lawan politiknya.

Keputusan pembubaran PKI telah disebarluaskan lewat semua pemancar RRI dan
dicetak di koran. Namun, aneh sekali, bagaimana mungkin Bung Karno justru
tidak sadar bahwa surat perintahnya telah dipakai untuk membubarkan PKI?
Sesuatu yang justru dia tolak secara mati-matian selama lima bulan terakhir?

Tanggal 12 Maret pagi Bung Karno terbang kembali ke Jakarta dan membuka
rapat pimpinan ABRI di Istana Negara, di hadiri lengkap oleh semua unsur
pimpinan, kecuali Soeharto. Sangat berbeda dengan suasana sehari sebelumnya
ketika dia terpaksa harus lari dari sidang kabinet menyelamatkan diri ke
Istana Bogor. Pada 12 Maret itu Bung Karno malah membacakan surat perintah
yang malamnya sudah dia berikan kepada Soeharto. Apakah saat itu tidak ada
yang melapor kepada Bung Karno? Dan apakah Bung Karno tidak sadar bahwa
Soeharto, yang semalam dia beri perintah, pagi itu justru tidak muncul?

Sayang sekali, Atmadji langsung mengunci babakan sangat menarik dan paling
kritis sekitar persoalan Supersemar tersebut dengan kalimat, Reaksi terkejut
Presiden baru muncul setelah menerima laporan bahwa Men/Pangad telah
membubarkan PKI dengan dasar surat perintah yang ia berikan. Presiden lalu
mengeluarkan surat perintah susulan yang kemudian disampaikan khusus kepada
Letjen Soeharto oleh Waperdam II Leimena pada 13 Maret 1966. Akan tetapi,
Soeharto tidak memberikan reaksi. Sementara itu, ketiga jenderal yang datang
ke Bogor sama sekali tidak pernah bertemu dengan Presiden Sukarno sesudah
itu....


Jusuf, Soeharto, Nasution
Kecuali mengenai Supersemar, banyak informasi sekitar sosok berikut sepak
terjang Jusuf bisa ditemukan dalam karya Atmadji.

Ternyata, naiknya Nasution menjadi Ketua MPRS pada bulan Juni 1966 berkat
aksi menggalang dukungan yang dilakukan Jusuf. Dilanjutkan agenda utama,
meningkatkan status Supersemar menjadi Ketetapan MPRS. Langkah tersebut
berhasil dan menutup Bung Karno untuk mencabut surat perintahnya. Sebab,
sebagai Tap MPRS, pencabutan memerlukan persetujuan MPRS yang secara teknis
sulit dilakukan sesudah para loyalis Bung Karno di semua lini 
di-ordebaru-kan.

Penyerahan pemerintahan kepada Soeharto baru terlaksana pada 22 Februari
1967. Dituntaskan lewat sidang istimewa awal Maret tahun yang sama, MPRS
mencabut mandat Bung Karno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden.
Berakhirnya kekuasaan Bung Karno masih belum menyurutkan kewibawaannya.
Hal ini mendorong Soeharto pada Mei 1967 mengeluarkan keputusan presiden,
melarang Bung Karno memakai gelar kepresidenan dan beragam sebutan lain,
termasuk perintah pengusirannya dari Istana Merdeka dengan batas akhir
sebelum 17 Agustus 1967.

Selama hari-hari panjang tersebut Soeharto-Nasution sebiduk sependirian.
Namun kemudian mulai retak dan bahkan tumbuh menjadi pertikaian personal.
Menurut Jusuf, Ketua MPRS beranggapan, Pejabat Presiden harus memberikan
pertanggungan jawab kepada pimpinan MPRS. Pertikaian berlanjut sampai Sidang
Umum MPRS Maret 1968. Soeharto dilantik menjadi presiden pada 27 Maret
malam (keesokan harinya dia harus terbang ke Jepang), sementara sidang MPRS 
baru bisa ditutup pada tanggal 30 Maret.

Sebelum upacara pelantikan berlangsung, sejumlah kericuhan muncul. Jusuf
harus bolak-balik menemui Soeharto dan Nasution untuk menyerasikan tetek
bengek masalah, sejak yang prinsip sampai soal protokoler. Akhirnya, upacara
pelantikan bisa dilakukan. Nasution memakai baju lengan pendek, Jenderal
Soeharto berpakaian sipil lengkap plus peci.... Maka, secara resmi, Soeharto
menjadi presiden, menggantikan Bung Karno yang sudah dilengserkan.