[Marinir] [Kompas] Salahuddin Wahid: "Benarkah Ada Neo-PKI?"

[Yap Hong Gie]

Apabila benar PAKORBA mewakili suara para korban dan seluruh keturunan PKI, 
bahwa adanya tuntutan bersyarat: "Rehabilitasi, Ganti Rugi, Pencabutan 
TAP-MPRS, dan Pengadilan bagi Soeharto", maka pernyataan Dr. Ribka Ciptaning 
Proletariati benar sekali:
" Tidak akan pernah ada Rekonsiliasi !"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sinar Harapan, 15 Sepetember 2003: "Mendengar Suara Korban"
(kutipan):
"Pendapat senada muncul dari Ketua Umum Paguyuban Korban Orde Baru"
(Pakorba), Dr. Ribka Ciptaning juga menegaskan bahwa tanpa rehabilitasi,
tanpa ganti rugi, tanpa pencabutan TAP-MPRS, dan tanpa pengadilan bagi
Soeharto, tidak mungkin ada rekonsiliasi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


http://www.kompas.com/kompas-cetak/0603/13/opini/2500518.htm

Opini
Senin, 13 Maret 2006
Benarkah Ada Neo-PKI?
Salahuddin Wahid

Tanggal 12 Maret 2006, 40 tahun lalu, Pak Harto membubarkan Partai Komunis
Indonesia. Sehari sebelumnya, Pak Harto menerima Surat Perintah Sebelas
Maret dari Presiden Soekarno. Inti Supersemar adalah memberi perintah kepada
Pak Harto untuk memulihkan keamanan, dan yang pertama dilakukan adalah
membubarkan PKI.

Keputusan itu mencerminkan aspirasi masyarakat, dan pembubaran PKI adalah
urutan pertama Tritura. Lalu, TAP MPRS No XXV/1966 mengukuhkan kebijakan
Pak Harto, ditambah ketentuan pelarangan penyebaran ajaran komunisme.

Tuntutan pencabutan TAP MPRS itu didukung Presiden Abdurrahman Wahid.
Tuntutan itu mendapat penolakan dari berbagai pihak. Mahkamah Konstitusi
menentukan, Pasal 60 huruf g dari UU Pemilu Legislatif harus diubah, yang
memungkinkan mantan tahanan politik (tapol) menjadi caleg. Sementara itu,
sejumlah tapol mengajukan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menuntut rehabilitasi terhadap jutaan anggota PKI.


Terlarang
Sekitar 10 tahun lalu, Partai Rakyat Demokratik (PRD) pernah dinyatakan
sebagai partai terlarang dan pimpinannya ditahan. Kini PRD bebas melakukan
kegiatan. Buku-buku beraliran kiri pun kini mudah diperoleh, termasuk yang
membela PKI (1948 dan 1965). Sebaliknya, buku yang memperkuat argumentasi
keterlibatan PKI (bahkan keterlibatan Bung Karno) juga beredar.
Kabarnya, buku Sukarno's File amat laris.

Dulu anak-anak mantan tapol sembunyi menghindari risiko. Kini mereka berani
tampil. Buku Ribka Ciptaning, Aku Bangga Jadi Anak PKI, menumbuhkan
keberanian diri keturunan para mantan tapol.

Sementara itu, sejumlah anak muda NU berkeinginan kuat untuk melakukan
rekonsiliasi kultural dengan keluarga para mantan tapol. Juga ada kerja sama
antara putra-putri korban G30S dan putra-putri yang terlibat G30S serta
putra-putri tokoh DI/TII melalui Forum Silaturahmi Anak Bangsa.

Bagi sejumlah kalangan, keadaan itu melahirkan kekhawatiran akan
bangkitnya "Neo-PKI". Mereka masih belum bisa melupakan pemberontakan
PKI tahun 1948 dan 1965. Mereka khawatir PKI akan muncul kembali.
Apakah kekhawatiran wajar atau berlebihan?

Kita menolak PKI kembali atau munculnya partai baru yang akan melakukan
cara-cara yang sama dengan PKI. Jika partai semacam itu muncul, tentu akan
muncul perlawanan dari kelompok lain. Pertanyaannya, apakah ada indikasi
muncul dan bangkitnya partai semacam itu?

Tidak mudah menjawabnya, tergantung indikator yang dipakai. Jika warga PKI
dan keturunannya memperjuangkan dihilangkannya perlakuan diskriminatif,
tentu tidak ada yang salah. Jika ada yang ingin rekonsiliasi, juga tidak
salah. Pemulihan hak dipilih mantan tapol oleh MK memang menimbulkan
penolakan, termasuk oleh seorang anggota MK. Namun, itu adalah realitas
politik seperti keberadaan TAP MPRS No XXV/1966 yang ditentang sebagian
kalangan.


Saling memaafkan

Kekhawatiran munculnya kembali PKI atau Neo-PKI yang berperangai seperti
PKI dulu berdasar pengalaman 1950, saat PKI direhabilitasi setelah melakukan
pemberontakan Madiun. PKI pun tumbuh cepat dan menjadi pemenang ke-4
Pemilu 1955. Setelah itu, PKI memperkuat diri, melakukan provokasi, dan
berujung pada G30S tahun 1965.

Mungkinkah hal itu terulang lagi? Mungkin saja. Yang penting, kita harus
menyadari, pertentangan ideologi yang diwujudkan dalam penyusunan kekuatan
massa dan disiapkan untuk melakukan "perang", seperti terjadi di masa lalu,
akan menghancurkan bangsa Indonesia. Karena itu, harus dicegah.

Kita, tanpa kecuali, telah melakukan kesalahan besar sebagai bangsa di masa
lalu dan harus belajar dari kesalahan itu untuk tidak mengulanginya di masa
depan. Saling curiga harus dikurangi sampai tingkat minimum. Saling percaya
harus mulai ditumbuhkan. Amat ideal jika bisa dilakukan langkah saling
meminta dan memberi maaf. Untuk itu, harus dimulai dengan dialog antarkedua
kelompok bertentangan untuk menyampaikan apa yang diharapkan dan yang
tidak diharapkan dari tiap kelompok.

Salahuddin Wahid
Ketua Badan Pembina Barisan Rakyat Sejahtera (Barasetra)